Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan, kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sulut yang mempunyai paket-paket proyek fisik diatas Rp 200 Juta, bahwa untuk penandatangan kontrak kolektif pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah paling lambat akhir Maret 2015. Penegasan Wagub tersebut disampaikan pada Rapim EPPA per-31 Januari 2015 di ruang rapat Mapaluse, Kamis (12/2) kemarin. Karena itu saya minta perhatian seluruh Kepala SKPD untuk memperhatikan hal itu agar semua paket lelang yang telah ditandatangani itu bisa capai target, sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2015 Tentang percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, jelas Kansil sembari menyebutkan, untuk paket lelang tahap pertama akan dilaksanakan pada 26 Pebruari 2015 dan untuk tahap kedua selambatnya akhir Maret 2015.
Karena itu Wagub menekankan, bagi SKPD yang belum melakukan permohonan pelelangan agar sesegera mungkin melaksanaknnya, sehingga bisa diikutsertakan pada pelelangan kontrak kolektif tahap kedua atau tahap akhir, yang tentunya harus mengacu pada pada peraturan dan kektentuan yang berlaku yaitu Perpes No 4 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJ, ujar oran g nomor dua di Sulut.
Sementara terkait dengan pemeriksaan PBK yang saat ini sementara melakukan pemeriksaan di Kantor Gubernur, Wagub minta SKPD harus pro aktif dan jangan menghambat pemeriksaan. Apa yang dibutuhkan selama pemeriksaan ini supaya segera di diberikan. Termasuk bagi SKPD pengalola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon TP) hendaknya segera melaporkan realisasi keuangan dan fisik untuk Tahun 2014 dan rencana program 2015. termasuk laporan akhir masa jabatan Gubernur harus disiapkan dengan baik karena bulan Maret mendatang akan disampaikan di Dewan (DPRD) Sulut. Dalam kesempatan itu Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PA/KPA di SKPD dimana tayangan RUPS sudah mencapai 100 persen, tandas Kansil.
Sementara Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng meminta agar SKPD yang belum melaporkan pengadaan atau aset kiranya segera memasukan di BPK-BMD. Sedangkan Karo Pembangunan Farly Kotambunan menyebutkan, untuk paket lelang konstruksi Pemprov Sulut Tahun 2015 ada sekitar 3 ratusan paket. Yang sudah selesai dilelang 50 persen sehingga diharapkan harus tuntas di bulat Maret mendatang, sehingga dapat terealisasi 100 persen untuk paket lelang kontruksi tersebut, sembari menambahkan, operator EPPA SKPDbersama Kasubag perencanaan wajib hadir dalam pelaksanaan DESK, juga pejabat pengadaan barang dan jasa SKPD yang belum pahan terkait dengan PBJ supaya berkonsultasi dengan Biro Pembangunan, ajak mantan Karo Umum. Hadir dalam rapi EPPA kali ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi dan Assten Ekbang Drs Sanny Parengkuan. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar