29 SKPD dan 34 UPTD Rapor Merah

Evaluasi dan pengawasan realisasi anggran posisi 30 Juni 2015, yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Jumat (10/7) kemarin,  sebanyak 29 SKPD dan 34 UPTD/Balai diganjar mendapat rapor merah, karena daya serapnya sangat rendah.

29 SKPD yang mendapat rapor merah antara lain, Sekretariat Korpri,  Sekretriat DPRD, DKP, Perindag, Dispora, Badan Perpustakaan, BLH, BPBD, ESDM, Dishup-Kominfo, RSJ Ratumbuisang, Biro Perlengkapan, Biro Hukum.  Sedangkan UPTD/Balai antara lain, PU BPP,PU Wil III, Budpar Museum, UDinsos anak, Balatkop, Upenda Boltim, Upenda Talaud. RSUD Noongan, Udipenda Airmadidi, UIndag Promosi, UBPMK, UDKP Tangkap, PU Air.

Wagub mengatakan, data yang bersumber dari Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Sulut ini perlu segera mempercepat realisasi penyerapan anggaran maupun fisik, sehingga daya serapnya menjadi tinggi oleh SKPD dan UPTD/Balai yang mendapat rapor merah tersebut.

Mengingat kita sudah akan memasuki triwulan ke-3, diharapkan seluruh SKPD lebih meningkatkan pengawasan internal.

“Tiap minggu Kepala SKPD meminta laporan kepada PPK untuk pertanggungjawaban, sekaligus sebagai bahan monitoring internal pimpinan kepada bawahan, tujuannya agar  capaian realisasi keuangan maupun fisik bisa diketahui termasuk kendala yang terjadi”, jelas Wagub.

Wagub juga minta, Kepala Bappeda Sulut mengevaluasi anggaran yang berasal dari dana APBN yang dikelola SKPD maupun intansi vertikal karena daya serapnya juga masih rendah.  

Begitu pula dengan 13 SKPD yang mendapat catatan khusus dari BPK-RI Perwakilan Sulut, segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan administrasi keuangan paling lambat 29 Juli. Ini bagian dari monitoring dan pengawasan administrasi keuangan dan fisik secara rutin supaya prestasi WTP dapat dipertahankan, kunci Kansil.

Sementara Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE mengatakan, secara rutin tiap bulan TEPRA akan memantau setiap paket-paket konstruksi yang ada di setiap SKPD.

Karena itu Tiap minggu para PPTK melaporkan kegiatan realisasi keuangaan maupun fisik kepada PA/KPA lewat Sekretaris atau KTU Dinas/Badan dan Biro untuk dilaporkan ke Biro Pembangunan.

Kotambunan menambahkan menjadi harapan Wagub untuk bulan depan minimal 40 persen belanja langsung  (belanja publik) bisa terealisasi.

Sedangkan penyerapan anggaran Sulut Kotambunan mengakui secara nasional Sulut masih berada di atas rata-rata. Karena itu kita harus punya kiat-kiat khusus untuk meningkatkan penyerapan anggaran tersebut antalaian agar paket lelang yang sudah ada segera dilakukan lelang, jangan di tahan-tahan, kemudian SKPD membuat tiap minggu membuat laporan internal control kepada pimpinan, tambah mantan Karo Umum. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).