Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mendukung adanya kerjasama implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) di lingkungan Pemprov Sulut serta pengembangan penggunaan Aplikasi koneksi transaksi antara rekening Kas Umum daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan, yang dilakukan Bank Sulut/Gorontalo dengan BPKP Perwakilan Sulut. Dukungan Gubernur SHS disampaikan usai menyaksikan penandatangan PKS Implementasi Gernas Non Tunai dan Penandatangan Nota kesepakatan Tentang Pegembangan dan Pengunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Daerah dan Aplikasi SIMDA Keuangan Pemprov yang berlangsung di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Senin (14/09) kemarin malam.
Kegiatan yang turut disaksikan Kepala BPKP Pusat, DR Ardhan Adi
Perdana,Ak,MBA,CA,CFrA, Dirut Bank Sulut dan Gorontalo Johanis Salibana, Kepala Perw BPKP Prov Sulut, Sihar Panjaitan, Ak, MM, Sekprov Sulut, Ir Siswa R Mokodongan,dan seluruh pejabat
teras Pemprov Sulut itu, menurut SHS gerakan ini dalam rangka mewujudkan
efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Guna mendukung efektifitas dan keakuratan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui pengembangan aplikasi kas daerah (Kasda) On- Line, tandas SH Sarundajang.
Gubernur berharap Dirut bank Sulutgo dapat membantu
pengembangan kas daerah dengan system on line. Selain itu SHS juga berharap ada
bantuan tenaga dari BPKP pada seluruh Pemerintahan di Kabupaten/Kota. Karena.
Kami telah merasakan dukungan tenaga BPKP di pemprov Sulut, bantuannya sangat
berarti, ujar SHS.
Dirut Bank Sulutgo Johanis Salibana mendukung kesungguhan
pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam melakukan perbaikan demi perbaikan meliputi;
kebijakan akuntansi; memperbaiki system pembukuan dan pencatatan terhadap
transaksi-transaksi keuangan; perbaikan dalam pengelolaan asset melalui
inventarisasi asset dan penatausahaan yang lebih tertib; serta meningkatkan
kualitas SDM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; yang
dimulai dari tingkatan pelaksanaan sampai manajemen.
Sebelumnya Kepala BPKP pusat Ardhan Adi Perdana, menyebutkan
apa yang kita lakukan ini tidak lain dalam rangka mempermudah pemerintah daerah
dalam upaya memantau kas daerah berapa jumlah yang keluar maupun
yang masuk, sekaligus mempermudah pelaporan keuangan kas daerah, tandas Adi
Perdana. Sementara Bupati dan Walikota yng melakukan kerjasama yaitu Bupati Boltim Sehan S Landjar, Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara, Bupati Sitaro Toni Supit dan Bupati Bolsel yang diwakili Sekda Tahlis Galang.
(Kabag humas Roy Saroinsong
SH selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar