Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan Rabu
(4/11) membuka acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada
pemerintah yang diselenggrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di ruang rapat CJ Rantung
kantor gubernur sulut. Dalam sambutan Mokodongan menyambut baik pelaksanaan
kegiatan ini guna memberikan pemahaman kepada para birokrat daerah mengenai
pencegahan korupsi yang merugikan Negara serta pribadi.
Korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan untuk itu
pencehagan perlu dilakukan secepat mungkin, pemberantasan korupsi harus
dilakukan hingga ke tingkat bawah agar tidak berakar dalam birokrasi Indonesia.
Untuk itu seluruh jajaran pemerintah yang ada di Sulut agar memahami betul
perencanaan dan sinkronisasi dalam penyusunan APBD, inspektur harus mengawas
dengan baik semua penyusunan APBD agar tidak menimbulkan masalah korupsi.
Gubernur Sumarsono yang menyempatkan diri hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan pelaksanaan semiloka inii merupakan langkah cerdas dan strategis sekaligus wahana rumusan solutif terhadap langkah pemberantasan korupsi yang efektif guna mengawal pengelolaan pemerintahan sulut yang bersih dan bebas KKN.
Gubernur Sumarsono yang menyempatkan diri hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan pelaksanaan semiloka inii merupakan langkah cerdas dan strategis sekaligus wahana rumusan solutif terhadap langkah pemberantasan korupsi yang efektif guna mengawal pengelolaan pemerintahan sulut yang bersih dan bebas KKN.
Turut hadir dalam acara tersebut deputi informasi data KPK RI
Hary Budianto, perwakilan BPKP pusat, para Bupati Walikota se Sulut. Para peserta
mendapatkan materi terkait langkah pencegahan korupsi serta bagaimana menyusun
APDB dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan korupsi. (humas pemprov
sulut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar