Sumarsono: Pilkada Sulut Harus Berintegritas

Penjabat  Gubernur Sulawesi Utara DR Sumarsono,MDM menghimbau kepada para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember nanti baik KPU, Bawaslu dan para calon kepala daerah yang akan bertarung agar menciptakan pilkada yang berintegritas dan damai demi nama baik Sulut.

Penyampaian tersebut disampaikan Sumarsono saat membuka acara pembekalan dan deklarasi LHKPN calon kepala daerah program pilkada beritegritas yang diselenggarakan Kamis (5/11) bertempat di Graha Gubernuran Bumi beringin manado. Kegiatan tewrsebut diselenggarakan KPU Sulut dan KPK RI.

Pilkada sulut harus berintegritas karena Sulut memperoleh prestasi sebagai daerah demokrasi terbaik se Indonesia, sampai saat ini para pasangan calon kepal daerah telah melaksanakan aturan tentang pilkada dengan baik, namun satu hal juga yang harus diantisipasi adalah politik uang yang saat ini masih cukup besar terjadi di Sulut. Para calon diharapkan menghilangkan hal tersebut dengan memberi hak kepada masyarakat untuk memilihi sesuai hari nurani mereka.

Selain itu juga, demi suksesnya pilkada 9 desember nanti maka sesuai dengan program tri karya yang dilaksanakan Sumarsono selama menjabat gubernur sulut, yakni mensukseskan pilkada, Dirjen Otda Kemendagri ini mengatakan Pemprov Sulut memberikan  penghargaan bagi desa yang partisipasi warganya tinggi dalam mensukseskan Pilkada, demikian juga kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan kota.

Anugerah Demokrasi tersebut akan diberikan bertingkat, Jumlahnya lima kategori.

Kategori pertama Anugerah Demokrasi untuk Desa. Penghargaan ini untuk antar desa. Desa yang partisipasi warga pemilih tertinggi mendapatkan piagam, piala dan insentif dari Pemprov Sulut. Kategori kedua Anugerah Demokrasi untuk Kelurahan, penghargaan ini untuk antar kelurahan, hadiahnya sama dari Pemprov Sulut.

Selanjutnya, kategori ketiga antar kecamatan, kategori keempat antar kabupaten dan kategori kelima antar kota. Perhitungan dan penetapan hasil Pilkada Serentak dari KPU Sulut akan menjadi sumber utama bagi tim pemprov menentukan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota yang berhak memperoleh Anugerah Demokrasi.

Sementara itu, pada pelaksaaan acara para Calon kepala Daerah dari 7 Kabupten Kota dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mendapatkan sejumlah materi dari Deputi Informasi dan data KPK RI Hary Budianto terkait LHKPN dan bagaimana menciptakan pilkada yang berintegritas.(humas pemprov sulut)