Resmikan PLTP Lahendong, Jokowi Tepis isu Kebanjiran Tenaga Asing Ilegal

Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi) menepis isu bahwa Indonesia kebanjiran tenaga asing ilegal. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 Lampung di Tompaso, Minahasa, Selasa (27/12). Jokowi mengingatkan jangan ada yang percaya dengan sebaran fitnah, dengan tenaga kerja dan investasi yang dibilang sebagai ancaman, kebanjiran tenaga kerja. Ia menambahkan saat ini banyak diisukan tenaga kerja asing dari Tiongkok masuk ke Indonesia hingga jumlahnya mencapai 10 juta bahkan 20 juta orang. "Informasi yang saya terima jumlahnya 21.000 itu iya. Itupun keluar dan masuk karena kita banyak hal-hal yang kita belum siap yang harus dipasang tapi kalau kita sudah siap kita pakai tenaga kerja sendiri," katanya. Selain itu Jokowi tak lupa memberikan apresiasi terhadap besaran jumlah pekerja yang terserap dalam dua proyek ini, yakni sebanyak 2.750 pekerja lokal. Selanjutnya Presiden mencontohkan seperti halnya di PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 serta di PLTP Ulubelu Lampung Unit 3, tenaga kerja asing hanya datang sebentar pada awal-awal proyek dioperasikan. Para pekerja asing tersebut akan membantu mempersiapkan, melakukan setting awal, dan menyiapkan sampai terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja di Tanah Air. "Setelah itu mereka pulang, karena mereka juga lebih senang bekerja di negara sendiri. Dipikir kerja di sini mereka senang? Mereka senang di negara mereka sendiri dekat dengan keluarga dan gaji di sana lebih tinggi," katanya. Presiden menilai isu yang beredar soal tenaga kerja asing ke Indonesia tidak logis sebab upah bekerja di Indonesia yang masih rata-rata Rp1,5 juta sampai tiga juta rupiah sedangkan di Tiongkok di atas Rp5 juta. "Mereka ada di sini tapi di awal-awal dalam sebuah proyek karena kita belum tahu teknologinya, pengalamannya mengenai itu juga belum ada dan ujungnya yang dapat manfaatnya misalnya di PLTP Lahendong dan Ulubelu adalah masyarakat, adalah kita," katanya. Presiden mengatakan dari PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 ini bisa melistriki 20.000 rumah di Sulawesi Utara sedangkan dari PLTP Ulubelu Unit 3 didapatkan manfaat kini kebutuhan listrik di Lampung sudah terpenuhi.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan PLTP Lahendong unit 5 dan 6 dibangun dengan biaya investasi 7 juta dollar AS dengan Tarif ke PT PLN (Persero) sebagai pembeli utama yakni 11,42 sen dollar AS per KWh. Sementara PLTP Ulubelu investasi 4,75 juta dollar AS. Tarifnya 7,53 sen per KWh.

Jonan mengingatkan, bahwa untuk memenuhi target kelistrikan 35.000 MW, tidak ada keharusan setiap daerah membangun semua energi terbarukan. Tetapi, seharusnya disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di masing-masing daerah tersebut.

Misal di Sulawesi Utara, yang ada adalah sumber daya uap dan air, maka dibangunlah PLTP. Menurut dia, hal ini adalah energy mix, dimana potensi energi berasal dari aneka sumber daya.

"Yang terpenting adalah harga listrik dari sumber energi baru dan terbarukan lebih murah dari energi fosil dan berdaya guna untuk meningkatkan daya saing industri," kata dia.

Untuk diketahui pr8oyek-proyek infrastruktur energi yang dibangun Pertamina diharapkan dapat memberikan efek berganda terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar PLTP.

Proyek yang diresmikan Jokowi yakni PLTP Lahendong unit 5 dan 6 berkapasitas 2 x 20 MW di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara.

Proyek tersebut senilai 282,07 juta dollar AS atau setara dengan Rp 3,3 triliun. Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 5 Juli 2015 dengan target penyelesaian masing-masing Desember 2016 dan Juni 2017.

Namun, proyek tersebut sukses dikerjakan lebih cepat menjadi 15 September 2016, atau lebih cepat tiga bulan untuk unit 5 dan 9 Desember atau lebih cepat enam bulan untuk unit 6.

PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 yang menggunakan skema total project (hingga menghasilkan listrik) tersebut telah menambah kapasitaas pembangkit di Area Lahendong menjadi 120 Mega Watt (MW).

Turut Hadir Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE, Dubes Selandia Baru untuk Indonesia, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Sumarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Irjen Pol Tito Karnavian, Pangdam XIII Merdeka, Kapolda Sulut dan Dirut PLN.