Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, di kesempatan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, secara marathon pada beberapa ivent Kegiatan menghadiri Evaluasi dan Sosialisasi Dana Desa tahun 2017 Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang di gelar di Aula Rumah Jabatan Bupati, Senin Siang,16/01/17.
Pada awal pengarahan, sebagaimana di kutip Juru Bicara Pemprov Sulut, Roy RL Saroinsong SH, Wagub Steven Kandouw, menguraikan bahwa upaya Pemerintah untuk program penyelesaian Pengentasan kemiskinan, secara Prosentase kewenangan yakni : 10 % Pemerintah Pusat. 20 % Pemerintah Provinsi. Dan kisaran 70% adalah kewenangan Kabupaten. Sementara itu alokasi Anggaran Dana Desa bagi Kab. Kepulauan Sangihe pada tahun 2016 yakni berjumlah Rp 121 Miliard, dan terserap 100 %. "Namun ketika dievaluasi Outputnya(realisasi) tidak ber banding lurus dengan Outcome (Fungsi/kegunaannya) dan masih perlu di optimalkan, apalagi melihat kucuran Dana ADD untuk TA 2017 berkisar pada Rp165 Miliard. Untul itu Saya menghimbau bagi Para Camat, Lurah, Kapitalaung/Kepala Desa, dan Perangkat.Desa, agar melaksanakan pengawasan Anggaran ini baik sejak proses Perencanaan,Pemanfaatan maupun Penggunaannya, karna Lembaga2 Pemeriksa/Auditor semisal BPK secara intens memeriksa pemanfaatan ADD dimaksud, jadi harus akuntabel, transparan,tepat guna dan tepat sasaran, agar terhindar dari penyimpangan yang dapat berhadapan dengan APH (Aparat Penegak Hukum)
terutama mempedomani Permen Desa PDT dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 ttg : Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017" Tegas Wagub Sulut dihadapan para Camat, Lurah, Kapitalaung se Kab Kepulauan Sangihe.
Diakhir pengarahan,Mantan Ketua DPRD Sulut ini, mengajak segenap Aparatur dan Perangkat Pemerintah di Wilayah untuk senantiasa menjadi Pelopor dalam mengsukseskan PILKADA Bupati-Wakil Bupati Kab Sangihe, yang akan di gelar Serentak/Nasional pada tanggal 15 Februari 2017 beberapa Pekan ke Depan.
Hal lain yang turut dipaparkan Wagub Kandouw yaitu menjelaskan bagaimana seluk beluk dan upaya serta Ikthiar dari segenap Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi seluruh Indonesia dalam mendapatkan Alokasi Dana/Anggaran ke Pemerintah Pusat yang diantaranya lewat usaha berupa Lobby Politisasi Anggaran, karna dana DAK DAU, itu bergulir secara Reguler. Jadi di butuhkan kiat2 dan formula ekstra dalam mendapatkannya.
Demikian Kabag Humas Pemprov Sulut memberitakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar