Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Kemitraan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang diselenggarakan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggahan dan Inspektorat Provinsi Sulut, Rabu (03/05) kemarin.
Kandouw mengingatkan kepada para Inspektur untuk mengikuti Bimtek tersebut dengan baik dan penuh perhatian agar bisa memahami benar proses pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa.
"Saya mengapresiasi kegiatan ini dan tentunya ini menjadi perhatian penuh dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang baik tanpa adanya masalah dibelakang nanti," kata Wagub.
Lanjutnya, jika semua dijalankan dengan benar pastinya juga semua bisa teratasi, terutama dalam menggenjot dipengadaan barang/jasa juga merupakan salah satu pendorong dalam peningkatan sektor ekonomi.
"Kita tahu persis untuk meningkatkan ekonomi, itu ada 3 hal seperti ekspor, investasi dan belanja modal pemerintah, ini (belanja langsung/modal,red) merupakan 75 persennya melalui pengadaan barang/jasa," ungkap Kandouw.
Dimana disisi lain menurutnya, kalau dalam pelaksanaan barang/jasa tidak baik, itu bisa berdampak memperlambat penumbuhan ekonomi dan juga bisa merugikan bagi SKPD yang tentunya tidak sejalan.
"Ini disisi lain bisa baik dan menguntungkan bagi ekonomi, namun disisi lainnya bisa jadi sumber masalah dan dibidik aparat hukum. Posisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) itu jujur saja banyak yang tidak mau karena berkaitan dengan hal-hal yang beresiko jika tidak menjalankan sesuai mekanismenya. Dengan adanya kegiatan ini untuk bisa mempererat kemitraan,," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya (Wagub Kandouw,red) yang juga dalam tugas kerjanya menjalankan fungsi pengawasan, berharap agar secepatnya bagi Kabupaten Kota melaksanaan proses terutama dalam pengadaan barang/jasa.
"Ini juga menjadi perhatian dari bapak Gubernur, sehingga diingatkan kembali kepada Walikota dan Bupati serta wakilnya jangan lambat dan harus cepat melaksanakannya. Isu-isu yang ada ancang-ancang jika tidak mencapai target, melalui Menteri Keuangan (Sri Muliani,red) nantinya akan ada lagi pemotongan DAU 20 persen karena dipusat itu baru 73 persen. Sebagaimana juga pada tahun lalu lagi imbasnya sudah terasa pemotongannya. Potensi pemotongan anggaran, target penerimaan negara jauh pangga dari api 73 persen, kita baru 17 persen," ingat Kandouw yang tahu persis soal pemangkasan anggaran karena pernah menjabat anggota DPRD Provinsi Sulut selama tiga priode tersebut.
Dimana dirinya ( Wagub ) juga sangat mensuport penuh kegiatan tersebut, maka pemberdayaan Inspektur yang menjadi mitra LKPP harus dilakukan maksimal selama 3 hari agar para peserta bisa benar-benar memahami dengan baik.
"Saya dukung penuh, agar betul-betul dikuasai penuh dan bisa menghasilkan satu target buat LSPE menjadi lebih berkualitas. Pesan saya, nanti kita panggil tenaga LPSE untuk diberikan penguatan, dan yang terpenting harus ada legitimasi (sertifikatnya,red) agar memang berkompeten ketika mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini," tandas Wagub.
Dalam acara ini telah dilakukan penandatanganan komitmen kerjasama kemitraan oleh Wagub Kandouw bersama Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggahan Wilayah II, M Aris Supriyanto dan Inspektur Nixon Watung.
Adapun kegiatan ini akan berlangsung hingga hari Jumat (05/05) lusa
Turut hadir pula dalam kegiatan itu, Kasi Wilayah Maluku dan Papua, Arif Budiman.
( Humas Pemprov Sulut )
Kandouw mengingatkan kepada para Inspektur untuk mengikuti Bimtek tersebut dengan baik dan penuh perhatian agar bisa memahami benar proses pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa.
"Saya mengapresiasi kegiatan ini dan tentunya ini menjadi perhatian penuh dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang baik tanpa adanya masalah dibelakang nanti," kata Wagub.
Lanjutnya, jika semua dijalankan dengan benar pastinya juga semua bisa teratasi, terutama dalam menggenjot dipengadaan barang/jasa juga merupakan salah satu pendorong dalam peningkatan sektor ekonomi.
"Kita tahu persis untuk meningkatkan ekonomi, itu ada 3 hal seperti ekspor, investasi dan belanja modal pemerintah, ini (belanja langsung/modal,red) merupakan 75 persennya melalui pengadaan barang/jasa," ungkap Kandouw.
Dimana disisi lain menurutnya, kalau dalam pelaksanaan barang/jasa tidak baik, itu bisa berdampak memperlambat penumbuhan ekonomi dan juga bisa merugikan bagi SKPD yang tentunya tidak sejalan.
"Ini disisi lain bisa baik dan menguntungkan bagi ekonomi, namun disisi lainnya bisa jadi sumber masalah dan dibidik aparat hukum. Posisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) itu jujur saja banyak yang tidak mau karena berkaitan dengan hal-hal yang beresiko jika tidak menjalankan sesuai mekanismenya. Dengan adanya kegiatan ini untuk bisa mempererat kemitraan,," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya (Wagub Kandouw,red) yang juga dalam tugas kerjanya menjalankan fungsi pengawasan, berharap agar secepatnya bagi Kabupaten Kota melaksanaan proses terutama dalam pengadaan barang/jasa.
"Ini juga menjadi perhatian dari bapak Gubernur, sehingga diingatkan kembali kepada Walikota dan Bupati serta wakilnya jangan lambat dan harus cepat melaksanakannya. Isu-isu yang ada ancang-ancang jika tidak mencapai target, melalui Menteri Keuangan (Sri Muliani,red) nantinya akan ada lagi pemotongan DAU 20 persen karena dipusat itu baru 73 persen. Sebagaimana juga pada tahun lalu lagi imbasnya sudah terasa pemotongannya. Potensi pemotongan anggaran, target penerimaan negara jauh pangga dari api 73 persen, kita baru 17 persen," ingat Kandouw yang tahu persis soal pemangkasan anggaran karena pernah menjabat anggota DPRD Provinsi Sulut selama tiga priode tersebut.
Dimana dirinya ( Wagub ) juga sangat mensuport penuh kegiatan tersebut, maka pemberdayaan Inspektur yang menjadi mitra LKPP harus dilakukan maksimal selama 3 hari agar para peserta bisa benar-benar memahami dengan baik.
"Saya dukung penuh, agar betul-betul dikuasai penuh dan bisa menghasilkan satu target buat LSPE menjadi lebih berkualitas. Pesan saya, nanti kita panggil tenaga LPSE untuk diberikan penguatan, dan yang terpenting harus ada legitimasi (sertifikatnya,red) agar memang berkompeten ketika mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini," tandas Wagub.
Dalam acara ini telah dilakukan penandatanganan komitmen kerjasama kemitraan oleh Wagub Kandouw bersama Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggahan Wilayah II, M Aris Supriyanto dan Inspektur Nixon Watung.
Adapun kegiatan ini akan berlangsung hingga hari Jumat (05/05) lusa
Turut hadir pula dalam kegiatan itu, Kasi Wilayah Maluku dan Papua, Arif Budiman.
( Humas Pemprov Sulut )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar