Wakil Gubermur Steven O.E Kandouw mengahadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11).
Wakil Presiden R I Jusuf Kalla membuka Acara yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu dihadiri 1.300 peserta terdiri gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia serta inspektorat daerah .
Wakil Presiden R I Jusuf Kalla membuka Acara yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu dihadiri 1.300 peserta terdiri gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia serta inspektorat daerah .
Pembukaan acara tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres didampingi Kapolri dan Jaksa Agung.
Dalam kegiatan bertema Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Mendagri dalam laporannya menyampaikan bahwa sesuai keputusan rapat kabinet dalam upaya meningkatkan koordinasi pemda memperkuat tata kelola pemerintah maka digelar rakor tersebut.
Tjahjo mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi cukup panjang dengan aparat penegak hukum dan diperkuat kembali dengan BPKP.
"Kemendagri sudah meminta kepada seluruh pemda untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis e-planning," katanya.
Dalam kegiatan bertema Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Mendagri dalam laporannya menyampaikan bahwa sesuai keputusan rapat kabinet dalam upaya meningkatkan koordinasi pemda memperkuat tata kelola pemerintah maka digelar rakor tersebut.
Tjahjo mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi cukup panjang dengan aparat penegak hukum dan diperkuat kembali dengan BPKP.
"Kemendagri sudah meminta kepada seluruh pemda untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis e-planning," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar