Buka Diskusi Awal Tahun "Outlook Politik Sulut 2018" , Kandouw Ingatkan Bahaya Politik Transaksional

 Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Manado Post kembali menggelar diskusi di awal tahun. Diskusi yang dihadiri dan dibuka oleh  Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E Kandouw yang juga Ketua AIPI Kota Manado, serta hadir juga Direktur Manado Post Marlon Sumarauw dan Ketua Bawaslu Herwyn Malonda dan Komisioner KPU Ardiles Mewoh dan Vivi George, serta beberapa pengurus partai, tenaga pendidik dan pengamat politik.

Dalam acara diskusi yang dilaksanakan di Graha Pena Manado Post terpantau berjalan pans dengan argument-argumen politik. Para peserta saling perang gagasan, mengeluarkan kritik membangun. Acara yang dibuka Steven Kandouw tersebut juga terpantau berlangsung interaktif karena banyak akademisi yang tergabung didalamnya.

Kandouw mengatakan, ditahun ini selain menjadi tahun politik bagi kita dan menurut orang  orang china tahun ini menjadi tahun anjing, yang mujur katanya adalah shio naga shio kambing dan shio ayam. Dan yang tidak mujur adalah shio babi. Kebetulan saya shio ayam, berarti mujur di tahun ini.
“Tahun ini juga tahun politik untuk enam daerah. Namun bagi akademisi setiap hari ada politik. Jadi berbahagialah keluarga AIPI karena politik adalah panglima. Politik culture harus dikembangkan serta ada sosialisasi dari semua pihak,  untuk itu saya optimis kalau ada diskusi seperti ini tetap dilaksanakan, saya rasa banyak masyarakat akan mendapatkan pengetahuan bagaimana menghindari efek negatif politik,” ucap Kandouw.

Lanjutnya, yang paling berbahaya yaitu politik transaksional. Ini akan berdampak secara luas, bila ini terus terjadi pasti akan sangat menakutkan. Jadi hindari politik uang.
“Sedangkan menjadi bupati saling melakukan transaksi uang apalagi mau jadi ini atau itu, nantinya sampai pemilihan pelsus dibayar. Apalagi hal itu masuk sampai pendidikan pasti akan menyeramkan. Itu paling saya pertentangkan biarkan saya tidak populer namun hal tersebut tidak bisa terjadi. Sebagian orang juga sudah menjadikannya culture.
Tambahnya, kalau sudah jadi culture sampai mati sudah tidak bisa dirubah. Dibeberapa tempat anak bangsa, sudah menjadikan ini culture. Budaya politik harus partisipan yaitu dapat menilai calon mana yang sangat bagus dan bisa membangun daerah. Tentunya masyarakat harus seperti itu.
“Di enam daerah yang akan melaksanakan pilkada saya mengingini masyarakat harus bisa memilih calon mana yang terbaik dan tentu sesuai hati nurani dan jauhi politik transaksional,” sebutnya. 

Ketua Bawaslu Herwyn malonda menjelaskan, di pemilu verifikasi faktual sudah hampir selesai, terkait parpol yang telah lolos administrasi. Verifikasi juga akan dilakukan kembali untuk partai lama pasca putusan dari bawaslu pusat mengeluarkan keputusan tersebut.
“Bawaslu sudah memetakan kerawanan pilkada. Sulut berada dalam kategori rendah dan sedang. Di kotamobagu tingkat kerawanan rendah cuma di sana, harus diawasi karena pertarungan head to head antara walikota dan wakilnya. Dengan jalur pintu yang berubah. di Bolmut masih kategori rendah, yang rawan sekarang disana adalah pertarungan antara bupati yang menjabat, mantan bupati dan ketua DPRD itu bisa menggoyahkan netralitas ASN. Di Minahasa masih head to head, masalah seperti di Sangihe bisa dibawa kesana apalagi mereka dekat dengan provinsi. Ini juga akan dibawa dalam kondisi GMIM dan sudah mulai nampak,” sebutnya.
Lanjutnya, di Mitra akan di perpanjangan bakal calon kalau partai politik yang mendaftar. Sitaro, ada kesalahan dimana satu partai yang mengusung dua calon. Pertarungan di Talaud antara bupati dan mantan bupati.
Menurut Ferry Liando, politik bukan hanya persoalan suksesi, ini adalah tahun kepanikan. Karena juga ada suksesi rektor dan suksesi pelsus. Pilkada itu juga sebenarnya adalah pertanggung jawaban parpol kepada masyarakat. Apakah masyarakat akan menerima produk yang dijual.
“Masih banyak masyarakat juga masih terlibat dalam politik transaksional. Sebenarnya, pemimpin itu harus melahirkan inovasi dan kreativitas. Pilkada