Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya.
Hal itu pula yang mendasari Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw untuk mengingatkan kembali 10 prioritas pembangunan Sulut kepada seluruh bupati, walikota dan pejabat yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 di Grand Kawanua International Convention Center Manado, Rabu (18/4/2018) siang.
"Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, trantibmas dan kesuksesan pemilu, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim," tegasnya.
Diketahui, 10 prioritas pembangunan daerah tersebut sejalan dengan RKPD Tahun 2019 yang berfokus pada tema : mempercepat kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan berkepribadian dalam budaya melalui pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing.
Kandouw menuturkan, 10 prioritas daerah ini akan dikerjakan dalam program-program pembangunan yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sulut Tahun 2019 dengan nilai proyeksi APBD mencapai Rp. 4.189.199.182.341 untuk mendanai prioritas pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur penunjang pariwisata.
"Semua prioritas pembangunan daerah ini dijabarkan pada lebih dari 630 program. Dalam RKPD 2019 ini, APBD Provinsi Sulut diproyeksikan sebesar hampir Rp. 4,2 triliun," bebernya.
Lanjut Kandouw, target indikator makro ekonomi Sulut pada tahun 2019 yang menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran untuk mengerjakan 10 program prioritas tersebut adalah : pertumbuhan ekonomi 6,3 - 6,7 persen, inflasi 2,7 ± 1 persen, pengangguran 6,70 persen, kemiskinan 7,8 persen, IPM 71,2, PDRB (Rp) 120 triliun dan Rasio Gini 0,39.
"Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan Target Indikator Makro ini untuk diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan Musrenbang adalah perpaduan bottom-up planning dan top down policy .
"Bottom up planning digunakan ketika menghadapi berbagai aspirasi masyarakat dari bawah. Sedangkan top down policy digunakan untuk menampung aspirasi pemerintah secara nasional," tandasnya.
Oleh karena itu, Sumarsono menegaskan, seluruh RKPD dapat searah dengan program Presiden Joko Widodo yakni Nawacita.
"Partai boleh beda namun presiden hanya satu. Karena itu semua program pembangunan di daerah harus terintegrasi dengan pemerintah pusat supaya berjalan optimal," bebernya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Ricky S. Toemandoek menjelaskan tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD. "Kegiatan ini untuk menyempurnakan rancangan RKPD 2019 menjadi rancangan akhir RKPD 2019 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021," katanya.
Menariknya, Musrenbang tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh kepala daerah dan penyerahan penghargaan dari Bappenas terhadap daerah yang paling baik dalam merencanakan pembangunan daerahnya.
Adapun urutan pemenang kategori kabupaten dengan perencanaan terbaik yaitu, pertama Minahasa Selatan, peringkat kedua diraih oleh dua kabupaten, yakni : Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Tenggara dan peringkat ketiga juga diraih dua daerah yaitu Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Adapun urutan kota dengan perencanaan terbaik di Sulut yaitu pertama Kotamobagu, kedua Manado dan peringkat ketiga diraih Tomohon.
Musrenbangprov Sulut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Deputi bidang politik, hukum dan Hankam Bappenas RI Slamet Soedarsono, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo serta bupati dan walikota. (Humas Pemprov Sulut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar