Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir Ronald Sorongan M.Si membuka Musyawarah Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPD HNSI di ruang C. J. Rantung kantor Gubernur (7/4/2018)
Dalam musyawarah tersebut, pemerintah mengharapkan kepada DPD Pusat agar dapat membimbing dan membina sehingga program pusat dan kota ada sinegritas. Untuk itu himbauan dari pemerintah untuk HNSI agar dalam menjalankan tugas, kiranya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Karena dengan demikian apa yang diharapkan baik bagi kab/kota, provinsi dan pemerintah pusat dapat terwujud.
Lebih jauh lagi, apa yang menjadi tujuan dari kab/kota dapat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah. Sehingga di dalamnya tercipta kemitraan antara HNSI dan pemerintah.
Mengenai pemilihan pengurus HNSI, pemerintah menaruh harapan besar agar pengurus yang terbentuk (setelah musyawarah ini), memiliki kepentingan untuk membangun nelayan. Karena dengan demikian apa yang menjadi keinginan dari nelayan, pemerintah baik di dalamnya provinsi kota dan pusat dapat membantu.
Hal ini dilihat karena tingkat kemiskinan yang tertinggi ada di nelayan. Untuk itu pemerintah menghimbau adanya benang merah antara pusat, provinsi dan kota untuk menyikapi hal tersebut.
Lanjutnya dalam sambutan, pemerintah memberi arahan agar HNSI yang terbentuk harus memiliki sekretariat dan kiranya HNSI yang terbentuk dapat menjalankan program-program yang dapat dikerjakan oleh HNSI
Turut hadir dalam kegiatan tersebut ketua panitia selaku ketua DPD HNSI Sulut Ben Awoah. Spd, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Mayjend. (Purn) Marinir DR. Hj Yusuf Solihin Martadiningrat, MBA, Phd, serta seluruh nelayan yang tergabung dalam HNSI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar