Di era pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw ternyata angka penurunan kemiskinan di Sulawesi Utara sangat tajam.
Dari data yang ada pada tahun 2015 angka kemiskinan menyentuh 8,98 persen. Nah, selang dua kepemimpinan pada tahun 2017 lalu, angka kemiskinan menurun hingga 7,9 persen. Ini merupakan suatu komitmen dan upaya yang luar biasa dari pemerintah daerah.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Moh. Edy Mahmud SSi, MP dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut, Kamis (24/05) di ruang rapat Tumbelaka, kantor Gubernur Sulut.
Menurut Edy, kondisi penurunan kemiskinan yang terjadi di Sulut sangat luar biasa. "Problem kemiskinan pencapaian di bawah lima 0,5 persen sudah betul-betul sangat maximal. BPS menghitung kemiskinan melalui mendata berdasarkan konsumsi makanan dan non makanan. Penurunan angka kemiskinan di Sulut ini paling rendah dan maximal di seluruh Sulawesi," ungkap Edy seraya menjelaskan kemiskinan yang ada di daerah ini terdapat pada lokasi pedesaan.
Sementara itu Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven Kandouw saat membuka kegiatan menyatakan untuk penanggulangan kemiskinan Pemprov melakukan identifikasi dan koordinasi warga miskin di Sulut, untuk itu ada tiga indikator keberhasilan mengatasi kemiskinan yaitu presisi ketepatan sebab masih banyak program yang tidak tepat sasaran di SKPD.
" Masalahnya pertama datanya salah kedua faktor politis tugas kita untuk mengidentifikasi dengan baik, jadi kemiskinan membutuhkan intregitas dari kita, kata Kandouw.
Yang kedua koordinasi, jangan tabur garam di laut sebab itu atas perjuangan Pak Gubernur Provinsi punya program layak huni 4000 rumah melalui Dinas Praskim di 15 kabupaten kota untuk mengatasi kemiskinan dan yang ketiga adalah waktu , jangan di tunda - tunda bantuan untuk orang miskin , tegas Kandouw.
Selain itu jenis penetrasi masing - masing Kabupaten/Kota dalam merespon permasalahan kemiskinan di wilayah masing-masing. Secara de facto Kabupaten/Kota tidak mampu menghadapi kemiskinan di Daerah masing-masing. Jadi memang harus berkoordinasi dengan Pemprov," ujar Wagub Kandouw.
Sementara itu Karo Kesra, dr Kartika Devi Tanos, mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk upaya Pemprov Sulut bersama pihak terkait dalam meningkatkan taraf hidup hidup masyarakat sekaligus menunjang program Pemprov Sulut Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar