Pemerintah Sulawesi Utara melalui Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Setda Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Workshop Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Hotel Aston Manado, Selasa (4/6/2018) pagi.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mohamad Rudy Mokoginta, SE., MTP yang didampingi oleh Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Ir. Djemi Gagola, M.Si., ME. Workshop ini membahas tentang kebijakan umum pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara Setda Prov Sulut.
Dalam sambutan yang dibacakan Mokoginta, Gubernur Olly Dondokambey mengingatkan secara tegas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
"Belum adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di daerah selain itu sumber daya manusia pengelola perbatasan negara yang masih terbatas jumlah dan kualitasnya mengingat Provinsi Sulawesi Utara sebagai Provinsi Kepulauan memiliki 12 pulau terluar yang telah ditentukan pemerintah pusat pada tahun 2017," ujarnya.
Permasalahan ini akan dapat kita atasi apabila semua stakeholders terkait mampu memahami, mengerti dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perbatasan negara serta diiringi dengan penguatan kelembagaan dan aparatur pengelola perbatasan negara
Karo Perbatasan Jemmy Gagola mengatakan maksud dan tujuan diadakan workshop ini yakni sebagai suatu forum koordinasi dan konsultasi serta terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkup pemerintah kab. kepl. Sangihe, kab. kepl. Siau Tagulandang dan kab. kepl. Talaud serta para camat wilayah perbatasan. (humas provinsi sulut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar