WPO Bantu Rehab Sekolah Rusak

Akibat dari peristiwa banjir bandang dan tanah longsong yang terjadi awal tahun 2014 lalu, sedikitnya 97 Sekolah di kota manado mengalami kerusakan, Guna membantu meringankan pemerintah daerah, maka perkumpulan World Presidents Organization (WPO) Indonesia, akan membantu melakukan rehabilitasi sekolah- sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir. Hal itu disampaikan Untan Sumirat pelaksana Perwakilan WPO Indonesia, kepada Wagub Sulut di ruang kerja Wagub, Senin (10/3) di kantor Gubernur.
Menurut Sumirat, maksud dan tujuan keadatangan kami adalah untuk turut serta berpartisipasi dalam membantu dan memperbaiki gedung sekolah yang rusak akibat bencana banjir yang telah melanda manado beberapa waktu lalu.
Kansil menyampaikan terimakasih atas perhatian dari WPO Indonesia, yang akan melakukan rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan.. Kegiatan  ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Indonesia dalam rangka membantu sesama, terutama bantuan dalam bidang pnedidikan, dan ini sangat mulia, ujar mantan Kadis Diknas Sulut ini.
Kesempatan itu Kansil langsung memerintahkan Kadis Sosial AG kawatu SE MSi, untuk melakukan koordinasi dengan Kadis Diknas Kota Manado, untuk melihat langsung lokasi-lokasi sekolah yang akan dibantu nanti di beberapa kelurahan di kota manado. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Komisi V Minta Pemprov Surati Menhub

Terkait dengan lambannya penyelesaian jembatan soekarno yang berlokasi di Pelabuhan Manado, maka Komisi V DPR-RI minta agar Pemprov Sulut segera menyurat Menteri Perhubungan RI dan tembusannya kepada Komisi V. Hal itu disampaikan Ketua Tim Komisi V DPR-RI H Muhidin M. Said SE MBA, saat melakukan pertemuan dengan jajaran  Pemprov Sulut yang dihadiri Wagub Dr. Djopuhari Kansil MPd di ruang Mapaluse, Senin (10/3), kemarin, Tim Komsi V yang beranggotakan 10 personil di antaranya terdapat srikandi asal Sulut Yasti Suprejo dan Saan Mustofa . Menurut Muhidin Pemprov segera meminta ijin mendesak Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga merupakan putra daerah asal sulut untuk mengijinkan kelanjutan pembangunan jembatan yang sudah sepuluh tahun belum selesai-selesai. “sesungguhnya semula semuanya sudah tidak ada masalah namun, karena tiba-tiba ada komplain dari direktur navigasi, sehingga menyebabkan proyek prestisius ini sedikit mengalami penundaan, karena kurangnya koordinasi diantara sesama lembaga yang ada”, kata Muhidin.

Wagub Djouhari Kansil, saat mendengar penjelasan Muhidin, sedikit kaget, karena terkait dengan jembatan soekarno sesungguhnya sudah tidak ada masalah. Namun pun demikian Kansil langsung menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS dan Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean  untuk segera mengirimkan surat kepada Menhub. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Komisi V Komit Bantu Rehabilitasi Bencana Manado

Tim Komisi V DPR-RI yang beranggotakan 10 persenil dimpimpin KetuaTim H. Muhidin M Said SE MBA dalam kunjungan kerja pada reses masa persidangan III Tahun sidang 2013-2014 di Provinsi Sulut,  telah melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulut yang dihadiri Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, serta unsur pejabat terkait, Senin (10/3) di ruang mapaluse Kantor Gubernur.

Muhidin mengatakan, Komisi V tetap komit untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pertengahan Januari 2014 lalu di Kota Manado. karena akibat banjir tersebut banyak infrastruktur pemerintah maupun masyarakat rusak parah. Karena itu kedatangan kali kedua kami ke Sulut sebagai bentuk tanggungjawab kerja kami kepada warga Sulut, dimana waktu kunjungan pada 6 Pebruari 2014 lalu, kami telah menerima usulan Pemprov Sulut  terkait dengan kerusakan infrastruktur yang terjadi. Dalam pertemuan dengan mitra kerja kami di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dan Kemenpera, usulan pemprov tersebut, telah disetujui,  ujar Dra. Yasty Suprejo, di sela-sela pertemuan.

 Karena itu kembali kami datang kesulut untuk membantu rekonstruksi dan rekonsilisasi infrastruktur yang rusak untuk di normalisasi dan direhabilitasi kembali, antara lain Politisi asal Bolmong ini menyebutkan, peninjauan lapangan seperti  Bandara Sam Ratulangi Manado, peninjauan melintasi jalan nasional dan menuju lokasi normalisasi sungai yang bermuara di teluk manado, peninjauan lokasi pelabuhan manado dan jembatan soekarno, peninjauan lokasi perumahan di kota manado yang dilanjutkan peninjauan jalan alternativ manado-tomohon  serta peninjauan lapangan pengendalian banjir di kota manado.

Yasti menambahkan, dana bantuan tersebut sudah ada di dua kementerian yaitu PU dan Kemenpera, tinggal pelaksanaannya, apabila dana yang ada ini masih kurang nanti akan ditambah lewat APBN Perubahan, jika pun masih kurang maka kami akan memasukan dalam APBN 2015, janji poltisi dari Partai PAN.

Kansil menyampaikan terima kasih atas perjuangan Komisi V yang begitu besar  perhatiannya membantu pemprov dan pemkot manado memasuki masa transisi pasca bencana untuk pemulihan.

Menurut Kansil agenda utama pemerintah dititikberatkan pada pembangunan kembali infrastruktur terutama fasilitas publik maupun utilitas yang rusak akibat bencana seperti jalan, jembatan, saluran air, gedung kantor serta infrastruktur sosial lainnya. (kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pem,prov).  

  

SHS Menghadiri Pelantikan Gubernur Maluku

Pada hari Senin (10/3) masyarakat Provinsi Maluku memiliki pemimpin baru, Ir Said Assegaff dan Dr. Zeth Sahuburua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Pemimpin baru ini dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku, dengan agenda Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2014-2019. Pelantikan, Assagaff dan Sahuburua resmi menahkodai provinsi berjuluk seribu pulau ini, dipusatkan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon.

Dikenal Dekat dengan SHS
Assagaff merupakan birokrat kawakan dengan jabatan terakhir sebagai Sekda Provinsi Maluku, birokrat hasil binaan SHS pada waktu menjabat sebagai Gubernur Maluku tahun 2001, Memiliki tipe kepemimpinan yang mirip dengan SHS, berbaur di tengah keberagaman masyarakat Maluku tanpa memandang kepentingan kelompok, suku, ras dan agama. Pesan SHS, dipundak Ir. Assagaff dan Dr. Sahuburua, dapat melakukan perubahan dan melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pemimpin terdahulu.
Kehadiran SHS di Ambon juga mendapat sambutan hangat dari seluruh warga Maluku, mereka selalu mengenang keberhasilan SHS ketika memimpin Maluku pada saat konflik horizontal. Dalam kesempatan berada di Ambon, Gubernur Sarundajang diundang meresmikan Gereja Jemaat Bethabara, Kayu Tiga bersama-sama dengan Ketua MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, Pdt Dr. John Ruhulessin, juga memberikan sambutan dalam ibadah syukur jemaat pada pembukaan Rapat Sidang Tahunan Klasis, MPH Sinode Gereja Protestan Maluku.

(Juru bicara pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)

Wira : BMR Layak Jadi Provinsi

Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Baru (DPOB) yang dipimpin Kasubid Penataan Daerah Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri Herman Wira didampingi seorang  anggota Desky Wijaya selaku Kasubid Pembiayaan Penataan Daerah Kementrian Keuangan serta  Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi,  mewakili Gubernur Sulut. Kamis (5/2) kemarin, telah melakukan peninjauan di beberapa lokasi kantor yang nantinya bakal menjadi pusat perkantoran Provinsi Bolmong Raya (BMR) seperti Aula serba guna Bobakidan di kotobangun, eks kantor Bupati Bolmong yang bakal menjadi kantor Gubernur BMR,  Kantor Sekretariat DPRD Bolmong, eks Rudis Bupati Bolmong di ilongkow serta Rumah Sakit Umum Kotamobagu.

Sebelumnya Tim DPOB telah melakukan pertemuan dengan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi BMR (P3BMR) serta jajaran pemerintahan 5 Kabupaten/Kota se Bolmong Raya di Rudis Walikota Kotamobagu Jalan Ahmad Yani No.1 Kotamobagu.

Ketua Panitia P3BMR Drs Abdullah Mokoginta mengatakan, luas wilayah calon Provinsi BMR mencapai 8.358,04 Km2 yang mencakup wilayah Bolmut, Bolmong (induk), Kotamobagu, Boltim dan Wilayah Bolsel. Sementara terkait dengan persyaratan pengusulan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai PP78/2007 yang meliputi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan, menurut mantan Wagub Sulut di Jaman Gubernur CJ Rantung (Alm), semuanya telah dipenuhi dan berkas usulannya beserta kelengkapan data lainnya, sudah disampaikan baik kepada Gubernur Sulut, DPRD Sulut, maupun DPD Perwakilan Sulut, Ketua Komite 1 DPD-RI serta Ditjen Otda dan yang terakhir kepada Komisi II DPR-RI pada awal januari 2013 lalu.    

Karo Pemerintan dan humas DR. Noudy Tendean, SIP, M.Si dalam pemaparannya dihadapan Tim Observasi DPOD, yang disaksikan oleh Para Bupati/Walikota  serta Wabup/Wawali, para Ketua DPRD se BMR ini turut menguatkan dan mempertegas posisi BMR menuju daerah otonom yang mandiri. Di tambahkan lagi bahwa pembentukan Provinssi BMR ini, merupakan perjuangan panjang yang telah terencana matang sebagaimana tercantum pada grand design otonomi daerah provinsi sulawesi utara 2025. Pembentukan provinsi BMR bukan semata didasari oleh kemauan saja, tapi merupakan sebuah kebutuhan mendasar masyarakat, pemerintah bahkan kebutuhan bangsa secara nasional, jelas mantan Direktur IPDN Regional Sulut.

Menurut Doktor Jebolan UGM Jogya, Secara teknis, administarif maupun fisik kewilayaan calon provinsi BMR, telah memenuhi syarat sebagaimana kajian yang disampaikan secara resmi kepada TIM Observasi DPOD, dimana secara keseluruhan BMR memiliki score indikator sebesar 392 dalam kategori MAMPU atau dapat direkomendasikan menjadi sebuah daerah otonom. Pemaparan Tendean ini sontak disambut sorak riuh seluruh hadirin yang ada.

Ketua Tim Observasi DPOD Herman Wira menyebutkan, kunjungan ini merupakan kali kedua saya hadir di bolaang mongondow. Yang pertama dalam rangka pemekaran Bolmut dan KK, dimana semua itu merupakan kenangan manis yang berbuah keberhasilan. Saya juga berharap di kunjungan kerja yang kali kedua ini kiranya akan menuai hasil yang sama sehingga BMR layak menjadi  Provinsi, kunci Wira. Usai pertemuan dilanjutkan dengan penandatangan berita acara hasil observasi yang dilakukn para buapati/walikota dan ketua dewan. Ikut dalam kunjungan itu Kabag Otda dan Hubal Jimmy Ranti S.Sos, Kasubag Otda Danny Tamara SSTP MSi, Kasubag Faspen Hubal Anny Badar S.Sos dan kasubag Penerangan dan Publikasi serta Staf Otda Donald Pinontoan SIP.  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Kansil Buka POPDA Sulut

Pekan Olah raga Pelajar Daerah (POPDA) Sulawesi Utara merupakan sarana untuk mengembangkan  prestasi olahraga pada jalur pendidikan dan pembinanaan serta pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sulut DR. Djaouhari Kansil, MPd saat membuka POPDA Sulut di GOR KONI Sario (5/3) Manado.

“Pelaksanaan POPDA ini merupakan momentum yang tepat untuk pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah Sulawesi Utara dan untuk mengukur pencapaian pembinaan prestasi olahraga atlet pelajar  di setiap Kab/Kota  se Sulut dalam mempersiapkan dan melahirkan atlet terbaik dikalangan pelajar dimasa depan sebagai atlet andalan daerah sekaligus untuk menjaring dan menyeleksi para pelajar Sulut untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah V (POPWIL) yang akan dilaksanakan di Manado Sulawesi Utara yang akan diikuti oleh 7 provinsi.” Lanjut Kansil.

Kansil mengharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menunjukan kemampuan terbaik, bersikap jujur, sportif, mengakui kelemahan diri sendiri serta menghargai kelebihan orang lain. Bersainglah secara sehat dan menjunjung sportifitas yang tinggi dan melalui kegiatan ini dapat dapat menciptakan hubungan persahabatan dan kekeluargaan diantara sesama pelajar serta seluruh elemen sekolah yang ada di Sulut.

Sebelumnya kepala dinas pemuda dan olahraga sulut B. Mononutu, SH dalam laporannya mengatakan bahwa POPDA kali ini dikuti oleh 15 Kab/Kota se Sulut dengan jumlah peserta 764 atlet pelajardan akan mempertandingkan 8 cabang sepak bola, bola volly, bola basket, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, sepak takraw dan pencak silat. Dan akan dilaksanakan dari tanggal 4 s/d 9 Maret 2014. (Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov Sulut)

Ribuan Masyarakat Langowan Sambut Tim Kemendagri

Ribuan masyarakat calon Kota Langowan sangat antusias dalam mnyambut tim observasi lapangan dari kemendagri yang dipimpin langsung oleh direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Drs. Teguh Setyabudi, MPd yang di dampingi asisten Pemerintahan dan Kesra, Edwin Silangen, MS dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Noudy R. P. Tendean, SIP untuk melihat dari dekat kesiapan masyarakat maupun  fisik calon Daerah Otonom Baru Kota Langowan. Kedatangan tim observasi kemendagri ini disambut dengan penuh sukacita mulai dari anak-anak Sekolah Dasar, SMP, SMA sampai masyarakat Langowan yang berusia lanjut. Rombongan  dari kemendagri disambut oleh wakil Bupati Miahasa Ivan Sarundajang, Para Camat Langowan Raya, Pejabat dari pemkab Minahasa di Kel. Toraget (1/3). Yang kemudian di arak dengan menaiki bendi dari desa Toraget ke tempat pertemuan di sekola SMA Yadika Sitorus di desa Wale Ure Langowan.

Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, MS mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mendukung terbentuknya daerah otonom baru yang ada di Sulawesi Utara seperti Kota Langowan, Kota Tahuna, Kabupaten Talaud Selatan dan terbentuknya Provinsi Bolmong Raya serta pemekaran kab/kota lain yang telah diusulkan dan kalau tidak ada halangan pada tgl. 6 maret nanti Calon Provinsi Bolmong Raya akan di tinjua oleh tim dari kemendagri.

Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Drs. Teguh Setyabudi, MPd mengatakan bahwa setelah terbitnya Amanat Presiden pada tanggal 27 Desember 2013 yang lalu tentang 65 calon DOB yang ada di Indonesia dan didalamnya terdapat 4 Calon DOB di Sulut yaitu Calon Kota Langowan, Calon Kota Tahuna, Calon Kab. Kep. Talaud Selatan dan Calon Provinsi Bolmong Raya maka dari kementrian dalam negeri melalui Dirjen OTDA  melakukan kajian dan turun melakukan observasi lapangan untuk melihat dari dekat tentang kesiapan masyarakat, Fisik wilayah dan teknis lainnya apalagi batas-batas wilayah yang sering menjadi masalah yang krusial.

Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang mengatakan bahwa yang ada di Minahasa lebih khusus yang ada di Calon DOB Kota Langowan yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 42 Kelurahan/ Desa serta seluruh komponen masyarakat sudah sangat siap menyambut Kota Langowan yang difinitif. Dan acara diakhiri dengan peninjauan kantor walikota, terminal, kantor SKPD dan pusat kota langowan.

Hadir pada pertemuan tersebut Anggota DPR RI Paula Sinjal, SH, MSi, Anggota DPRD Minahasa dapil Langowan, Panitia Persiapan pembentukan kota langowan, camat langowan raya, kapolsek, koramil, lurah, kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov Sulut)