Sarundajang dampingi Gubernur BI Letakkan Batu Pertama Pembangunan Perpustakaan L N Palar di Rurukan

Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang mendampingi Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meletakkan batu pertama pembangunan perpustakaan Lambertus Nikodemus Palar di Kelurahan Rurukan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). "Penghargaan ini diberikan kepada Pahlawan Nasional LN Palar yang telah memberikan jasanya yang sangat besar bagi Indonesia," kata Agus, di Rurukan, Selasa. Perpustakaan ini, kata Agus, diharapkan akan membantu siswa, guru dan masyarakat di Desa Rurukan maupun Sulut pada umumnya. Sekum Sinode GMIM Hendry Runtuwene dalam ibadah peletakkan batu pertama mengatakan bahwa bangunan yang kokoh harus berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pembangunan perpustakaan LN Palar harus diawali dengan doa, ucapan syukur pada Allah agar tempat itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena, berkaca dari pribadi LN Palar adalah seorang yang semangat dalam diplomatik maupun penginjilan. "Firman Tuhan berkata Hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian kita sebagai penerus harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang," katanya. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang mengatakan dengan dibangunnya perpustakaan LN Palar, kiranya bisa memberikan lebih banyak ilmu bagi pelajar maupun masyarakat. Saat ini, bisa akses melalui media internet tapi tidak akan mengalahkan buku yang mampu mencerdaskan anak bangsa. Anak LN Palar Maise Palar mengatakan ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia maupun pemerintah Kota Tomohon dan Provinsi Sulut telah mengabadikan nama ayahnya di tanah kelahiran LN Palar di Kelurahan Rurukan ini melalui gedung perpustakaan. Dengan hadirnya perpustakaan ini, katanya, maka akan memberikan nilai tambah dan semoga cita-cita dapat tercapai. (DR Jemmy Kumendong Kabag Humas Selaku Jubir Pemprov).

Gubernur Sarundajang Presentasikan Perkembangan Ekonomi Sulut Pada Rakor BI

Provinsi Sulawesi Utara patut berbangga sebab begitu banyak kegiatan-kegiatan berskala nasional yang dilakukan di Sulawesi Utara, termasuk kegiatan Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah di Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Senin 11 Agustus 2014. Dalam rapat yang dipimpim oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D Martowardoyo dan mengambil tema "Percepatan Pembangunan Ekonomi Regional Melalui Penciptaan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah".
Dalam pengantar yang disampailan oleh Gubernur BI, disampaikan tantangan jangka pendek dan tantangan jangka menengah ekonomi nasional yaitu bagaimana mengendalikan defisit dan inflasi nasional, bagaimana mencegah kemerosotan ekonomi, bagaimana memperkuat kehandalan dan daya saing sektor industri, bagaimana ketahanan pangan dan energi, bagaimana penguatan struktur mikro pasar dan bagaimana memperkuat basis sumber pembiayaan jangka panjang.Disamping itu dibahas juga bagaimana potensi SDA yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan untuk pengembamgan industri melalui hilirisasi, bagaimana mewujudkan hilirisasi industri berbasis SDA yang memerlukan investasi yang tidak sedikit dan bagaimana menarik investor pemerintah dalam membangun lingkungan pendukung yang berdaya saing tinggi.
Pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menekankan pada lanskap pembangunan ekonomi regional, arah kebijakan dan strategi percepatan ekonomi regional, arah kebijakan dan strategi percepatan pengembangan Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2019 yaitu mengenai pèngembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing Koridor Ekonomi dan percepatan Pembangunan Koneksivitas dan Sislogna antar wilayah pertumbuhan di koridor ekonomi, disamping itu juga dibahas arah kebijakan pembangunan kemaritiman yang ditekankan pada mendorong dan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua melalui percepatan pembangunan klaster-klaster industri dan perlu percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi dan air bersih.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang dalam pemaparannya menyatakan bahwa sejak 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sulut mengalami peningkatan pesat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 8% pertahun serta penurunan tingkat kemiskinam menjadi sekitar 7,8% pada tahun ini dari sekitar 18 % pada 10 tahun yang lalu. Sumber pertumbuhan sektoral  di Sulut melalu sektor jasa, pariwisata dimana sektor pariwisata tumbuh sangat pesat sejak 5 tahun terakhir ketika Sulut mulai melaksanakan even-even yang berskala internasional. Namun pembangunan-pembangunan yang menggeliat tersebut sekarang diperhadapkan dengan berbagai kendala terutama permasalahan pertanahan yang sulit dipecahkan sebagai akibat dari regulasi yang tumpaang tindih dan perlu diperbaiki. Disisi yang lain Sarundajang melanjutkan bahwa menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, daerah harus siap dengan sumber daya manusia dan harus siap dengan membanjirnya produk-produk dari negara ASEAN di pasar-pasar lokal, jika kita tidak siap maka kita akan menjadi tamu di daerah sendiri. Selanjutnya Sarundajang menekankan pada pentingnya perhatian terhadap sektor kelautan yang mempunyai potensi yang sangat besar dan memintakan agar adanya perhatian yang seimbang antara pembangunan di darat dan pembangunan di laut.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya, Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala BKPM Pusat, Wakil Menteri Keuangan dan perwakilan Apeksi dan Apkasi. (Kabag Humas Dr Jemmy Kumendong Msi, selaku jubir Pemprov)

Sulut Tuan Rumah Pemutahiran Data

Kementerian Dalam Negeri kembali mempercayakan Provinsi Sulut untuk menjadi tuan rumah acara nasional pemutahiran data dan seminar pencegahan korupasi. Kegiatan yang akan dihadiri 15 Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian yang merupakan hasil pemeriksaan di 10 Provinsi dan 140 Kabupaten/Kota yaitu  Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT dan Papua Barat, akan dimutahirkan di daerah ini. Hal itu di tegaskan Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Drs. Mecky  Onibala MSi, Minggu (10/8) kemarin.

Onibala mengatakan, pemutahiran data dan seninar nasional tersebut akan berlangsung salama tiga yang akan dimulai Selasa besok, di hotel sintesa peninsula manado.

Adapun materi seminar pencegahan korupsi, seperti tindak pidana pencucian uang disampaikan oleh KPK RI, Peran Apip dalam rangka Pencegahan Korupsi Oleh Irjen Kemendagri, Inplementasi laporan keuanganberbasis akrual oleh BPK, Tahapan Penyidikan Polda Sulut, Apip sebagai keterangan ahli Kejati Sulut, Implementasi SPIP oleh BPKP, Jelas mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra, sembari menambahkan, usai seminar dilanjutkan dengan penandatangan dokumen pengawasan antara Gubernur, BPKP dan Bupati/Walikota, serta pengukuhan pengurus AAIPI Sulut.

Onibala menambahkan sebelumnya pada pagi hari akan dilaksanakan, sosialisasi APBD Pro Rakyat yang akan disampaikan oleh KPK RI.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulut Mieke Sendow, SE menambahkan, kegiatan pemutahiran data dan seminar pencegahan korupsi ini akan dihadiri 1200 peserta, 10 Wakil Gubernur/Inspektur serta 140 kabupaten/kota serta jajarannya. (Kabag Humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).   

     

SHS: Masa Depan Kita Berada di Laut

Demikian penekanan Gubernur  Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang ketika memimpin acara Focus Group Discussion (FGD) tentang ”Pengembangan Ekonomi Maritim Dalam Rangka Tahun Emas Sulawesi Utara” pada Sabtu 9 Agustus 2014 bertempat di Restoran City Ekstra Kalasey. FGD tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR. Djouhari Kansil, MPd, Rektor Unsrat Prof. DR. Ir. Ellen Kumaat, Kepala PerwakilanBank Indonesia di Sulawesi Utara, Para  Guru Besar Universitas Samratulangi dan Pakar di Bidang Ekonomi, Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Hukum, insan pers dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan tersebut Sarundajang menyatakan bahwa Indonesia perlu mendorong masuknya investasi di sektor kelautan dan perikanan yang bernafaskan konsep "blue economy" agar menciptakan produksi komoditas kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berkelanjutan, keberhasilan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menerapkan konsep ekonomi biru diyakini bisa mencapai ketahanan pangan dan mensejahterakan yang mendorong peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi inovatif dan kreatif.
“Masa depan kita berada di lautan, pesisir dan kepulauan. Karena itu jaga potensi sumber sumber daya ikan, rumput laut, udang serta produk lainnya dari laut," harap Sarundajang.
Sarundajang mengatakan, mengelola produksi perikanan bukan hanya sekedar menangkap ikan, tapi bagaimana industri pengelolaan memanfaatkan teknologi, sehingga menghasilkan produk berkualitas dan siap ekspor. Wilayah Indonesia mencapai 5.193.252 Km2 yang terdiri atas 1.890.754 Km2 luas daratan dan 3.302.498 km2 luas lautan atau luas daratan hanya sekitar 1/3 (satu pertiga) dari luas seluruh Indonesia. Sedangkan 2/3 (dua pertiga) berupa lautan. Kenyataannya, sampai saat ini, kita masih lebih mengandalkan sumber daya alam di darat ketimbang di laut.

Pemikiran ekonomi biru yang lebih berkonsentrasi pada sektor perikanan dan kelautan sebenarnya sudah berkembang sejak era 1990-an, namun masih sebatas kajian akademis. Oleh karena itu perlu upaya dan pendekatan dalam memperkenalkan konsep ini agar menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Suatu konsep yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumber daya serta lingkungan pesisir dan lautan. Model pendekatannya tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan berlebihan. Konsep ekonomi biru dikembangkan untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia cenderung ekploitatif dan merusak lingkungan. Artinya, konsep ini merupakan penyempurnaan sekaligus perkayaan ekonomi hijau dengan semboyan "Blue Sky-Blue Ocean". Ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, langit dan laut tetap biru.

Bagi mantan Irjen Departemen Dalam Negeri ini, daerah "nyiur melambai", sebutan Provinsi Sulawesi Utara memiliki pesisir dan laut yang luas, dan tiga kabupaten daerah kepulauan (Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud) menyediakan potensi dan keanekaragaman hayati sektor kelautan sangat besar.
"Potensi yang cukup besar ini belum diekspolarasi dengan baik sebagaimana seharusnya. Padahal bila dikelola dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dalam sesi diskusi ada banyak pemikiran dari para pakar yang muncul untuk memperkuat khasanah tentang Blue Economy ini antara lain, yaitu:

-       Prof. DR. Paulus Kindangen pakar ekonomi, menyatakan perlunya suatu studi/peneliaan yang mendalam tentang potensi Kelautan di Sulawesi Utara, mengungkapkan hal-hal yang belum terungkap, kemudian hasil penelitian tersebut dapat dijadikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan agar kita mampu membangun Ekonomi Maritim yang lebih kuat.

-       DR. Tommy Poputra, pakar ekonomi,  menyatakan perlu value added (nilai tambah) dalam pengembangan industri berbasiskan kelautan dan perlu pembangunan industri perkapalan di Sulawesi Utara, disamping itu perlu ketersediaan listrik yang memadai di daerah ini, karena keterbatasan listrik sangat berpengaruh terhadap minat investor menanamkan investasi di daerah ini.

-       Freddy Roeroe salah seorang wartawan senior menyatakan agar perlu memperhatikan efisiensi dan efektifitas jalur dan jarak perdagangan, baik di dalam daerah maupun diluar daerah.

-       Prof. DR. Ir. Charles Keppel,  pakar perikanan dan kelauatan,  menyatakan perlu konsep cluster dalam memasarkan komoditi hasil perikanan dan kelauatan, perlu konsep industri dalam meningkatkan daya saing komoditas perikanan dan kelautan dengan memperhatikan sumberdaya alam yang berbasis industri, kewirausahaan, konsultan dan tenaga kerja industri, perlu memperhatikan konsep kawasan minapolitan, perlu dukungan Kawasan Ekonomi Khusus dan perlu konektivitas logistik dalam menunjang ekonomi biru ini.

-       DR. Joubert Maramis, pakar Ekonomi Bisnis, perlu ada master plan yang dituangkan dalam rencana aksi daerah agar Ekonomi Biru ini dapat terimplementasi dengan baik.

-       DR. Herdy Worang, pakar Ekonomi Bisnis, menyatakan perlu pemanfaatan jalur tranportasi laut, perlu pemanfaatan pulau-pulau yang tidak berpenghuni dan perlu Blue Ocean Governance.

-       DR. James Massie, pakar pertanian, menyatakan bahwa dengan konsep blue economy bagaimana kita menciptakan cash flow yang baru, perlu industri yang ramah lingkungan, perlu sinergitas antara  top down dan bottom up dalam kebijakan sehingga mampu diimplementasikan, pemerintah daerah perlu memfasilitasi penelian-penelitian terutama yang bersifat inovatif serta perlu menciptakan pelaku-pelaku bisnis baru dengan mendapatkan pelatihan dan bantuan pemerintah.

-       Prof. DR. Ronald Mawuntu, pakar hukum, harus memperhatikan aspek hukum perdagangan dalam perjanjian kerjasama dengan sesama pemerintah, investor dalam negeri maupun luar negeri, serta harus memperhatikan prinsip-prinsip arbitrase dalam perjanjian tersebut.

-       DR. Bode Lumanauw, pakar ekonomi bisnis, bagaimana mengimplementasikan dan bagaimana kebijakan yang perlu diambil agar blue economy ini dapat dilaksanakan.

-       DR. Ridwan Lasabuda, pakar perikanan dan kelautan, menyatakan bahwa perlu memperhatikan pulau-pulau terluar di Sulut, dan perlu sinergitas antara  para pengusaha, masyarakat dan pemerintah.

(DR, Jemmy Kumendong, Msi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).

 Gubernur Sulut memimpin Diskusi bersama Wakil Gubernur, Rektor Unsrat dan Kepala Perwakilan BI Sulut

 Para peserta FGD

SHS: TIFF Harus Jadi Calendar of Event Pariwisata Nasional

Demikian penegasan Gubernur Sulawesi Utara ketika memberikan sambutan pada acara Tournament of Flower Dalam Rangka Tomohon Internasional Flower Festival 2014 di Kompleks Pertokoan Pusat Kota Tomohon 8 Agustus 2014. Dalam kesempatan tersebut Sàrundajang didampingi oleh Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga dan Kepala BIN Daerah Sulawesi Utara.
Acara yang dikunjungi ribuan orang dan di hadiri oleh pejabat pusat ini berlangsung sangat meriah.
Sarundajang membwrikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Tomohon yang telah mampu menggelar iven pariwisata yang berskala internasional dengan berbasiskan keunggulan lokal yaitu bunga yang pada gilirannya diharapkan mampu menggairahkan dan memajukan dunia pariwisata Sulawesi Utara, disamping itu hal ini diharapkan akan mampu memberikan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.
Sarundajang menegaskan bahwa diperlukan keberanian dan komitmen yang tinggi dari semua stakeholder untuk merubah cara pandang yang melihat bunga hanya sebagai hobby ataupun hiasan tetapi lebih dari itu bunga merupakan sumber devisa yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi berkomitmen dan memberikan dukungan terhadap pengembangan industri florikultura di Kota Tomohon ini kàrena dianggap mampu memberi makna dan warna tersendiri bagi pengembangan dan kemajuan pariwisata di Sulawesi Utara sehingga dapat lebih dikenal di dunia internasional.
Pelaksanaan Parade Kendaraan Hias ini diikuti oleh 38 Peserta yang terdiri dari Perwakilan Negara Sahabat, seperti Amerika Serikat dan Rusia, Kabupaten/Kota diluar Sulut dan di Sulut, BUMD dan BUMN, Perbankan dan lain-lain. Dari parade yang ditampilkan menunjukkan ikon masing-masing peserta yang dihias dengan menggunakan produk bunga kota Tomohon seperti Kerkely, Aster, Marygold dll. Hal ini mampu membuat terpukau para penonton dan dan memberikan kesan tersendiri bahwa apa yang ditampilkan ini merupakan karya dan kreasi yang patut diapresiasi, terlebih ketika menyaksikan kreatifitas dan inovasi dalam merangkai bunga yang benar-benar profesional, indah dan mengagumkan. (Kabag Humas DR Jemmy Kumendong Selaku Jubir Pemprov).

Selasa Pekan Depan KPK Gelar Sosialisasi Penyusunan APBD Pro Rakyat

Pemerintah Provinsi Sulut bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,  Selasa pekan depan pukul 8:30 Wita bertempat di ruang huyula Kantor Gubernur Sulut,  akan  menggelar Sosialisasi Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Pro Rakyat.

Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Sulut. Drs Mecky M Onibala MSi, Jumat (8/8) kemarin, usai mengikuti jalan sehat bersama dalam rangka pencanangan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke- 69 Kemerdekaan RI dan HUT ke-50 Provinsi Sulut yang dilakukan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd,  di halaman Kantor Gubernur Sulut.  

Onibala mengatakan, mengingat pentingnya sosialisasi ini maka dimintakan para Bupati/ Walikota serta Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sulut dapat menghadirinya,  karena hasil dari sosialisasi ini akan langsung diterapkan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2014 dan APBD 2015 baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut.

 Sementara  pada malam harinya di hotel sintesa peninsula Manado para Bupati/Walikota, BPKP dan Gubernur secara bersama-sama akan menandatangani  dokumen pengawasan. Usai acara tersebut   dilanjutkan dengan  “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan nara sumber berasal dari KPK, BPK, BPKP, Irjen Kemendagri, Polda  dan Kejati Sulut serta akan dilaksanakan pengukuhan Pengurus AIPI Sulut,  ujar  mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut.

 Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Gubernur Sarundajang untuk membangun Sulawesi Utara Tanpa Korupsi, tambah Onibala yang ikut didampngi Sekretaris Inspektorat Provinsi Mieke Sendow, SE. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

Wagub Canangkan Rangkaian Kegiatan HUT RI ke 69 dan HUT ke 50 Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, Mpd, pada Jumat (8/8), mencanangkan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI ke 69 dan HUT Sulut yang ke 50.

Pencanangan tersebut dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Sulut dirangkaikan dengan jalan sehat bersama dengan seluruh pejabat pemprov Sulut, unsur Forkopimda serta pegawai yang ada di lingkup Pemprov Sulut.

Dalam sambutannya, Kansil menyatakan melalui momentum ini  bisa menata kembali eksistensi, peran, tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan karena untuk daerah Sulut ini merupakan tahun emas.

Di usia Sulut yang ke 50 ini, diharapkan menjadi momentum untuk intropeksi, rekonsiliasi dan koreksi diri, dalam rangka me reriew kontribusi yang telah di abdikan. Dengan semangat HUT RI ke 69 juga akan semakin memperkokoh persatuan, meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Kansil yakin dengan semangat juang menghasilkan harapan baru bagi pemberdayaan potensi sumber daya di Sulut, banyak terobosan yang telah dihasilkan Sulut selama ini dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan kedepan.

Ketua Panitia Drs. S Parengkuan, Msi dalam laporannya menjelaskan bahwa rangkaian perayaan HUT RI ke 69 dan HUT Sulut ke 50 telah dan akan dilaksanakan sejumlah kegiatan yakni lomba gerak jalan 8 KM, 17 KM, 14 KM, pasar murah dan pengobatan gratis,  pengukuhan paskibraka, kunjungan ke taman makam pahlawan, mendengarkan pidato Presiden RI, pawai taptu, renungan suci, pemberian remisi, lomba kesenian, pawai budaya, parade tarian dan pameran pembangunan.

Pada acara pembukaan rangkaian kegiatan tersebut Pemprov Sulut  bekerjasama dengan peramina dan Bank Sulut juga memberikan sejumlah hadiah kepada peserta yang beruntung berupa TV, kompor gas, dan uang tunai.(Kabag humas DR Jemmy Kumendong selaku Jubir Pemprov Sulut)