Wagub : WKI GMIM Aset Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil menyatakan Wanita Kaum Ibu (WKI) GMIM merupakan aset luar biasa dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Kansil saat menghadiri acara ibadah agung hari persatuan wanita kaum ibu sinode GMIM tahun 2015 yang diselenggarakan Sabtu (23/5) bertempat di lapangan Maesa kota Bitung. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sulut ibu Meike Kansil Tatengkeng.

Selain sebagai aset pembangunan, WKI GMIM juga merupakan penolong yang sepadan bagi kaum pria, mengisi kebutuhan emosi, sosial, intelektual serta kebutuhan regenerasi manusia. WKI GMIM harus memiliki karakter terbuka dan cerdas untuk dikontribusikan bagi tumbuh kembang gereja, daerah dan bangsa tercinta.

WKI GMIM juga harus menjaga sinergitas dengan berbagai pihak, utamanya pemerintah. Para wanita harus membangun solidaritas sosial, memperluas wawasan serta mendewasakan sikap perilaku yang mendorong semangat untuk terus maju dalan persaingan jaman saat ini. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan berbagai lomba yakni lomba kendaraan hias dan gerak jalan, lomba senam jantung sehat, lomba membaca Mazmur.(Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov Sulut)

SHS Berpamitan di Kotamobagu

Momentum Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka HUT Kota Kotamobagu ke-8 yang berlangsung di gedung DPRD Kota Kotamobagu Jalan Ahmad Yani, Sabtu  (23/5).  di manfaatkan oleh Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang untuk menyampaikan permohonan pamit, kepada masyarakat dan pemerintah di daerah itu.

“Saya memang milih untuk menghadiri langsung HUT Kotamobagu kali ini, karena ingin menyampaikan permohonan pamit. Daerah lain maksud ini sudah saya sampaikan. Bagi saya Kotamobagu begitu  berkesan sebab di masa kecil dulu saya lama tinggal di sini,”jelas SHS.

Sarundajang mengatakan,  masa jabatan saya selaku Gubernur Sulut dan Wagub Dr Djouhari Kansil MPd sudah akan berakhir pada 9 September 2015 mendatang, tongkat estafet ini akan diserahkan kepada pengganti saya, siapa dia, itu belum tau, ucap SHS.

Karena itu saya berpesan kepada para elit politik dan elit pemerintahan dalam membangun daerah ini, harus mampu menjaga kebersamaan serta menghargai para tokoh pejuang danpendahulu yang pernah menjadi pemimpin Kotamobagu, sembari melirik dengan senyum kepada Sekprov Sulut, Ir Siswa R Mokodongan dan Drs Jelantik Mokodompit yang pernah dipercayakan sebagai Walikota  Kotamobagu.

Menjawab permintaan kado dari Ketua DPRD H Ahmad Sabir SE, sebelum mengakhiri jabatan,  SHS kiranya dapat mewujudkan Provinsi BMR. SHS menjawab memang pemekaran Provinsi masih moratorium, namun demikian saya telah dua kali ketemu Ketua Komisi 2 DPR-RI serta Presiden Jokowi, untuk menyampaikan aspirasi ini. Mudah-mudahan kedatangan Jokowi di Manado waktu dekat ini, aspirasi ini akan saya sampaikan kembali sehingga Provinsi BMR sudah bisa terealisasi, ujarnya.

 Saudara jangan takut, karena saya lebih serius dari kalian untuk mewajudkan Provinsi BMR ini, Ini merupakan impian saya untuk mewujudkannya. Saat ini kita tinggal menunggu jawaban dari  Komisi 2, mudah-mudahan waktu dekat ini suda keluar, tandas Gubernur yang tak tidur memikirkan kemajuan Sulut. Turut hadir dua Anggota Deprov Afan Mokodongan dan Raski Mokodompit serta sejumlah pejabat teras Pemprov.(Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).           

Batas Boltim Mitra Tunggu Permendagri

Menyikapi pemberitaan media massa terkait dengan  masalah penyelesaian batas antara Kab. Boltim dan Mitra yang hingga kini belum tuntas. Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi menegaskan sedikitnya 6 hal, yaitu penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penetapan batas daerah Mitra dan Boltim telah melalui berbagai tahapan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dimana tahapan yang dilalui yaitu: Penyiapan dan penelusuran dokumen dengan meneliti peraturan perundang-undangan tentang perbatasan daerah, peta dasar dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati. Pelacakan batas dengan melakukan survey dan pengecekan lapangan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kedua kabupaten kota, dalam survey ini telah ditentukan titik-titik kordinat batas kedua kabupaten. Setelah ditentukan titik-titik kordinasi batas, telah dilakukan pemasangan tanda batas berupa pilar batas untuk selanjutnya disahkan peta batas yang di tanda tangani oleh Bupati Minahasa Tenggara Dan Bupati Boltim dengan di saksikan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Kumendong menyebutkan, berdasarkan tahapan yang sudah dilaksanakan tersebut maka dapat ditegaskan bahwa Penanganan masalah batas antara Kab. Mitra dan Boltim di tingkatan Pemerintah Provinsi sudah selesai karena di Biro Pemerintahan dan Humas terdapat data otentik yaitu berita acara Hasil Rapat Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Mitra dan Boltim yang di tandatangani secara langsung oleh Bupati Mitra ketika itu yaitu Telly Tjangkulung dengan Bupati Boltim Sehan Landjar serta diketahui oleh Gubernur Sulawesi Utara DR. S H Sarundajang, berita acara tersebut tertanggal 3 April 2013, penandatanganan berita acara tersebut juga disaksikan oleh masing-masing Ketua DPRD sebagai representasi rakyat di daerahnya dan dalam berita acara tersebut telah disepakati bersama batas wilayah antara Kab Mitra dan Kab. Boltim, dimana kesepakatan ini telah ditindaklanjuti dengan pemasangan Pilar, Penentuan Koordinat dan pembuatan peta batas.

Dokumen peta batas itu sendiri telah ditandatangani oleh Bupati Mitra Telly Tjangkulung dan Bupati Boltim Sehan Landjar dengan disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Berdasarkan hal tersebut maka, dimintakan agar semua pihak menghormati kesepakatan batas yang telah ditetapkan karena telah diajukan ke Menteri Dalam Negeri RI dan tinggal menunggu penetapan Permendagri tentang penetapan Batas antara Kabupaten Boltim dan Mitra yang sementara berproses di Kementerian Dalam Negeri yang dalam jangka waktu dekat ini akan segera diterbitkan.

Karena itu Kumendong mengimbau hindari pernyataan-pernyataan yang dapat membingungkan warga apalagi untuk kepentingan politis, sedangkan disatu sisi sesuai berita acara kesepakatan bersama bahwa kedua belah pihak wajib mentaati hasil kesepakatan dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Palandung Hadiri Sidang Paripurna Istimewa HUT Bolmut

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulut Drs John H Palandung MSi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka HUT ke-8 Kabupaten Bolmut, Sabtu (23/5), yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bolmut. Asisten I mewakili Gubernur Sulut membawakan sambutan pada acara tersebut.

Mengawali sambutannya Palandung mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Kabupaten Bolmut, sambil berpesan momentum tersebut dapat dimaknai untuk mengintrospeksi, evaluasi, reposisi, serta merevitalisasi peran dan tanggung jawab semua komponen daerah di Bolmut untuk kemudian semakin berkembang melalui karya dan prestasi yang baik kedepannya.

Asisten mengatakan Ulang Tahun ke-8 Kabupaten Bolmut tentunya dibarengi dengan ekspektasi, bahwa daerah ini kedepannya akan mampu memberikan sumbangsih yang optimal terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Sulut dan bagi bangsa Indonesia. “tentunya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bolmut akan bersonasi positif dengan perkembangan dan kemajuan daerah kabupaten/kota sekitar yang bersama-sama akan semakin mendorong visi dan misi Sulawesi Utara,” tandas Palandung.

Palandung mengatakan kemajuan daerah kedepan ditentukan partisipasi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat dalam integritas yang kokoh. “Menjadi tepat apabila HUT ke-8 Kabupaten Bolmut, seluruh komponen daerah ini bersatu-padu untuk tetap semangat mengukir karya dan prestasi untuk mengangkat citra daerah dan bangsa”, ujar Asisten I.

Turut hadir Bupati Bolmut Drs H Depri Pontoh, Wabup Bolmut Suriansyah Korompot SH, Ketua DPRD Kabupaten Bolmut Karel Bangko SH, para anggota DPRD Kabupaten Bolmut, serta para jajaran Forkopimda. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov)

SHS: 26 Mei Jembatan Soekarno di Buka

Selasa 26 Mei 2015 mendatang, Jembatan Soekarno mulai di buka, hal itu ditegaskan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) yang didampingi Wagub Dr Djouhari Kansil MPd kepada wartawan, di selah-selah peninjauan jembatan kebanggaan warga Sulut, Jumat (22/5) kemarin.

“Tanggal 26 Mei nanti jembatan Soekarno sudah boleh dinikmati oleh warga Kota Manado, karena ini merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa  sebelum diresmikan nanti diharapkan jembatan itu, di uji coba terlebih dahulu,” jelas SHS.

Gubernur mengatakan,  hadirnya jembatan Soekarno bisa berfungsi multi makna serta berdampag langsung bagi warga, karena pariwisata Sulut kini ketambahan satu destinasi sekaligus menjadi ikon pariwisata di Kota Manado, bisa mengairahkan roda perekonomian daerah tapi juga untuk mengatasi kemacetan.

Lamanya penyelesaian pembangunan Jembatan Soekarno SHS mengakui, hal itu lebih disebabkan karena tehnologi dan manajemen. Tapi kerinduan warga yang sudah lama di tungguh-tunggu kini  terjabat sudah, dimana Presiden Jokowi akan meresmikannya pada 28 Mei mendatang di puncak acara BBGRM XII dan HKG PKK ke-43 di Kabupaten Minut Sulut, ujar salah satu Gubernur terbaik di Indonesia.

SHS juga menambahkan, jembatan Soekarno tidak akan menggangu keluar masuknya kapal di pelabuhan Manado. Sebelumnya SHS –Berhasil telah meninjau lokasi BBGRM dan HKG PKK di Kabupaten Minut.

 Turut hadir Anggota DPD- RI Fabian Sarundajang, Bupati Minut Sompie Singal, Sekot Manado Harvey Sendoh serta sejumlah pejabat teras lingkup Pemprov Sulut. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).   

Dinkes Sulut Siap Siaga Sambut Presiden Jokowi

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut, siap siaga mengantisipasi berbagai gangguan kesehatan selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke VII dan HKG PKK ke 43 yang juga akan di hadiri oleh Presiden RI Joko Widodo bersama ibu Negara Iriana Widodo pada tanggal 28 mei.

Kesiapan Dinkes Sulut dalam mengatasi gangguan kesehatan dibuktikan dengan diselenggarkan apel siaga kesiapan tenaga kesehatan yang di topang dengan 23 kendaraan ambulance jelang BBGRM yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil,Mpd di dampingi Kadis Dinkes Sulut Dr. Grace Punuh, Jumat (22/5) bertempat di halaman parkir Dinkes Sulut.

Dalam arahan, Wagub memberikan  apresiasi kepada Jajaran Dinkes Sulut atas pelaksanaan apel siaga kesiapan dalam menyambut pelaksanaan kegiatan BBGRM ke VII dan HKG PKK ke 43.

Diperkirakan nanti kegiatan naaional ini akan dihadiri oleh 10000 peserta dari seluruh Indonesia, banyaknya peserta ini menjadi perhatian dalam rangka penanggulangan kesehatan apabila terjadi hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan.

Untuk itu Wagub berharap, semua pihak bekerja dengan baik dan iklas, Wagub yakin petugas  kesehatan yang ada di jajaran Pemprov Sulut memiliki karakter baik dalam menjalankan tugas mulia ini, karena tanggungjawab tenaga medis adalah nyawa. Semua tim kesehatan harus bekerja kompak, solid serta tetap berkoordinasi dengan sesama rekan kerja.

Wagub mengingatkan juga posko kesehatan agar memberikan informasi yang benar kepada sesama rekan sekerja di lapangan, agar koordinasi berjalan dengan baik. Tim kesehatan juga bersama sopir harus menjaga kebersihan mobil ambulance yang siaga, bersama mobil dari BKKbN yang nantinya akan di kunjungi ibu negara.

Kadis Dinkes dalan laporan mengatakan pelayanan kesehatan dalam kegiatan  BBGRM dan HKG PKK terbagi tiga bagian yakni ring 1 untuk pelayanan VVIP, ring 2  untuk peserta acara di sekitar lokasi acara dan ring 3 untuk pelayan kesehatan di lokasi wisata yang akan dikunjungi peserta.

Tim kesehatan ini melibatkan Dinkes Sulut, Kabupaten/Kota, Balai Besar Pom Sulut, BKKbN, RS Prov Kandou, Rumah Sakit terkait dan anggota pokja kesehatan. Personil yang di turunkan sejumlah 175 orang,  dan disiagakan 23 unit ambulans. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pmprov).

Sekprov Buka Musprov DWP Sulut

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir Siswa R Mokodongan di Graha Bumi Beringin Manado, Kamis (21/5) kemarin, membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-III Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulut.
Musprov yang mengambil Tema: DWP Tanggung jawab Kita Semua. Diakui sampai saat ini keberadaannya telah banyak memberi kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah, dan secara internal mampu dan semakin profesional sebagai isteri pegawai aparatur sipil negara serta semakin mantap  mendorong peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan bangsa, jelas Mokodongan.
Mokodongan menyebutkan, kontribusi yang telah diberikan DWP antara lain dibidang pendidikan, ekonomi mapun bidang sosial budaya.
Karena itu lewat Muspov III DWP Sulut, diharapkan terus berperan sebagai figur pengemban kehidupan yang rukun dan damai, memelihara kebersamaan dan kekompakan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan didaerah ini, ujar salah satu putra terbaik bumi totabuan.
Sementara Ketua TP. PKK Sulut Ny Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun melalui Wakil Ketua Ny Mieke Kansil Tatengkeng juga mengajak DWP Sulut untuk senantiasa mendukung tugas pengabdian suami dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat dan bhakti kepada negara.
"Ciptakanlah suasana kondusif  dalam kehidupan kehidupan keluarga, sehingga secara otomatis hal tersebut akan membawa dampag positif terhadap kinerja suami dilingkungan kerja, tandas Isteri dari Wagub Sulut ini.
Wakil Ketua DWP Sulut Ibu Dra Ivonne Silangen Lombog MSi, menyebutkan dalam program prioritas DWP Sulut terus berupaya ikut memelihara kerukunan dan kedamaian di daerah ini, disamping menjadi penyejuk dalam membangun jalinan dan harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga jalinan persatuan, persaudaraan dan kebersamaan dengan semangat "Si Tou Timou Tumou Tou" akan semakin memperkokoh setiap aktivitas DWPSulut, sembari menambahkan kegiatan ini diikuti seluruh Pengurus DWP Kabupaten/Kota, tandas isteri tercinta dari Kaban LH Edwin Silangen SE MA. Turut hadir Kakanwil Kemenag Sulut Drs Suleman Awad MPd, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon palandung MSi (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).