Hari Ini Wagub Hadiri Rakornas TPID

Rabu (27/5) hari ini, Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Hotel Grand Sahid jaya Jakarta.

Kegiatan yang diikuti pada Gubernur dan Bupati/Walikota se- Indonesia itu  akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Pukul 08:30 WIB.

Wagub mengatakan, Sulut dalam rakornas tersebut akan menyampaikan lima pokok pikiran untuk memajukan kawasan timur Indonesia (KTI) yakni, Percepatan pembangunan proyek infrastruktur pertanian, jalan, kemaritiman, energy untuk meningkatkan kapasitas dan konektivitas daerah-daerah di KTI. Pemberian perlakuan khusus dari pemerintah pusat kepada KTI antara lain dalam bentuk insentif APBD dan subsidi jangka pendek. Kebijakan dan implementasi administered prices yang terkelola dengan baik yang dapat mendukung target pencapaian inflasi. Peningkatan perdagangan antar daerah di KTI untuk memperlancar arus barang dan jasa dari daerah surplus ke daerah defisit dengan didukung oleh informasi stok dan harga bahan-bahan pokok  dan barang strategis yang terintegrasi serta Peningkatan peran Bulog dalam menjaga stok dan stabilitas harga beras dan komoditas strategis lainnya yang berpengaruh besar terhadap inflasi, jelas Kansil.
Selain itu kahadiran orang nomor dua di Sulut itu dalam rakornas kali ini, juga membawa pesan khusus dari Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS), yaitu untuk mengecek langsung kepastian hadirnya para Gubernur di puncak acara BBGRM dan HKG PKK di Minut Sulut, yang akan di buka Presiden Jokowi, pada Kamis (28/5) esok, termasuk menyampaikan jadwal penerbagan yang akan menuju Bandara Sam Ratulangi. Ikut mendampingi Wagub Karo Perekonomian Jane Mendur SE. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Palandung Hadiri HUT ke 8 Mitra

Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. John Palandung,Msi Senin (25/5) menghadiri acara sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam rangka memperingati HUT ke 8 Kabupaten Mitra.

Dalam sambutan Palandung mengatakan di usia ke 8 Mitra ini merupakan momentum strategis untuk melakukan introspeksi dan merefleksikan perjalanan karya pembangunan Mitra. Dinamika pembangunan Kabupaten Mitra cukup prograsif dan menjanjikan, hal ini tak lepas dari dukungan dan kerja sama antara pemerintah dan komponen masyarakat.

Banyak tantangan yang harus dikelola sebaiknya untuk kesejahteraan rakyat, diusia ke 8 Kabupaten Mitra harus semakin berkembang dan semakin maju meningkatkan derajat dan kualitas kesejahteraan rakyat. Menunjang hal tersebut dibutuhkan semangat dan komitmen yang tulus.

Sejauh ini banyak prestasi yang dicapai Mitra dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap, Mitra menjadi daerah yang mandiri dan menghasilkan prestasi membanggakan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Bupati Mitra James Sumendap juga dalam sambutan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat yang telah membantu dirinya dalam menjakankan roda pemerintahan di Kabupaten Mitra.(Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir Pemprov Sulut)

Jokowi Bakal Resmikan 8 paket proyek di Sulut

Kehadiran Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu negara  pada puncak acara Bulan Bhakti Gotong Rorong Masyarakat (BBGRM) XII dan HKG PKK ke-43di Kabupaten Minut, kamis 28/5) mendatang, bakal meresmikan 8 paket proyek berskala besar di Provinsi Sulut.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang saat memimpin Rapat akhir persiapan BBGRM dan HKG PKK bersama Unsur Forkopimda Sulut, SKPD Pemprov, serta Pemkab Minut dan Pemkot Manado di Ruang Ex WOC, Senin (25/5) kemarin.
Menurut SHS, 8 paket proyek yang bakal diresmikan Presiden Jokowi yaitu Penambahan dermaga tahap II pelabuhan peti kemas Bitung, Bendung dan jaringan irigasi sangkup Bolmong, Asrama dan SMP lokon St. Nokolaus Tomohon, Dermaga torosik Bolsel, Dermaga tanjung sidupa Bolmut, Dermaga buhias Sitaro, Pembangunan ruas jalan maumbi-matungkas Minut dan jembatan DR Ir Soekarno Manado. 
SHS menyebutkan khusus jembatan Soekarno, masyarakat sudah bisa menikmatinya, karena sudah akan dibuka mulai malam nanti, (kemarin-red). 
Selain itu SHS menyebutkan, Selasa (26/5) hari ini, Ketua TP PKK Pusat Ibu dr Ermy Guntarti Tjahjo Kumolo pukul 9:00 Wita akan membuka pameran hasil-hasil kerajinan TP PKK se- Indonesia dilokasi Pameran Desa Kolongan Kec, Kalawat.
Sedangkan pada 27 malam Pemprov akan menggelar gala Dinner dengan Mendagri Tjhajo Kumolo di Graha Bumi Beringin Manado.
Sementara Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menyebutkan, Panitia dan Liason Officer sudah berada di lapangan, telah menjemput kedatangan peserta dari luar daerah.
Sementara Dan Rem 131 Satiago Brigjen TNI Binarko dan Kapolda Sulut Brigjen Brigjen Pol Drs Wilmar Marpaung, menagaskan terkait dengan masalah pengamanan kedatangan Presiden Jakowi ke Sulut, semuanya sudah disiapkan secara matang, disemua titik yang ada.  

Antisipasi Maraknya Perederan Beras Plastik, Gubernur Minta Bupati/Walikota Lakukan Sidak Pasar

Guna mengantisipasi maraknya peredaran beras sintetis (plastik) di berbagai daerah di tanah air akhir-akhir ini, membuat Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang menjadi prihatin

Untuk memastikan agar beras plastik ini tidak beredar di wilayah kita, SHS minta Bupati/Walikota bersama instansi terkait segera melakukan sidak di seluruh pasar tradisional maupun pasar swalayan, di Kabupaten/Kota se- Sulut.

Permintaan SHS tersebut, disampaikan kepada Jurnalis independen Pemprov Sulut (JIPS) di kantor Gubernur, Senin (25/5) kemarin. Pemprov tidak boleh lamban mencegah issue tersebut semakin liar  dan mengakibatkan kepanikan di tengah warga.

Karena itu Pemkab/Pemkot bersama Instansi terkait segera melakukan sidak pasar untuk memastikan beras untuk bahan baku plastik  tersebut tidak beredar di pasar- pasar yang ada di Sulut

Menurut Sarundajang, jika beras palsu ini sudah masuk di pasar, maka dipastikan warga akan membelinya, karena warga tidak bisa membedakan mana beras asli atau palsu. Itu nanti ketahuan apabila sudah dimasak, maka bentuknya berbeda dengan beras yang biasanya dikonsumsi oleh warga, ujar SHS.

Tentunya pemerintah daerah tidak mau ditunding oleh warga lamban bersikap mengatasi isu beras sintetis ini, karena beras palsu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, kunci SHS.

Wagub : WKI GMIM Aset Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil menyatakan Wanita Kaum Ibu (WKI) GMIM merupakan aset luar biasa dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Kansil saat menghadiri acara ibadah agung hari persatuan wanita kaum ibu sinode GMIM tahun 2015 yang diselenggarakan Sabtu (23/5) bertempat di lapangan Maesa kota Bitung. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sulut ibu Meike Kansil Tatengkeng.

Selain sebagai aset pembangunan, WKI GMIM juga merupakan penolong yang sepadan bagi kaum pria, mengisi kebutuhan emosi, sosial, intelektual serta kebutuhan regenerasi manusia. WKI GMIM harus memiliki karakter terbuka dan cerdas untuk dikontribusikan bagi tumbuh kembang gereja, daerah dan bangsa tercinta.

WKI GMIM juga harus menjaga sinergitas dengan berbagai pihak, utamanya pemerintah. Para wanita harus membangun solidaritas sosial, memperluas wawasan serta mendewasakan sikap perilaku yang mendorong semangat untuk terus maju dalan persaingan jaman saat ini. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan berbagai lomba yakni lomba kendaraan hias dan gerak jalan, lomba senam jantung sehat, lomba membaca Mazmur.(Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov Sulut)

SHS Berpamitan di Kotamobagu

Momentum Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka HUT Kota Kotamobagu ke-8 yang berlangsung di gedung DPRD Kota Kotamobagu Jalan Ahmad Yani, Sabtu  (23/5).  di manfaatkan oleh Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang untuk menyampaikan permohonan pamit, kepada masyarakat dan pemerintah di daerah itu.

“Saya memang milih untuk menghadiri langsung HUT Kotamobagu kali ini, karena ingin menyampaikan permohonan pamit. Daerah lain maksud ini sudah saya sampaikan. Bagi saya Kotamobagu begitu  berkesan sebab di masa kecil dulu saya lama tinggal di sini,”jelas SHS.

Sarundajang mengatakan,  masa jabatan saya selaku Gubernur Sulut dan Wagub Dr Djouhari Kansil MPd sudah akan berakhir pada 9 September 2015 mendatang, tongkat estafet ini akan diserahkan kepada pengganti saya, siapa dia, itu belum tau, ucap SHS.

Karena itu saya berpesan kepada para elit politik dan elit pemerintahan dalam membangun daerah ini, harus mampu menjaga kebersamaan serta menghargai para tokoh pejuang danpendahulu yang pernah menjadi pemimpin Kotamobagu, sembari melirik dengan senyum kepada Sekprov Sulut, Ir Siswa R Mokodongan dan Drs Jelantik Mokodompit yang pernah dipercayakan sebagai Walikota  Kotamobagu.

Menjawab permintaan kado dari Ketua DPRD H Ahmad Sabir SE, sebelum mengakhiri jabatan,  SHS kiranya dapat mewujudkan Provinsi BMR. SHS menjawab memang pemekaran Provinsi masih moratorium, namun demikian saya telah dua kali ketemu Ketua Komisi 2 DPR-RI serta Presiden Jokowi, untuk menyampaikan aspirasi ini. Mudah-mudahan kedatangan Jokowi di Manado waktu dekat ini, aspirasi ini akan saya sampaikan kembali sehingga Provinsi BMR sudah bisa terealisasi, ujarnya.

 Saudara jangan takut, karena saya lebih serius dari kalian untuk mewajudkan Provinsi BMR ini, Ini merupakan impian saya untuk mewujudkannya. Saat ini kita tinggal menunggu jawaban dari  Komisi 2, mudah-mudahan waktu dekat ini suda keluar, tandas Gubernur yang tak tidur memikirkan kemajuan Sulut. Turut hadir dua Anggota Deprov Afan Mokodongan dan Raski Mokodompit serta sejumlah pejabat teras Pemprov.(Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).           

Batas Boltim Mitra Tunggu Permendagri

Menyikapi pemberitaan media massa terkait dengan  masalah penyelesaian batas antara Kab. Boltim dan Mitra yang hingga kini belum tuntas. Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi menegaskan sedikitnya 6 hal, yaitu penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penetapan batas daerah Mitra dan Boltim telah melalui berbagai tahapan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dimana tahapan yang dilalui yaitu: Penyiapan dan penelusuran dokumen dengan meneliti peraturan perundang-undangan tentang perbatasan daerah, peta dasar dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati. Pelacakan batas dengan melakukan survey dan pengecekan lapangan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kedua kabupaten kota, dalam survey ini telah ditentukan titik-titik kordinat batas kedua kabupaten. Setelah ditentukan titik-titik kordinasi batas, telah dilakukan pemasangan tanda batas berupa pilar batas untuk selanjutnya disahkan peta batas yang di tanda tangani oleh Bupati Minahasa Tenggara Dan Bupati Boltim dengan di saksikan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Kumendong menyebutkan, berdasarkan tahapan yang sudah dilaksanakan tersebut maka dapat ditegaskan bahwa Penanganan masalah batas antara Kab. Mitra dan Boltim di tingkatan Pemerintah Provinsi sudah selesai karena di Biro Pemerintahan dan Humas terdapat data otentik yaitu berita acara Hasil Rapat Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Mitra dan Boltim yang di tandatangani secara langsung oleh Bupati Mitra ketika itu yaitu Telly Tjangkulung dengan Bupati Boltim Sehan Landjar serta diketahui oleh Gubernur Sulawesi Utara DR. S H Sarundajang, berita acara tersebut tertanggal 3 April 2013, penandatanganan berita acara tersebut juga disaksikan oleh masing-masing Ketua DPRD sebagai representasi rakyat di daerahnya dan dalam berita acara tersebut telah disepakati bersama batas wilayah antara Kab Mitra dan Kab. Boltim, dimana kesepakatan ini telah ditindaklanjuti dengan pemasangan Pilar, Penentuan Koordinat dan pembuatan peta batas.

Dokumen peta batas itu sendiri telah ditandatangani oleh Bupati Mitra Telly Tjangkulung dan Bupati Boltim Sehan Landjar dengan disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Berdasarkan hal tersebut maka, dimintakan agar semua pihak menghormati kesepakatan batas yang telah ditetapkan karena telah diajukan ke Menteri Dalam Negeri RI dan tinggal menunggu penetapan Permendagri tentang penetapan Batas antara Kabupaten Boltim dan Mitra yang sementara berproses di Kementerian Dalam Negeri yang dalam jangka waktu dekat ini akan segera diterbitkan.

Karena itu Kumendong mengimbau hindari pernyataan-pernyataan yang dapat membingungkan warga apalagi untuk kepentingan politis, sedangkan disatu sisi sesuai berita acara kesepakatan bersama bahwa kedua belah pihak wajib mentaati hasil kesepakatan dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).