Kantor Pos Bakal Luncurkan Prangko Berlogo Mari Jo Ka Manado

Guna mendukung Visit North Sulawesi, maka Kantor Pos Manado bakal meluncurkan prangko berlogo “Mari Jo Ka Manado”. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pos Manado Purgianto dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulut yang dipimpin Penjabat Gubernur Dr Sumarsono MDM di ruang rapat Ex WOC, Rabu pekan lalu.

Purgianto mengatakan, selain prangko berlogo Mari Jo Ka Manado, pihaknya juga akan menerbitkan, sampul peringatan Mari Jo Ka Manado, penerbitan karto pos wisata (pos card) bergambar lokasi objek wisata Sulut, kegiatan mengirim kartu pos ke seluruh dunia oleh seluruh pelajar, pegawai ASN dan pegawai BUMN serta penjualan kartu pos di outlet-outlet kantor pos, toko buku, mall dan toko souvenir.

Ia menambahkan, fungsi kantor Pos Manado dalam mendukung program Mari Jo Ka Manado ini hanya sebagai inisiator, dan telah mendapat dukungan instansi terkait seperti, Diknas Sulut, Disbudpar Sulut, PT Angkasa Pura, PT Garuda Indonesia, kalangan Perbankan serta BMUN, sembari menyebutkan, dalam waktu dekat ini prangko tersebut segera di launching, ujar Purgianto.

Gubernur Sumarsono sangat setuju dukungan dari pihak Kantor Pos Manado beserta stakeholders lainnya dalam menunjang Visit North Sulawesi dengan Tagline program  Mari Jo Ka Manado. Bahkan ketika konsep prangko berlogo Mari Jo Ka Manado disodorkan Purgianto kepada Sumarsono langsung di beri disposisi setuju untuk dilaksanakan.(Humas Pemprov Sulut).

Realisasi Anggaran Akhir Tahun 2015 Capai 92,67 Persen

Realisasi Anggaran akhir tahun 2015 yaitu per- 31 Desember  yang di lakukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), dipimpin Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM bersama Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Rabu (13/01) kemarin, di ruang rapat  Mapaluse Kantor Gubernur berhasil mencapai Rp. 2.693.171.312.364 atau 92,67 persen, dari total Pagu Anggaran Rp. 2.906.338.366.339. Sedangkan target keuangan 90,00 persen, sehingga terjadi deviasi sebesar 2,67 persen dengan sisa anggaran
Rp. 213.167.053.975.

Untuk realisasi belanja tidak langsung dari pagu anggaran sebesar
Rp. 1.512.489.435.885 realiasasinya Rp. 1.409.444.815.747 atau 93,19 persen dengan sisa anggaran Rp. 103.044.620.138. sedangkan belanja langsung dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.393.848.930.454, realisasinya Rp. 1.238.726.496.617 atau 92,10 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp. 110.122.433.837.

Jika dibandingkan dengan kinerja APBD Provinsi Sulut per 31 Desember 2014 lalu, dimana Pagu Anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp. 2.579.764.121.333 realisasinya Rp. 2.228.914.611.258 atau 86,40%. ini menunjukan terjadi peningkatan kinerja dalam penyerapan anggaran sebesar 6,27% di tahun 2015.

Selanjutnya untuk proses lelang secara elektronik rekapitulasi paket lelang APBD Provinsi Sulut per 31 Desember 2015 sebanyak 322 Paket, yang sudah dilelang sebanyak 315 paket, 7 paket gagal lelang. Efisiensi  Rp. 21.196.901.993 atau 3.51 persen.

Untuk proses lelang secara elektronik per 12 Januari 2016 terdapat 135 paket lelang, realiasasinya 112 paket selesai dilelang, sedangkan 23 paket masih dalam proses lelang. Efisiensi Rp. 23.482.635.200 atau 7,49 persen.

Sementara itu pendapatan Tahun 2015 dari target Rp.1.098.288.358.000 realisasinya Rp.1.012.848.137.232 atau 92,98 persen. Demikian pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 dari pagu anggaran yang tersedia Rp66.891.890.000 realisasinya mencapai Rp. 63.726.292.143 atau 95,27 persen.  

Gubernur memberi apresiasi terhadap kinerja SKPD karena daya serap serta paket lelang sudah berjalan dengan baik, sembari meluruskan bahwa proses lelang paket proyek yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 lalu, merupakan perintah Presiden Jokowi, bukan kemauan saya, apalagi ada tudingan kalau Gubernur telah mengatur proses lelang dimaksud.

“Saya tidak ada titipan, satu nama atau satu huruf pun itu tidak ada, Saya tegaskan melalui forum ini dalam proses lelang ini tidak ada yang namanya titipan dari saya,” ujarnya.

Ia juga menandaskan, kalau beredar isu bahwa Gubernur sudah mengatur semua ini, itu tidak ada. Sebelumnya Saya juga sudah bertemu dengan Pak Olly Dondokambey dan Pak Steven Kandou sebagai Gubernur dan Wagub Sulut terpilih, meminta arahan terkait dengan proses lelang paket proyek ini, jawabannya jelas biarlah proses   berlangsung lewat LPSE. Secara professional kesimpulannya sama dengan saya, tidak ada titipan atau pesan apapun, tegasnya.

Jika saya sudah tidak menjabat lagi, maka semua ini di bawah pembinaan dan koordinasi dari Pak Sekprov, yang nantinya akan menjadi jembatan antara Gubernur terpilih dengan Pj Gubernur terkait dengan semua paket-paket lelang ini, tandas Gubernur yang kaya akan ide dan gagasan ini. 
Mokodongan menambahkan, terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) khusus pejabat Eselon II lingkup pemprov Sulut supaya segera di masukan, karena ini merupakan kewajiban dari kita semua, kalau sampai batas waktu yang di tentukan belum juga masuk, sangsinya berupa penundaan pemberian TKD.  (Humas Pemprov Sulut).

Gubernur : Mari Jo Ka Manado Bukan Proyek

Penjabat Gubernur Sulut Dr. Sumarsono MDM menegaskan Mari Jo Ka Manado merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah dari Empat program prioritas yang ada, guna menunjang Visit Sulawesi Utara dengan tagline Manado hanya sebagai entry point (Pintu masuk) menuju kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Karena program ini hanya sebuah spirit ideology dan bukan proyek sehingga tidak perlu ditata dalam APBD karena hanya berupa ajakan kepada masyarakat.

Penegasan tersebut, disampaikan pada bincang pagi Gubernur Sulawesi Utara bersama wartawan dan Kanwil BRI Manado, Rabu (13/1) kemarin di aula Kanwil BRI Manado.

Alasan Gubernur mengangkat program Mari Jo Ka Manado karena sektor Pariwisata saat ini mengalami keterpurukan, sehingga Sulut tidak masuk dalam 10 besar daerah destinasi pariwisata di tanah air. Alasan inilah sehingga saya jadikan sebuah ajakan bagi warga Sulawesi Utara,  agar warga Sulut sadar akan kebersihan dan keindahan kota/kabupaten.  Bagaimana turis mau datang sementara daerah kita kotor, sampah di buang sembarang tempat. bahkan sungai sekalipun di jadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat, ujarnya.

“Menjadi impian saya lewat program Mari Jo Ka Manado, melalui Sektor Pariwisata ini agar Sulut menjadi bagus, karena Sumber daya alam sangat Indah, baik darat maupun laut, termasuk cultural tourism yang sangat khas, sehingga dapat berdiri sejajar dengan Bali, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disadarinya bahwa  sektor Pariwisata mempunyai continous effect yang sangat besar dan luas.” Jelas Dirjen Otda Kemendagri ini.

Sumarsono mengakui keterpurukan sektor pariwisata di Sulut lebih disebabkan karena tidak adanya sharing ideology yang terpadu di antara sesama stakeholders pariwisatadi daerah ini.
Kedepan diharapkan stakeholders kepariwisataan, padu dalam memajukan sektor ini, ungkapnya. 

Sementara terkait dengan pemadaman listrik yang masih terjadi di daerah ini, Semburan uap air lahendong dan erupsi gunung soputan, Sumarsono menambahkan khusus kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) Zeynep Sultan sampai saat ini masih dalam tahapan stabilisasi posisi kapal sebab posisinya harus aman dan tidak boleh goyang nantinya akan berpengaruh pada konektivitas jaringan dari kapal ke darat, dan diharap sudah bisa beroperasi dalam waktu dekat ini.  Untuk semburan uap air lahendong sampai saat ini pihak perusahaan terus mengantisipasi sehingga tidak berdampak luas kepada masyarakat, karena ini masalah fenomena alam yang terjadi, dan pihak perusahaan masih terus mencari penyebab keluarnya lumpur uap air panas tersebut. Sedangkan masalah erupsi gunung soputan sehingga menyebabkan 3 desa di kecamatn Ratahan Timur, yaitu desa Pangu, pangu I, dan desa Pangu II pemprov sulut bersama pemkab Mitra telah menyalurkan berbagi bantuan berupa pemberian air bersih, beras dan obat- obatan. (Humas Pemprov Sulut).

Ibu Tri Rachayu Kunjungi Tempat Kerajinan

KETUA TP-PKK PROVINSI SULUT, Dra Tri Rachayu Sumarsono, Senin, (11/1) kemarin dalam rangkaian kerjanya mengunjungi sejumlah tempat kerajinan Sulut seperti, Wale Kain Pinabetengan, Wale Budaya di Tompaso serta Wale Narkoba. Dra Tri Rachayu Sumarsono, yang juga sebagai ketua Dekranasda Sulut melihat langsung apa yang dikerjakan oleh para pengrajin lokal dalam mengembangkan produk lokal agar bisa mempertahankan citra budaya Sulawesi Utara.

Kompleksitas masalah Tanah, Sumarsono Sambangi BPN Sulut

  Carut marut dan kompleksitas persoalan menyangkut Tata Kelola Pertanahan di Propinsi Sulut serta problematika Agraria baik di Kabupaten/Kota, turut mengusik Pj Gubernur Sulut, Dr Soni Sumarsono, MDM, untuk mengurai benang kusut maupun aspek teknis, baik kendala di lapangan  atau hambatan adminstrasi dalam pengelolaannya. Untuk itu Selasa siang, 12/01, atas inisiatif Dr Sumarsono, menggelar tatap muka dan dialog bersama KaKanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut. Di bilangan Ktr BPN, Jl 17 Agustus Manado.
   Pj Gubernur Sulut, dalam kunjungan mendadak dengan jajaran BPN Sulut, secara gamblang mengurai akan  problem dan kompleksitas masalah tanah, di Sulut yang sesuai pengamatan, sangat menyita perhatian, baik Masyarakat pada umumnya , Institusi lintas Sektoral maupun para Pemangku Kepentingan (Stake Holder),  semisal masalah Lahan KEK Bitung, status tanah Pulau Lembeh, Pulau Bangka, Sengketa tanah Pertamina Bitung, Pembebasan lahan dan ganti rugi Proyek Jalan Tol Mdo-Bitung, termasuk yang menjadi topik bahasan hangat yakni keabsahan Kepemilikan dan pengelolaan di Taman Laut Bunaken.
Oleh Kakanwil BPN Sulut, Monsel Hutagaol, SH,MH, dalam menanggapinya,  menguraikan bahwa, kondisi dan karakteristik perwajahan seputar masalah Tanah dan Lahan di Propinsi Sulut, utamanya Status Alas Hak, atas tanah tersebut umumnya bersumber dari Riwayat Kepemilikan dari Hak-Hak Barat, (Kolonial Belanda) sebelum diberlakukannya UU No.5 /1960,  yakni tanah Erpach, Eigendom, yang setelah di Konversikan menjadi Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Milik, atas Tanah2 Pasini. "Berangkat dari Status dan Alas Hak tersebut, utamanya HGU, yang jika berakhir masa peruntukkannya, maka beralih kembali menjadi Tanah Negara, dan ini sering menjadi potensi konflik dan problem atas beberapa pihak yang mengklaim sebagai Ahli Waris" Tandas Hotagaol.
   Sementara itu, Pj Gubernur Sulut, Dr Sumarsono, dalam tanggapannya, meminta agar pihak BPN Sulut, mencermati secara jeli dan mampu melihat dengan sisi objektif dalam menentukan status keabsahan atas tanah/lahan tersebut, agar tidak menimbulkan masalah baru yang berlarut, terkecuali jika tidak mendapat titik temu dan mufakat atas persoalan ganti rugi, maka harus mendapat penetapan putusan sengketa dari Pihak Yudikatif, yang dalam hal ini oleh Pihak Pengadilan.
   Selanjutnya Dr Sumarsono, secara gamblang untuk diseriusi pihak BPN, persoalan kepemikan tanah di Kawasan Wisata Pulau Bunaken, yang diketahui bersama menjadi kendala serius, yang berdampak pada kunjungan para Wisatawan baik Wisatawan Nusantara/Lokal serta Wisatawan Manca Negara, dimana dermaga dan Pelabuhan untuk aktivitas naik dan turun di Kawasan Wisata tersebut, terkesan terganggu dan  agak rumit juga kurang mengenakan bagi para pelancong. "Padahal Taman Nasional Laut Bunaken,
adalah salah satu  Prime Mover, bagi para penggiat sektor Pariwisata dan Destinasi Bumi Nyiur Melambai di kalangan Wisatawan " ujar Dr Sumarsono.
Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan.

 

Calon Pejabat Eselon III dan IV Pemprov digodok di SPN Karombasan

 Sebanyak 190 Aparatus Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemprov Sulut yang terdiri dari Pejabat Eselon IV dan Staf Fungsional Umum yang potensial untuk dipromosikan menduduki jabatan Eselon III dan Eselon IV  digodok di SPN Karombasan melalui Tes Pemetaan Potensi Pegawai Selasa (12/01) kemarin.
Kegiatan yang merupakan kerjasama Pemprov dan Polda Sulut telah dibuka secara resmi oleh Kepala BKD Provinsi DR. Femmy Suluh,MSi.
Suluh mengatakan pelaksanaan Tes Pemetaan Potensi ini untuk memenuhi apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang ASN. Sehingga disiapkan ASN yang berkompetensi, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. 

Suluh mengatakan, hasil tes ini akan menjadi pegangan BKD selama dua tahun, sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengisi jabatan struktural yang kosong karena ada yang pensiun, sembari menambahkan  pelaksanaan ini meliputi tes kepribadian, sikap kerja dan kerja sama, ungkap mantan Karo Umum ini.

Karena itu Suluh berharap, agar peserta dapat mengikuti tes ini dengan sebaik mungkin, manfaatkan waktu yang ada karena ini merupakan pertarungan sekaligus sebagai sebuah tuntutan organisasi, tandasnya.

Sementara Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Drs James Kewas MSi BKD Sulut menyebutkan, tes kali ini meliputi tiga kriteria penilaian untuk direkomendasikan kepada pimpinan yaitu dalam bentuk disarankan, cukup disarankan dan tidak disarankan, Kewas menambahkan,  bahwa pada Tahun 2016 ini terdapat 29 pejabat Eselon III dan 50 pejabat Eselon IV yang akan pensiun.

Turut Hadir Kabag Psikologi Biro SDM Polda Sulut AKBP Jantje Lantu.  (Humas Pemprov Sulut).

Gubernur ingin wujudkan Swasembada Pangan

Bersama dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sumarsono MDM bertekad ingin mewujudkan swasembada pangan di bumi nyiur melambai. Hal ini disampaikan Gubernur saat melakukan MoU dengan seluruh Kabupaten/Kota di Sulut mengenai Sasaran tanam padi, jagung, dan kedelai di Graha Gubernuran, Selasa (12/1) Manado.

"Pangan merupakan kebutuhan yang mutlak dipenuhi, karena sangat menentukan tumbuh kembang bangsa" Ujar Sumarsono, saat menjelaskan betapa pangan menjadi pokok dalam suatu negara. lebih lanjut Sumarsono mengatakan, bahwa usaha mewujudkan swasembada pangan adalah selaras dengan program pembangunan pemerintah pusat, yang berdikari, utamanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sekarang ini.

Gubernur dalam kesempatan ini juga mengatakan, bahwa pemerintah menargetkan akan tercapainya luas tanam 148.638 hektar untuk padi, dengan capaian produksi sejumlah 697.836 ton, sedangkan untuk komoditi kedelai ditargetkan luas tanam mencapai 7.195 hektar, dengan jumlah produksi sebanyak 9.587 ton, dan untuk jagung luas tanam ditargetkan mencapai 153.767 hektar dengan total produksi mencapai 573.427  ton jagung. "Ini merupakan motivasi demi menuju swasembada pangan" jelas Sumarsono.

Menutup sambutannya. Gubernur berharap untuk dapat memenuhi target yang sudah ditentukan, juga bagi setiap kabupaten dan kota, masyarakat dan pihak terkait lainya, untuk dapat bersama bersinergi dalam mewujudkan swasembada pangan, demi kepentingan rakyat dan bangsa. tutup Sumarsono.
(Humas Pemprov Sulut)