Pemprov Sulut Belajar Pengelolaan Sampah di Denmark

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw dan rombongan  berkunjung ke Benua Eropah , diundang Pemerintah Denmark  belajar cara pengelolaan sampah ramah lingkumgan bertempat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Pangan Denmark, Public-Private Partnership, belajar dari State of Green Copenhagen, Denmark yang dikenal fokus dalam pengelolaan sampah (waste management) senin (03/04) kemarin
‘

Wagub  didampingi oleh Asisten III bidang Administrasi Roy Roring M.Si, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut, dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ir. Ronald Sorongan M.Si, dan Kepala Biro Ekonomi & SDA DR. Franky Manumpil M.Si, melakukan studi terkait masalah pengelolaan sampah dan pengembangan energi terbaharukan secara berkelanjutan, seperti pengembangan sumber daya Renewable Energy (Energi Terbaharukan), Wind Energy (energi angin), serta Incenerated Energy dari Waste (sampah).

Tidak hanya disitu, Wagub Sulut bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanan mengunjungi Pemerintah Kota Kopenhagen, guna melihat serta belajar langsung tentang proses mengelola sampah dengan cara yg ramah lingkungan (eco-friendly treatment) dan strategi pemerintah dalam pengelolaan sampah secara Sustainable.

Menurut Wagub, belajar tentang cara pengelolaan sampah secara Sustainable sangatlah penting, mengingat sampah sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan sungai, pantai dan laut.

Lebih lanjut, Wagub bersama rombongan kemudian melanjutkan kunjungannya ke Dinas Energy Danish, Kementrian Iklim dan Energy.

Disana rombongan Wagub kembali belajar tentang upaya pemerintah provinsi dalam memproduksi dan mensuplai energi serta mengatur konsumsi energi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

Adapun tujuan utama kehadiran Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E Kandouw bersama rombongan ke Negara Denmark

guna melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak swasta / private sector terkait perencanaan renewable energy (energi terbaharukan) dan cara yang efisien dalam penggunaannya, yang dalam hal ini adalah pengadaan TPA Sampah Regional.

Selain Pemprov Sulut Pemerintah Denmark juga mengundang Pemprov DKI, Jawa Barat Dan Makasar.
( Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Menyerahkan LKPD

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE dan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba MM 
menandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, yang dilanjutkan Kepala Daerah 15 Kabupaten Kota, berlangsung  di Aula Gedung Perwakilan BPK-RI Sulut, jalan 17 Agustus Manado Senin (03/04) kemarin

Gubernur dalam sambutannya mengatakan  mengucapkan  terima kasih  serta juga memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas kerjasama dalam artian 'kerjasama' memberikan arahan dalam mengawal pemeriksaan keuangan di pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi.

"Kerjasama ini bukan kerjasama membenarkan hal yang salah, tapi memberikan pendampingan dan bimbingan sesuai aturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan," kata Gubernur.

Atas hal tersebut juga maka, Olly merasa bersyukur karena sudah tinggal 4 dari 15 Kabupaten Kota di Sulut yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan tahun 2015, yang diharapkan pada hasil pemeriksaan tahun 2016 bisa berubah menjadi WTP.

"Ini sederhana saja. Seperti yang dikatakan Kepala BPK RI bahwa pada dasarnya soal bagaimana melakukan pengelolaan dan laporan keuangannya sesuai aturan, maka mudah-mudahan kedepan semua boleh dapatkan WTP," ujarnya,
Dengan harapan agar kedepan sinergitas kerja antara Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan BPK RI dapat terus terjaga sebagai mitra kerja yang saling membangun dan memberi masukan semata-mata untuk kemajuan Sulawesi Utara


Sebelumnya dalam sambutan Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Utara, Tangga Muliaman Purba  MM mengatakan, penyerahan LKPD tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2004, dimana pada sebelumnya pihak BPK RI sudah menerima soft copy LKPD 14 Kabupaten Kota sebelum menerima dokumen LKPD aslinya.

"Ada 4 aspek yang penting diperhatikan yakni, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) atau prinsip - prinsip akuntansi yang  ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang -undangan, kecukupan penungkapan ( adequate diselosure ), Kepatuhan terhadap peraturan perundang -undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern ( SPI ), tegas Purba dan  menambahkan bahwa sesuai aturan itu 60 hari sejak diterimanya LKPD itu nantinya akan ada pemeriksaan yang menjadi dasar mengeluarkan opini.
Dengan harapan semua Kabupaten/ Kota bisa meraih Opini WTP asal memenuhi (4 )empat di atas , tutup Purba.

(Humas Pemprov Sulut )

Gubernur Membuka UNBK dan UNKP

 Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE  menghadiri sekaligus membuka pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) SMK se-Provinsi Sulut via Video Conference Online (VCO) yang secara simbolis melalui SMK 2 Pumorouw Manado senin (03/04) kemarin

.

Sesudah itu Gubernur  melanjutkan kunjungan kerjanya ke SPMA Kalasey dengan agenda yang sama membuka Naskah Ujian Nasional Kertas Pensil


Tampak hadir juga dalam kesempatan mendampingi Gubernur diantaranya, Sekprov Sulut, Edwin Silangen, Ketua DPRD Provinsi Sukut, Andrei Angouw, Kadis DIKNAS, Gemmy Kawatu, Rektor Unsrat Manado, Ellen J Kumaat, Rektor UNIMA,  Kasat Pol PP Sulut, Edison Humiang, Kepala Biro Komunikasi, Kerjasama dan Protokol Pemprov Sulut, Bahagia Mokoagow, beserta anggota DPRD Provinsi Sulut, Fanny Legoh dan James Karinda.

(Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Apresiasi Warga Sulut di Jepang

Dengan berbagai kesibukan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dan Ketua TP PKK Sulut  Rita Tamuntuan Dondokambey  dalam kunjungan ke Jepang, berusaha menyempatkan diri bertemu dengan warga Sulut yang ada di Kota Oarai, sekalipun tidak diagendakan tetapi Gubernur dan rombongan berusaha memenuhi harapan warga Nyiur Melambai yang bermukim di Qarai, dalam pertemuan yang singkat beberapa masyarakat menyampaikan harapan - harapan kepada Pemerintah Sulawesi Utara .

Dalam suasana  kekeluargaan yang penuh keakraban ini Gubernur memberi apresiasi kepada warga Sulut yang berjuang di rantau, dan berkomitmen membantu beberapa persoalan terkait ketenagakerjaan di Jepang , dimana menurut penuturan  Stery Makalew salah seorang warga yang telah 18 tahun bermukin di negara Sakura ini, persoalan di Jepang adalah banyaknya perusahan/ LPK yang mendatangkan tenaga magang swasta namun tidak dibarengi dengan pelatihan bahasa dan ketrampilan memadai sehingga berakibat pada buruknya kualitas latihan tersebut, menanggapi hal ini Gubernur Olly berjanji akan menyiapkan pelatihan bahasa bagi putra putri sulut  yang akan mengikuti program magang ke Jepang bekerja sama dengan Unsrat, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada salah satu warga Jony Galag yang membentuk NGO ( Non Goverment Organization ) atau LSM di Jepang dan sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Jepang, diharapkan  NGO ini bisa membantu masyarakat Sulut yang berada di Negara Matahari Terbit ini.

( HUMAS PEMPROV SULUT ) 

Peluang Magang SDM Sulut di Jepang terbuka Lebar

Komitmen untuk menuju  Sulut Hebat terus dipacu dan dipicu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hal ini dibuktikan Gubernur Olly Dondokambey SE, kala bertatap muka dengan Presiden International Manpower (IM) Development Organization Japan,  Mr Kyoei Yanagisawa, sebagai lembaga pembinaan Sumber Daya Manusia serta Pertukaran tenaga teknik. Guna membicarakan program kerja sama siswa magang selanjutnya juga secara  marathon Gubernur Sulut bersama Rektor Unsrat bertemu pihak  Universitas St  Luke, yang memiliki program specialis tenaga medis perawatan yang  akan di rekrut dari Sulut, sebagaimana di kutip Kabag Humas Pemprov Roy Saroinsong  Kamis waktu setempat (30/03/17)

Mr Yanagishawa dalam sambutannya mengharapkan Gubernur dapat mendorong pelaksanaan magang di sulut sesuai komitmen Presiden dan Menaker dengan mempersiapkan pemuda pemudi  Sulut, gayung bersambut Gubernur siap melatih calon pemagang dengan pelatihan bahasa dan budaya, dan juga membuka peluang kerjasama dibidang lain.

Dalam kesempatan ini Gubernur meminta kepada President IM Japan agar Sulut bisa mendapat jatah 200 orang calon magang dan langsung disetujui President IM , selanjutnya Gubernur akan mempersiapkan pelatihan bahasa dan budaya dengan melibatkan beberapa stakeholders.

     

IM Japan sendiri merupakan sponsor dan atau pelindung bagi peserta selama mengikuti magang kerja di Jepang. Dengan bahasa yang lebih familiar, IM Japan kerap disebut sebagai 'ayah angkat' bagi peserta magang selama berada di Negeri Sakura. 

"Kami membicarakan membuka lowongan magang untuk para calon magang  yang akan dididik oleh pemerintah lewat Disnakertrans agar mereka benar-benar siap mengikuti perekrutan," terang Gubernur Olly

Ditempat terpisah Gubernur bertemu dengan Ketua Yayasan dan Rektor St Luke International University Mr Tsuguya  Fukui,
St Luke University merupakan Universitas Kristen  yang didirikan tahun 1901 oleh Misonaris Kristen dari Amerika Mr Rudolf Bolling Teusler. Terletak di : 9-1 Akashi-cho, Chuo-ku Tokyo 104-8560, Japan.
Universitas St Luke International memiliki Rumah sakit bertaraf international dengan moto " The Best Medical Service with Excellent Hospitality".
juga merupakan pusat pelatihan kebidanan terbaik di Jepang.
Pertemuan ini membahas kerja sama di bidang pendidikan kesehatan, menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dengan Rektor Unsrat Prof Ellen Kumaat, kedepan diharapkan jalinan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak akan semakin erat.

Dalam kunjungan kerja ke Negeri Matahari Terbit itu, Gubernur Olly didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrey Angouw dan anggota DPRD Rocky Wowor, Sekda Provinsi Edwin Silangen, Kadis Pendidikan Gemmy Kawatu dan Pembina Ganbatte Indonesia Meydi Lensun.
Harapan Gubernur Kepada anak-anak Sulut yang  sedang dan akan mengikuti program magang di Jepang,  berharap para siswa magang benar-benar mengikuti proses perekrutan dengan mengikuti keseluruhan prosedur yang distandardkan.(R2LS)
  Demikian Kabag Humas Pemprov  Sulut memberitakan

Gelar RAT Ke-38, Wagub Kandouw Harap KP-RI Kopergub Mampu Sejahterakan Anggotanya

Koperasi mempunyai misi untuk beperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw dalam sambutannya yang diwakili Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Ch. E. Talumepa, SH, M.Si dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Gubernur (KP-RI Kopergub) ke-38 Tahun Buku 2016 di Ruang F.T Tumbelaka, Kamis (30/3/2017) siang.

"Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, koperasi harus terus berusaha mengembangkan, memberdayakan dan memperkuat kelembagaan dan usaha agar sehat, kuat, mandiri, tangguh dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi dan kemampuan ekonomi anggota," katanya.

Wakil gubernur juga mengatakan tantangan yang harus dihadapi KP-RI Kopergub saat ini di tengah persaingan dengan berbagai lembaga usaha lainnya. "Tantangan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya di tengah persaingan  dengan lembaga usaha lain yang lebih baik dari segi modal, SDM dan teknologi," bebernya.

Lebih lanjut, Kandouw berharap pelaksanaan RAT selain menjadi evaluasi organisasi juga dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peranan KP-RI Kopergub yang diantaranya adalah memperbanyak diversifikasi jenis usaha. "Perbanyak perekrutan anggota baru, perbanyak diversivikasi jenis usaha, buka peluang kerjasama dengam lembaga usaha lain," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ch. E. Talumepa, SH, M.Si dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembina koperasi menjelaskan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban setiap pengurus dan pengawas koperasi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan koperasi selama satu tahun.

"Pertanggungjawaban kegiatan koperasi ini dilaporkan ke anggota melalui rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus pemilik koperasi," katanya.

Talumepa juga mengapresiasi pelaksanaan RAT tersebut karena dapat dilaksanakan sebelum jadwal yang telah ditentukan. "Penyelenggaraan RAT Tahun Buku 2016 ini layak diapresiasi karena dapat dilaksanakan sebelum 30 Juni 2017," ujarnya.

Diketahui, KP-RI Kopergub di tahun 2016 menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Rasio Likuiditas atau kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek sangat baik atau 1,063 persen. dan rasio solvabilitas atau kemampuan melunasi total kewajiban juga sangat baik atau 332,45 persen. Adapun rasio rentabilitas atau kemampuan modal sendiri (kekayaan bersih) mengjasilkan SHU baik atau 9,15 persen.

Di tempat yang sama, Ketua KP-RI Kopergub Drs. F. Mewengkang, MM menjelaskan keberhasilan pengurus koperasi untuk menurunkan nilai tunggakan pada akhir tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 1,27 miliar. "Hasil positif terlihat pada jumlah tunggakan tahun 2016 sebesar Rp. 1.273.262.351. Ini adalah penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp. 1.467.307.000," katanya.

Meskipun nilai tunggakan di tahun 2016 menurun, Mewengkang mengatakan pengurus koperasi tetap melakukan penagihan dari rumah ke rumah di tahun 2017. "Pengurus selalu melakukan penagihan door to door dan telah memberikan hasil positif. Tahun 2017 penagihan terus dilaksanakan," paparnya.

Terkait keuangan KP-RI Kopergub tahun 2016, Mewengkang mengatakan seluruhnya telah diaudit oleh kantor akuntan publik. "KP-RI Kopergub mendapatkan opini wajar dalam semua hal pada tahun buku 2016. Selain itu, pengawas KP-RI Kopergub juga selalu memeriksa rutin setiap tiga bulan," imbuhnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kementerian PUPR Gelar Pra Konsultasi Regional 2017, Wagub : Infrastruktur Sulut Akan Lebih Diprioritaskan Pusat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kegiatan Pra Konsultasi Regional tahun 2017 wilayah Sulawesi-Maluku-Papua, di Hotel Sintesa Peninsula Manado (30/3/2017).

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw mengapresiasi terhadap kegiatan Kementerian PUPR yang dilaksanakan di Manado dan mengucapkan selamat datang selamat bakudapa untuk mengikuti dan melaksanakan  agenda ini.

Di Sulawesi Utara sedang  dilaksanakan beberapa program prioritas dan proyek strategis Nasional diantaranya, Bendungan Lolak di Bolmong, Bendungan Kuwil di Minahasa, jalan Tol Manado Bitung, International Hub Port Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, dan jalan penghubung Gorontalo Manado .
Sedangkan program prioritas  pengembangan Bandara Sam Ratulangi, Pembangunan Trem Dalam Kota Manado, Jalur Kereta Api Manado Bitung, Pengembangan Kawasan Pariwisata Likupang , Manado Outer Ring Road III ( Winangun-Malalayang) Pembangunan TPA Regional di Kabupaten Minut dan pembangunan Bendungan Sawangan di Minahasa
“Pasti dengan menjadi tuan rumah terkait kegiatan ini, maka infrastruktur di Sulut, ikut akan lebih diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Maka diharapkan identifikasi dan underline kebutuhan akan infrastruktur Sulut lebih mendapat perhatian dari daerah daerah lain di Indonesia,  tegas Wagub

Dengan adanya masukan dan materi yang dibawakan, membuat para peserta saat pulang dari sini, dapat menyiapkan program tahun ini dan tahun depan.

Pra Konsultasi Regional ini digelar Kementerian PUPR untuk mengidentifikasi isu isu strategis bidang PUPR tahun 2018, sekaligus mengidentifikasi awal rencana aksi pencapaian output atau pekerjaan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, kegiatan ini dimaksud juga sebagai ajang konsolidasi program tahun 2018 antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah daerah melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor guna mengetahui kebutuhan infrastruktur di masing masing wilayah pengendalian strategis.

Kandouw berharap ada koordinasi lintas sektor baik dari Perhubungan, PU , pariwisata dan sektor lainnya  agar sulut nanti semakin maju karena kebutuhan infrastruktur di sulut bisa terpenuhi.


Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh program pembangunan infrastruktur prioritas dari daerah daerah dengan Polda pengembangan infrastruktur yang berbasis WPS.

Hal ini dimaksud, agar kawasan kawasan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan, dianalisis kebutuhan infrastrukturnya, dan dibuatkan masterplan dalam jangka waktu tertentu, dari 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan malahan tahunan.

Diapun mencontohkan, bagaimana sentra produk dari Bolmong, Tomohon, dan sejumlah sentra produksi, boleh mencapai pasar dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai.

Konsultasi Regional di hadiri oleh  Kepala Bapeda , Dinas PU  se Sulawesi Maluku dan Papua.
(Humas Pemprov Sulut )