Kamis, 18 Mei 2017
Rabu, 17 Mei 2017
Kyai Modjo Layak Jadi Pahlawan Nasional Dari Sulut
Sosok Kyai Muslim Muhammad Kalifah atau Kyai Modjo sebagai tokoh pejuang melawan kolonial dinilai layak untuk memperoleh anugerah gelar pahlawan nasional dari Sulawesi Utara.
Hal itu disampaikan Sekdaprov Edwin H. Silangen, SE, M.Si yang diwakili Kepala Dinas Sosial dr Grace Punuh dalam Kegiatan Pengkajian Penelitian Usulan Gelar Pahlawan Kyai Modjo oleh Tim Pengkaji Penilai Gelar Daerah (TP2GD) Prov. Sulut di Ruang Rapat Dinsos, Rabu (17/5/2017) pagi.
"Melalui agenda ini kita semakin dimampukan untuk merealisasikan usulan gelar pahlawan nasional bagi tokoh bangsa, Kyai Modjo," ujarnya.
Menurut Silangen yang juga ketua TP2GD Sulut ini mengatakan keberadaan tokoh nasional termasuk pejuang kemerdekaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
"Karena dalam eksistensinya merupakan elemen penting yang sangat menentukan keberhasilan bangsa dalam meraih, mempertahankan bahkan mengisi kemerdekaan," paparnya.
Oleh karenanya, Silangen menyebutkan semua bangsa merdeka di dunia pasti menghargai perjuangan para tokohnya hingga dimasukan dalam arsip negara.
"Sebagai penghormatan atas peranan Kyai Modjo dalam sejarah peradaban bangsa, maka upaya merealisasikan gelar pahlwan nasional yang sedang diupayakan saat ini harus diperjuangkan dan didukunh bersama," imbuhnya.
Lebih jauh Silangen dalam sambutannya berharap agar anggota TP2GD mampu menyajikan dan menuangkan konsep pemikiran konstruktif untuk merekonstruksi nilai-nilai perjuangan dan ketokohan Kyai Modjo.
"Pengkajian ini harus secara orisinal dan utuh agar bisa menghasilkan kajian yang dapat menunjang pemberian gelar kepahlawanan bagi Kyai Modjo dan memiliki makna intelektual bagi masyarakat yang haus informasi bernilai historis," paparnya.
Ditempat yang sama, Prof. Ishak Pulukadang selaku pengagas gelar pahlawan nasional bagi Kyai Modjo itu mengaku optimis usulan tersebut dapat berjalan lancar.
"Semua syarat administrasi pasti dilengkapi. Data-data pendukung pun lengkap," tegasnya.
Disamping itu, dijelaskan Pulukadang bahwa Kyai Modjo juga telah memenuhi persyaratan khusus menjadi pahlawan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
"Seperti yang disyaratkan undang-undang yaitu pernah melakukan perjuangan bersenjata, tidak pernah menyerah dan perjuangan bersifat luas tidak hanya di satu daerah," imbuhnya.
Diketahui Kyai Modjo dikenal sebagai guru spiritual sekaligus panglima perang dari Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa yang berlangsung tahun 1825 hingga 1830. Pada tahun 1828, Kyai Modjo kemudian dibawa ke Batavia dan tahun 1829 beserta 63 orang pengikutnya diasingkan Belanda sebagai tahanan politik ke Kampung Jawa Tondano.
Akhirnya, Kyai Mojo meninggal di tempat pengasingan pada tanggal 20 Desember 1848 dalam usia 84 tahun. Adapun makam Kyai Modjo terletak di perbukitan Desa Wulauan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)
Wagub Kandouw Membuka Sosialisasi Peraturan KPK
Aspek transparansi , efektivitas, efisiensi dan akunbilitas merupakan karakteristik penting yang harus di kedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan good and clean governance.
Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw pada kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 bertempat di Ruang C.J Rantung kantor Gubernur Sulut Rabu ( 17/05 ) kemarin.
Menjadi kewajiban serta tanggung jawab bagi kita untuk dapat membangun suatu model pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah ini, kata Wagub.
Komitmen untuk membangun keperintahan yang baik ini kemudian telah menjadi salah satu program prioritas daerah Sulut yang akan senantiasa diupayakan secara terus menerus melalui suatu langkah dan upaya yang nyata, lanjut Wagub.
Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw pada kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 bertempat di Ruang C.J Rantung kantor Gubernur Sulut Rabu ( 17/05 ) kemarin.
Menjadi kewajiban serta tanggung jawab bagi kita untuk dapat membangun suatu model pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah ini, kata Wagub.
Komitmen untuk membangun keperintahan yang baik ini kemudian telah menjadi salah satu program prioritas daerah Sulut yang akan senantiasa diupayakan secara terus menerus melalui suatu langkah dan upaya yang nyata, lanjut Wagub.
Pencegahan secara dini terhadap berbagai perilaku korupsi dengan mengefektifkan sistem pengawasan fungsional dan pengawasan melekat , pemberian sanksi administrasi bagi pegawai yang melakukan tindakan maladministrasi, koordinasi antar aparat hukum , serta pemberian sanksi seauai ketentuan perundang -undangan yang berlaku bagi aparat yang melakukan tindakan korupsi, tegas Wagub.
Terselenggaranya agenda Sosialisasi Peraruran KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, pengumuman dan pemerikasaan harta kekayaan penyelenggara negara yang dirangkaikan dengan pengenalan aplikasi E -LHKPN ini saya pandang sangat strategis, tepat sasaran dan wajib kita sukseskan bersama sehingga akan terjalin tranfer kowledge yang efektif guna peningkatan informasi dan pengetahuan terkait tata pendaftaran, pengumuman dan pemerikasaan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menuntun kita dalam membangun daerah, bangsa dan negara menjadi semakin maju dan sejahterah, tutup Wagub Kandouw
Turut hadir Direktur Pendaftaran dan Pemerikasaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Cahya H.Harefa, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut serta Pejabat dilingkup Pemprov Sulut serta Kabupaten dan Kota.
( Humas Pemprov Sulut )
Selasa, 16 Mei 2017
Gubernur : Adanya PT Membangun Sulut Hebat Dapat Mampu Meningkatkan Keuangan Daerah
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menhadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut Selasa (16/05) kemarin.
DPRD Provinsi Sulut melaksanakan sidang paripurna dalam rangka penutupan masa sidang pertama sekalugus penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD dan pembukaan masa sidang kedua sekaligus penyampaian laporan pelaksanaan reses pertama tahun 2017 dan pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang penyertaan modal pemerintah provinsi sulut kepada PT Membangun Sulut Hebat perseroan daerah,serta penyampaian ranperda Provinsi Sulut tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Tumpah .( TAHURA ) H V Worang
Dalam sambutan Gubernur Oly menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang telah mengagendakan rapar paripurna yang terhormat ini, dimana pimpinan dan anggota DPRD telah menunjukan eksistensinya dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang diemban sehingga menjadi harapan bagi masyarakat sulut. Serta tanggapan terhadap laporan kinerja alat kelengkapan DPRD dan hasil reses masa persidangan pertama dari anggota DPRD provinsi sulut akan di sampaikan secara tertulis., kata Gubernur.
Selanjutnya Gubernur mengatakan terkait dengan pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang penyertaan soal pemprov sulut kepada PT Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah, maka perlu dipahami bersama
agenda ini merupakan respon positif kita terhadap percepatan pembangunan daerah melalui beberapa program strategis daerah termasuk kawasan ekonomi khusus bitung dan menunjang kesuksesan program nasional di provinsi sulut.
Putuskannya ranperda ini kemudian membawa kita pada harapan bahwa PT
DPRD Provinsi Sulut melaksanakan sidang paripurna dalam rangka penutupan masa sidang pertama sekalugus penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD dan pembukaan masa sidang kedua sekaligus penyampaian laporan pelaksanaan reses pertama tahun 2017 dan pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang penyertaan modal pemerintah provinsi sulut kepada PT Membangun Sulut Hebat perseroan daerah,serta penyampaian ranperda Provinsi Sulut tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Tumpah .( TAHURA ) H V Worang
Dalam sambutan Gubernur Oly menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang telah mengagendakan rapar paripurna yang terhormat ini, dimana pimpinan dan anggota DPRD telah menunjukan eksistensinya dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang diemban sehingga menjadi harapan bagi masyarakat sulut. Serta tanggapan terhadap laporan kinerja alat kelengkapan DPRD dan hasil reses masa persidangan pertama dari anggota DPRD provinsi sulut akan di sampaikan secara tertulis., kata Gubernur.
Selanjutnya Gubernur mengatakan terkait dengan pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang penyertaan soal pemprov sulut kepada PT Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah, maka perlu dipahami bersama
agenda ini merupakan respon positif kita terhadap percepatan pembangunan daerah melalui beberapa program strategis daerah termasuk kawasan ekonomi khusus bitung dan menunjang kesuksesan program nasional di provinsi sulut.
Putuskannya ranperda ini kemudian membawa kita pada harapan bahwa PT
Membangun Sulut Hebat perseroan daerah akan mampu meningkatkan keuangan daerah, khususnya peningkatan PAD, tegas Gunermur
Karena badan usaha milik daerah (BUMD) serta penyeimbang kekuatan pasar atau industri keuangan juga memberikan sumbangan dalam peningkatan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD. Terkait ranperda provinsi sulut tentang pengelola Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpah H V Worang sangat urgen manfaatnya bagi kita untuk menopang peningkatan pembangunan sumberdaya manusia alam bahkan keuangan daerah juga ranperda ini akan menjadi suatu pemenuhan tanggng jawab kita bersama terhadap kelestarian keanekaragaman hayati, satwa dan ekosistim serta menujang budaya dan adat istiadat yang di miliki serta merupakan kawasan hutan tutupan dengan fungsi konservasi dan tidak mengabaikan pola pengelolaannya, tutup Gubernur Olly Dondokambey
Turut hadir Forkopinda Sulut Sekprov Edwin Silangen M.Si Kepala SKPD Provinsi Sulut
dan Pimpinan PT Membangun Sulut Hebat Arthur Kotambunan
Karena badan usaha milik daerah (BUMD) serta penyeimbang kekuatan pasar atau industri keuangan juga memberikan sumbangan dalam peningkatan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD. Terkait ranperda provinsi sulut tentang pengelola Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpah H V Worang sangat urgen manfaatnya bagi kita untuk menopang peningkatan pembangunan sumberdaya manusia alam bahkan keuangan daerah juga ranperda ini akan menjadi suatu pemenuhan tanggng jawab kita bersama terhadap kelestarian keanekaragaman hayati, satwa dan ekosistim serta menujang budaya dan adat istiadat yang di miliki serta merupakan kawasan hutan tutupan dengan fungsi konservasi dan tidak mengabaikan pola pengelolaannya, tutup Gubernur Olly Dondokambey
Turut hadir Forkopinda Sulut Sekprov Edwin Silangen M.Si Kepala SKPD Provinsi Sulut
dan Pimpinan PT Membangun Sulut Hebat Arthur Kotambunan
( Humas Provinsi Sulut )
Kesetaraan Gender Dorong Pembangunan Sulut
Upaya mewujudkan kesetaraan gender terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam berbagai aspek kehidupan, utamanya pada kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Sekdaprov Edwin H. Silangen, SE, M.Si dalam kegiatan Training Fasilitator Pengarusutamaan Gender yang diadakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP dan PA) di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (16/5/2017) pagi.
"Dalam upaya menciptakan kesetaraan gender, pemerintah telah menyepakati, menetapkan dan menjalankan pengarustamaan gender sebagai salah satu strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan," ujarnya.
Menurut gubernur, pembangunan yang berkeadilan itu dapat dicapai jika pelaksanaan pengarustamaan gender berhasil dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin pelaksanaannya.
"Bahkan langkah-langkah strategisnya sudah tercantum dalam Inpres tentang pengarustamaan gender dan Permendagri tentang pedoman pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah," tegasnya.
Dijelaskan gubernur pula dalam sambutannya, bahwa pentingnya semua peraturan tentang gender itu disebabkan oleh berbagai hal. Satu diantaranya adalah masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan.
"Hal ini penting, terlebih lagi mengingat persoalan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi hal paling krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PP dan PA Ir. Mieke Pangkong, M.Si berharap training tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh peserta untuk menguasai perencanaan responsif gender.
"Kegiatan ini bertujuan agar semua peserta dapat memahami pengarustumaan gender terutama dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran responsif gender," katanya.
Adapun training itu diikuti peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulut serta dinas teknis terkait yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)
Wagub : Buka Rakerda KB dan Pembangunan Keluarga
Wakil Gubermur Sulawesi Utara Menghadiri dan membuka secara reami Rapat Kerja Daerah( Rakerda ) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2017 bertempat di perkebunan Lamet Desa Rasi kabupaten Minahasa Tenggara Selasa (16/05 ) kemarin
Dalam sambutan Wagub mengatakan tidak ada kata lain selain berayukur kita dapat bertemu di tempat ini.
Sudah tiga dekade Provinsi Sulut dapat penghargaan di tingkat Nasional dalam program Keluarga Berencana, prestasi ini harus dipertahankan dan harus ditingkatkan, kata Wagub
Dan pertumbahan ekonomi di kabupaten Mitra sangat cepat di bandingkan dengan 2 (dua) tahun yang lalu, sarana dan prasarana infrastruktur maju pesat contohnya semua jalan di Mitra sampai lorang -Lorang sudah bagus untuk itu saya mengapresiasi kepada bapak Bupati karena pembangunan di yang diatas rata -rata di sulut, kata Wagub
Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH mengatakan untuk kampung KB di mitra yang paling cepat artinya setiap kecamatan satu kampung KB. saya minta bapak wagub memprioritaskan kepada 12 kecamatan dan angka kelahiran keluarga sudah tidak lebih tiga anak ada istilah dua anak cukup dan yang ke tiga adalah beban, kata Sumendap
Kepada Bapak Wagub kami berharap bisa ditambah insentif untuk petugas petugas di lapangan, kata Sumendap
Kegiatan tersebut mengambil tema , dengan program kependudukan keluarga berencana dan pembamgunan keluarga kita tingkatkan kualitas sumberdaya manusia di kabupaten Mitra yang memiliki karakter bangsa dalam negara kesatuan republik indonesia.
Turut Hadir Ketua TP PKK Sulut Ir Rita Dondokambey Tamuntuan, Wakil Ketua TP PKK dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS pejabat dilingkup Pemrov Sulut.
Dalam sambutan Wagub mengatakan tidak ada kata lain selain berayukur kita dapat bertemu di tempat ini.
Sudah tiga dekade Provinsi Sulut dapat penghargaan di tingkat Nasional dalam program Keluarga Berencana, prestasi ini harus dipertahankan dan harus ditingkatkan, kata Wagub
Dan pertumbahan ekonomi di kabupaten Mitra sangat cepat di bandingkan dengan 2 (dua) tahun yang lalu, sarana dan prasarana infrastruktur maju pesat contohnya semua jalan di Mitra sampai lorang -Lorang sudah bagus untuk itu saya mengapresiasi kepada bapak Bupati karena pembangunan di yang diatas rata -rata di sulut, kata Wagub
Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH mengatakan untuk kampung KB di mitra yang paling cepat artinya setiap kecamatan satu kampung KB. saya minta bapak wagub memprioritaskan kepada 12 kecamatan dan angka kelahiran keluarga sudah tidak lebih tiga anak ada istilah dua anak cukup dan yang ke tiga adalah beban, kata Sumendap
Kepada Bapak Wagub kami berharap bisa ditambah insentif untuk petugas petugas di lapangan, kata Sumendap
Kegiatan tersebut mengambil tema , dengan program kependudukan keluarga berencana dan pembamgunan keluarga kita tingkatkan kualitas sumberdaya manusia di kabupaten Mitra yang memiliki karakter bangsa dalam negara kesatuan republik indonesia.
Turut Hadir Ketua TP PKK Sulut Ir Rita Dondokambey Tamuntuan, Wakil Ketua TP PKK dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS pejabat dilingkup Pemrov Sulut.
( Humas Pemprov Sulut )
Wagub Kandouw.: Mitra Adalah Laboratorium Pembangunan di Sulut
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )XIV Tingkat Sulawesi Utara Tahun 2017 bertempat di Taman Kota Tombatu Minahasa Tenggara Selasa (16/05 ) Kemarin.
Dalam sambutan Wagub mengatakan dari ujung Sulut Miangas sampai Pinogaluman harus mengedepakan gotong royong nilai paling dalam dari Pancasila atau intisarinya adalah gotong royong, kata wagub.
Pembangunan harus dilaksanakan sampai ke polosok desa , minggu depan jalan diaspal seperti yang dikatakan wewenang Provinsi. Gubernur mencanangkan Sulut sebagai laboratorium kerukunan.
Saya berharap hiruk pikuk di jakarta jangan di bawah ke daerah ini,mari torang baku baku bae , baku -baku sayang, baku-baku kase inga mari torang jaga kerukunan kita., tegas Wagub
Berkaitan dengan BBGRM kenapa dilaksanakan di mtra berdasarkan data BPJS beberapa tahun lalu Mitra paling banyak masyarakat miskin tapi 2 tahun terakhir ini indeks meningkat, untuk itu saya mencanangkan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Laboratorium Pembangunan semua itu tidak lepas dari peran PKK , tutup Wagub
Sementara itu Direktur Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yuliati MM mengatakan Semangat gotong royong seperti ini telah ada sejak dulu, bahkan kemerdekaan negara kitapun diperoleh dengan semangat gotong royong, kata yuliati.
Karena itu jangan jadikan gotong royong masyarakat sebagai kata kata belaka, karena nilai dan esensi gotong royong masyarakat dalam pembangunan harus di wujudkan, masyarakat harus diikutsertakan sebagai subyek pembangunan. Tahun ini tema sentralnya dengan bulan bhakti gotong royong masyarakat kita dayagunakan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah, jelas yuliati.
Lanjut Yuliati, desa dan kelurahan merupakan pondasi pembangunan nasional kita, sehingga desa harus diperkuat .Pemerintah desa dan masyrakat desa perlu di dorong agar senantiasa kreatif dan inovativ, karena di desalah terletak berbagai potensi sumberdaya untuk pembangunan.
Sejalan amanat Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa maka marilah kita menyelengarakan roda pemerintahan deaa dan melaksanakan pembangunan dengan aenantiasa memberdayakan,mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa , tutup yuliati
Bupat Minahasa Tenggara James Sumendap mengatakan Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten semua sudah di aspal sampai lorong.- lorong di forum ini saya meminta kepada bapak Wagub untuk mengaspal jalan yang masih rusak yang merupakan kewenangan provinsi, harap Sumendap.
Program prioritas tahun ini 18 ( delapan belas ) ribu lansia di Mitra mendapat insentif dan Dana duka sebesar 7( tujuh ) juta rupiah serta akan mendapat penyangga BPJS tahun 2018, jelas Sumendap.
Mitra memperoleh dana hibah 20 milyar dari Provinsi Sulut karena itu sebagai bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang banyak membantu kami, lanjut Sumendap.
Saya juga berpesan umtuk menjaga kesatuan dan persatuan sampai sekarang ini rakyat Mitra masih dalam bingkai NKRI, tutup Semendap
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Roy Mewoh dalam laporan memgatakan maksud pelaksanan kegiatan ini untuk mengelorakan semangat kegotongroyongan dan keswadayaan serta lebih memberikan makna dukungan keberhasilan membemtuk sosial budaya keluarga, masyarakat yang kondusif dalam pembangunan dengan tujuan meningkatkan semangat kebersamaan kekeluargaan, kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan sebagai nilai luhur harus ada dan terus menjadi bagian dari kehidupan dengan prioritas penguatan persatuan dan keaatuan dalam masyarakat dalam oembangunan, kata Mewoh.
Dalam kegiatan tersebut oempriv memberikan bantuan 200 bibit pohon mahoni dan cempaka? Pemberian bantuan rumah simulasi bencana,bamtuan bibit dan pupuk , bamtuan alat kesehatan, penyerhan kartu BPJS untuk lansia,, pasar murah, penyerahan bibit kelapa 10 ribu pohon, cengkih 21.800 pohon yang .
Turut hadir Ketua YP PKK Sulut Ir Rita Dondokambey-Tamuntuan , Wakil.Ketua TP PKK Sulut dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS, Para Bupati dan Wakil Bupati Forkopimda Mitra , Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut.
Dalam sambutan Wagub mengatakan dari ujung Sulut Miangas sampai Pinogaluman harus mengedepakan gotong royong nilai paling dalam dari Pancasila atau intisarinya adalah gotong royong, kata wagub.
Pembangunan harus dilaksanakan sampai ke polosok desa , minggu depan jalan diaspal seperti yang dikatakan wewenang Provinsi. Gubernur mencanangkan Sulut sebagai laboratorium kerukunan.
Saya berharap hiruk pikuk di jakarta jangan di bawah ke daerah ini,mari torang baku baku bae , baku -baku sayang, baku-baku kase inga mari torang jaga kerukunan kita., tegas Wagub
Berkaitan dengan BBGRM kenapa dilaksanakan di mtra berdasarkan data BPJS beberapa tahun lalu Mitra paling banyak masyarakat miskin tapi 2 tahun terakhir ini indeks meningkat, untuk itu saya mencanangkan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Laboratorium Pembangunan semua itu tidak lepas dari peran PKK , tutup Wagub
Sementara itu Direktur Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yuliati MM mengatakan Semangat gotong royong seperti ini telah ada sejak dulu, bahkan kemerdekaan negara kitapun diperoleh dengan semangat gotong royong, kata yuliati.
Karena itu jangan jadikan gotong royong masyarakat sebagai kata kata belaka, karena nilai dan esensi gotong royong masyarakat dalam pembangunan harus di wujudkan, masyarakat harus diikutsertakan sebagai subyek pembangunan. Tahun ini tema sentralnya dengan bulan bhakti gotong royong masyarakat kita dayagunakan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah, jelas yuliati.
Lanjut Yuliati, desa dan kelurahan merupakan pondasi pembangunan nasional kita, sehingga desa harus diperkuat .Pemerintah desa dan masyrakat desa perlu di dorong agar senantiasa kreatif dan inovativ, karena di desalah terletak berbagai potensi sumberdaya untuk pembangunan.
Sejalan amanat Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa maka marilah kita menyelengarakan roda pemerintahan deaa dan melaksanakan pembangunan dengan aenantiasa memberdayakan,mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa , tutup yuliati
Bupat Minahasa Tenggara James Sumendap mengatakan Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten semua sudah di aspal sampai lorong.- lorong di forum ini saya meminta kepada bapak Wagub untuk mengaspal jalan yang masih rusak yang merupakan kewenangan provinsi, harap Sumendap.
Program prioritas tahun ini 18 ( delapan belas ) ribu lansia di Mitra mendapat insentif dan Dana duka sebesar 7( tujuh ) juta rupiah serta akan mendapat penyangga BPJS tahun 2018, jelas Sumendap.
Mitra memperoleh dana hibah 20 milyar dari Provinsi Sulut karena itu sebagai bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang banyak membantu kami, lanjut Sumendap.
Saya juga berpesan umtuk menjaga kesatuan dan persatuan sampai sekarang ini rakyat Mitra masih dalam bingkai NKRI, tutup Semendap
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Roy Mewoh dalam laporan memgatakan maksud pelaksanan kegiatan ini untuk mengelorakan semangat kegotongroyongan dan keswadayaan serta lebih memberikan makna dukungan keberhasilan membemtuk sosial budaya keluarga, masyarakat yang kondusif dalam pembangunan dengan tujuan meningkatkan semangat kebersamaan kekeluargaan, kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan sebagai nilai luhur harus ada dan terus menjadi bagian dari kehidupan dengan prioritas penguatan persatuan dan keaatuan dalam masyarakat dalam oembangunan, kata Mewoh.
Dalam kegiatan tersebut oempriv memberikan bantuan 200 bibit pohon mahoni dan cempaka? Pemberian bantuan rumah simulasi bencana,bamtuan bibit dan pupuk , bamtuan alat kesehatan, penyerhan kartu BPJS untuk lansia,, pasar murah, penyerahan bibit kelapa 10 ribu pohon, cengkih 21.800 pohon yang .
Turut hadir Ketua YP PKK Sulut Ir Rita Dondokambey-Tamuntuan , Wakil.Ketua TP PKK Sulut dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS, Para Bupati dan Wakil Bupati Forkopimda Mitra , Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut.
(Humas Provinsi Sulut )
Langganan:
Postingan (Atom)