Gubernur Olly Tegaskan Pentingnya IPK Bagi Pembangunan Sulut

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan semua tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ir. Erny Tumundo dalam kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaaan (IPK) yang dilaksanakan di Aula Disnakertrans, Rabu (26/7/2017) siang.

"Terlaksananya penyusunan IPK saat ini, tentunya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara," katanya.

Oleh karenanya, Gubernur Olly mengharapkan agar seluruh pihak dapat kooperatif untuk memberikan data, informasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh Tim Pengukuran IPK.

"Sehingga di akhir kegiatan ini akan diperoleh gambaran pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan, untuk nantinya menjadi bahan penyusunan peta pembangunan ketenagakerjaan, bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan dan dasar pembinaan pembagunan ketenagakerjaan di daerah," ujarnya.

Masih dalam sambutan, Olly menjelaskan keberhasilan pemerintah daerah untuk menurunkan jumlah pengangguran. Kondisi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Bulan Februari 2017, jumlah pengangguran berada pada angka 77.100 Orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) sebesar 6,12 Persen atau mengalami penurunan dibandingkan Bulan Februari 2016 yang sebanyak 92.600 Orang, dengan TPT sebesar 7,82 Persen," imbuhnya.

Lebih jauh, Olly mengajak seluruh peserta pertemuan dapat berkerja optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengajak kita sekalian untuk bersama menyatukan gerak dan langkah, berjuang memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan dan kemajuan secara nasional," tandasnya.

Diketahui, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) juga sebagai dasar evaluasi pembangunan di masing-masing daerah dan sebagai dasar permulaan (starting point) pembangunan ketenagakerjaan. Penilaian ini juga dapat menentukan kegiatan dan program yang menjadi prioritas.

Penyusunan IPK didasarkan pada umpan balik dari keberhasilan perencanaan tenaga kerja yang telah dilakukan daerah (provinsi).

Indikator penilaian yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Dari hasil pengukuran IPK, ada empat isu yang harus digenjot dalam indikator utama IPK yakni pengupahan dan kesejahteraan pekerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kemenaker RI, Drs. Agus Triyanto AS, MM dan perwakilan Disnakertrans kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur dan Kepala Bappenas Bahas Realisasi Program Percepatan Pembangunan Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Sekretaris Provinsi Edwin Silangen Ketua DPRD.Sulut Andrei Angouw ,Kepala, Bappeda Ricky  Toemandoek, Kaban BPKAD Praseno Hadi dan Staf Khusus Budang Perekonomian Lucky Rumopa bertemu  dengan Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia  Bambang Brodjonegoro bertempat di Kementerian PPN/ Bappenas jakarta Rabu ( 25/07/2017 ) kemarin

Pertemuan tersebut dalam rangka percepatan realisasi program prioritas dan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam pembicaraan dengan kepala Bappenas semua program, baik program di provinsi dan pusat harus segera dituntaskan sebelum tahun 2019. Baik enam proyek pemerintah pusat yang harus tuntas sebelum tahun 2019, maupun tujuh program prioritas yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk segera diselesaikan tahun 2018.

Menurur Gubernur instruksi dari Presiden yang lalu  harus segera ditindaklanjuti setiap pemerintah kabupaten/kota. “Fokus pembangunan yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan penurunan disparitas wilayah menjadi agenda penting dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara,” katanya

Program prioritas tersebut, lanjut Olly Dondokambey, harus dilakukan melalui perencanaan menyeluruh, terintegrasi serta adanya perubahan pola penganggaran dengan pendekatan money followprogram. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target sasaran prioritas pembangunan. “Yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Untuk itu perlu adanya sinergitas. Tentunya, dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya. Dengan begitu, pembangunan Sulawesi Utara pun diharapkan dapat meningkat" tandas Olly Dondokambey.

Untuk diketahui tujuh program prioritas itu adalah
1. Pembangunan Bandara Sam Ratulangi.
2. Pembangunan jalur kereta api Manado Bitung.
3.Pengembangan kawasan pariwisata likupang.
4.Pembangunan Trem dalam kota manado.
5.Manado Quter Ring Road III Winangun-Malalayang.
6.Pembangunan TPA Regional di Minahasa Utara.
7. Pembangunan Bendungan Sawangan di Minahasa Utara
Dan enam (6 ) Proyek Strategis "
1. Bendungan Lolak di Bolmong.
2. Bendungan Kuwil di Minut.
3.Jalan Tol Manado -Bitung.
4. International Hub Port di Bitung.
5. Kawasan Ekinomi Khusus ( KEK ) di Bitung.
6.Jalan Penghubung Gorontalo-Manado
( Humas Pemprov Sulut )

Gubernur Olly Dondokambey lobby ke Dirjen Bea Cukai untuk Status BC Manado

    Pasca Provinsi Sulut menjadi salah satu Destinasi Wisata Internasional maka mengantisipasi aktivitas tugas Kepabeanan dan urusan Bea dan Cukai baik di Bandar Udara maupun Pelabuhan Samudera, maka atas terobosan dan lobby Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE,  yang selama ini getol dan tanpa kenal lelah berusaha memajukan Provinsi Sulut lewat Kementerian dan Lembaga di Ibukota Jakarta. Untuk itu bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Selasa 25/07/2017, bertatap muka dengan Dirjen Heru Pambudi dan didampingi para Pejabat Teras lingkup Direktorat,  guna membicarakan keberadaan Kantor Bea dan Cukai Manado.
   Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan dialogis sebagaimana dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, untuk nantinya mengantisipasi akan eksistensi tata kelola bidang Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai di Manado,
yang  akan dikaji bersama guna ditingkatkan status menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara). Dalam mengatur administrasi dan teknis arus keluar masuk Orang dan Barang baik ke dan dari Luar Negeri, yang nantinya akan meningkatkan Devisa penerimaan Negara lewat Cukai Pajak Bea Masuk baik orang maupun barang.
  Turut serta dalam pertemuan ini Staf Khusus Gubernur Sulut Pdt Lucky Rumopa STH.

  Demikian Kabag Humas Pemprov Sulut Memberitakan. (Er2L)

Buka Musda Pantekosta, Wagub Kandouw : GPDI Akan Mendatangkan Terang dan Garam Dunia

Gereja Pantekosta Di Indonesia benar- benar memberikan kontribusi yang sangat signifikan  terhadap keamanan, kestabilan di Sulawesi Utara  dan saya yakin, percaya meskipun demikian ditengah- tengah  kita yang minoritas,    kita harus tampil sebagai warga negara, masyarakat kiranya Gpdi akan mendatangkan terang dan garam dunia bagi rakyat indonesia apalagi di Sulut ini.

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw pada acara Musyawarah Daerah Gereja Pantekosta Di Indonesia Tahun 2017 di Pantecostal Center Buha Manado  Selasa ( 25/07 ) Kemarin.

"Saya ikut berdoa supaya Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, petunjuk dan Tuhan kirim Roh Kudus bagi kita semua yang hadir disini untuk menghasilkan yang terbaik bagi Gpdi", kata Wagub Steven Kandouw 
Lebih lanjut wagub mengatakan, saya minta dengan sangat marilah terus Gpdi menjadi ujung tombak jadi andalan,  tidak hanya kesejahteraan tapi kualitas iman percaya dalam kehidupan sehari-hari bagi jemaat  yang juga merupakan warga sulut.

Selaku pemerintah provinsi pak gubernur Olly Dondokambey di tiap kesempatan selalu menyampaikan bagaimana pentingnya keberadaan Gpdi oleh karena itu  pemerintah selalu akan membantu dan berjalan seiring dengan gereja pantekosta di sulawesi utara .tutup Wagub Kandouw.

Diakhir sambutan  Wakil Gubernur Steven Kandouw didampingi Ketua Majelis Pusat ( MP ) Gpdi Pdt John Weol, Ketua Majelis Daerah Gpdi Sulut Pdt Yvonne Awuy-Lantu, Walikota Manado Vicky Lumentut, Wakil, Walikota Manado Mor Bastiaan, Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar, Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundayang dan Ketua Panitia Pelaksana Pdt David P.E Saerang, memukul tetengkoren sebagai tanda Musyawarah Daerah Pantekosta Di Indonesia dibuka secara resmi.
(.Humas.Pemprov Sulut )

Serbuan Turis China, Geliat Pesona Wisata Sulut kian Menjanjikan

   Minat dan hasrat untuk mengunjungi daerah Sulawesi Utara untuk Wisatawan dan Turis China berlibur ke Manado selang Bulan Juni--Juli, tercatat ada 19 (sembilan belas) Charter Flight per Minggu. Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, sebagaimana mengutip Release dari Kementerian Pariwisata RI, Selasa (25/07/2017) menyatakan pada periode high season per Minggu yang terbang dari China  ke Manado (Sulut) dengan 19 charter flight dengan tingkat ketersedian Seat Pesawat mencapai 200--212 kursi penumpang.
    Lebih jauh dijelaskan Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Manca Negara Kemenpar RI, I Gede Pitana, ujar Kabag Roy Saroinsong,  bahwa selama kurun waktu dari 1 Juli 2016--Juli 2017 tercatat ada  47.794 Wisatawan Tiongkok dari beberapa Kota diantaranya; Guangzhou, Changsa, Wuhan, Sanghai, Shenzen, Chongqing, Chengdu dan Kunming,  yang berkunjung ke Sulawesi Utara.  Deputi I Gede  Pitana juga menambahkan, oleh pihak Maskapai Penerbangan Lion Air menambah tiga route ke Tiongkok masing-masing ke Kota; Changsa, Shenzen, Sanghai guna melengkapi route Guangzhou yang rutin saat ini, dimana pada periode April--Juni, justru Low Season, yang hanya 13 Flight per Minggu.        
      Lanjut I Gede Pitana, Optimisme dengan penambahan jadwal penerbangan itu, oleh target  Kemenpar RI akan menembus angka 130.000 turis China hingga Desember 2017 mendatang,  dan Manado punya objek wisata bahari dan Taman Laut Bunaken yang sudah mendunia, "Kalau objek wisata pegunungan di China justru jauh lebih bagus, karena itu tiap kali  satu Rombongan datang ke Manado, pasti trip schedule pertamanya adalah Bunaken" Katanya.
   Sementara itu, Menteri Pariwisata RI Arief Yahya menilai realita tersebut akan memberi semangat menjadikan Kota Manado (Sulawesi Utara) sebagai HUB Pariwisata dari pasar Pasifik seperti; China, Hongkong, Macau, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan. Menpar bersama Gubernur Sulut juga berencana meningkatkan fasilitas pariwisata lain seperti memperbaiki akses transportasi laut dari dan ke Manado dan sarana pendukung lainnya.
"Ini  adalah bagian dari CEO Commitment, atau keseriusan Gubernur Olly Dondokambey bersama jajarannya. Kalau pimpinan daerahnya serius,  pasti akan tercapai target kunjungan tersebut, begitupun sebaliknya" Tandas Menteri Arief Yahya.
   Sebagaimana diketahui, lanjut Kabag Humas Pemprov Roy RL Saroinsong, pasca Pertemuan Meeting International Conference Tourism Invesment(MICTI) yang digelar barusan di Manado, oleh Investor China juga serius akan menanamkan Modal ke Sulawesi Utara, semisal Industri Kelapa, Sektor Perikanan, serta juga yang tak kalah menariknya adalah minat ber investasi di KEK-Bitung.
  Adapun modal utama dan mendasar sehingga geliat sektor Pariwisata dan Iklim Investasi di Jazirah paling Utara di Pulau Sulawesi ini yang menjadi pertimbangan, dikarenakan Faktor Keamanan dan Stabilitas Daerah tetap terpelihara dan dinamis bagi Masyarakat Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara.
Demikian Kabag Humas Pemprov Sulut selaku Juru Bicara Memberitakan. (Er2L).
  
 

Kabar Gembira, Gubernur Olly Teken SK CPNS GGD Sulut

Kabar gembira bagi para Guru Garis Depan (GGD) Sulawesi Utara yang telah sabar menanti Surat Keputusan (SK) Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS).

Pasalnya, Gubernur Olly Dondokambey, SE selaku pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi telah menandatangani SK NIP CPNS GGD Sulut Angkatan II di Jakarta, Senin (24/7/2017) malam.

Penandatangan ini untuk menindaklanjuti tahapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah menetapkan SK dan NIP CPNS bagi 3.490 GGD se-Indonesia yang terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2017. 

Penetapan ini masuk dalam proses tahap II dari total kelulusan 6.296 GGD tahun 2016. Adapun pada tahap I Penetapan SK CPNS GGF 2016 telah dilakukan untuk 2.806 GGD.

Adapun, perekrutan GGD itu merupakan bagian pelaksanaan Program Prioritas sesuai dengan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Harap RUU Minol Tak Hambat Pariwisata Sulut

Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diharapkan mampu mendukung sektor pariwisata di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur, Drs. Steven O.E Kandouw dalam pertemuan dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi untuk Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang dilaksanakan di Ruang C.J. Rantung, Senin (24/7/2017) siang.

"RUU Minuman Beralkohol sebaiknya dinamis. Di Sulut ada 40 ribu petani aren yang kemudian diproduksi menjadi minuman beralkohol yaitu cap tikus," katanya.

Oleh karenanya, Kandouw meminta agar Badan Legislasi DPR RI menyusun RUU Minuman Beralkohol dengan memperhatikan perbedaan pandangan di setiap daerah. Terutama daerah yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

"Alangkah baiknya larangan minuman beralkohol jangan digeneralisir. Apalagi Sulut banyak dikunjungi wisatawan dari Cina dan negara lainnya yang tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda," ujarnya.

Disamping itu, Kandouw juga menyebutkan pentingnya penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepulauan. Hal itu disebabkan tata kelola di daerah kelautan berbeda dengan daratan. Potensi lautan di daerah kepulauan sangat tinggi, namun jika salah dalam mengelolanya maka daerah itu akan rugi besar.

"RUU ini sangat penting bagi percepatan pembangunan di provinsi Kepulauan seperti Sulut. Nantinya penanganan potensi di kepulauan bisa dioptimalkan," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. Supratman Atgas menjelaskan bahwa semua RUU yang dihasilkan oleh Badan Legislasi DPR telah melalui proses panjang yang juga menyertakan berbagai perbedaan yang terdapat dalam setiap provinsi.

"Kita menciptakan RUU yang menggambarkan keragaman daerah di Indonesia. Termasuk RUU minuman beralkohol. Bisa saja ada pengecualian untuk daerah-daerah tertentu misalnya daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing," tandasnya.

Supratman juga menyampaikan harapan adanya masukan dari setiap daerah yang dikujungi Oleh Badan Legislasi DPR RI.

"Kita berharap dalam rangka penyusunan Prolegnas ada usulan berharga dari setiap daerah yang dikunjungi. Karena masih jarangnya usulan dari daerah tentang RUU yang masuk Prolegnas. Misalnya tentang perlindungan nilai budaya atau RUU tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan RUU lainnya," bebernya.

Diketahui, Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2015-2019 yang disusun oleh DPR dan Pemerintah.

Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

Pada awalnya total RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 RUU.Namun jumlah itu direvisi menjadi 160 RUU karena adanya penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Anggota Badan Legislasi DPR RI, perwakilan dari instansi terkait dan jajaran Forkopimda Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)