Mendag Enggar Cek Ketersediaan Bahan Pokok Di Pasar Beriman Tomohon

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita melaksanakan kunjungan kerja di Pasar Beriman Tomohon, Senin (30/10/2017) pagi.

Pada kesempatan itu, Mendag Enggar yang didampingi Walikota Jimmy Eman mengitari pasar sambil berinteraksi dengan para pedagang sayur, ikan dan bahan pokok lainnya.

Mendag Enggar mengapresiasi kestabilan harga dan stok bahan pokok di Pasar Beriman yang terkenal dengan sebutan Pasar Ekstrem itu.

“Kami mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga bahan-bahan sehingga tidak fluktuatif. Karena bisa saja pada Bulan Desember menjelang hari raya, para spekulan sudah bersiap menaikkan harga,” ungkap Mendag.

Mendag Enggar juga menyatakan telah berkordinasi dengan Walikota Tomohon untuk membantu pembangunan Pasar Beriman.

“Program Presiden Joko Widodo dalam revitalisasi pasar tradisional bahwa tahun 2019 lebih dari 5000 pasar tradisional akan dibangun,” pungkasnya.

Kunjungan itu turut dihadiri jajaran pejabat Pemprov Sulut dan Pemkot Tomohon. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

TP-PKK Sulut Gelar Sosialisasi Peraturan Kawin dan Cerai Bagi PNS

TP-PKK Sulawesi Utara mengadakan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS di Ruang F.J. Tumbelaka, Kamis (26/10/2017) siang.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Pokja I Dra. Zubaidah Albugis, M.Si menjelaskan, hingga kini masih ada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mulai dari ringan, sedang hingga berat sebagai konsekuensi mengabaikan peraturan saat menghadapi proses perceraian dari rumah tangga PNS yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Ibu Rita berharap agar pejabat di setiap perangkat daerah yang berwenang dapat lebih selektif dalam memperoses ijin perceraian yang diajukan PNS dan lebih mendorong terjadinya mediasi.

"Utamakan lebih dahulu proses mediasi perdamaian antara kedua belah pihak (suami dan isteri) yang berperkara sebelum menerbitkan administrasi perceraian sebagaimana yang diamanatkan peraturan", ujarnya.

Selain masalah perceraian, menurut Ibu Rita, bagi PNS yang mengajukan perkawinan juga dituntut untuk memahami dan mengikuti prosedur ijin pengajuan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditempat yang sama, Kepala BKN Kantor Regional XI Manado, English Nainggolan SH MH menjelaskan, pemerintah telah mengatur PNS yang mengajukan perkawinan dan perceraian berdasarkan PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

"Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan," ujarnya

Nainggolan menuturkan, asas perkawinan adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri mempunyai seorang suami (asas monogami) dan pengadilan dapat memberi ijin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan juga bagi PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan kepada pejabat, selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan berlangsung.

Sementara itu, Kepala BKD Sulut Dr. Femmy Suluh, M.Si berharap para pejabat tata usaha administrasi di lingkup Pemprov Sulut yang mengikuti acara itu dapat memahami dan mensosialisasikan kembali kepada PNS di SKPD masing-masing. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi & Pembinaan THL

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS mengimbau seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkup Pemprov Sulut agar senantiasa meningkatkan disiplin kerja dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"Kepada seluruh THL, saya imbau agar selalu meningkatkan disiplin kerja, menjalankan prosedur dan menaati segala ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugas," kata Silangen pada Sosialisasi dan Pembinaan THL yang dilaksanakan di Auditorium Mapalus, Jumat (27/10/2017) pagi.

Lanjut Silangen, Pemprov Sulut terus melakukan pembinaan disiplin kepada THL terkait apel pagi dan sore, tata cara berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk tidak merokok di dalam ruangan.

"Kalau ada yang ingin merokok sudah disediakan tempat khusus yang ada di sekitar halaman kantor. mari kita jadikan ruang kerja kita nyaman dan sehat, bersih dari asap rokok," ungkapnya.

Oleh karena itu, Silangen menegaskan, selain pembinaan terhadap THL yang terus dilakukan, penindakan juga dijalankan bagi yang melanggar.

"Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para THL yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaik. Namun jika ada yang melanggar, pasti kami tindak tegas," tandasnya.

Lebih jauh, Silangen berharap, para THL tetap bersemangat dan beretika ketika melayani masyarakat, santun sehingga memberi kesan baik di mata masyarakat yang dilayani.

Di tempat yang sama, Kepala BKD, Dr. Femmy Suluh, M.Si menjelaskan tujuan dilaksanakannya agenda tersebut. "Kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan para THL mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di lingkup kantor gubernur," ujarnya.

Disamping itu, lanjut Femmy, kegiatan itu untuk mengembangkan kompetensi THL. "Selain sebagai sarana pengembangan kompetensi, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan dan pengawasan THL oleh para pimpinan daerah yang pada saat ini dihadiri oleh Bapak Sekdaprov Sulut," paparnya.

Adapun, pertemuan itu turut dihadiri ratusan THL peserta sosialisasi dan pembinaan. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kandouw : GMIM dan PKB Hati- Hati dalam Zona Nyaman

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw mengingatkan Gereja Masehi Injili di Minahasa dan Pria Kaum Bapak Gereja untuk berhati-hati di tengah zona nyaman gereja serta dalam berjemaat, Menurut Kandouw, masih begitu banyak Gereja di dunia yang termarginalkan ditengah kehidupan berbangsa maupun berjemaat, "Seperti Contoh Suku Kedren di Myanmar, 6 Juta Umat Kristen hidup dalam kemah dan tenda, bahkan termarginalkan dalam kehidupan bernegara" ujar Kandouw.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur pada perayaan HUT PKB GMIM ke 55 di Menara Alfa Omega Tomohon, Jumat, (27/10) kemarin.

Dalam kesempatan ini, Kandouw juga mengatakan, bahwa sebagai Pria Kaum Bapak GMIM, kita harus mampu menjaga stabilitas umat, karena terkadang Tuhan menguji ditengah kenyamanan, "kadang ujian datang ditengah zona nyaman kita, jadi harus terus waspada" ujar Kandouw.

Dalam sambutanya, Kandouw juga menyayangkan berbagai perhatian pemerintah bagi Gereja masih dipandang skeptis dan dicibir oleh segelintir oknum yang menuding bahwa pemerintah mengintervensi kegiatan Gereja. "Sebagian kami adalah warga GMIM juga, saya rasa tidak salah kalau Pak Gubernur dan Saya, selaku anggota PKB GMIM merasa terpanggil untuk membantu kegiatan Gereja" Imbuh Kandouw.

Tak lupa Wagub mengingatkan PKB untuk mulai melakukan Hidup Sehat, mengingat data RS Kandou angka pasien cuci darah tahun 2017 meningkat sebesar 3000%, yang ada karena pola makan yang tidak sehat, bahkan mengkonsumsi minuman keras. "PKB harus menjadi ujung tombak dalam memulai hidup sehat, atur pola makan, kongb brenti jo bagate" tegas Kandouw.

Senada dengan itu, Ketua Sinode GMIM H.W.B Sumakul mengatakan bahwa PKB sebagai Imam dalam rumah tangga harus menyehatkan keluarga dan warga gereja, "setuju dengan pak wagub, torang so musti mulai ator tu kesehatan dari sekarang" ujar Sumakul.
Sumakul yang juga sebagai Khadim dalam ibadah syukur juga berpesan bahwa PKB hendaklah menjadi Garam dan Terang dunia di tengah kehidupan sehari hari.

Dalam perayaan HUT ke 55 kali ini, panitia juga menyemarakkan dengan bernagai lomba, diantaranya lomba Kolintang, lomba yel-yel panji Yosua, dan lainya.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Forkopimda Sulut, dan Tokoh agama serta tokoh masyarakat.
(Humas Pemprov Sulut)
dryp

Pemprov Sulut Siap Tingkatkan Kinerja PLD 12 Kabupaten/Kota

Dalam menunjang program pemerintah dikaitkan dengan program OD-SK di Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut melakukan terobosan dengan siap melakukan relokasi Pendamping Lokal Desa (PLD) dari 12 Kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja serta peran aktif di masyarakat.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Sulut, Roy Mewoh SH MM Kamis (26/10/2017) kemarin.

Lanjut Mewoh, sampai saat ini dalam evaluasi seluruh PLD melakukan tugas yang baik berdasarkan aturan yang ada, namun diperlukan terobosan dan semangat baru dalam membuat suatu program terkait dengan dana desa agar semua pro rakyat dan hasilnya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Dijelaskannya pula, ada desa yang telah dinilai bakal dikembangkan menjadi desa wisata, karena pengelolaan dana desa sangat tepat bahkan mempunyai inovasi dan terobosan yang baru serta dalam membawa masyarakat semakin sejahtera sehingga program Operasi daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) dapat terus berkembang dalam membawa Sulut semakin hebat.

Ditambahkan Mewoh, dari semua terobosan yang ada, memang masih ada PDL yang belum dapat berinovasi, sehingga diperlukan relokasi agar dapat membawa perubahan baik untuk PLD itu sendiri serta masyarakat, karena kemungkinan bila dilokasi baru PLD itu bisa berinovasi dan menciptakan hal baik guna menunjang program lewat dana desa dalam menggali kearifan lokal maka disitulah diperlukan penyegaran bagi seluruh PLD yang ada agar mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menunjang program pemerintah. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Seminar Nasional Kebangsaan Di Buka Menag RI , Wagub Kandouw : Gubernur Sangat Mengapresiasi Kegiatan Yang Digelar KGPM

 Seminar Nasional Kebangsaan yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-84 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) ,sukses menghadirkan tokoh-tokoh nasional, bahkan Menteri Agama RI Drs H Lukman Hakim Saifuddin di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado Kamis ( 26/10/2017 ) kemarin.

Hadir mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya memberi apresiasi kepada KGPM karena melaksanakan seminar skala nasional dengan tema yang sangat Sulawesi Utara.

"Seminar nasional ini mengangkat tema yang sangat baik, apalagi bicara soal toleransi dan kebangsaan. Apresiasi kami berikan kepada KGPM karena bisa melaksanakan kegiatan ini dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-84," ujar Wagub Kandouw.

Lanjutnya, apresiasi setinggi-tingginya diberikan pemerintah provinsi Sulawesi Utara kepada KGPM bukan hanya karena sukses melaksanakan kegiatan skala nasional, tapi juga karena selama 84 tahun berdiri, KGPM tetap menjaga komitmen sebagai gereja nasional yang terus meningkatkan pelayanannya.

"Gereja lain masih berkelahi, KGPM tetap fokus melayani. Tetap adem-adem saja dalam upaya meningkatkan pelayanannya sebagai gereja. Kami sangat mengapresiasi itu," tambahnya.

Selanjutnya, Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa kerukunan dan kedamaian antar umat beragama tidak turun dari langit melainkan harus terus diupayakan oleh semua masyarakat.

Namun, Lukman Hakim juga bersyukur bahwa di tengah-tengah kemajemukan yang luar biasa, bangsa Indonesia masih mampu menjaga jati dirinya.

"Meskipun tentu dibeberapa tempat ada kasus-kasus yang harus memerlukan perhatian yang lebih serius oleh pemerintah," ujarnya saat menjadi keynote speaker pada seminar nasional kebangsaan

Ia menyebutkan bahwa tingkat kerukunan hidup antar umat beragama di Sulut termasuk yang tinggi dan baik, selain NTT dan Bali. "Itu daerah-daerah yang indeks kerukunannya baik, dan ini tentu harus dijaga, dipelihara dan dirawat sebaik-baiknya," tegasnya.

Untuk itu ia mengapresiasi kegiatan seminar nasional kebangsaan yang di prakarsai oleh Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) bersama Pemprov Sulut ini. "Karena ini cara kita menjaga, memelihara sekaligus merawat kerukunan kita dengan cara bagaimana agama bisa dikembalikan kepada substansi dan esensi ajaran yang sesungguhnya," lanjutnya

Ia juga menyinggung soal penghentian ibadah di Yogyakarta. Ia mengajak agar semua elemen masyarakat lebih mampu bertoleransi kepada sesama dalam hal menjalankan ibadah.

Selain itu, Lukman Hakim menegaskan perlunya membedakan antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Kalau rumah ibadah, karena ini namanya rumah tentu ini ada konsekuensi secara yuridis secara sosiologis karena diperlukan izin, IMB lalu kesepakatan dari warga setempat seterusnya.

"Sedangkan tempat ibadah, semua orang bisa beribadah sesuai dengan agamanya dan dimanapun saja. Tapi pointnya adalah harus bisa memberikan toleransi," tutupnya.

Turut Hadir  Forkopimda Sulut,   Sinyo H Sarundayang, Kaban Kesbang Steven Liow, Kepala Biro Kesra dr Devi Kandouw-Tanos, Tokoh Agama  dan Tokoh Masyarakat.

Jamnas Tagana, Ajang Pemersatu dan Memperkokoh Jiwa Kemanusiaan, Wagub Kandouw : Sulut Tamansari Kerukunam Di Indonesia

Rangkaian kegiatan Jambore Nasional Tagana Nasional dan Asean plus tiga negara asing ke-11 tahun 2017 yang digelar di Kabupaten Minahasa resmi berakhir. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 1400 peserta dari 35 provinsi ini banyak memberikan sumbangsih positif bagi kemajuan penanganan bencana sosial, lebih dari itu, langsung menyentuh ke masyarakat lewat sejumlah bantuan langsung dari kementerian sosial ini. Ya, sejak awal pelaksanaan, Organisasi Kemanusiaan ini tercatat melakukan sejumlah aksi sosial kemasyarakatan. Diantaranya, Tagana Goes to School, berziarah ke Makam Pahlawan  Nasional Dr Sam Ratulangie, Bakti Sosial pengangkatan Enceng Gondok di Danau Tondano, penanaman pohon di kaki gunung Lokon, pemberian jaket dan sembako pada kusir bendi, pemberian bantuan bagi masyarakat pasca Banjir di kecamatan Eris, Kakas dan Remboken, pemberian bantuan tangan dan kaki palsu, bantuan keserasian dan kearifan lokal bagi enam Kabupaten yang berjumlah Rp.500. juta. Tak sampai disitu, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan kendaraan operasional masing-masing dua unit Mobil Dapur Umum Lapangan bagi Pemkab Minahasa dan Kota Tomohon dan Tiga unit kendaraan roda dua operasional Tagana. 

Pertama bersyukur, kedua bersyukur, ketiga bersyukur lagi, karena oleh hanya berkat dan rahmat oleh Tuhan kita sehingga kita berkumpul bersama-sama dalam acara Jambore Nasional Tagana di Provinsi Sulut, Provinsi nyiur melambai tepatnya di Kabupaten Minahasa, atas nama pemerintah dan rakyat Sulut di 15 Kab/Kota, menyatakan selamat datang di Provinsi yang paling utara di republik yang kita cintai ini. Apresiasi yang kami berikan kepada ibu Menteri, Pak Dirjen dan kawan-kawan sekalian yang telah mempercayakan dan memberikan kesempatan kepada Sulut untuk menjadi tuan rumah Jambore Nasional Tagana Asean + 3 ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir tapi pelaksanaan selanjutnya bisa diselenggarakan di daerah ini lagi.
Pernyataan diatas dikatakan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw saat bawakan sambutan pada apel akbar Jambore Nasional Tagana 2017 yang di pusatkan di lapangan Sam Ratulangi Tondano Kabupaten Minahasa, Kamis (26/10/2017) sore kemarin.

Lanjut Wagub, menjadi harapan kita bersama tidak hanya kita di Provinsi Sulut melalui momentum kegiatan Jambore Nasional Tagana ini semakin mempererat, meningkatkan, mengukuatkan wawasan kebangsaan kita bahwa NKRI itu harus bersama-sama kita jaga dan kita amankan.

Selanjutnya kata Wagub mudah-mudahan dengan pertemuan Jambore Nasional Tagana ini akan semakin meningkatkan pendalaman ilmu terhadap penanggulangan bencana.

"Kami di Sulut merupakan salah satu daerah di Indonesia yang potensi bencananya lengkap. Untuk itu kami merasa senang, bahagia karena paling tidak dari aspek bencana  meningkatkan kesadaran kami tentang perlunya keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk mengatasi bencana," beber Steven Kandouw.

Mengakhiri sambutannya Wakil Gubernur Sulut itu meminta kepada para peserta yang hadir pada Jambore Nasional Tagana agar mengikuti dari awal hingga akhir dengan tertib.

"Selamat menikmati keindahan alam yang ada di daerah ini dan keramah-tamahan penduduk Sulut ini karena daerah Sulut merupakan salah satu 'Tamansari Indonesia', dimana seluruh komponen masyarakat, semua golongan agama dan latar belakang yang berbeda boleh hidup bersama di daerah bumi nyiur melambai ini. Kita bangga dan kita merasa perlu jadi contoh untuk 34 Provinsi lain di Indonesia, supaya mari kita jaga persatuan dan kesatuan," tandas mantan Ketua DPRD Sulut itu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Ir Harry Hikmat mengatakan, bantuan tersebut kiranya mampu dipergunakan sebaik-baiknya guna kemajuan Tagana yang ada di Minahasa dan Tomohon. Lebih dari itu, dirinya berharap lewat gelaran kegiatan yang berlangsung kurang lebih empat hari ini, mampu meningkatkan kualitas dan layanan anggota Tagana. Terlebih, wawasan peserta makin bertambah lewat edukasi bersama negara ASEAN dan tiga negara asing. "Lewat iven ini, kita makin tanggap dan cekatan disaat mengantisipasi dan menangani korban bencana nantinya. Tagana hadir ditengah-tengah masyarakat dan selalu siap siaga," ungkap Hikmat.

Pasca kejadian bencana dahsyat ditahun 2004 lalu, menumbuhkan rasa empati yang besar dari masyarakat. Didirikannya Tagana  jelas jadi sumbangsih berharga bagi kemanusiaan di Indonesia. Olehnya, Hikmat berharap, seluruh peserta jambore bisa kembali ke daerah masing-masing, membawa pulang ilmu dan bekal yang didapatkan selang empat hari berturut.
"Karena melalui Jamnas ini jadi barometer kita untuk mengukur sejauh mana kapasitas kita ketika terjadi bencana nantinya, karenanya sekembalinya ke daerahnya, semua peserta bisa membagi ilmu dan pengetahuan yang didapatkan saat mengikuti Jamnas tahun ini. Lebih dari itu, jadi ajang pemersatu semua anggota Tagana yang berjumlah 35.054 se-Indonesia,"  katanya.

Pada kesempatan itu pula Kemensos RI melalui Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengukuhkan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw sebagai Pembina TAGANA Provinsi Sulut. 

Dalam apel perdana yang dirangkaikan dengan upacara penutupan ini, turut hadir juga.Wakil Gubernur Banten, Wakil Gubernur Kalsel, Bupati Taliabu, Bupati Sumbawa serta sejumlah utusan negara Asean masing-masing Filipina, Kamboja, Malaysia dan Jepang serta unsur Forkompimda Provinsi Sulut, Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.