Ranperda Tentang APBD Sulut 2018 ditetapkan Sebagai Perda, Kandouw Dinas Terkait Agar Sosialisasikan TPA Regional

Sejak diajukannya rancangan APBD Proviinsi Sulut Tahun Anggaran 2018, dengan segala keterbatasan yang ada, kami telah berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat didalamnya.Komitmen ini kemudian disambut baik oleh DPRD Provinsi Sulut yang senantiasa memberikan masukan, informasi, rekomendasi sekaligus kritik  yang  membangun dalam rangka penyempurnaan  berbagai kekurangan. 

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi  Sulut dalam  Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang APBD  Provinsi Sulut T.A  2018 yang akan tetetapkan  sebagai Perda kamis ( 16/11 ) kemarin.

Sejalan dengan itu maka yang telah disepakati kerangka APBD 2017  Pendapatan.
 Total pendapatan ditatapkan sebesar  Rp. 3.778.595.766.441,- bertambah Rp.222.222.966.441 atau sebesar 6, 25% dibanding dengan APBD T.A 2017. Dengan rincian : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.168.433.686.441, Dana Rp. 2.586.412.080.000,- lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 23.750.000.000,-.
Belanja, Total Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp.4.179.095.766.441, bertambah sebesar Rp. 606.753.266.441 atau 16,98% dari APBD tahun 2017 dengan rincian.
Anggaran Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp.2.196.086.886.053,- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.983.008.880.388,-  yang diperuntukan bagi kepentingan publik.
Pembiayaan Daerah , penerimaan Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 450.500.000.000 sementara Pengeluaran Pembiayaaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,-,  kata Kandouw .

Lanjut Kandouw , kerangka pendanaan ini tentu tetap memperhatikan.dan mengedepankan prinsip -prinsip penganggaran.
" Pertisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran , disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran serta taat pada azas , ujar Kandouw.
Merespon rekomendasi badan anggaran telah menyampaikan beberapa  tentang kinerja Polisi Pamong Praja  diharapkan mendapatkan pengadaan alat kelengkapan
" Polisi Pamong Praja  ini diharapkan mampu menjaga terutama mengamankan perda-perda yang telah ditetapkan oleh lembaga dewan terhormat dan tidak kalah penting Pol PP akan dipakai untuk menjaga aset -aset kita, jelas Kandouw.

Dan tentang TPA Regional di indonesia hanya 3 provinsi yang mendapatkan salah satunya Sulawesi Utara dengan alokasi sebesar 500 milyar.

" Saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur  ke Denmark untuk mengkomparasi sistem pengolahan sampah, waktu disana kita makan bersama di tempat pengolahan sampah dan baunya tidak ada" ungkap Kandouw.

Untuk itu TPA Regional yang dihadiahkan Pemerintah pusat untuk kita akan menjadi provit Center untuk kabupaten kota yang terlibat didalamnya bukan untuk pemerintah provinsi  tapi yang menikmati adalah Manado, Minut Tomohon ,  Bitung Minahasa
" Diharapkan dinas terkait untuk mensosialisasikan TPA Regional ini" Tegas Wagub.
Turut hadir Forkopimda Sulut Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen dan Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut.
( Humas.Pemprov Sulut )

Wagub Kandouw Buka Seminar Hukum Keuangan Negara

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw membuka seminar Hukum Keuangan Negara ,  Pengujian atas Pengeluaran Pemerintah dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi bertempat di Gedumg Perbendaharaan Negara  Bethesda Ranotana  kamis ( 16/11/2017 ) Kemarin

  Wagub Steven Kandouw mengatakan dalam pengelolaan APBN atau APBD, khususnya pada bidang pengeluaran anggaran pemerintah yang dilakukan oleh setiap Instansi/Lembaga, tidak dapat dipungkiri sangat rentan dengan berbagai hal-hal negatif dan menyimpang dari koridor ketentuan yang berlaku.

    Dia mengatakan bahkan sangat dekat dengan tindakan-tindakan yang tergolong dalam unsur perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.  

    Karena itu, katanya, disamping secara berkesinambungan harus melakukan operasionalisasi pengelolaan keuangan negara.

    Dia mengatakan sebagaimana prinsip-prinsipnya, para aparat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengeluaran keuangan, juga dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada tekad dan komitmen “membangun bersama demi kepentingan bersama”.

    Dia juga mengatakan berada dalam satu visi, misi dan persepsi “dari, oleh dan untuk rakyat", serta senantiasa mengemban Ambeg Paramarta yakni mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. 

    "Dengan artian, senantiasa diselimuti tekad, visi dan semangat untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan yang telah disusun dengan memenuhi batasan/koridor kewenangan yang diberikan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan," pungkas Steven Kandouw usai membuka seminar Hukum Keuangan Negara di Manado.d

Sebelumnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Sulaimansyah mengatakan ,  seminar pengujian atas pengeluaran pemerintah dan unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, penting dilakukan sehingga aparat pemerintah Sulut teredukasi, katanya 

   Lanjut Sulaimansyah,  aparat pemerintah yang melakukan pengelolaan keuangan negara baik dari APBN maupuan APBD, dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk mendukung program strategis dan prioritas pemerintah, antara lain layanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

    Ia menjelaskan dengan seminar ini para pejabat, pegawai di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan keuangan desa, kementerian keuangan, para akademisi dan para aparat hukum, akan mendapatkan edukasi tentang aspek-aspek pengujian atas pengeluaran pemerintah dan unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yang kerap terjadi pada instansi pemerintah dan lembaga lainnya.

    "Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak akan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keuangan negara dan tindak pidana korupsi yang kiranya sangat dibutuhkan oleh pengelola keuangan," katanya.

    Sehingga lewat seminar ini diharapkan memberikan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya aspek pengujian dalam pengelolaan keuangan negara, dan unsur perbuatan melawan hukum pada akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang "good and clean governance".

    Dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara/APBN tersebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan instansi vertikal di daerah dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi mitra bagi kementerian negara/lembaga, satuan kerja, SKPD, dan pemerintah daerah dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan segala penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBN.

    Sejak lahirnya paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yaitu Undan-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undnag-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Mekanisme dan Tata cara pengelolaan keuangan negara saat ini telah mengalami reformasi khususnya dan sisi birokrasi dan administrasi dibandingkan dengan penerapan Undang-Undang ICW yang merupakan produk dari masa kolonial Belanda, tutupnya.

Yang menjadi Narasumber Ahli Hukum Keuangan Negara Komisu Pemberantadan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan RI dan dari Universitas Sam Ratulangi. 
   

Ibu Megawati dan Ibu Rita Berziarah Ke Makam Peraih Nobel Perdamaian Korsel-Korut

Setelah mengadakan pertemuan dengan PM Korea Selatan Perdana Menteri Yang Mulia Mr. Lee Nak Yeon di Seoul pada Selasa (14/11/2017), Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri yang didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulawesi Utara Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan berziarah ke Former President Kim Dae Jung Nobel Peace Prize Memorial, Kamis (16/11/2017) siang.

Makam tersebut didirikan untuk memperingati Hadiah Nobel Perdamaian yang diterima tahun 2000 lalu oleh mantan Presiden Kim Dae Jung.

Kim Dae Jung (6 Januari 1924 - 18 Agustus 2009) menjabat sebagai presiden Korea Selatan dari 1998 hingga 2003. Ia memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian untuk usahanya dalam rekonsiliasi dengan Korea Utara, termasuk sejarah pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il pada tahun 2000.

Kim adalah satu-satunya penerima Hadiah Nobel Korea dalam sejarah. Dia kadang disebut sebagai " Nelson Mandela dari Korea Selatan".

Disamping agenda itu, rencananya pada hari ini, Ibu Megawati dijadwalkan menerima gelar Honoris Causa (HC) bidang demokrasi ekonomi dari Mokpo National University (MNU). (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Disaksikan Olly, Jokowi Pukul Tetengkoren Buka Kongres GMNI Di Manado

Bunyi tetengkoren bergema di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (15/11/2017) siang ketika dipukul berulangkali oleh Presiden RI Joko Widodo sambil disaksikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Chrisman Damanik sebagai pertanda resmi dibukanya Kongres GMNI ke-20.

Meski terlihat kelelahan, setelah sebelumnya mengikuti KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Jokowi memberikan semangat kepada ribuan peserta kongres yang mengusung tema Meneguhkan Masa Depan Indonesia Berdasarkan Pancasila Di Era Asia Pasifik itu untuk tetap menjaga persatuan dalam menghadapi persoalan bangsa.

“Saya tiba di Manado setengah dua malam hanya untuk Kongres GMNI ke-20 ini. Kalau dibilang capek, capek. Tapi demi undangan GMNI saya bersedia untuk hadir,” ungkap Jokowi.

Sejumlah hal penting diangkat Jokowi dalam sambutan. Diantaranya tentang Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.

"Mengapa saya menetapkan Hari Lahir Pancasila menjadi hari besar nasional? Karena Pancasila adalah bagian dari sejarah bangsa dan sangat mendasar karena merupakan ideologi negara," ungkap Jokowi.

Disamping itu, Jokowi juga menjelaskan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, pembangunan tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja. Sebagai negara besar dengan ribuan pulau dan berpenduduk 250 juta, pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke menjadi salah satu solusi untuk menghubungkan semuanya.

"Kenapa kita bangun infrastruktur besar besaran? Infrastruktur dibangun bukan hanya masalah ekonomi, tetapi infrastruktur itu untuk menyatukan negara Indonesia. Kita punya airport di Aceh dan daerah lainnya sehingga orang Aceh bisa ke Papua Tanpa infrastruktur bagaimana kita satukan suku," ujar Jokowi.

Di tempat yang sama, Gubernur Olly Dondokambey, SE mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi ke Sulut sangat diapresiasi masyarakat bumi nyiur melambai.

"Selamat datang di bumi nyiur melambai. Kedatangan bapak presiden adalah suatu penghargaan bagi kami," katanya.

Menurut Olly, Kongres GMNI ke-20 di Manado menjadi momentum bersejarah. Di samping itu, dia juga menyinggung dipilihnya Graha Gubernuran sebagai lokasi kegiatan kongres bukanlah tanpa alasan. Hal itu untuk memberikan kesempatan kepada GMNI dan pihak lainnya untuk memanfaatkan gedung milik pemerintah.

"Graha Gubernuran ini adalah fasilitas pemerintah. Kami memberikan kesempatan kepada GMNI dan masyarakat untuk menggunakan fasilitas ini karena gedung ini adalah milik pemerintah," ungkapnya lalu disambut tepuk tangan ribuan peserta kongres.

Pertemuan itu turut dihadiri Sejumlah pejabat negara seperti Sekretaris Kabinet Kerja Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Ketua DPRD Andrei Angouw, bupati dan walikota, jajaran Forkopimda dan peserta kongres XX GMNI dari seluruh Indonesia. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Usai Hadiri KTT ASEAN, Jokowi Langsung Kunker ke Manado

Presiden RI Joko Widodo selesai mengikuti KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina. Jokowi langsung menuju Manado, Sulawesi Utara, untuk melakukan kunjungan kerja.

Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Rabu (15/11/2017) pukul 00.20 Wita. Dia disambut Gubernur Olly Dondokambey, SE.

Menurut keterangan tertulis dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Jokowi akan membuka Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ke-20. Setelah itu dia kembali ke Jakarta.

"Presiden akan kembali ke Jakarta dan diperkirakan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore," imbuh Bey.*