Wagub Kandouw Berikan Penghargaan Kepegawaian Award 2017

Wakil Gubernur  Sulawesi Utara  Steven O.E Kandouw  menghadiri Konsolidasi Manajemen Kepegawaian Se-Provinsi Sulut  di ruang C.J Rantung di Kantor Gubernur selasa ( 5/12/2017 ) kemarin.
Dalam konsolidasi ini  juga dianugerahkan penghargaaan Kepegawaian Award Pemerintah Provinsi Sulut Tahun 2017.
Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan salah satu esensi paling mendasar pelaksanaan otonomi daerah ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna pencapaian derajat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana yang menjadi tujuan  pembangunan daerah dan bangsa.
"Dilaksanakan agenda ini sangat penting karena perlu ada acuan bagi ASN di sulut target kerja harus ada dimana capaian ini perlu ada reward.", kata Kandouw.

Apresiasi kabupaten kota yang menerima award terutama kota kotamobagu yang menjadi juara umum.
"Jujur kwalitas ASN kita dari segi kemampuan menejerial tidak kalah dengan daerah lain terutama etos kerja menurun ke disiplin", ujar Kandouw.

Untuk itu perlu ada sense of belonging dan sense of responsibility dalam pekerjaaan.
" ini menjadi  pekerjaaan rumah sense of belonging dan sense  of responsibility  bagaimana mau pacu ini karena sekarang masih jauh panggang dari api " jelas Kandouw

Berkaitan dengan itu dalam pengelolaan keuangan harus lakukan Maried sistem siapa yang berprestasi dia yang diangkat, saya mengajak kita semua untuk tetap bersinergi saling melengkapi dan saling menunjang  dan terus melakukan terobosan strategis yang inovativ  serta konstruktif demi mewujudkan Sulut Hebat, tutup Kandouw.
Selanjutnya  dilakukan Penyerahan penghargaan  kepegawaian Award  tahun 2017 dari unsur Perangkat Daerah Sulut dan unsur  Badan Kepegawaian  Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulut
Turut hadir Sekretaris Provinsi Sulut Edwin H Silangen dan pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut beserta pejabat dari Kabupaten/Kota.

Dukung Nawacita di Sulut, Kandouw Imbau Kades Optimalkan Penggunaan Dana Desa

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw mengatakan, desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia. Bahkan Presiden RI Joko Widodo melalui nawacita menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran atau desa.

"Pembangunan yang dilakukan sampai di desa ini adalah bagian dari program nawacita, yaitu membangun dari desa," ujar Kandouw pada rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan dana desa Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado, Selasa (5/12/2017) pagi.

Lanjut Kandouw, keberhasilan pembangunan desa tidak tergantung kepada peranan pemerintah di tingkat desa dan kecamatan tetapi juga ditentukan peran pendampingan desa yang optimal.

"Keberhasilan pembangunan desa juga tergantung pada keberhasilan peran para tenaga pendamping desa. Bukan hanya pemerintah desa dan kecamatan saja. Semuanya harus berjalan optimal," tandasnya.

Dalam acara yang bertema Kerja Bersama Menurunkan Angka Kemiskinan itu, Kandouw juga mengingatkan para kepala desa (Kades) untuk mengoptimalkan penyerapan penggunaan dana desa sampai akhir tahun 2017.

“Seluruh kepala desa masih ada waktu sampai 31 Desember mendatang untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana desa. Supaya optimal, laksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana pembangunan di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Lebih jauh, terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2018, Wagub Kandouw mengimbau seluruh kepala desa untuk tidak menggunakan dana desa untuk kepentingan Pilkada.

"Ada beberapa kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun depan. Jangan gunakan dana desa untuk politik. Konsekuensinya hukum," tegas Kandouw.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (DPMDD) Sulut Drs. Royke H. Mewoh, DEA menjelaskan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan dana desa  itu.

"Kegiatan ini untuk mengkordinasikan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa dan merumuskan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan dalam penggunaan dana desa," katanya.

Pertemuan itu turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Asintel Kejati Sulut Wawan Ernawan, SH, MH dan seluruh perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Ingatkan Masyarakat Pentingnya Administrasi Kependudukan

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum kependudukan setiap masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam materi yang diwakili staf ahli bidang SDM Dra. Lynda D. Wantania, MM, M.Si pada seminar nasional "mengembangkan inovasi menuju pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berintegritas" yang dilaksanakan di Ksatriaan IPDN Kampus Sulut, Tampusu, Minahasa, Selasa (5/12/2017) pagi.

"Ini untuk mewujudkan tertib
Administrasi Kependudukan, serta terbangunnya database kependudukan secara nasional dengan keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan," katanya.

Diketahui, jumlah penduduk Sulut yang tercatat hingga Oktober 2017 mencapai 2.723.701 jiwa. Dari jumlah wajib KTP 2.051.182 jiwa, sebanyak 83,39% atau 1.710.396 jiwa trlah melakukan rekam KTP-Elektronik. Artinya jumlah penduduk yang belum rekam KTP Elektronik sebanyak 340.786 jiwa atau 16,61%.

Terkait data itu, menurut Gubernur Olly, berbagai proses dan program
pembangunan kedepannya sangat membutuhkan sinkronisasi data/dokumen kependudukan yang akurat, seperti halnya dalam upaya Pemprov Sulut melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) serta
agenda nasional Pilkada serentak di tahun 2018 mendatang.

"Sehingga segenap masyarakat sebagai komponen pembangunan bangsa diharapkan ikut mendukung penyempurnaan data kependudukan sebagai dasar dalam menentukan jumlah angka kemiskinan dan pemilih yang sah," ungkapnya.

Dalam materi seminar itu, orang nomor satu di Sulut itu juga mengharapkan dukungan semua pihak termasuk civitas akademika IPDN Sulut dalam menangani berbagai permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil.

"Oleh karena itu, adik-adik praja sebagai kader pamong praja muda diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi diri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta
memberikan kontribusi positif melalui ide-ide dan strategi konstruktif dalam mensolusikan berbagai permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil yang dihadapi," paparnya.

Di tempat yang sama, Gubernur IPDN jatinangor Prof. Dr. Ermaya Suradinata SH MH MS menerangkan perlu adanya Revolusi mental sebagai gerakan pembangunan moral dan etika kehidupan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik oleh seluruh komponen bangsa indonesia dengan cara penerapan dan pengalaman nilai-nilai etika agama, budaya dan sosial kemasyarakatan.

Lanjut Ermaya, Pancasila sebagai dasar negara kita juga merupakan nilai-nilai dasar kehidupan individu yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi kerja dalam persaingan globalisasi.

Seminar itu turut dihadiri Direktur IPDN kampus Sulawesi Utara Dr. Noudy R. P Tendeaan S. IP. M.Si, Dekan Fisip Unsrat Dr. Novi Pijoh, perwakilan Forkopimda Minahasa dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten serta kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Jamin Hak Kebebasan Sipil di Sulut, Gubernur Olly Terima Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia

Keberhasilan Sulawesi Utara menjalankan sistem demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Pemprov Sulut, di bawah kendali Gubernur Olly Dondokambey, SE dinilai mampu mengembangkan demokrasi sekaligus menjamin hak kebebasan sipil yang tumbuh secara kondusif.

Atas pencapaian itu, Gubernur Olly menerima Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2016 dengan kategori "BAIK" yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Selasa (5/12/2017) pagi.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada warga Sulawesi Utara, instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa serta seluruh elemen masyarakat atas penghargaan ini," kata Olly.

Menurut orang nomor satu di Sulut ini, penghargaan itu bisa diraih berkat kerjasama dan partisipasi semua elemen masyarakat.

"Hasil ini patut dibanggakan. Kedepan, saya mengajak semua pihak agar dapat bekerjasama untuk membangun sistem demokrasi ke arah yang lebih baik. Kita tetap harus bekerja secara maksimal", jelasnya.

Di tempat yang sama, Mendagri mengatakan keberhasilan Sulut dan provinsi lainnya meraih penghargaan IDI karena dianggap berhasil mewujudkan demokrasi dalam bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

"Pemerintah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen mengukur secara objektif dan empiris kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Indeks dibangun atas perkembangan sosial politik yang berciri khas Indonesia," ujar Tjahjo.

Oleh karena itu, Mendagri Tjahjo juga mendorong kepala daerah lainnya yang tidak menerima penghargaan untuk membenahi sistem demokrasi di wilayahnya masing-masing.

"Indeks Demokrasi ini harus memotivasi kepala-kepala daerah, instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk semakin menjalankan sistem demokrasi yang berdasarkan ideologi Pancasila", katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ir. M. Saeri Hasbulla, MA menjelaskan, keberhasilan Sulut meraih penghargaan IDI ini tak lepas dari pencapaian angka IDI Sulut 2016 yakni 76,34. Angka IDI Sulut ini berada di atas angka IDI nasional yakni 70,09.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari data-data yang diperoleh aspek kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights) dan lembaga demokrasi (institutions of democration).

"Data-data diperoleh dari kerja Bada Pusat Statistik. BPS mengaplikasikan di lapangan untuk mengukur Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi BPS coba memaknai secara filosofis data-data yang ada di lapangan", ujar Saeri.

Lanjut Saeri, proses penilaian IDI juga telah melalui penelitian terhadap 11 variabel dan 28 indikator yang mengacu pada dokumen-dokumen pemerintah dan media massa.

"Jadi penilaian sangat kompleks dan cermat. Setelah penjaringan dilakukan verifikasi. Setelah itu dibahas lagi di forum ahli untuk menentukan angka Indeks Demokrasi ini", bebernya.

Daftar daerah yang meraih Penghargaan IDI :

-Sulawesi Utara
-Bali
-Kalimantan Utara
-Bengkulu.
-Maluku
-Maluku Utara.
-Daerah Istimewa Yogyakarta
-Kepulauan Bangka Belitung
-Nusa Tenggara Timur
-Sumatera Selatan. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Resmikan RSUD Mitra Sehat

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE bersama Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, SH menandatangani prasasti peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Mitra Sehat di Minahasa Tenggara, Senin (4/12/2017) siang.

Terungkap dari laporan Kepala Dinas Kesehatan Rini Tamuntuan RSUD tersebut dibangun sejak tahun 2015. "Dengan tiga lantai, terdiri dari ruang administrasi, UGD dan Poliklinik," ujarnya.

Dia menjelaskan, sumber dana pembangunan RSUD tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 Rp 15 Miliar ditambah lagi pada 2016 Rp 33 Miliar.

"Namun dikarenakan ada pemotongan anggaran dari pusat tahun 2016 maka dibangun bangunan rawat inap 2 lantai, bangunan instalasi bedah sentral, bangunan radiologi dan bangunan intensive care unit," ujarnya.

Sesuai Permenkes 54 tahun 2014 mengenai rumah sakit keberadaan RSUD ini katanya sudah memiliki ijin dari kementrian kesehatan RI.

"Sehingga RSUD ini siap dioperasikan dimana sudah ada tenaga spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis kandungan dan spesialis anak serta dokter umum dan tenaga paramedis perawat bidan yang siap melayani," ungkapnya.

Adapun peresmian itu turut dihadiri Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito, Wakil Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli, para pejabat Pemprov Sulut dan Pemkab Mitra.

Peringatan HKN ke-53 di Minahasa Tenggara, Gubernur Olly Bacakan Sambutan Menteri Kesehatan RI

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 di Minahasa Tenggara, Senin (4/12/2017) pagi.

Pada agenda yang bertajuk Sehat Keluargaku Sehat Indonesiaku itu, Gubernur Olly membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K).

Olly menerangkan tema tersebut sejalan dengan program Indonesia Sehat melalui pendekatan Keluarga yang menekankan keluarga sebagai bagian penting dalam mendorong masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.

“Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menjadi inti Pembangunan Kesehatan sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2009. Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga, menekankan pada pentingnya peran keluarga dalam pembangunan kesehatan," kata Olly.

"Lingkungan keluarga memberikan dasar bagi seseorang untuk memiliki kebiasaan, perilaku dan gaya hidup yang sehat. Oleh karena itu, kita perlu terus berupaya untuk membudayakan prilaku hidup bersih dan sehat mulai dari lingkungan keluarga,” lanjut Olly.

Selain itu, masih dalam sambutan, Gubernur Olly juga menjelaskan, selain penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, pembangunan kesehatan juga perlu melibatkan lintas sektor melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak terlepas dari peran masyarakat dan lintas sektor terkait.

“Melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS, kita berupaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga tercipta masyarakat yang produktif serta dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional,” ujar Olly lagi.

Adapun kegiatan itu turut dihadiri Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, para pejabat Pemprov Sulut dan Pemkab Mitra.