Forum FGD Pemprov Sulut dan Kadin Sinergi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sepakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada melandainya angka kemiskinan.

Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey SE membeber capaian ekonomi di 2017, sebesar 6,4% dan inflasi yang terkendali di level 2,44%.

Menariknya, Gubernur merinci jawaban poin demi poin secara lugas. Yakni mulai penyediaan infrastruktur dasar masyarakat yang dikedepankan, pendidikan hingga tentang perizinan tambang yang tak akan pernah dikeluarkan di sepanjang pemerintahannya.

Tak itu saja Gubernur juga mengatakan bagi pelaku usaha minuman yang tak mengikuti standar ketentuan siap-siap untuk diberikan sanksi tegas. "Apabila ada yang berani gunajan etanol, pabrik saya minta ditutup nyanda ada ampun lagi," tegasnya.

Selain itu untuk sektor pendidikan, gubernur menyatakan akan berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan beasiswa studi ke Cina dan Amerika Serikat. "Untuk hal ini sangat dibutuhkan dukungan CSR dari perbankan. Dalam hal ini Bank SulutGo," ujarnya seraya menambahkan tentang peningkatan kinerja 'torang pe bank'. 

"CSR kita sinergikan. Sehingga manfaat dana kelihtan hasilnya. Misalnya tahun ini kita akan perbaiki rumah-rumah produksi kacang goreng. Karena turis ingin lihat tempat songara kacang, nah kita kerjasama dengan BSG, CSR nya akan masuk ke situ," sebutnya.

Sementara itu, terkait ketersediaan beras, gubernur menepis akan beredarnya beras impor. "Beras yang dikonsumsi masyarakat adalah beras yang dihasilkan petani. Masyarakat tidak suka dengan beras impor. Untuk itu, bersama TNI kita cetak lahan sawah seluas 750 hektar, yakni  100 hektar di Sanger,  Bolmong 500 hektar dan Minahasa 300 hektar," jelas Gubernur Olly Dondokambey.

Sebelumnya  Ketua Kadin Sulut, Hangky Arther Gerungan, usai berdiskusi dengan kalangan akademisi dan pelaku bisnis di Bumi Nyiur Melambai menyodorkan 12 rekomendasi kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE.

Isinya, pada poin pertama, Kadin mendesak agar skill SDM perlu dtingkatkan. Hal itu untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Kedua, kajian oleh akademisi untuk isu kemiskinan berbasis pemberdayaan secara komprehensif.Tiga, Corporate Social Responsibility (CSR) harus dikelola secara transparan dengan melibatkan semua stakrleholder sesuai amanat UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

"Rekomendasi ini sebagai bentuk support kepada Pemerintah Provinsi Sulut agar ekonomi di daerah kita mengalami pertumbuhan. Seperti yang kita lihat sekarang, Sulut di atas nasional," ungkapnya di Forum Group Discussion (FGD) Peran Dunia Usaha dalam Menunjang Program OperasivDaerah Selesaikan Kemiskinan

yang di gelar di aula CJ Rantung, Jumat (26/1/2017).

Lebih jauh, untuk poin keempat, Gerungan mengingatkan bahwa validitas data kemiskinan harus didukung oleh estimasi pendanaan dan dipublikasi secara transparan. Kelima, road map penanggulangan kemiskinan versi Kadin serta perlu ada cipta kondisi iklim investasi. Keenam, respon pengusaha masih kurang dalam menunjang program pemerintah, sekaligus perlu adanya sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi dan media pers ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan gubernur tentang tim untuk ODSK. Tujuh, kasterisasi bidang usaha sesuai kompetensi. Delapan, 

fokus pada pengembangan usaha perikanan dan pariwisata sebagai andalan di Sulut termasuk meningkatkan kinerja perdagangan. Sembilan, intervensi terhadap stabilitas inflasi oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh mitra strategis pembangunan. Sepuluh, penggunaan fasilitas kepabeanan dan cukai berupa pembebasan bea masuk dukung import, seperti fasilitas kawasan brikat, pusat logistik brikat,vtoko bebas be dan.kemudahan import tujuan eksport (KITE). Sebelas, pendataan peluang bisnis dan usaha sesuai standar. Dua belas, perda/pergub tentang Kadin yang mengatur organisasi dan pengelolaan kelembagaan Kadin termasuk keanggotaan dan sinergitas  dengan program pemerintah. 

"Apa yang disampaikan Kadin adalah penting untuk kemajuan Sulut terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi," tukasnya.

Wagub Kandouw Lantik dan kukuhkan Pejabat Eselon II Sulut

Gubernur Sulut Olly Dondokambey Lakukan MoU Dengan Bank SulutGo dan Dinas Pendidikan Daerah Sulut.

 

 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun 2018 di Sulawesi Utara ini berjumlah Rp. 405 Miliar.

Terkait dengan penyaluran dan BOS tersebut Gubernur Sulut Olly Dondokambey meminta agar penyaluran sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

"Angka ini (Rp.504 Miliar) cukup besar untuk dana BOS tahun anggaran 2018. Tahun 2017 lalu berjumlah Rp. 498 Miliar. Untuk itu saya meminta penyaluran harus sesuai mekanisme dan aturan yang ada," kata Gubernur Olly usai penandatangan MoU penyaluran dana BOS antara pihak BankSulutGo dengan Pemprov, Jumat (27/1/2018) pagi kemarin

Lanjut Olly, dengan melibatkan Bank SulutGo  penyaluran dana BOS akan lebih maksimal dan cepat meng-input semua data guru-guru agar proses transfer ini per triwulan bisa berjalan dengan lancar dan aman.

Selain itu kata Olly kalaupun kekurangan tenaga kerja untuk mempercepat penyaluran dana BOS, bisa meminta bantuan kepada mahasiswa.

"Kalaupun kekurangan tenaga kerja bisa mengambil tenaga dari luar yakni mahasiswa agar proses penyaluran dan BOS bisa berjalan dengan lancar dan aman," pungkas Gubernur pilihan rakyat Sulut ini.

Penanda tanganan  MoU ini disaksikan Wakil Gubernur .Steven O.E Kandouw, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Direksi Bank SulutGo  dan Pejabat Eselon II dilingkup Pemprov Sulut .

Gubernur Olly : Rencana Bapa Di Surga Jauh Lebih Besar Dari Semuanya

Duka mendalam ikut dirasakan oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE saat melayat ke rumah duka Keluarga Tangkudung-Legoh atas meninggalnya almarhumah Jeannete Florina Rineke Legoh ibu mertua Wakil Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri di Kelurahan Manembo-nembo, Kota Bitung, Kamis (25/1/2018) siang.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan keluarga Dondokambey-Tamuntuan saya menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya," ungkapnya.

Gubernur Olly juga memotivasi keluarga yang ditinggalkan almarhumah untuk memahami indahnya rencana Tuhan atas kepergian almarhumah.

"Kita harus percaya rencana Bapa di surga jauh lebih besar dari semuanya. Marilah kita semua hidup rukun-rukun selalu," ucapnya.

Olly menuturkan, dirinya mengenal baik kehidupan almarhumah. Karena, semasa hidup almarhumah merupakan sosok yang menjadi panutan baik keluarga maupun di lingkungan gereja, pemerintah dan masyarakat Bitung.

“Sebagai umat yang percaya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang dilakukan almarhumah semasa hidup banyak karya yang luar biasa yang telah dilakukan almarhumah bagi keluarga, juga dalam pelayanan di gereja, pemerintahan dan masyarakat,” katanya.

Di tempat yang sama Walikota Bitung Max Lomban mengajak masyarakat Bitung untuk meneladani sikap dan pengabdian almarhumah semasa hidupnya.

"Janganlah terus bersedih. Masyarakat Bitung patut berbangga karena pernah dihadirkan seorang ibu yang menjadi teladan bagi kita semua," ungkapnya.

Agenda itu turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Wakil Ketua BPMJ GMIM Pdt. Petra Rembang, M.Th, para pejabat Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung serta masyarakat.

Gubernur Olly Optimis Raker Disbun Jadi Momentum Strategis Samakan Komitmen Membangun Perkebunan

Rapat kerja dinas perkebunan daerah provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi Utara diharapkan sebagai ajang untuk mencapai sasaran pembangunan perkebunan.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Mokoginta, SE, M.TP pada rapat yang dilaksanakan di Manado, Rabu (24/1/2018) siang

"Mari kita jadikan momentum untuk menyamakan persepsi dan komitmen dalam mencapai sasaran pembangunan perkebunan, sebagaimana target dalam rencana yang kita tetapkan bersama," katanya.

Menurut Olly, hal itu bukan tanpa sebab. Pasalnya dalam misi (sapta cita) pembangunan daerah 2016-2021, seluruh sektor strategis termasuk sektor perkebunan mutlak dioptimalkan pencapaiannya.

"Berbagai program kerja dan kegiatan yang telah dijalankan dinas perkebunan dalam kerangka mewujudkan pembangunan perkebunan yang berdaya saing, sejauh ini masih menunjukkan perkembangan atau geliat positif," ujarnya.

Meskipun demikian, lanjut Gubernur Olly, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa permasalahan yang patut dijadikan bahan evaluasi bersama.

"Besarnya tanaman perkebunan yang telah memasuki usia tidak produktif, pengembangan diversifikasi usaha tani berbasis perkebunan belum maksimal dan belum memadainya infrastruktur pada wilayah sentra produksi perkebunan," ungkapnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly megajak seluruh peserta rapat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pelaksanaan rapat kerja yang bertemakan kerja keras, kerja bersama, petani sejahtera itu.

"Ini untuk mendukung program operasi daerah selesaikan kemiskinan dalam mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan Refli Ngantung, SP menerangkan tujuan rapat tersebut.

"Kegiatan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan perkebunan tahun 2017, mempercepat pelaksanaan program pembangunan perkebunan tahun 2018 dan merencanakan program pembangunan perkebunan tahun 2019," katanya.

Disamping itu, Ngantung juga optimis kegiatan itu akan menghasilkan beberapa out put penting.

"Rapat ini diharapkan memberikan out put yakni tersedianya data program pembangunan 2017, adanya pemahaman yang sama provinsi, kabupaten dan kota dalam pembangunan perkebunan, tercapainya realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 serta tersedianya konsep program pembangunan pertanian tahun 2019," paparnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut.

Sepakat Dengan Jokowi, Olly Dukung Kebijakan Kemudahan Izin Berusaha

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mendukung penuh kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk mempermudah investor yang akan mengurus izin usaha di Indonesia. Janji ini disampaikan Olly usai mengikuti rapat kerja pemerintah tentang percepatan pelaksanaan berusaha di daerah yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1/2018) siang.

Kata Olly, dirinya selama ini telah mempelajari faktor yang mendorong para investor untuk menanamkan modalnya atau membuka usaha di sejumlah daerah, salah-satunya adalah persoalan administrasi.

Menurut Olly, sebagai provinsi yang yang memiliki posisi geografis strategis di wilayah asia pasifik, Sulut punya potensi besar dalam meningkatkan sektor wisata, terutama wisata alam.

"Wisata ini butuh infrastruktur pendukung dengan dana besar, karena itu kita butuh investor. Saya sudah perintahkan jajaran untuk mempermudah pengurusan perizinan," janji Olly.

Soal keamanan dan kenyamanan bagi investor, Olly memastikan tidak ada kendala karena pihaknya akan menggandeng seluruh elemen, termasuk TNI/Polri. “Saya pastikan investor akan aman dan nyaman, kalau ada kendala tolong dilaporkan dan kami akan berikan perlindungan,” tegasnya.

Di samping itu, lanjut Olly, sesuai dengan visi Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam berbudaya, dengan semakin banyaknya investor yang membuka usaha, dirinya juga berusaha membuka kesempatan kerja seluas-luasnya untuk warga bumi nyiur melambai.

Menurut orang nomor satu di Sulut itu, dengan mempermudah perizinan untuk investor yang kemudian membuat mereka tertarik menanamkan modalnya di Sulut, maka akan mampu menampung tenaga kerja. Bahkan, di tahun 2018 ini, Pemprov Sulut telah menetapkan beberapa target “Indikator Ekonomi Makro” pembangunan termasuk penurunan tingkat pengangguran.

"Indikator tersebut adalah Pertumbuhan Ekonomi Daerah di angka 6,2%, Laju Inflasi Provinsi, 5%, Pendapatan Per Kapita, 37 Juta/Kapita, IPM berada pada 70,8, Indeks Gini 0,39 dan Tingkat Kemiskinan, 8,2% serta Tingkat Pengangguran 6,75%," bebernya.

"Kalau ada pengusaha yang akan membangun hotel, pusat perbelanjaan dan usaha-usaha besar lainnya tentu akan menjadi solusi terhadap persoalan pengangguran ini,” lanjut Olly.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan, dibandingkan dengan negara-negara pesaing terutama negara tetangga, pertumbuhan investasi di Indonesia masih kalah jauh.

Sesuai data BKPM tahun 2017, investasi di India naik 30 persen, Filipina naik 38 persen, Malaysia naik 51 persen, sementara Indonesia hanya 10 persen. Menurut Presiden, alasan utama Indonesia kalah bersaing adalah karena persoalan regulasi. 

“Kita ini kebanyakan aturan-aturan, kebanyakan persyaratan-persyaratan, kebanyakan perizinan-perizinan yang masih berbelit-belit,” kata Jokowi

Untuk itu, Presiden berpesan kepada seluruh Gubernur dan terutama Ketua DPRD, agar jangan membuat perda (peraturan daerah) baru yang menambah keruwetan. Apalagi, lanjut Presiden, kalau perda tersebut berorientasi proyek.

“Kalau orientasinya hanya ingin membuat perda sebanyak-banyaknya, sudahlah. Yang paling penting menurut saya perda itu kualitasnya bukan banyak-banyakan. Kalau sudah ngeluarin perda banyak itu sebuah prestasi, menurut saya ndak,” ujar Presiden.

Presiden membandingkan proses perizinan yang dibutuhkan investor di tingkat pusat dengan di daerah. Untuk pembangkit listrik misalnya, tambah Presiden, pada tingkat pusat sudah bisa dipangkas menjadi 19 hari. Namun di daerah, menurut Presiden, masih 775 hari. Sementara di bidang pertanian, ujar Presiden, untuk tingkat pusat sudah 19 hari, namun di daerah masih 726 hari. Di perindustrian, tambah Presiden, untuk pemerintah pusat 143 hari, sedangkan di daerah 529 hari.

Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya mengharmonisasi kembali kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Ini perlu saya ingatkan, yang namanya otonomi daerah itu bukan federal. Kita adalah negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu, masih satu garis,” tegas Presiden.

Jika seluruh provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing mengeluarkan peraturan, regulasi, standar, serta prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan harmonisasi, menurut Presiden, yang terjadi adalah fragmentasi.

“Kita menjadi bukan menjadi sebuah pasar besar lagi, pasar nasional, pasar tunggal yang besar tetapi terpecah menjadi pasar yang kecil-kecil, sebanyak 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota,” kata Presiden seraya menambahkan, bahwa kekuatan Bangsa Indonesia adalah sebuah pasar tunggal yang besar yaitu pasar nasional.

Itulah, lanjut Presiden,  yang dirasakan oleh investor, bahwa dari sisi regulasi begitu mengurus di tingkat pusat kemudian dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yang lain. “Ini yang bahaya kalau persepsi itu muncul,” ujarnya.

Inilah, menurut Presiden, yang ingin diperbaiki melalui single submission. “Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi, untuk membuat harmonisasi, sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan, dalam sebuah destinasi investasi nasional, dengan aturan main dengan perizinan, dengan undang-undang, dengan perda yang inline satu garis,” tutur Presiden Jokowi.

Rapat Koordinasi Pemerintah itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BKPM Thomas Lembong serta Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Serahkan SK 80 Persen, Kandouw Minta CPNS Kemenkumham Jaga Integritas

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw mengingatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham yang ditempatkan di Sulut untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti masa percobaan agar statusnya bisa meningkat jadi PNS.

"Saudara belum seratus persen menjadi PNS. Jadi bekerjalah dengan serius agar statusnya nanti meningkat jadi PNS. Jagalah moral dan integritas. Setelah itu pasti semuanya akan berjalan dengan baik," kata Kandouw pada agenda penyerahan SK CPNS Kanwil Kemenkumham Sulut yang dilaksanakan di Ruang C.J. Rantung, Senin (22/1/2018) pagi.

Menurut Kandouw, di era sekarang, menjadi CPNS tidaklah mudah karena banyaknya peminta serta terbatasnya peluang.

"Tujuh tahun sudah moratorium CPNS di Sulut. Artinya tidak gampang menjadi CPNS karena selain banyaknya yang berminat tetapi kesempatannya juga terbatas," bebernya.

Disamping itu, Kandouw juga berharap agar seluruh CPNS Kemenkumham yang telah ditempatkan di Bumi Nyiur Melambai tidak mengajukan pindah ke daerah lainnya di Indonesia.

"Dimanapun saudara ditempatkan, jangan langsung minta-minta pindah. Bekerjalah dengan dedikasi, loyalitas, prestasi dan pengorbanan," tandasnya.

Usai sambutan, Wagub Kandouw menyerahkan SK CPNS atau SK 80 persen secara simbolis kepada tiga CPNS Kanwil Kemenkumham Sulut. Kandouw yang mewakili Gubernur Olly Dondokambey, SE mengucapkan selamat kepada para CPNS tersebut.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut Pondang Tambunan menyebutkan sebanyak 257 CPNS dari total 17.526 CPNS Kemenkumham di seluruh Indonesia ditempatkan di seluruh kabupaten dan kota di Sulut.

"Ada 257 CPNS Kemenkumham yang akan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis yakni Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan yang terdapat di Sulawesi Utara," katanya.

Menariknya, pertemuan itu dirangkaikan dengan teleconference pembekalan/orientasi CPNS Tahun 2017 dengan Menkumham RI Yasonna H. Laoly yang diikuti secara serentak oleh seluruh Kanwil Kemenkumham.

Terungkap, Menkumham Yasonna memastikan perekrutan CPNS Kemenkumham berlangsung bersih dan akuntabel.

"Kami pastikan perekrutan CPNS bersih. Tidak ada percaloan. Siapapun yang hasil tesnya memenuhi syarat pasti lulus. Tidak perlu ada hubungan atau kedekatan supaya bisa lulus. Sekarang eranya sudah berubah," ucap Yasonna lalu disambut tepuk tangan seluruh CPNS yang mengikuti teleconference.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BKN Regional XI English Nainggolan, Kepala BKD Femmy Suluh dan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh.