Menpar Arief : KEK Pariwisata Likupang Harus Siap Maret 2019

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya optimis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara bakal terealisasi pada Maret 2019.

"Pengalaman di Kemenpar, KEK Pariwisata bisa diwujudkan dalam tiga bulan. Sekarang Desember, paling lambat Maret 2019 nanti KEK Pariwisata Likupang harus sudah siap," kata Arief Yahya di sela acara peresmian Markplus Center For Tourism And Hospitality di Rumah Alam Manado, Selasa (11/12/2018) sore.

Menpar Arief menuturkan, KEK Pariwisata akan mempercepat pembangunan di sektor pariwisata Sulut. Tambah dia, pemerintah pusat berkomitmen menyediakan sarana penunjang KEK Pariwisata sehingga mampu menarik minat wisatawan mancanegara (Wisman) untuk melakukan perjalanan wisata ke Sulut.

"Dengan KEK Pariwisata, pembangunan di daerah pasti lebih cepat. Nantinya pemerintah akan menyiapkan sarana penunjang seperti jalan, air, listrik dan internet," ucap Yahya.

Lanjut Menpar Arief, KEK Pariwisata bakal menarik minat investor untuk berinvestasi di Sulut karena mendapatkan kemudahan saat mengurus perizinan.

"Nantinya pengurusan izin tidak berbelit karena ada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," beber dia.

Selain itu, Menpar Arief juga mengapresiasi keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey, SE mendatangkan lebih dari seratus ribu Wisman pada tahun ini.

"Pertumbuhan wisman Sulut termasuk yang tertinggi di Indonesia. Target Pak Olly sebanyak 100 ribu Wisman sudah terlampaui. Untuk tahun 2019, saya yakin target 150 ribu Wisman ke Sulut bisa dicapai," ungkap Arief.

Diketahui, pada tahun 2015 jumlah Wisman ke Sulut sebanyak 27.059, meningkat menjadi 48.288 Wisman pada 2016, dan pada tahun 2017 mencapai angka 86.976, serta selang bulan Januari sampai Oktober tahun 2018 mencapai 107.520.

Sementara itu, Chairman of MarkPlus Center for Tourism and Hospitality Manado, Hermawan Kartajaya menyatakan siap membantu Pemprov Sulut serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengembangkan sektor pariwisata.

"Kehadiran Markplus Center For Tourism And Hospitality Manado untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata Sulawesi Utara," tandas Hermawan.

Kegiatan tersebut turur dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Kadis Pariwisata Sulut Daniel Mewengkang, Presiden Direktur Rumah Alam, Alexander July Chang dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Terima DIPA 2019 dari Presiden Jokowi

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Penyerahan DIPA tersebut diserahkan Jokowi kepada seluruh kementrian/lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengingatkan, bahwa APBN 2019 memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang sehat dan mandiri. Presiden mengingatkan bahwa volume APBN 2019 meningkat sebesar 13.7 persen, dari Rp 1.903 triliun menjadi Rp. 2.1065,1 triliun. 

Pemerintah, lanjutnya, harus terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan. Namun, dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi. 

Sementara itu, di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun. Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan. 

Presiden RI Jokowi menyebut, bahwa penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian/lembaga sebesar Rp. 855.4 trilyun dan belanja Non K/L sebesar Rp. 778.9 trilyun. Sementara transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 826.8 trilyun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.     

Presiden minta kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat. “APBN harus mengacu pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” tegasnya. 

Dalam laporannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 di fokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money. 

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan  asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD. 

Diketahui juga rencananya pada Rabu (12/12/2018) pagi, Gubernur Olly Dondokambey, SE akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Kota, TNI, Polri dan instansi vertikal yang ada di Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Humiang Harap SKPD Lingkup Keasistenan Satu Capai Target Realisasi Anggaran 2018.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang, M.Si melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Program kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2018, bertempat di Ruang J.C. Rantung, Kantor Gubernur Senin (10/12/2018).

Rapat evaluasi kerja ini dimaksudkan sebagai media untuk memonitoring setiap agenda yang telah dilaksanakan, termasuk di dalamnya penyerapan anggaran pada setiap SKPD yang tergabung pada lingkup keasistenan satu. Serta membahas apa saja yang sudah dicapai pada selama tahun 2018.

Dalam rapat ini juga, Asisten memberikan kesempatan kepada setiap kepala SKDP untuk menyampaikan presentasi penyerapan anggaran dari masing-masing SKPD serta laporan belanja langsung dan tidak langsung.

Humiang berharap seluruh SKPD dibawah koordinasi keasistenan satu dapat melaksanakan realisasi anggaran sesuai target yang diharapkan. Nantinya juga pada Kamis 13 Desember mendatang, kembali akan dilaksanakan rapat koordinasi terkait rencana kerja SKPD tahun 2019.

Diketahui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong bertindak sebagai moderator pada rapat tersebut turut menyampaikan tentang proses E-LPPD kepada para peserta rapat. Nampak juga rapat ini dihadiri seluruh Pejabat Struktural, staff dan THL yang tergabung pada lingkup keasistenan satu Pemprov Sulut.(humas provinsi sulut)

Masuk Zona Hijau, Pemprov Sulut Raih Penghargaan Ombudsman

Demi memperbaiki tingkat pelayanan kepada masyarakatnya, upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dinahkodai oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw kali ini tidaklah sia-sia.

Jika sebelumnya Pemprov Sulut pada tahun 2017 harus puas pada penilaian kepatuhan rendah atau zona merah terkait penilaian standar pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Kini berkat kerja keras dari semua pihak, Pemprov Sulut berhasil merubah status tersebut dan berhasil meraih Predikat kepatuhan tinggi dalam komponen standart pelayanan publik yakni zona hijau dengan nilai 92,09.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Soebekty kepada Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw pada acara Penyerahan Predikat Hasil Survei Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018 yang digelar di Auditorium Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat, Jalan Gerbang Pemuda, Gelora, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018) sore.

Atas penghargaan itu, Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen mengucapkan terima kasih kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda Tirajoh yang telah melakukan pendampingan kepada kepala Perangkat Daerah untuk membenahi dan melengkapi standart pelayanan publik.
 
Diketahui, Ombudsman RI sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik melakukan survei setiap tahun berkaitan dengan tingkat kinerja pelayanan publik. Penilaiannya berdasarkan zona, jika angka 0-50 masuk kategori zona merah (buruk), 51-80 zona kuning (sedang), dan zona hijau (tinggi) 81-100.

Penilaian dilakukan terhadap seberapa patuh setiap perangkat daerah memenuhi standar pelayanan publik. Baik dengan mengumumkan jenis dan produk layanan, moto layanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, maklumat layanan, jangka waktu dan berbagai kelengkapan pelayanan lainnya seperti front office, ruang tunggu yang nyaman, atribut-atribut layanan dan layanan kepada penyandang disabilitas, ruang laktasi dan lain sebagainya. Semuanya adalah wujud yang tampak dan mudah untuk dinilai keberadaannya.

Kegiatan itu turut dihadiri Menkopolhukam RI Wiranto, Kepala Ombudsman RI Amzulian Rifai, Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi se Indonesia. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Rayakan Pra Natal Bersama ASM GMIM Eben Haezer dan Yayasan Kanker Estella

Damai dan kasih Natal disambut penuh sukacita oleh para Anak Sekolah Minggu (ASM) Jemaat GMIM Eben Haezer Bumi Beringin dan anak dari Yayasan Kanker Estella.

Anak-anak ini merayakan pra natal bersama Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dan Wakil Ketua TP PKK dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos serta anak yang terkasih  Oswaldo Kandouw di Rumah Dinas Bumi Beringin Manado, Sabtu (8/12/2018) malam.

Kemeriahan ibadah menyongsong Natal semakin terasa saat anak-anak menyanyikan beberapa pujian natal. Usai pemasangan lilin dilanjutkan dengan ibadah.

Seusai ibadah dilanjutkan dengan pembagian diakonia dan bingkisan natal kepada Anak Sekolah Minggu Jemaat GMIM Eben Haezar Bumi Beringin dan anak dari Yayasan Kanker Estella. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Gelar Tes SKB CPNS 2018

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah memasuki tahapan akhir yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Fase tes SKB CPNS yang diikuti sebanyak 762 peserta ini digelar di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Minahasa Utara, Minggu (9/12/2018) pagi.

Berbeda dengan tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), setiap CPNS tidak akan mendapat soal ujian yang sama. Soal ujian yang didapatkan menyesuaikan formasi atau jabatan yang dilamar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Femmy Suluh menerangkan, pelaksanaan tes SKB CPNS ini hanya diikuti oleh peserta yang lolos passing grade di tes SKD yang diikuti 2.589 peserta di Kantor Regional XI BKN Manado pada Oktober hingga November 2018.

"Bahwa secara ringkas dapat dikatakan bahwa Peserta SKB Kelompok Pertama yang dinyatakan lulus SKD berjumlah 24 orang atau 0,94% dari total peserta SKD," kata Kepala BKD.

"Peserta SKB Kelompok Kedua yang dinyatakan lulus SKD berjumlah 738 orang atau 28,97% dari total peserta SKD; total peserta seleksi yang akan mengikuti SKB berjumlah 762 orang atau 29,91% dari total peserta SKD," sambung Kepala BKD. (Humas Pemprov Sulut)

Fashion On The Street Ramaikan Christmas Festival 2018

Kegiatan Fashion on the street turut menyemarakan rangkaian kegiatan North Sulawesi Christmas Festival 2018. Sebanyak 14 pasang peserta mewakili SKPD lingkup Pemprov Sulut turut ambil bagian dalam kegiatan yang dilaksanakan Sabtu, (8/12/2018) di kawasan Mega Mas Manado.

Para peserta ini tampil seperti model profesional, menggunakan batik daerah bergaya didepan para juri. Suasana terlihat meriah karena para peserta yang sehari-hari adalah para ASN harus bergaya menarik perhatian juri untuk menjadi juara.

Mewakili Gubernur Sulut, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Edison Humiang membuka langsung kegiatan tersebut. Humiang menuturkan bahwa ajang ini sangat kental dengan nuansa budaya tradisional tapi disajikan secara modern dikaitkan juga dengan religi.

Lanjutnya pula, bahwa Pemerintah Daerah memiliki harapan penuh agar kegiatan seperti ini dapat mengundang lebih banyak wisatawan untuk datang di Sulawesi Utara. (humas provinsi sulut)