Peduli Kesetaraan Gender, Pemprov Sulut Terima Anugerah Parahita Ekapraya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Kategori Utama. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mieke Pangkong di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Rabu (19/12/18) siang.

Dalam sambutannya, Wapres JK mengatakan peranan perempuan di dunia saat ini telah berubah lewat perkembangan pendidikan dan teknologi. Hal itu berpengaruh juga pada upaya pembangunan pemberdayaan perempuan di Tanah Air.

"Kalau kita lihat di universitas, 75 persen yang 'cumlaude' itu perempuan, itu berubah. Jadi (ada) perubahan drastis pendidikan dan teknologi sehingga peran perempuan itu menjadi lebih besar," kata Wapres JK.

Dengan meningkatnya jumlah perempuan di pusaran dunia pendidian tersebut, maka diharapkan peranan perempuan di daerah juga semakin ditingkatkan dengan bimbingan pemerintah daerah setempat.

Selain itu, di bidang demokrasi, Wapres mengatakan Pemerintah terus mengupayakan keterlibatan perempuan antara lain di pemilihan umum dan porsi jabatan menteri.

"Juga 25 persen menteri di kabinet sekarang itu perempuan, mengalahkan DPR yang ada undang-undangnya harus perempuan (30 persen). Jadi artinya kita mempunyai juga suatu kemajuan yang berarti," katanya.

Sementara itu, Kadis DP3A Mieke Pangkong mengatakan komitmen Gubernur Olly Dondokambey melalui Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya terhadap Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan melalui Pembangunan pengarusutamaan gender atau PUG di Sulut dituangkan melalui RPJMD 2016-2021 yang salah satu visi misinya pada strategi pembangunan PUG dan Indeks Kinerja Utama (IKU) melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

“Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Bapak Gubernur Olly Dondokambey di bidang PUG, khususnya untuk mengatasi permasalahan 'three ends', yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi," ujar Pangkong.

Untuk diketahui, Indeks Pembangunan Gender/IPG menggunakan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia tetapi lebih memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sebagai ukuran kualitas hidup dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sedangkan indikator Indeks Pemberdayaan Gender/IDG yang merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non pertanian Sulut

Berdasarkan Hasil Perhitungan BPS dan Kemen PP-PA melalui Buku 'Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2017 dan 2018' IPG Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai sebesar 95,04 %, berada pada rangking ke-1 Nasional. Sedangkan indikator Indeks Pemberdayaan Gender/IDG yang merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non pertanian Sulawesi Utara berada pada angka 81,24 % Peringkat I Nasional pada tahun 2016-2017, dan diatas angka rata-rata Nasional. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur OD Tetapkan Cuti Bersama ASN 4 Hari

Kabar gembira bagi ribuan ASN dan THL di setiap instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. Pasalnya, menjelang Hari Raya Natal, Gubernur Olly Dondokambey, SE menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor 523 Tahun 2018 tentang penetapan cuti bersama khusus Hari Raya Natal.

Surat yang ditandatangani Gubernur Olly di Manado pada Rabu, 19 Desember 2018 ini menetapkan cuti bersama selama empat hari, yaitu pada tanggal 26, 27, 28 dan 31 Desember 2018.

Adapun yang menjadi pertimbangan atas keputusan tersebut adalah untuk memenuhi aspirasi umat beragama khususnya umat Kristen dan Katolik dalam merayakan Hari Natal di Sulut yang didalamnya banyak melakukan agenda dan kegiatan keagamaan pada berbagai tingkatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Diketahui pelaksanaan cuti bersama akan diperhitungkan pada hak atas cuti tahunan ASN pada tahun berikutnya.

Surat Keputusan itu juga dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Selanjutnya, Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, dan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, dan Nomor Ol/SKB/MENPAN RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.

Kemudian, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/M.KT.02/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Permohonan Tambahan Cuti Bersama Provinsi Sulawesi Utara. (Humas Pemprov Sulut)

Peringati Hari Nusantara Dan Hari Bela Negara, Wagub Steven Sampaikan Pesan Menkopolhukam

Peringatan Hari Nusantara Nasional dan Hari Bela Negara di Pemerintah Sulawesi Utara diperingati sekaligus pada Rabu (19/12) di lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Wakil Gubernur  Drs. Steven O.E. Kandouw bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan tersebut.

Dalam amanatnya, Wagub Steven membacakan langsung sambutan dari Menkopolhukam RI, Wiranto, yang ditujukan kepada setiap komponen masyarakat bahwa bela negara adalah kerjasama segenap elemen bangsa dan negara.

"Bela negara terutama adalah wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, media, tokoh pemuda tokoh agama," ucap Wagub.

Disamping itu juga, berkaitan dengan rangkaian hari nusantara yang jatuh pada tanggal (13/12), Menkopolhukam mengajak kepada masyarakat Sulut pada khususnya untuk menjadikan momentum ini sebagai kesempatan mempertebal semangat kebangsaan, persatuan dan kebersamaan ditengah kebhinekaan untuk tetap melaksanakan pembangunan nusantara.

Masih pada moment yang sama, khususnya terkait dengan hari Bela Negara, Wagub Steven mengungkapkan tanggungjawab menjaga keharmonisan negara adalah tugas dari semua lapisan masyarakat.

"Dengan kita disiplin, melayani masyarakat, kita menjaga masyarakat damai, aman, tentram itu suatu wujud bela negara," ujar Wagub.

Sedangkan berkaitan dengan hari Nusantara, orang nomor dua di Nyiur Melambai ini menuturkan bahwa Sulut yang juga merupakan provinsi kepulauan memiliki tanggungjawab untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai negeri samudera.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sulut menyerahkan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Malalayang berupa bantuan mesin motor 15PK dan mesin katinting 6,5PK yang diserahkan langsung oleh Wagub. (humas provinsi sulut)

Kerja Keras ODSK, Harga Kopra Berangsur Naik

Komitmen Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat Sulut terus dilakukan. Gubernur dan Wagub memperjuangkan harga kopra Sulut yang anjlok, alhasil harga kopra kembali berangsur naik. Terbukti harga beli kopra di PT. Cargil pada bulan November seharga Rp. 4800, saat ini 18 November berada di harga Rp. 5500. Sementara untuk PT. Multi Nabati pada bulan November seharga Rp. 4800 saat ini seharga Rp. 5600.

Harga kopra bisa berangsur naik karena berbagai langkah strategis dilakukan Gubernur dan Wagub dalam rangka menaikan harga beli kopra para petani di Sulut. Diantaranya dengan mengajak para perusahan pabrikan kopra untuk menaikan harga beli kopra.

Untuk rencana jangka panjang, Gubernur mengagagas program untuk mengatasi anjloknya harga kopra dengan mengembangkan industri minyak goreng kelapa skala kelompok tani. Kepedulian Gubernur Olly terhadap petani kelapa ini dilakukan dengan memberikan bantuan sebanyak 12 unit mesin produksi minyak kelapa untuk kelompok tani yang akan mengelola industri minyak goreng kelapa di tahun 2018 ini. Dua diantaranya termasuk bantuan tempat pengolahan kelapa.

Adapun pada tahun 2019 nanti Pemprov Sulut akan memberikan bantuan dengan jumlah lebih besar, yaitu sebanyak 23 unit mesin beserta tempat pengolahan senilai Rp. 7 miliar. Langkah lain yang dilakukan Pemprov Sulut untuk meningkatkan nilai jual produk turunan dari kelapa, yaitu mengadakan pertemuan yang diikuti seluruh daerah penghasil kelapa di Indonesia.(humas provinsi sulut)

Bina THL Di Lingkup Pemprov Sulut, Wagub Steven Sampaikan Empat Hal Ini

Pemerintah Sulawesi Utara lewat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melaksanakan kegiatan Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipusatkan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (18/12) pagi.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw  membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam arahan sambutanya, Wagub Steven menuturkan bahwa akan ada kebijakan perekrutan THL yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi serta kualifikasi. Hal ini mengingat dari hampir 6000 THL yang ada, hampir tidak memiliki motivasi.

Sehubungan dengan hal itu, Wagub Steven menyampaikan empat hal yang wajib dimiliki oleh semua THL, yakni Bersyukur, Sense Of Belonging (rasa untuk memiliki), Tingkatkan kemampuan diri serta Loyalitas. Dijelaskan Wagub, THL harus bersyukur karena boleh memiliki pekerjaan. Untuk itu menurut Wagub, harus ada rasa untuk memiliki terhadap pekerjaan masing-masing.

"Anda tidak menjiwai pekerjaan anda! harus ada rasa untuk memiliki terhadap pekerjaan," tegas Wagub Steven.

Bersamaan dengan hal itu, Wagub meningkatkan motivasi dari setiap THL yang memadati ruangan tersebut. Bahwa keadaan sekarang (menjadi THL) adalah tahap awal menuju ke jenjang lebih tinggi.

"Tingkatkan kemampuan anda. THL bukan akhir segalah-galahnya, jadikan ini sebagai batu lonjatan," himbau Wagub.

Nampak juga, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi yang telah diagendakan oleh BKD Sekda Prov. Sulut lewat BPJS Ketenagakerjaan dan pemaparan materi dari Taufiq Pasiak (Dosen Fak. Kedokteran UNSRAT) tentang Semesta Otak Indonesia-all right reserved.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Plt Asisten Administrasi Umum Praseno Hadi, Kepala BKD Sulut Femmy Suluh.(Humas Provinsi Sulut)

Wakili Gubernur, Humiang Terima Kunker Komite I DPD RI

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang menerima Kunjungan Kerja Komite I DPD RI di Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Ruang F.J. Tumbelaka, Selasa (18/12/2018) pagi.

Dalam sambutannya, Humiang menerangkan bahwa wilayah perbatasan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan garda terdepan penjaga kedaulatan dan cermin bukti harga diri bangsa, serta merupakan security belt yang menjadi benteng bagi tetap tegaknya NKRI.

"Dengan posisi wilayah perbatasan yang demikian strategis mengharuskan adanya special treatment terhadap pengembangan wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya dilihat dalam konteks pembangunan yang normal dan sama seperti wilayah daratan," ungkap Humiang.

Humiang menuturkan, terdapat berbagai isu dan permasalahan wilayah perbatasan, yang perlu mendapat perhatian dan didiskusikan bersama untuk dicarikan solusi terbaik.

Secara politis, penetapan batas-batas terluar dari daerah-daerah di wilayah perbatasan belum begitu jelas, hal ini memberikan peluang terjadinya infiltrasi asing yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Disamping itu, kondisi keamanan yang sangat rawan, terutama berkaitan dengan kegiatan penyelundupan barang, narkoba dan psikotropika, uang palsu, jalur transit gerakan terorisme internasional, pembuangan limbah berbahaya, dan illegal fishing oleh nelayan asing dengan armada yang lebih canggih.

Lanjut Humiang, jaringan telekomunikasi yang belum menjangkau secara merata di semua daerah perbatasan mengakibatkan terbatasnya akses terhadap informasi. 

"Padahal kecepatan menguasai informasi merupakan suatu hal penentu bagi kemajuan di abad ini, apalagi dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara," kata Humiang.

Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat, udara dan laut bagi kegiatan mobilitas penumpang, barang dan jasa dapat menyebabkan masyarakat wilayah perbatasan terisolasi dari proses pembangunan.

Tambah Humiang, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat wilayah perbatasan yang sangat tergantung pada kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari lautan.

"Apabila kondisi alam tidak bersahabat menyebabkan masyarakat terperangkap pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kalaupun ada, harganya sangat tinggi. Kondisi ini membuat masyarakat wilayah perbatasan hidup dalam kemiskinan serta keterbelakangan," imbuh Humiang.

Lebih lanjut, masih dalam sambutan, Humiang mengatakan, masih kurangnya infrastruktur kesehatan dan pendidikan, menyebabkan masyarakat perbatasan sulit memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Karenanya, masyarakat perbatasan yang menjadi tenaga kerja di negara tetangga umumnya hanya mengisi lowongan pekerjaan di sektor informal atau pekerja kasar.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komite I DPD RI, Benny Rhamdani mengatakan, RUU tentang Daerah Kepulauan yang terdiri dari 11 Bab dan 45 Pasal ini dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi pemerintah daerah kepulauan. Selain itu juga RUU ini mampu menjaga dan mempertahankan karakteristik daerah kepulauan, mampu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat di daerah kepulauan.

“RUU Daerah Kepulauan mampu menjadi pemicu bagi pembangunan dan menjawab segala persoalan-persoalan di daerah kepulauan yang saat ini masih terpinggirkan. Negara harus hadir di pinggiran ini sebagai negara kesatuan,” kata Rhamdani.

Pertemuan itu turut dihadiri para anggota Tim Komite I DPD RI, pejabat Pemprov Sulut dan aktivis LSM pemerhati masalah kepulauan. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Gelar Assesment Kompetensi ASN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulut menggelar Assesment Kompetensi Pegawai ASN yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Selasa (18/12/2018) pagi.

Dalam arahannya, Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Femmy Suluh menerangkan bahwa tuntutan terhadap kualitas aparatur pemerintahan semakin tinggi, seiring dengan kebutuhan pembangunan bangsa yang juga terus meningkat, dikarenakan perkembangan global, serta tuntutan masyarakat luas terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Untuk mensolusikan hal ini, Pemprov Sulut mengambil berbagai langkah dan kebijakan strategis di bidang kepegawaian, termasuk Assesment Kompetensi bagi ASN di Lingkup Pemprov Sulut.

"Lewat tes ini kemampuan setiap ASN sekalian akan diukur, apakah betul-betul layak atau memenuhi kriteria jabatan yang tersedia," kata Femmy.

Disamping itu, menurut Kepala BKD, melalui assesment test ini dapat menghasilkan pemetaan jabatan ASN.

"Kita harus lakukan tes ini. Karena dalam kurun waktu lima tahun ke depan kita harus punya pemetaan jabatan. Assesment kompetensi ini sangat penting untuk mengukur gap kompetensi ASN," ujar Femmy.

Sementara itu, Kepala Bagian Psikologi Biro SDM Polda Sulut, Kompol Winarko yang menjadi assessor pada tes yang diikuti sebanyak 125 ASN ini menjelaskan tujuan assesment kompetensi.

"Tes ini untuk mengukur kemampuan psikologi, pemetaan kepribadian, kemampuan sikap kerja, kemampuan manajerial, dan pemetaan minat kerja ASN Pemprov Sulut," kata Winarko. (Humas Pemprov Sulut)