Satpol PP Pemprov Sulut Razia Pelajar Bolos

Sejumlah pelajar terjaring razia tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (30/1/2019) siang.

Razia kali ini menyasar pelajar yang kedapatan keluyuran di saat jam pelajaran. Tim menyisir ke jalan dan pusat keramaian di Manado dan mendapatkan sejumlah pelajar bolos sekolah.

Para pelajar tersebut diketahui tengah asik nongkrong dan menenggak miras bersama teman-temannya. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, anggota Satpol PP juga menemukan botol plastik berisi sisa miras di dalam tas pelajar yang dirazia.

Kepala Satpol PP Evans Steven Liow melalui Kepala Seksi Kerja Sama Valentino Sinaga mengatakan razia yang digelar merupakan kegiatan rutin untuk meminimalisir tindak kejahatan.

“Jadi ini kegiatan rutin untuk menanamkan disiplin kepada siswa sekaligus mencegah tindak kejahatan termasuk miras di kalangan pelajar,” kata Valentino.

Valentino menjelaskan, razia kali ini berhasil menjaring 15 pelajar dari sejumlah sekolah. Tambah dia, para pelajar ini diharapkan berubah dan dapat belajar optimal di sekolahnya masing-masing.

“Kami lakukan pembinaan kepada mereka. Ini sesuai dengan pesan Presiden Jokowi dan Pemerintahan OD-SK bahwa semua anak harus sekolah,” pungkas Valentino. (Humas Pemprov Sulut)

Sukseskan HKG PKK ke 47, Ketua TP PKK Sulut Rapat Bersama Pengurus TP PKK Pusat

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut Ibu Rita Dondokambey Tamuntuan menghadiri rapat koordinasi bersama pengurus TP PKK pusat untuk membahas persiapan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 47 tahun 2019. 

Rakor bersama tersebut dilaksanakan Selasa (29/1/2019) bertempat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. 

Sejumlah kegiatan jelang pelaksanaan kegiatan HKG dibicarakan bersama dengan pengurus pusat TP PKK. Provinsi Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah pelaksaan HKG PKK ke 47. Untuk mensukseskan kegiatan tersebut juga, TP PKK tingkat provinsi di seluruh Indonesia akan melaksanakan sejumlah kegiatan. 

Untuk itu, ibu Rita mengajak kepada seluruh stakeholders terkait untuk mendukung semua rangkaian kegiatan HKG PKK di daerah, nantinya pengurus TP PKK Sulut akan melakukan rapat koordinasi di daerah terkait pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan tersebut.(humas provinsi sulut)

Awal Tahun 2019, Gubernur Olly Raih Penghargaan Adhi Purna Prima Award

Sejak dilantik pada 12 Februari 2016, kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dan Wagub Drs. Steven Kandouw terus menuai prestasi di berbagai bidang. Terbaru, kepemimpinan OD-SK (Olly Dondokambey - Steven Kandouw) berhasil meraih Adhi Purna Prima Award yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Gubernur Awards di Hotel Sangrilla Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/01/2019) malam.

Keberhasilan yang dilakukan Gubernur lewat program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) berhasil menghantar daerah Nyiur Melambai pada ajang tersebut. Diketahui Bidang Pengentasan Kemiskinan sampai pada akhir tahun 2018 menempatkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai provinsi terendah se-pulau Sulawesi. Program tersebut merupakan salah satu dari 13 bidang kategori penilaian.

Sebagai informasi penghargaan Adhi Purna Prima Award merupakan penghargaan yang diberikan untuk Gubernur yang sukses memimpin hingga kepemimpinannya berlanjut.

Diketahui, penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kaban BAPPEDA Provinsi Sulut DR Ricky Toemandoek MSi. (humas provinsi sulut)

HUT Kota Tomohon ke 16 Tahun, Gubernur Harap Tomohon Tingkatkan Potensi Daerah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengharapkan kota Tomohon agar lebih maju, serta meningkatkan potensi daerah guna menunjang pembangunan daerah. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulut,  DR Jemmy Kumendong dalam rapat paripurna istimewa DPRD kota Tomohon dalam rangka HUT kota Tomohon ke 16, yang diselenggarakan Senin, (28/1/2019) bertempat di ruang sidang kantor DPRD kota Tomohon.

Pemerintah Kota Tomohon diharapkan untuk senantiasa mengarahkan proses pembangunan daerah lewat pemanfaatan berbagai potensi daerah yang dimiliki, khususnya di sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan, serta   sektor-sektor strategis lainnya. Kedepankan pula program-program kerja yang bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan daerah perdesaan dan daerah pinggiran, pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, revolusi mental, dan internalisasi empat pilar kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI, serta yang terkait langsung dengan isu-isu aktual di daerah. 

Segenap unsur pembangunan bangsa di daerah ini juga diajak untuk terus meningkatkan jalinan sinergitas kerja satu dengan lainnya, serta tentunya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan sinergitas kerja bersama Pemerintah Provinsi, maka melalui kesempatan ini pula Gubernur mengajak untuk senantiasa bahu membahu dalam menunjang berbagai program yang sedang diaktualisasikan oleh Pemerintah Provinsi, antara lain: program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK), pembangunan pariwisata, peningkatan kontribusi sektor UMKM dan IKM, pengurangan angka pengangguran, pencapaian ketahanan pangan dan lain sebagainya. 

Hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut, Walikota dan wakil walikota Tomohon, Unsur Forkopimda, anggota DPRD kota Tomohon dan tokoh masyarakat kota Tomohon.(humas provinsi sulut)

Hadiri Rakor Perbatasan , Wagub Sampaikan Permasalahan Batas Negara Yang Terjadi di Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyampaikan berbagai permasalahan pengelolaan batas negara yang ada di Provinsi Sulawesi Utara langsung Kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto dan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. 

Hal tersebut disampaikan Wagub dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2019, bertempat di hotel Arya Duta Jakarta, Senin (28/1/2019). 

Beberapa permasalahan lintas batas negara yang disampaikan Wagub diantaranya penutupan perdagangan lintas batas oleh Imigrasi Philipina karena pihak Indonesia merubah  secara sepihak pas lintas Batas sesuai dgn UU Tentang Keimigrasian yang baru tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Philipina,  Masalah Undocumented citizen keturunan Sangihe-Philipina dan Philipina-Sangihe yang kurang lebih sesuai data UNHCR sekitar 8500 jiwa berada di Philipina Selatan. Kapal Roro yg dicanangkan Presiden  melayani perdangan Indonesia-Philipina hanya 2 kali saja berjalan  karena muatan dari Sulut tidak memadai dan juga ekspor seperti komoditi Sarang burung walet terhalang karena Ketentuan dari Kementrian Perdagangan yang kurang menunjang. 

Untuk itu, Wagub meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan secara khusus masalah perbatasan yang ada di Sulut, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan bisa lebih maju. 

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo  menyatakan rakor ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para pengelola perbatasan. 

“Rapat koordinasi ini momentum sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS), antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya,” ujar Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Hadiri Sidang MPL-PGI di Bogor

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang juga Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (FK-PKB PGI) menghadiri sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI 2019 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin di Kota Bogor,Jawa Barat, Senin (28/1/2019) pagi.

Pergumulan gereja-gereja terkait potret demokrasi di Indonesia menjadi perhatian dalam sidang MPL-PGI kali ini.

Perhatian MPL-PGI pada kehidupan demokrasi di Indonesia mendapat sambutan positif dari Menag Lukman. Menurutnya, demokrasi seharusnya mampu mengelola keragaman yang ada di Indonesia. 

Lukman juga menegaskan, keragaman interpretasi dalam kehidupan umat beragama saat ini dalam konteks demokrasi sebagai upaya untuk membangun semangat kebersamaan.

“Inti ajaran agama adalah kasih sayang bukan kebencian. Semangat inilah yang akan kita rawat sebaik-baiknya. Kita harus mencegah upaya pihak-pihak lain yang membuat kehidupan kita bersama menjadi terpecah dan menimbulkan konflik,” kata Lukman.

Sementara itu, Ketua Umum PGI, Pdt. Henriette Tabita Lebang, dalam sambutannya mengingatkan bahwa keugaharian menjadi bingkai bersama gereja-gereja dalam merespons pesoalan kebangsaan, yakni kemiskinan, ketidakadilan, lingkungan hidup, dan radikalisme.

Untuk diketahui, selain persoalan demokrasi, persidangan MPL-PGI juga membahas persiapan Sidang Raya PGI ke-17 yang akan dilangsungkan di Sumba, Nusa Tenggara Timur serta berbagai program PGI 2019 yang berpusat pada pergumulan gereja-gereja terkait semangat keugaharian dalam merespons persoalan-persoalan bangsa.

Sidang MPL-PGI turut dihadiri Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Ketua BPMS GMIM Pdt. Hein Arina dan para pengurus PGI. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Rayakan Natal Bersama Ribuan Keluarga Kawanua se Jabodetabek

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menghadiri acara Kebaktian dan Perayaan Natal Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) di Integrity Convention Center Kemayoran, Sabtu (26/1) malam.

Perayaan peribadatan tersebut berlangsung dengan hikmat dan penuh kekeluargaan. Sebagian besar jemaat yang datang di gedung Integrity Convention Center tersebut adalah tokoh-tokoh Kawanua dan masyarakat kawanua Se-JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Dalam sambutan, Gubernur Olly menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang ada tergabung dalam Kerukunan Keluarga Kawanua, karena sampai saat ini masih menjaga persaudaraan dan persatuan bersama walaupun berada di daerah rantau. 

Selain itu juga, Gubernur mengajak kepada warga kawanua untuk mendukung pemerintah Provinsi Sulut dalam membangun Sulawesi Utara ke arah lebih baik lagi. (humas provinsi sulut)