Wagub: Dana Desa Harus Berikan Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menegaskan kepada aparat desa agar menggunakan dana desa dengan baik agar memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat melakukan tatap muka bersama para perangkat desa, camat serta ASN lingkup Pemkab MiNahasa Tenggara dalam kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa kerja sama antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pemkab Mitra, Senin (8/4/2019) bertempat di gedung serbaguna Kantor Bupati Mitra.

"Dana desa harus memberikan manfaat ke pertumbuhan ekonomi masyarakat, dana desa jangan sebatas sambilalu, prosesual, teatrikal sebatas menghabiskan dana saja,ada output tapi tidak ada outcome, peruntukannya harus jelas," tegas Wagub.

Para hukum tua harus pahami substansi diadakanya dana desa dimana untuk memotong alur birokrasi, agar dana tersebut dapat cepat sampai ke masyarakat, sesuaikan dengan program pembangunan Presiden RI dimana dana harus digunakan untuk kemakmuran desa.

Disisi lain Wagub mengakui efektifitas dana desa di Sulut hanya 55 persen. Idealnya adalah dana desa harus bergulir sustainable, harus jelas peruntukan dan dirasakan efeknya berjangka panjang bagi masyarakat. 

Untuk itu agar pemerintahan berjalan sukses dan penggunaan dana desa tepat sasaran para perangkat desa harus terus membenah diri untuk bersaing, Seluruh penyelenggara pemerintahan harus memberikan diri bergerak maju demi pembangunan daerah yang baik dan bersih. Para penyelenggara pemerintahan harus memiliki integritas, loyalitas dan prestasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Mitra James Sumendap, Wakil Bupati  Jesaja Legi serta para ASN lingkup Pemkab Mitra.(humas provinsi sulut)

Didampingi Gubernur Olly, Menko Luhut Luncurkan Program Satu Juta Nelayan Berdaulat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meluncurkan program Satu Juta Nelayan Berdaulat dan produk aplikasi FishOn di Telkom Landmark Tower, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019) siang.

Pada launching yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional Nelayan Indonesia Berdaulat melalui dukungan Teknologi 4.0 ini, Menko Luhut berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

Menko Luhut menuturkan, program satu Juta Nelayan Berdaulat dilatarbelakangi oleh fakta kekayaan laut Indonesia menurut data UNDP pada 2017 sebesar USD 2,5 triliun per tahun. Namun, baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena minimnya penggunaan teknologi. 

"Kita ingin membuat supaya nelayan-nelayan kita di daerah-daerah terpencil bisa hidupnya tambah baik. Karena tidak perlu melalui tangan kedua, ketiga dan keempat untuk menjual barangnya. Jadi ada akses langsung," ucap Luhut.

Menurut data KKP, lanjut dia, pada 2017 jumlah nelayan Indonesia mencapai 2,7 juta. Akan tetapi, jumlahnya semakin berkurang karena minat menjadi nelayan yang rendah.

Nelayan dengan jumlah hampir 3 juta ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional. ‎

"Masalah utama nelayan Indonesia adalah belum adanya dukungan teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat, real time dan murah. Ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk, dan harga jual ikan yang murah di kalangan tengkulak," kata Luhut.

Untuk diketahui, Kemenko Kemaritiman bermitra dengan penyedia platform digital nelayan binaan Telkom Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan laut nusantara berbasis data digital. Mereka membantu mengembangkan produk dari program tersebut, yaitu FishOn. Fitur-fiturnya adalah tempat jual-beli ikan, mencari ikan, katalog produk perikanan, layanan pesan singkat dan lain sebagainya yang dimanfaatkan seluruh nelayan Indonesia.

Peluncuran program Satu Juta Nelayan Berdaulat turut dihadiri Direktur Utama PT. Telkom Indonesia Alex J Sinaga serta pembicara CEO fishOn Fajar Widisasono dan Guru Besar IPB di Bidang Pakar Sistem dan Permodelan Perikanan Domu Simbolon. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Bawa Materi Wawasan Kebangsaan Pada Pembekalan Pelsus GMIM

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memberikan pembekalan materi tentang wawasan kebangsaan dilihat dari sudut pandang gereja kepada para Pelayan khusus GMIM Wilayah Tumpaan, Tatapaan dan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan, Kamis (4/4/2019) sore.

Dalam pemaparannya, Gubernur Olly menerangkan posisi gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Olly, gereja merupakan bagian dari masyarakat, dapat dilihat dari dua aspek, yakni sebagai pribadi atau komunitas orang beriman, dan sebagai institusi keagamaan.

"Sedangkan negara merupakan entitas yang secara institusional mempunyai wewenang dan legitimasi hukum untuk menerapkan berbagai kebijakan yang secara kolektif mengikat seluruh anggota masyarakat (termasuk warga gereja dan institusi gereja) demi kepentingan bersama," ujar Olly.

Karenanya, Olly menegaskan dengan tunduk dan taat kepada pemerintahan, orang beriman sama saja tunduk dan taat kepada Allah sesuai dengan Kitab Roma 13:1 yakni Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.

Dalam konteks itulah, tambah Olly, gereja baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah institusi harus mampu mengambil peranan aktif dalam pembangunan Negara dan bangsa.

"Dimana dalam tatanan Negara Kesatuan Republik lndonesia, peranan yang diambil oleh warga gereja harus berlandaskan pada Wawasan Kebangsaan. Karena sejatinya memiliki tujuan yang sama," imbuh Olly.

Pembekalan kepada Pelsus GMIM Wilayah Tumpaan, Tatapaan dan Amurang turut dihadiri Ketua BPMS GMIM Pdt Hein Arina. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Ajak Pemuda GPdI Sambut Paskah Dengan Sukacita

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri Festival Paskah Nasional Pemuda Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Tahun 2019 yang digelar di Lapangan Mega Mas Manado, Kamis (4/3/2019) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengatakan menjadi suatu kesukacitaan dan kebanggaan tersendiri ketika seluruh pemuda GPdI dapat terus bersatu dalam menaikkan ungkapan syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan melalui pelaksanaan Festival Paskah Nasional Pemuda GPdI tahun 2019.

Paskah menandakan bahwa Kristus telah bangkit dari maut dan menyelamatkan umat manusia. Sehingga umat Kristen merayakan kemenangan ini dengan sukacita iman, karena telah dimenangkan dari dosa.

"Mari jadikan momentum Perayaan Festival Paskah Nasional Pemuda GPdI saat ini sebagai wahana untuk saling mempererat ikatan tali kasih dan persaudaraan yang rukun dari segenap komponen Pemuda GPdI maupun dengan masyarakat sekitar," kata Olly kepada ribuan pemuda GPdI yang memadati lokasi acara.

"Hal ini sekaligus menjadi cerminan keteladanan bagi generasi penerus, akan arti penting dan indahnya sebuah persatuan dalam kehidupan yang rukun dan damai," sambung Olly.

Disamping itu, Olly juga mengimbau seluruh Pemuda GPdI untuk terus menjadi generasi yang takut akan Tuhan, serta generasi cerdas yang jauh dari Narkoba, Miras, Pornografi, sekaligus senantiasa tampil sebagai generasi pemersatu bangsa, yang menyadari bahwa keberagaman bangsa ini adalah karunia Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan serta dimanfaatkan sebagai potensi pembangunan bangsa.

Lebih jauh, Olly mengajak segenap komponen Pemuda GPdI untuk senantiasa bersinergi dengan Pemerintah dalam mengupayakan tercapainya berbagai tujuan pembangunan daerah di tahun 2019 yang telah terbentang di depan. Terlebih pada tahun 2019, Sulut akan menghadapi pesta demokrasi bangsa, yakni pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif, baik di tingkat Pusat hingga Kabupaten/Kota.

"Mari kita persiapkan diri, sambil terus memperkuat sinergitas, kerukunan dan persatuan, sebagai pemuda gereja yang senantiasa diberkati Tuhan, dan siap untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia," imbuh Olly.

Festival Paskah Nasional Pemuda GPdI 2019 yang mengangkat tema Bangkit ini turut dihadiri Ketua Majelis Daerah GPdI Sulut, Pdt. Yvonne I. Awuy-Lantu, Ketua Komisi Daerah Pelayanan Pemuda GPdI, Pdt. Vera Patita Siwi, Ketua Panitia Pelaksana, Pdt. Ronny Luwuk dan seluruh pemuda GPdI. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Tandatangani Prasasti Pembangunan GMIM Yerusalem Tumpaan Baru

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menandatangani prasasti pembangunan Gereja GMIM Yerusalem Tumpaan Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Kamis (4/4/2019) sore.

Kedatangan orang nomor satu di Sulut itu disambut dengan tarian kabasaran dan seluruh jemaat GMIM Yerusalem Tumpaan Baru.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengatakan bahwa salah satu bentuk membangun iman yakni dengan membangun rumah Tuhan.

"Semoga pembangunan GMIM Yerusalem Tumpaan Baru ini bisa selesai dengan baik," ucap Olly.

Olly mengatakan pembangunan gereja menjadi pekerjaan yang mulia bagi seluruh umat Tuhan. Sebab apa yang dibangun tentunya akan menjadi berkat yang diterima.

Olly juga berharap kepada seluruh jemaat saling menopang dan bekerjasama membangun gedung gereja.

"Semua yang kita kerjakan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan," kata Olly.

Penandatangan prasasti turut dihadiri Ketua FKUB Sulut Pdt. Lucky Rumopa, Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar dan Ketua BPMJ GMIM Yerusalem Tumpaan Baru, Pdt. Allvia Grace Sumual. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Ajak Pemuka Agama Terus Bersinergi Dengan Pemerintah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menilai sangat penting adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dengan keagamaan. Hal ini tersirat pada kegiatan tatap muka dengan pimpinan agama se-Kabupaten Minahasa di Wale Ne Tou, Tondano, Kamis (4/4/2019) siang.

"Sinergitas pemerintah dan agama sangat menentukan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Olly.

Lanjut Olly, suksesnya pelaksanaan berbagai program pemerintah sangat ditentukan oleh kontribusi semua pihak, khususnya pimpinan agama.

“Saya mengajak seluruh pemuka agama untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mengoptimalkan setiap sumber daya, potensi dan talenta yang dimiliki untuk membangun dan memberdayakan masyarakat," ungkap Olly.

Untuk diketahui, pada acara yang dilaksanakan Pemkab Minahasa ini, Gubernur Olly bersama Bupati Roy Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey menyerahkan insentif tahap 1 bagi tokoh agama se-Kabupaten Minahasa.

Dana hibah itu ditransfer langsung ke rekening pimpinan agama bersangkutan berdasarkan surat keputusan penempatan dari masing-masing organisasi keagamaan.

Dalam laporannya, Ketua FKUB Minahasa Pdt Evert Tangel menerangkan, untuk periode 1 dari bulan Januari - Maret 2019, dana sebesar 9,75 miliar rupiah dibagi secara berkeadilan untuk 883 orang pimpinan semua agama di Minahasa.

Tatap muka dengan pimpinan agama se-Kabupaten Minahasa turut dihadiri Ketua BPMS GMIM Pdt. Hein Arina dan jajaran Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa. (Humas Pemprov Sulut)

BPK RI Mulai Audit Pemprov Sulut, Wagub Kandouw Tegaskan PD Harus Kooperatif

Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven Kandouw menegaskan kepada para Perangkat Daerah (PD), yang ada di lingkup Pemprov Sulut untuk kooperatif saat pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub Kandouw saat menerima tim Auditor BPK RI bersama jajaran pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut, Kamis (4/4/2019), bertempat di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.

“Sesuai Petunjuk Bapak Gubernur Olly Dondokambey, Kepala Perangkat Daerah dan ASN yang terlibat dalam pengelolaan keuangan harus ada ditempat selama pemeriksaan BPK berlangsung," tegas Wagub.

Selain itu selama 45 hari kedepan masa pemeriksaan, para Perangkat Daerah harus pro aktif melakukan koordinasi dengan pemeriksa, yang tidak pro-aktif akan diberikan sanksi. Penuhi syarat BPK, Hadir saat diperlukan tim pemeriksa BPK Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.

Wagub Kandouw menekankan bagi pejabat yang akan Tugas Luar harus koordinasi terlebih dahulu. Jika ada yang TL harus koordinasi, agar supaya bisa diketahui, jangan saat diperlukan oleh pihak pemeriksa, tidak berada ditempat.

“Tak ada kompromi, Jika tak ada berarti tak kompromi. Sebab ini menjadi salah satu parameter penilaian, Saya Tegaskan kepada para seluruh Perangkat Daerah untuk kooperatif jika diminta data oleh tim pemeriksa. Karena sukses program bukan hanya di pelaksanaan namun sampai di pertanggungjawaban juga,” tutup Wagub.(humas provinsi sulut)