Wagub Kandouw Lantik Kepala BPKP Sulut yang Baru

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw melantik Kepala Perwakilan BPKP Sulut yang baru Sofyan Antonius menggantikan pejabat lama Kwinhatmaka di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Senin (13/5/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Wagub Kandouw berharap Sofyan senantiasa mampu menjaga kesinambungan BPKP Sulut dalam pelaksanaan peran pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan daerah di Bumi Nyiur Melambai.

"Saya ucapkan selamat kepada Pak Sofyan Antonius sebagai Kepala BPKP Sulut yang baru. Saya harap kita dapat selalu bekerjasama agar pengelolaan keuangan di Sulut semakin baik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Kandouw.

Kandouw juga menyebut target dari Gubernur Olly Dondokambey agar pengelolaan keuangan di Provinsi Sulut baik di kabupaten dan kota mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu dapat dicapai dengan kerjasama dan dukungan yang optimal dari BPKP Sulut.

Disamping itu, Kandouw juga mengingatkan pentingnya peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Karenanya Kandouw meminta Kepala Perwakilan BPKP Sulut yang baru dapat meningkatkan kapabilitas APIP di Sulut.

"Aparat APIP mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan. Semoga Pak Sofyan bisa meningkatkan kemampuan APIP," ujar Kandouw.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Gatot Darmasto meminta Kepala Perwakilan BPKP yang baru mampu bekerja sama dengan Pemprov Sulut dan berperan aktif dalam penyelenggaraan tujuan pemerintah daerah.

"Hal ini harus diikuti dengan peningkatan kapabilitas APIP sehingga peran APIP dapat lebih efektif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah daerah, berkaitan dengan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah," kata Darmasto.

Pelantikan turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Kemenkes RI-Pemprov Sulut Gelar Flying Health Care di Talaud

Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, RSUP Prof RD Kandou dan Dinkes Pemkab Talaud melaksanakan kegiatan Flying Health Care (FHC) atau pelayanan kesehatan bergerak terpadu di Kabupaten Kepulauan Talaud mulai tanggal 13 hingga 17 Mei 2019.

Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dinyatakan salah satu inovasi pelayanan dalam upaya  meningkatkan akses dan mutu fasyankes melalui optimalisasi fungsi FKTP dengan FHC. Adapun sasaran FHC adalah provinsi yang memiliki daerah terpencil, sangat terpencil dan kabupaten/kota yang kekurangan tenaga dokter spesialis dan tenaga kesehatan strategis.

Gubernur Olly Dondokambey, SE melalui Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr. Debie Kalalo menyebut tim FHC yang akan melayani masyarakat Talaud berjumlah 27 orang.

"Kegiatan FHC akan melayani masyarakat di Pulau Karatung, Kakorotan dan Marampit. Tim yang melayani dari Kemenkes ada 12 orang, dari Dinkes Sulut dan RSUP Kandou sebanyak 10 orang dan 5 orang dari Dinkes Talaud," kata Kalalo di Manado, Minggu (12/5/2019) sore.

Kalalo menerangkan berbagai pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan tim FHC di Talaud.

"Tim FHC akan melakukan pelayanan kesehatan umum dan pengobatan, pelayanan kesehatan spesialistik THT, kebidanan, kandungan untuk kesehatan reproduksi, pelayanan oleh dokter bedah, penyuluhan gizi dan penyakit tidak menular dan screening penyakit tidak menular dan menular dan penyuluhan gizi anak balita dan pencegahan stunting," ujar Kalalo.

"Kemudian pelatihan pengembangan kesehatan tradisional dgn TOGA dan kelompok Asuhan Mandiri pemanfaatan TOGA dan akupresur sederhana, pelayanan KB, pelaksanaan inisiasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, pelayanan KIA dan promkes dan pemantapan program imunisasi," sambung Kadis Kesehatan Sulut.

Lebih jauh, Kalalo menerangkan bahwa kegiatan Flying Health Care merupakan komitmen Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat Sulut.

Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan oleh Pemprov Sulut bersama Kemenkes RI. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Temui Gubernur Ganjar Bahas Penyelenggaraan Konas FK PKB PGI

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang juga Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (FK PKB PGI) bersama pengurus PGI melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Rumah Dinas Puri Gedeh Semarang, Minggu (12/5/2019) siang.

Kegiatan audiensi ini, sekaligus kesempatan silaturahmi dan diskusi Gubernur Olly dan pengurus PGI dengan Gubernur Ganjar terkait rencana kegiatan Konsultasi Nasional (Konas) ke-13 FK PKB PGI yang akan digelar di Kota Solo pada September 2019 mendatang.

Rencana pelaksanaan Konas FK PKB PGI di Solo mendapat perhatian Gubernur Ganjar. Orang nomor satu di Jawa Tengah ini menyatakan dukungan dari pemerintah daerah demi suksesnya kegiatan yang diikuti pengurus Pria Kaum Bapa dari Gereja-gereja seluruh Indonesia itu.

Sebelum audiensi, Gubernur Olly mengikuti ibadah yang dirangkaikan dengan pelantikan panitia Konas ke-13 FK PKB PGI di GPIB Immanuel Semarang.

Pada kesempatan itu, Olly meminta seluruh panitia pelaksana Konas untuk selalu menjalin koordinasi serta komunikasi yang baik satu dengan lainnya, dan yang paling penting, senantiasa libatkan Tuhan dalam setiap proses kerja yang dijalankan.

"Karena tanpa campur tangan Tuhan, mustahil bagi kita untuk dapat mensukseskan rangkaian kegiatan nantinya," ungkap Olly. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Optimis Konas FK PKB PGI Berlangsung Sukses

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang juga Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (FK PKB PGI) mengikuti ibadah yang dirangkaikan dengan pelantikan Panitia Pelaksana Konsultasi Nasional (Konas) ke-13 FK PKB PGI di GPIB Immanuel Semarang, Jawa Tengah, Minggu (12/5/2019) pagi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengapresiasi seluruh panitia pelaksana Konas FK PKB-PGI yang baru saja dilantik.

Olly berharap kesuksesan dari kegiatan Konas yang bakal digelar di Kota Solo pada September 2019 nanti, akan sangat menunjang upaya serta pelayanan Pria Kaum Bapa lingkup Gereja-gereja di Indonesia.

"Seluruh panitia pelaksana harus memahami  bahwa tugas yang diemban adalah kepercayaan yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya," kata Olly.

Selain itu, Olly juga meminta seluruh panitia pelaksana Konas untuk selalu menjalin koordinasi serta komunikasi yang baik satu dengan lainnya, dan yang paling penting, senantiasa libatkan Tuhan dalam setiap proses kerja yang dijalankan.

"Karena tanpa campur tangan Tuhan, mustahil bagi kita untuk dapat mensukseskan rangkaian kegiatan nantinya," ungkap Olly.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly mengajak seluruh Pria Kaum Bapa turut mendukung pembangunan sumber daya manusia yang diprogramkan Presiden RI Joko Widodo baik dalam lingkup berjemaat maupun keluarga, utamanya dalam mengarahkan generasi muda gereja untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, yang nantinya dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Untuk diketahui, susunan panitia pelaksana Konas FK PKB PGI diantaranya Menkumham RI Yasonna H Laoly sebagai Ketua Panitia Pengarah, Gubernur Olly Dondokambey sebagai penanggungjawab dan Ketua Panitia Pelaksana dijabat Apeles Kawengian.

Adapun ibadah dan pelantikan Panitia Pelaksana Konsultasi Nasional ke-13 FK PKB PGI turut dihadiri para pengurus PGI dan Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Pdt. Kariso Rumambi. (Humas Pemprov Sulut)

Gesa Pembangunan Infrastruktur, Gubernur Olly Usulkan Proyek Baru ke Menteri PPN

Pembangunan infrastruktur yang sudah nampak di Sulawesi Utara seperti Jalan Tol Manado-Bitung menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tak berhenti di satu tempat, Gubernur Olly Dondokambey kini terus menggesa pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Bumi Nyiur Melambai.

Untuk itu, Gubernur Olly menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (10/5/2019) siang.

Fokus dari agenda itu adalah penyampaian rencana pembangunan infrastruktur di Sulut kepada pihak Bappenas.

"Hari ini saya mengajukan usulan pembangunan di beberapa wilayah Sulawesi Utara kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Bambang Brodjonegoro," kata Olly.

Olly menyebut proyek infrastruktur yang diusulkan tersebut berupa pembangunan jalan dan jembatan di Kota Manado, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Utara.

"Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Karakelang, Jalan Lingkar Pulau Salibabu dan Jembatan Pulau Salibabu-Karakelang," ucap Olly.

"Kemudian Pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road III, pembangunan Fly Over Boulevard 2 dan Pembangunan Ruas Jalan Bandara-Likupang," sambung Gubernur Sulut.

Karenanya, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut, Olly mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mendukung pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan di Sulut.

Untuk diketahui Jembatan yang menghubungkan Pulau Karakelang dan Pulau Salibabu dan jalan lingkarnya memiliki nilai strategis yang mendukung pengembangan potensi sumber daya alam yang dimiliki Talaud. 

Sedangkan Jalan Manado Outer Ring Road ( MORR ) III sepanjang 11,4 km dan Pembangunan Fly Over Bolevard 2 sepanjang 1,3 km di Manado berperan penting dalam menguraikan kemacetan di Kota Manado yang sudah sangat tinggi.

Adapun pembangunan Ruas Jalan Raya Bandara - Likupang sepanjang 31,55 km, Kabupaten Minahasa Utara untuk mendukung akses destinasi wisata di kawasan Likupang dalam rangka pengembangan sektor pariwisata sebagai Prime Mover pembangunan Sulawesi Utara. 

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan jajaran kementerian PPN/Bappenas. (Humas Pemprov Sulut)

Sulut Magnet Investasi Perikanan, Wagub Kandouw MoU dengan Forever Ocean Corporation

Sulawesi Utara kembali menarik minat investor luar negeri untuk menanamkan modalnya. Kali ini Forever Ocean Corporation perusahaan perikanan Amerika yang bergerak di bidang budidaya ikan lepas pantai bakal berinvestasi senilai hampir 1 Triliun rupiah di sektor perikanan dan kelautan Sulut.

Hal itu terungkap dalam penandatanganan MoU atau nota kesepahaman oleh Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw mewakili Gubernur Olly Dondokambey dengan President Of Forever Oceans Corporation Jason Heckathorn sambil disaksikan Wakil Duta Besar Amerika untuk Indonesia Heather Variava di Kantor Konsulat Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, Kamis (9/5/2019) siang.

"Kita siap mendukung kerja sama di bidang perikanan kelautan dengan Forever Ocean Corporation," kata Kandouw usai penandatangan MoU.

Wagub Kandouw menuturkan, Forever Ocean Corporation nantinya akan membangun fasilitas pabrik, laboratorium, dan teknologi budi daya ikan lepas pantai pertama di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya produksi perikanan kualitas ekspor.

Dipilihnya Sulut sebagai lokasi budidaya perikanan karena belum tercemarnya laut Sulut. Rencananya laut Likupang Minahasa Utara dan perairan Manado akan menjadi lokasi budidaya ikan lepas pantai tersebut.

"Perusahaan ini terkenal karena environment friendly," ucap Kandouw.

Lebih jauh, Kandouw mengapresiasi perhatian dari pemerintah Amerika Serikat karena memilih Sulut menjadi tempat investasi di bidang Perikanan dan kelautan. Dia juga menjelaskan iklim investasi di Sulut yang sangat kondusif didukung keramahan masyarakatnya sangat menarik bagi semua investor.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Amerika untuk Indonesia Heather Variava menyambut baik investasi tersebut. Variava berharap kerjasama ini akan berlanjut di sektor lainnya seperti perdagangan dan pariwisata.

Penandatanganan MoU turut dihadiri Asisten 2 Rudi Mokoginta, Kadis Perikanan dan kelautan Sulut Ronald Sorongan, Kadis Penanaman Modal dan PTSP Frangky Manumpil, dan Staf khusus Gubernur Bidang Investasi dan Penanaman Modal Fabian Pascoal. (Humas Pemprov Sulut)

Dibuka Presiden Jokowi, Wagub Kandouw Hadiri Musrenbangnas 2019

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019) pagi.

Presiden RI Joko Widodo membuka langsung acara yang bertujuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Adapun tema RKP 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan peluang Indonesia menjadi negara terkuat dalam bidang ekonomi dengan didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang dikenal dengan Visi Indonesia 2045. Visi tersebut telah disusun Bappenas atas dasar gagasan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama Impian Indonesia 2045.

“Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara terkuat ke-4 dan ke-5 di dunia pada 2045, tapi untuk mencapai itu tidak akan mudah karena banyak tantangan yang harus diselesaikan,” kata Jokowi.

Tantangan pertama yang harus diselesaikan adalah pemerataan infrastruktur. Faktor ini merupakan modal dasar dalam mengakselerasi perekonomian nasional. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat dicapai secara komprensif.

“Setelah dibangun jalan tol, pelabuhan dan bandara maka segera provinsi dan kabupaten koneksikan dengan titik-titik produksi di daerah masing-masing,” paparnya.

Tantangan kedua adalah melaksanakan reformasi struktural dan birokrasi. Aspek ini merupakan kunci untuk mengakselerasi kegiatan investasi dan ekspor. Perizinan yang tidak berbelit dan birokrasi yang fleksibel menjadi arah kebijakan ke depannya.

Struktur birokrasi yang semakin sederhana dinilai akan membuat fleksibilitas dalam memutuskan kebijakan. Oleh karena itu, pola lama dan terjebak dalam rutinitas penggunaan anggaran tidak tidak bisa diteruskan oleh aparatur negara.

“Problem kita di defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan artinya kita butuh ekspor dan investasi yang berorientasi ekspor dan subtitusi impor. Perizinan yang berbelit-belit baik di pusat dan daerah belum ada penyelesaian yang drastis. Ini yang akan segera kita mulai,” paparnya.

Tantangan ketiga adalah tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Aspek ini tidak kalah krusial karena struktur dari angkatan kerja masih didominasi tenaga kerja dengan pendidikan rendah.

“Data terakhir 51% angkatan kerja itu lulusan SD. Ini persoalan kita bagaimana harus diselesaikan dengan peningkatan keterampilan. Soal SDM butuh jutaan tenaga kerja yang harus ditingkatkan kemampuannya dan harus dilakukan bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Wagub Kandouw mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangnas 2019. Menurutnya, perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara.

Tambah Kandouw, sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sulut untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya dengan memperkuat sinkronisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan.

"Harus ada sinkronisasi kebijakan perencanaan mulai pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional," beber Kandouw.

Pembukaan Musrenbangnas 2019 turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri kabinet kerja lainnya, pimpinan DPR dan MPR dan kepala daerah seluruh Indonesia. (Humas Pemprov Sulut)