Sekdaprov Silangen Apresiasi Dedikasi dan Semangat Semua Pihak dalam Penanganan C-19 di Sulut

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen memimpin rapat percepatan penanganan Covid-19 di Sulut yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur, Jumat (22/1/2021).

Rapat secara langsung tetapi terbatas ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Pada kesempatan itu Sekdaprov Silangen mengapresiasi semua pihak yang berperan aktif dalam penanganan Covid-19 di Sulut.

"Saya atas nama Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pemerintah provinsi, satuan gugus tugas Covid-19 provinsi, TNI dan Polri serta gugus tugas kabupaten/kota yang tanpa henti dengan semangat dan dedikasi yang tinggi termasuk juga tenaga kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulut.

Disamping itu, Silangen juga mengingatkan pentingnya strategi utama pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sulut.

"Pencegahan utama dengan kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan prokes, mencegah terjadinya kerumunan dimasyarakat dan pelaksanaan vaksinasi. Kemudian pencegahan sekunder dengan kegiatan yang dilakukan adalah tracing, testing karantina dan isolasi, pengobatan. Selanjutnya pencegahan tertier dengan kegiatan yang dilakukan adalah perawatan bagi mereka yang bergejala sedang dan berat serta kritikal," terangnya.

Lebih lanjut, Silangen menjelaskan lima yang perlu diperhatikan agar penanganan Covid-19 di seluruh kabupaten dan kota se Sulut terus berjalan optimal, yaitu :

Pertama. Kapasitas rumah sakit harus disiapkan dengan proyeksi jika terjadi lonjakan yang cukup ekstrem kemudian.

Kedua. Sarana tenaga kesehatan juga disiapkan di 15 kabupaten/kota, memaksimalkan sumber daya kesehatan baik PNS maupun THL ataupun direkrut secara khusus.

Ketiga. Menyediakan tempat isolasi mandiri apakah itu gedung pemerintah baik itu ditingkat kecamatan ataupun desa.

Keempat. Memformulasikan penghargaan bagi kelurahan dan desa yang bebas Covid-19.

Kelima. Tetap disiplin menjalankan prokes Covid-19 dan sekaligus penegakan hukum, termasuk didalamnya memonitor keluar masuk orang baik dari luar provinsi maupun yang mobilitas dalam provinsi baik itu melalui udara, laut dan lewat angkutan darat.

Sekdaprov Silangen Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK Terkait LKPD TA 2020, Ini Tujuannya

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen mengikuti entry meeting pemeriksaan interim (pendahuluan) atas LKPD Pemprov Sulut dan kinerja pendahuluan atas infrastruktur TA 2020 secara virtual di Kantor Gubernur, Jumat (22/1/2021).

Pada kesempatan itu Sekdaprov Silangen, mewakili Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK Sulut Karyadi dan Kepala Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Rudi Nurpriyanto yang mulai hari ini melakukan pemeriksaan secara rutin baik laporan keuangan maupun kinerja tahun 2020 di Pemprov Sulut.

"Mudah-mudahan selama 45 hari pemeriksaannya bisa berlangsung lancar kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan yang baik," katanya.

"Kami jajaran pemerintah provinsi tentunya telah siap untuk dilakukan audit baik untuk laporan keuangan maupun untuk kinerja pemerintah provinsi Sulut," sambungnya.

Untuk itu, Silangen meminta seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) dapat menyediakan data dan dokumen yang diperlukan tim auditor.

"Saya harapkan kepada teman-teman kepala perangkat daerah, kita sudah punya pengalaman pemeriksaan audit pada tahun-tahun yang lalu dengan mencermati masalah tahun yang lalu mudah-mudahan pemeriksaan anggaran tahun 2020 tidak ada lagi masalah-masalah seperti tahun yang sebelumnya, misalnya keterlambatan penyampaian dokumen yang sudah diminta oleh tim audit ini segera kita cermati dan kita siap secara cepat dan tepat," terangnya.

"Mari kita mempersiapkan segala dokumen yang sudah disampaikan oleh tim pemeriksa baik melalui surat maupun nantinya dokumen lain yang dibutuhkan termasuk mempersiapkan pihak terkait jika turun di lapangan meninjau infrastruktur kegiatan tahun anggaran 2020 yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sulut dan memastikan ini semuanya mempergunakan standar protokol Covid-19," lanjutnya.

Sebelumnya Kepala Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Rudi Nurpriyanto mengatakan tujuan pemeriksaan interim LKPD TA 2020 adalah memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, terutama temuan yang mempengaruhi opini, menilai efektivitas SPI (test of control ToC) dalam penyusunan laporan keuangan, melakukan pengujian substansif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun (test of detailed balance sheet/ToDB) untuk menilai kewajaran saldo dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan prioritas pada akun tertentu.

Sedangkan untuk mekanisme pemeriksaan disesuaikan dengan kondisi dan protokol kesehatan yang berlaku, pemeriksaan di kantor atau tempat kedudukan pemda, pemeriksaan di kantor BPK perwakilan apabila pemeriksaan tidak mungkin dilakukan di kantor atau tempat kedudukan pemda, pemeriksaan dapat dilakukan melalui mekanisme WFH.

Gubernur Olly Temui Menag, Bahas Harmonisasi Beragama

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang juga Ketua unsur non pendeta Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH PGI) bersama Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom melakukan audiensi dengan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Jumat (22/1/2020).

Pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini berlangsung penuh kekeluargaan.

Pada kesempatan itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengajak PGI untuk sama-sama membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik di Indonesia.

"Kita harus bekerjasama membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik. Kita semua sama, harus saling komunikasi dan bekerjasama dalam membangun bangsa yang lebih baik,” katanya.

Menag berharap, para tokoh agama terus memberikan masukan. Kalau ada kebijakan yang kurang pas, agar dapat diluruskan.

"Pemerintah harus hadir dalam pelayanan kehidupan keagamaan bagi semua umat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga, Menag menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperhatikan dan melindungi semua agama dalam upaya mewujudkan harmonisasi agama.

“Terimakasih atas kunjungan ini. Semoga kita semua, agama-agama di Indonesia, bisa terus hidup rukun. Saya ingin Kemenag ini memperhatikan semua agama,” tutup Menag.

Pengumuman : Olly-Steven Paslon Terpilih Pilgub Sulut 2020

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara resmi menetapkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Olly Dondokambey-Steven O.E. Kandouw sebagai paslon terpilih Pilkada Sulut 2020.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut tiga atas nama Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” kata Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan saat membacakan berita acara penetapan paslon terpilih yang digelar di Manado, Kamis (21/1/2021).

Kemudian berita acara tersebut diserahkan KPU Sulut ke paslon nomor urut satu (Tetty Paruntu-Sehan Landjar, nomor urut dua (Vonny Panambunan-Hendry Runtuwene, dan nomor urut tiga (Olly Dondokambey-Steven O.E. Kandouw) dengan didampingi partai pengusung sambil disaksikan pihak Bawaslu Sulut.

Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut dan partai politik.

Adapun hasil penetapan paslon terpilih juga dimuat di laman dan papan pengumuman KPU Sulut.

Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw mengapresiasi jajaran penyelenggara pemilihan atas kelancaran Pilkada Sulut.

“Bersyukur tahapan demokrasi lebih dari setengah tahun sudah dilalui dan berjalan baik. Atas nama paslon OD-SK saya mengucapkan apresiasi sangat tinggi pada KPU Sulut yang secara profesional berintegritas melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di Sulut dengan baik,” kata Kandouw.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak TNI/Polri yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan Pilkada serta seluruh masyarakat Sulut yang telah berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Forkopimda Sulut dan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen.

Sekdaprov Silangen Hadiri Rilis Bersama Data SP2020 Secara Vitual, Sulut 2,62 Juta Jiwa

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menghadiri rilis "Data Sensus Penduduk (SP) 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020" oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (21/1/2021).

Sensus Penduduk 2020 ini adalah Sensus Penduduk pertama yang memanfaatkan data administrasi kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri sebagai data dasarnya. Tujuannya tentu saja, Menuju Satu Data Kependudukan.

Pada kesempatan itu, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menyatakan jumlah penduduk Indonesia Semester II 2020, yang telah diintegrasikan dengan data hasil sensus penduduk berjumlah 271.349.889 jiwa.

Kemudian dari jumlah tersebut, jumlah penduduk perempuan mencapai 134.229.988 jiwa sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 137.119.901 jiwa, serta ada 86.437.053 kartu keluarga.

Hasil data tersebut juga berdasarkan sebaran penduduk, yakni Pulau Jawa menduduki posisi teratas dengan jumlah penduduk yang paling banyak yakni 55,94 persen.

Kemudian diikuti Sumatera 21,73 persen, Sulawesi 7,43 persen, Kalimantan 6,13 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,57 persen, Papua 2,02 persen, dan Maluku 1,17 persen.

Secara rinci, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 47,1 juta jiwa, diikuti Jawa Timur dengan 41,04 juta jiwa, Jawa Tengah 37,10 juta jiwa, Sumatera Utara 15,14 juta jiwa, dan Banten 11,64 juta jiwa.

Kemudian lima provinsi dengan penduduk terendah yakni Kalimatan Utara (0,68 juta jiwa), Papua Barat (1,15 juta jiwa), Gorontalo (1,19 juta jiwa), Maluku Utara (1,30 juta jiwa), dan Kepulauan Bangka Belitung (1,43 juta jiwa).

Sementara itu berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dilakukan BPS hingga September 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 270.203.911 jiwa.

Adapun jumlah penduduk Sulut berdasarkan data SP2020 pada September 2020 sebanyak 2,62 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Sulut terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP201O memperlihatkan penambahan Jumlah penduduk sebanyak 351 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 35 ribu setiap tahun.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan jumlah penduduk Indonesia hasil SP2020 diperoleh melalui proses panjang dari hasil Sensus Penduduk Online, pendataan di lapangan yang kemudian disinkronisasi dengan data Adminduk.

Jadi dengan demikian, data hasil Sensus Penduduk 2020 dan data Adminduk kini sudah menyatu.

"Melalui proses sinkronisasi dan juga menggunakan input data dari Sensus Penduduk 2020, maka jumlah penduduk dari Adminduk pada Desember 2020 adalah 271,35 juta jiwa,” kata Suhariyanto.

Ia juga mengatakan jumlah penduduk hasil SP2020 merujuk pada September 2020, sementara data Adminduk mengacu pada Desember 2020.

Suhariyanto mengatakan kenaikan jumlah penduduk yang tercatat itu terjadi karena adanya kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,14 persen, dari bulan September ke Desember 2020.

Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.

"Jika dibandingkan dengan sensus penduduk terdahulu kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan," ujarnya.

Wagub Kandouw Dampingi Mensos Risma Datangi Lokasi Banjir & Longsor di Manado-Minahasa dan Berbagi Bantuan ke Warga

 

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw mengunjungi sejumlah lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Sulut, Rabu (20/1/2021).

Lokasi yang dikunjungi Mensos yaitu Kelurahan Ternate Tanjung dan Kelurahan Malalayang I Barat yang berada di Kota Manado. Kemudian rombongan mengunjungi lokasi banjir di Pantai Buloh, Desa Tateli Weru, Kabupaten Minahasa.

Pada kesempatan tersebut Mensos Risma bersama Wagub Kandouw menyerahkan bantuan dan santunan kepada masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Bantuan yang diberikan berupa bahan pokok, perkakas dapur, selimut dan kebutuhan balita karena dinilai barang tersebut menjadi kebutuhan mendesak yang diperlukan warga di lokasi terdampak banjir dan longsor.

"Bantuan yang diberikan berupa barang, makanan, ada khusus anak-anak dan peralatan dapur karena bisanya kalau bencana mereka kehilangan itu kemudian ada santunan," kata Risma.

Selain memberikan bantuan, Mensos juga mengaku telah menerima laporan dan aspirasi dari pemda terkait perbaikan infrastruktur untuk mencegah banjir akibat kondisi pasang air laut.

“Saya juga terima laporan dari Wakil Gubernur Sulut dan Walikota Manado untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur. Mungkin ke depannya akan ada pintu air dan pompa untuk mengurangi air yang dari atas dengan pompa air, kemudian dengan air yang dari Iaut bisa dengan pintu air," ujarnya.

Risma mengusulkan agar rumah yang berada di lokasi rawan longsor dapat dipindahkan ke lokasi aman dengan membangun rumah susun. Ia berjanji akan menyampaikannya ke Presiden Joko Widodo.

"Saya akan buat laporan ke presiden, untuk penanganan pintu air, pompa air dan yang rawan longsor dipindahkan ke rumah susun," terangnya.

Mensos juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin seluruh wilayah terdampak bencana di Indonesia harus dikunjungi pemerintah pusat.

“Saya ditugaskan presiden mengunjungi langsung lokasi-lokasi bencana yang tidak dikunjungi oleh pak Presiden. Hal ini agar bisa lebih cepat penanganan banjir di semua daerah,“ tandasnya.

Usai mengunjungi lokasi bencana, Mensos Risma bersama rombongan menghadiri penutupan kegiatan Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Manado.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menjelaskan kepada peserta yang datang dari kabupaten/kota se-Sulut bahwa Kementerian Sosial sedang membuat parameter terkait pengumpulan data dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia.

"Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan perguruan tinggi untuk membuat parameter yang berbeda-beda di tiap daerah. Sehingga pada bulan januari kita bisa melakukan updateing sesuai dengan parameter baru," jelasnya.

Pengumpulan data tersebut menurut Risma tidak dilakukan secara statistik tetapi dilakukan lewat daerah-daerah, jadi daerah mengirimkan data ke Dinsos kemudian digodok oleh provinsi setelahnya dikirim ke Kemensos untuk dilakukan quality assurance oleh perguruan tinggi.

Sementara itu terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Risma mengatakan bahwa DTKS dapat diubah apabila itu tidak sesuai.

"Jadi DTKS dapat bapak ibu bisa perbaiki kalau memang tidak sesuai, itu yang kita lakukan tiap minggu ini," bebernya.

Lebih jauh lagi, Mensos mengingatkan kepada semua peserta rakor bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran.

"Sekali lagi ini diberikan untuk benar-benar orang yang membutuhkan, saya berharap itu tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang harus kemudian kita harus mempertanggungjawabkan," kuncinya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen, Kadis Sosial Sulut Rinny Tamuntuan dan dari PT Pos Indonesia dan jajaran perbankan yang ada di Sulut.

Ingat! Masuk Kantor Gubernur Sulut Wajib Rapid Test Antigen

 

Setiap orang yang akan masuk ke lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara mulai hari ini wajib menunjukkan surat non reaktif menurut hasil uji rapid test antigen.

Kebijakan wajib rapid test antigen bagi ASN/THL dan tamu dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen Nomor: 440/21/261/Sekr tanggal 15 Januari 2021, tentang pemberlakuan rapid test antigen bagi ASN, THL dan tamu yang memasuki Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Berikut isi SE Sekdaprov Sulut Nomor: 440/21/261/Sekr :

1. Dimintakan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas (THL), dan Tamu/Pengunjung yang akan memasuki lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara Wajib menunjukan Kartu/Surat Keterangan Non Reaktif Rapid Test Antigen/Test Swab PCR yang  masih berlaku (3 hari untuk Rapid Test Antigen dan 7 hari untuk Test Swab PCR).

2. Bagi yang tidak dapat menunjukan Kartu/Surat Keterangan Non Reaktif Rapid Test  Antigen/Test Swab PCR wajib melaksanakan Rapid Test Antigen di pos penjagaan Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

3. Bagi ASN, THL, dan Tamu/Pengunjung yang hasilnya reaktif tidak diperkenankan memasuki lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan akan diarahkan untuk melaksanakan Test Swab PCR di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4. Pelaksanaan pengumuman ini mulai diberlakukan pada hari Selasa, 19 Januari 2021.

Diketahui, pelaksanaan rapid test antigen bagi ASN, THL dan Tamu/Pengunjung di Kantor Gubernur Sulut yang dipantau langsung Sekdaprov Sulut Edwin Silangen berlangsung lancar.

Nampak setiap ASN, THL dan Tamu/Pengunjung yang akan mengikuti rapid test antigen mengikuti setiap arahan dokter dan petugas pemeriksa di lokasi rapid test antigen yang berada di dekat pos penjagaan Kantor Gubernur Sulut.