Dipimpin Kapolda Sulut, Sekdaprov Silangen Ikuti Apel Kesiapan Tenaga Tracer dan Vaksinator Covid-19

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menghadiri Apel Kesiapan Tenaga Tracer dan Vaksinator Covid-19 yang dipimpin Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak di lapangan Mapolda Sulut, Kamis (11/2/2021).

Pada kesempatan itu, Kapolda Sulut mengatakan bahwa apel kesiapan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan menggelar tenaga kesehatan sebagai vaksinator dan Bhabinkamtibmas sebagai tracer ini, merupakan wujud keseriusan Polri dalam membantu pemerintah menanggulangi Covid-19 dan mendukung program vaksinasi nasional.

“Kita sudah siap menurunkan tenaga-tenaga vaksinator di kabupaten/kota untuk program vaksinasi. Kita turunkan seluruh kekuatan kita, para Bhabinkamtibmas di seluruh polres ada kurang lebih 500 Bhabinkamtibmas kita dorong untuk membantu itu. Belum lagi tenaga medis yang kurang lebih 55 orang,” ujarnya.

Berdasarkan data, sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, secara global sebanyak 220 negara telah terpapar pandemi covid-19, sebanyak 107.460.128 orang terkonfirmasi positif dan 2.352.837 orang meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia sebanyak 1.183.555 orang terkonfirmasi positif dan 32.167 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Pemberian vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini tentunya membutuhkan tenaga kesehatan dengan kemampuan sebagai vaksinator. Saat ini Polri telah menyiagakan 13.500 personel tenaga kesehatan. 900 orang diantaranya telah dilatih untuk menjadi vaksinator oleh Bapelkes/BBBK Kementerian Kesehatan, dan 12.600 personel lainnya dalam waktu dekat akan diberikan pelatihan serupa.

Selain hal tersebut, Polri juga sudah menyiapkan 40.336 personel Bhabinkamtibmas yang tergelar di seluruh wilayah Indonesia yang sudah disiapkan untuk bertindak sebagai tracer sebagai langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Vaksinator dan tracer Polri ini disiagakan dalam rangka membantu tugas tenaga kesehatan, khususnya pemberian vaksinasi terhadap anggota Polri maupun kepada masyarakat umum, serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dalam upaya tracing sebagai langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19," terang Kapolda Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.

Polri katanya berkomitmen siap melaksanakan dan mengawal program vaksinasi nasional serta seluruh kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Jokowi Lantik ODSK2P, Sulut Siapkan Ibadah Syukur Virtual

 

Bila tak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo, pada Senin (15/2/2021) mendatang dijadwalkan akan melantik empat pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih dalam Pilkada Serentak, yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

Sumber Investor Daily menyebutkan bahwa upacara pelantikan yang menerapkan protokol kesehatan ketat akan digelar di Istana Negara, Jakarta, dihadiri empat pasang gubernur-wakil gubernur.

Keempat gubernur-wakil gubernur yang akan dilantik adalah pasangan Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan, pemenang Pilkada Kalimantan Utara, Ansar Ahmad – Marlin Agustina (Kepulauan Riau), Olly Dondokambey – Steven O.E. Kandouw (Sulawesi Utara), dan Rusdy Mastura – Ma’mun Amir (Sulawesi Selatan).

Sesuai tradisi yang dibangun Presiden Jokowi, prosesi upacara pelantikan dimulai dari Ruang Kredensial, Istana Merdeka. Di ruangan itu, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan petikan Surat Keputusan Presiden (Keppres) kepada calon gubernur-wakil gubernur yang dilantik.

Usai penyerahan Keppres, Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden dan Mendagri bersama pasangan gubernur-wakil gubernur akan berjalan kaki dari Istana Merdeka menuju ruang pelantikan di Istana Negara.

Pilkada serentak 9 Desember 2021, digelar di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Pelantikan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 163 diatur bahwa gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Jika presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh wakil presiden. Apabila, wakil presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh menteri.

Sementara itu, Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen memimpin rapat persiapan pelaksanaan ibadah syukur dalam rangka memasuki Periode ke-2 kepemimpinan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw (ODSK2P) yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (11/2/2021).

Ibadah syukur ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis pekan depan mulai Pukul 17.00 - 20.00 Wita.

Ibadah Syukur ini akan dipimpin oleh Ketua Sinode GMIM Pdt Hein Arina secara virtual dan nantinya akan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat melalui siaran TVRI dan live streaming Youtube, Facebook, Instagram dan aplikasi Zoom.

Ibadah syukur digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan tidak melibatkan banyak undangan.

Turut hadir dalam rapat ini Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa, para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sulut.

KPK Apresiasi Capaian MCP Pemprov Sulut

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menghadiri rapat evaluasi Monitoring Center Prevention (MCP) tahun 2020 dan koordinasi kegiatan tahun 2021 yang digelar oleh Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur, Rabu (10/2/2021).

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Silangen menyampaikan apresiasi dari seluruh jajaran Pemprov Sulut kepada Satgas KPK RI yang telah mengarahkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota melaksanakan pemerintahan yang good governance dan clean governance.

"Kami sangat menyadari bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan anggaran pemberdayaan aset yang ada di pemerintah provinsi, kita juga mengalami berbagai dinamika yang perlu dibantu penyelesaiannya dan penuntasannya," kata Silangen.

"Seperti yang sudah dilakukan oleh KPK RI khusus di wilayah Sulawesi Utara ini dan bahkan dalam kegiatan evaluasi MCP Provinsi Sulut tahun 2020 bersama dengan 15 kabupaten/kota," lanjutnya.

Silangen menerangkan bahwa Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw telah berupaya melaksanakan rencana aksi daerah, yaitu dengan mensukseskan program pencegahan korupsi yang dirintis oleh KPK RI lewat pemenuhan dokumen, perbaikan sistem yang terangkum dalam 8 area intervensi MCP KPK RI.

"Sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI dalam pemenuhan 8 area ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan persentase 92,31%, nilai persentase ini merupakan yang terbaik se-Sulawesi Utara yaitu urutan pertama, dan urutan kedua untuk tingkat Provinsi. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya tentu dengan mendapat arahan dari Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK RI," terangnya.

Lebih jauh, Silangen mengatakan kehadiran Tim Satgas KPK di Sulut merupakan suatu bentuk perhatian yang besar bagi Sulut agar apa yang dikerjakan selama ini dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat yang setiap waktu menilai kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK Wahyudi menjelaskan bahwa tujuan digelarnya rapat evaluasi MCP di Sulut dalam rangka memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Sulut dalam melakukan pencegahan korupsi.

KPK juga mengapresiasi pencapaian MCP Pemprov Sulut dan berharap pemprov dapat memberikan bimbingan ke pemerintah kabupaten dan kota di Sulut agar mampu mencapai hasil yang optimal.

"Khusus untuk wilayah Sulawesi Utara nantinya kedepan tidak hanya membahas MCP lagi karena akan secara otomatis nanti dari pemprov akan bisa memberikan guidance kepada kabupaten/kota untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan bersama setiap awal tahunnya," ujarnya.

Didampingi KPK, Sekdaprov Silangen Optimis Masalah Aset di Sulut Bakal Tuntas

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen memimpin rapat pembahasan permasalahan aset seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se Sulut secara virtual yang dilaksanakan di Ruang Command Center Kantor Gubernur, Rabu (10/2/2021).

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Silangen menyatakan optimis pembahasan aset yang dihadiri langsung Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK Wahyudi ini mampu memotivasi jajaran Pemda di Sulut untuk mengoptimalkan upaya, kerja dan karya dalam pencegahan korupsi serta dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.

Silangen menuturkan bahwa salah satu area yang didampingi oleh Korsupgah adalah manajemen aset daerah dengan pemenuhan dokumen yang terdiri dari 4 indikator, yaitu: Penyediaan Database Aset, Pengelolaan Aset, Rekonsiliasi Aset serta Penertiban dan Pemulihan Aset.

"Sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI, capaian manajemen aset di daerah ini adalah 82,6%, dengan catatan, masih terdapat kendala dan hambatan antara lain proses sertifikasi aset terutama penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta adanya permasalahan aset yang masih berproses di peradilan," kata Silangen.

"Terkait dengan catatan itu, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan aset demi terciptanya Good and Clean Governance," lanjutnya.

Menurut Silangen, dalam pengelolaan aset kedepan, Pemda di Sulut telah menggunakan sistem aplikasi penatausahaan aset dengan menyesuaikan pada regulasi aset yang ada.

"Namun demikian masih sangat mengharapkan pendampingan dari KPK dalam menyikapi aset bermasalah dan penertiban aset," tandasnya.

"Kami mengharapkan perhatian KPK agar kedepan kami akan semakin memahami:
Upaya-upaya strategis yang perlu terus dilakukan untuk mencegah korupsi; serta
Program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome)," sambungnya.

Lebih jauh, Silangen berharap seluruh pemda dapat terus menjalin sinergitas yang positif, dalam mencegah dan memberantas korupsi termasuk menuntaskan permasalahan aset di daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulut.

Siap-Siap! Akhir Februari ASN Pemprov Sulut Divaksinasi C-19

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Setdaprov Sulut, yang bertempat di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Selasa (9/2/2021).

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Silangen mengatakan bahwa kegiatan rapat ini digelar dalam rangka membahas kesiapan Pemprov Sulut menghadapi sejumlah agenda strategis di Sulut selama tahun 2021.

Silangen menerangkan bahwa agenda penting tersebut diantaranya rencana vaksinasi Covid-19 kepada seluruh pelayan publik di Sulut pada Februari ini termasuk ASN Pemprov Sulut.

"Pada minggu depan akhir bulan Februari seluruh pelayan publik akan dilakukan vaksinasi, termasuk kita semua yang ada di Kantor Gubernur ini. Karena sesuai edaran Menteri Kesehatan RI bahwa di tahap kedua ini akan divaksinasi kepada pelayan publik, pelaku ekonomi, tenaga kesehatan yang belum divaksinasi serta yang ditentukan oleh kepala daerah," katanya.

Meskipun ada vaksinasi, Silangen juga menegaskan bahwa Pemprov Sulut masih tetap fokus untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19 lewat penerapan protokol kesehatan baik memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

"Mulai dari Kantor Gubernur ini karena itu kantor ini harus menjadi contoh untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19,"

Disamping itu, Silangen menjelaskan soal penggunaan APBD 2021 yang sudah dimulai sejak Januari namun karena masih ada masalah yang berkaitan dengan sistem karena sesuai instruksi Kemendagri RI terjadi perubahan sistem keuangan dari yang dulunya Simda ke SIPD, sementara gerak pelaksanaan tahun 2021 ini ternyata masih menemukan berbagai kendala dengan SIPD.

Tambah dia, kendala ini dihadapi bukan hanya di Provinsi Sulut akan tetapi hampir semua daerah kabupaten/kota mengalami masalah sehubungan dengan penerapan SIPD ini.

"Sesuai arahan Kemendagri kita diminta untuk menggunakan manual catat konvensional atau catat melalui aplikasi Simda, kita berasumsi bahwa kita bisa pakai Simda tetapi juga kita pararelkan dengan SIPD," katanya.

"Sehingga itu dimintakan kepada para asisten dan kepala biro agar mempersiapkan gerak pelaksanaan APBD dari masing-masing biro, karena kita biro-biro yang ada di kantor gubernur ini harus menjadi contoh dan teladan kepada perangkat daerah yang lainnya," lanjutnya.

Adapun rapat koordinasi ini diikuti oleh para Asisten dan Kepala Biro di lingkup Setdaprov Sulut.

Sekdaprov Silangen Optimis PPD Lahirkan Inovasi Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan di Sulut

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen membuka secara resmi kegiatan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Sulut secara virtual di ruang kerjanya, Senin (8/2/2021).

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Silangen menyampaikan sambutan Gubernur Olly Dondokambey yang menerangkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah dengan baik.

Atas pemahaman itu, Silangen mengatakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif melalui PPD, dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) atas prestasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

"Penilaian Tingkat Provinsi ini, adalah
untuk mendapatkan nominator perwakilan Sulawesi Utara yang akan masuk dalam
Penilaian Tingkat Nasional," katanya.

Diketahui, penilaian dan apresiasi ini sendiri bertujuan mendorong mendorong Pemda untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan. Selain itu untuk mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah, mendorong pemda untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan serta mendorong pemda untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Lebih jauh, Silangen menjelaskan bahwa sangat disadari untuk melaksanakan semua proses ini, kondisi pandemi masih sangat berpengaruh bagi kita semua, sangat terpengaruh dengan kondisi potensi dan sumberdaya yang ada di masing-masing daerah.

Meskipun demikian, dia optimis PPD di tengah pandemi mampu memotivasi setiap daerah menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara optimal bahkan menciptakan inovasi pembangunan di Sulut.

"Oleh karena itu, saya berharap Penghargaan Pembangunan Daerah ini mampu mendorong setiap daerah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, hingga Kota, untuk berlomba-lomba menyiapkan dokumen RPJMD, RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan, serta dapat melahirkan inovasi-inovasi pembangunan yang menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi di daerah," terangnya.

"Sekali lagi, saya berharap Penghargaan Pembangunan Daerah ini dapat kita lakukan dengan baik, sehingga salah satu apresiasi juga yang kita dapat dari Penghargaan ini yaitu ketambahan Dana Insenif Daerah (DID) dapat menjadi daya ungkit keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara," lanjutnya.

Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Sulut, Kepala Bappeda/Bappelitbang, Tim Penilai Independen (TPI) PPD Tahun 2021 Sulut dan Tim Penilai Utama (TPU) PPD Tahun 2021.

Gubernur OD : Manado Pusat Ekonomi Sulut, Tak Boleh Kotor!

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw bersama jajaran Forkopimda Sulut melakukan kegiatan kerja bakti dalam rangka bersih-bersih sampah di Kota Manado, Sabtu (6/2/2021).

Dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini juga diikuti Sekdaprov Edwin Silangen serta para ASN dan THL dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Sulut yang terlibat dalam pembersihan sampah di 17 titik yang ada di Manado.

Diketahui, Pemprov Sulut juga mengerahkan puluhan truk untuk mengangkut tumpukan sampah ke TPA Kulo di Kabupaten Minahasa mulai Jumat kemarin hingga Sabtu pekan ini.

Olly saat melakukan pembersihan sampah menjelaskan bahwa Pemprov Sulut telah berkomunikasi dengan Pemkab Minahasa terkait lokasi sementara tempat pembuangan sampah pasca banjir di Manado akibat terbatasnya daya tampung TPA Sumompo Manado.

"Kita koordinasi dengan Kabupaten Minahasa ada lokasi tempat pembuangan sampahnya masih belum maksimal dimanfaatkan. Untuk sementara sampah-sampah di Kota Manado kita angkut ke sana," kata Olly.

Selain di Minahasa, ucap Olly daerah pembuangan sampah di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung juga masih bisa dimanfaatkan selagi menunggu pembangunan TPA regional Mamitarang selesai pada Desember 2021.

Terkait keikutsertaan seluruh ASN dan THL Pemprov Sulut dalam pembersihan sampah di Manado, orang nomor satu di Sulut ini menjelaskan bahwa ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam terus menjaga Manado sebagai ibu kota provinsi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulut.

"Kita libatkan semua, serentak, karena Manado kan pusat ekonomi kita kalau Manado kotor bagaimana orang mau datang ke Sulut!" tandasnya.

Lebih jauh, Olly mengharapkan agar sinergitas dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sulut dapat terus dibangun sehingga permasalahan darurat yang dialami oleh suatu daerah dapat cepat terselesaikan.

"Sinergitas pemerintahan itu harus ada, supaya kita menangani persoalan-persoalan darurat yang tidak bisa kita tangani sendiri," tutupnya.