SHS Diangkat Sebagai Alumni Kehormatan PT Kepamongprajaan

Kirprah Dr. Sinyo Harry Sarundayang sebagai sosok pamong senior di belantikan kepemerintahan di tanah air, tak perlu  diragukan lagi. Buktinya salah satu Gubernur terbaik di Indonesia ini, mendapat gelar kehormatan dari Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) DR. H.  Suhajar Diantoro mengangkat Gubernur Sulut ini sebagai alumni kehormatan Pendidikan Tinggi (PT) Kepamongprajaan. Pengangkatan sebagai anggota alumni PT kepamongprajaan ini ditandai dengan peyematan PIN Pamongpraja Kehormatan didada sebelah kanan atas oleh Diantoro kepada SHS.
Dirjen Otda Kemendagri yang juga selaku Ketua Umum DPN-IKAPTK Prof. DR. H Johermansyah Djohan MA  mengakui, tidak semua Gubernur mendapat gelar kehormatan seperti ini. hingga kini kami sudah melantik 28 Dewan Pengurus Provinsi dan baru Dr. Sinyo Harry  Sarundajang Gubernur Sulut  yang mendapat gelar kehormatan seperti ini. "Kami melihat Pak Sarundajang dipandang layak dan memenuhi syarat untuk menerima pengharggaan ini sebagai bentuk penghargaan dan motivasi terhadap beliau yang telah berjasa dalam memberikan pemikiran-pemikiran, pandangan dan visi misi strateis bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tanah air termasuk  dalam membina dan mengembangkan prestasi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan di tanah air sekaligus mampu menghadirkan IPDN Regional Sulut", katanya.
 Sarundajang menyebutkan, selama 40 tahun mengabdi sebagai pamongpraja, belum pernah sekalipun mengalami nonjob, karena itu menjadi motivasi bagi para pamongpraja di daerah ini untuk terus berkarya dengan mengembangkan prestasi-prestasi kerja yang ada demi kemajuan daerah Bumi Nyiur Melambai. .
Inspektur Provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi selaku Ketua DPP-IKAPTK Sulut menyebutkan, Sebagai praktisi pemerintahan, beliau telah banyak mengukir prestasi selama memimpin daerah ini. Disamping itu sebagai seorang akademisi pemikiran-pemikiran beliau telah banyak memberikan warna dan dinamika baru bagi pengembangan ilmu politik dan pemerintahan, dimana semua ini telah diwujudkan publikasinya lewat 6 buku karya SHS, dan buku-buku tersebut telah banyak dijadikan rujukan dan sebagai bahan referensi di berbagai perguruan tinggi di tanah air, tambah mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra.  Ke-6 buku karya Sarundajang yaitu Perbandingan Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Sistem Pemerintahan Daerah, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Pilkada langsung dan Buku berjudul Geostrategi, tandas Sekretaris DPP-IKAPTK Sulut yang juga Karo Orgganisasi Jemmy Ringkuangan AP MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir Pemprov).

      

SHS : Pencegahan Korupsi Mulai dari Keluarga

Korupsi adalah tindakan yang extra ordinary crime yaitu perbuatan kejahatan yang luar biasa yang Penanganan pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa-biasa saja tetapi dituntut pencegahannya dengan cara-cara yang luar biasa. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi pendidikan anti koropsi berbasis kekeluargaan dan launching Peraturan Gubernur (Pergub) Aksi Daerah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di ruang Huyula (18/3) kantor gubernur.

Sarundajang mengatakan Dalam tekad dan komitmen untuk membangun Provinsi Sulawesi Utara tanpa korupsi maka pemerintah telah melakukan upaya-upaya penataan sistem dan prosedur untuk membatasi penyalahgunaan kewenangan yang mengarah pada korupsi yang didukung dengan pembentukan institusi dalam mempercepat penanganan pemberantasan korupsi dan semua itu perlu sinergitas dengan semua komponen bangsa termasuk civil society atau masyarakat sipil.

Lebih lanjut Sarundajang mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat korupsi dalam dunia politik pemerintahan adalah korupsi mempersulit demokrasi dan good govermnance dengan cara menghancurkan proses formal yang sudah terbangun karena mengabaikan pprosedur dan spoil system dalam rekruitmen sementara dalam bidang ekonomi korupsi membuat distory dan ketidak efisienan yang tinggi dan yang paling merisaukan adalah korupsi dapat menurunkan daya saing bangsa dan bahkan tingkat kepercayaan (trust) masyarakaat kepada pemerintah.

Sarundajang mengharapkan pencegahan korupsi dapat dicegah mulai dari dalam kehidupan keluarga dan dengan membangun sistem kerja dalam bingkai hukum dan ketentuan yang berlaku dapat mencegah pemberantasan korupsi dan dengan dilaksanakannya  kegiatan ini dapat memberikan garansi yang positif bagi upaya membudayakan Sulawesi Utara membangun tanpa korupsi.

Pada kesempatan itu wakil ketua KPK Busyro Muqqudas mengatakan program pencegahan korupsi berbasis keluarga adalah program KPK karena keluarga merupakan faktor internal yang paling kuat dalam terciptanya korupsi. 
Hadir pada kesmpatan itu para bupai dan walikota, wakil bupati dan wakil walikota, TP. PKK, Dh. Wanita Persatuan Prov. Sulut, pejabat eselon II, sekretaris kab/kota, dan undangan..(Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov Sulut)

Gubernur Kukuhkan Dewan Pengurus DPP-IKAPTK Sulut

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Selasa ( 18/3) kemarin, di ruang mapalus kantor gubernur,  mengukuhkan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) Sulut Periode 2014-2018, yang dipercayakan kepada Drs. Mecky M Onibala sebagai Ketua dan dibantu dua Wakil Ketua yaitu Drs RM Tumiwa MPd dan DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, Sekretaris Jemmy Ringkuangan AP MSi, dibantu Wakil Sekretaris Maykel K Kelah AP MSi dan Claudio Danny Tamara SSTP MSi masing-masing sebagai Wakil Sekretaris I dan II, serta Tahlis Galang AP SIP sebagai Bendahara, Ronny Pantow Aj.AK AP MSi dan Andre Winowatan SSTP MSi masing-masing sebagai Wakil Bendahara I dan II. Sementara Gubernur Sarundajang dipercayakan sebagai Ketua Dewan Penasehat bersama Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, unsur Forkopimda Sulut sebagai anggota. Kepengurusan ini dilengkapi pula dengan 9 bidang yaitu bidang organisasi dan publikasi Ketua Dra. Linda Watania MSi, bidang bina etos kerja dan jiwa korsa Ketua Fabian Kaloh SSIP MSi, bidang sosial Ketua Dra Femmy Suluh MSi, Bidang Usaha Ketua Drs. Denny Mangala MSi, Bidang Keanggotaan kaderisasi dan advokasi  Drs. O ktavianus Mandagi MSi sebagai Ketua,Bidang Penelitian dan Pengembangan dipercayakan kepada DR. Jemmy Kumendong MSi, Bidang Kesejahteraan dan Kepurnabhaktian Ketua Allan Mingkid MSi, Bidang Seni dan Olahraga Ketua Drs. Roy Mewoh MSi, serta bidang kerohanian Ketua Hendrik Rondonuwu. SK kepengurusan ini telah ditandatangani oleh Ketua Umum DPN IKAPTK Prof. DR. H Djohermansyah Djohan MA dan Wakil Ketua Umum Drs. H Ahmad Zubaidi MSi. Sebelumnya, Onibala Cs telah dilantik oleh Ketua Umum DPN-IKAPTK.
Djohermansya Djohan yang sehari-harinya menjabat Dirjen Otda Kemendagri RI, minta agar pengurus provinsai  yang dipimpin oleh Mecky Onibala dalam waktu dekat segera membentuk pengurus yang ada di kabupaten/kota,  mampu memberi kontribusi positif bagi kemajuan pemerintahan daerah utamanya memberantas korupsi, serta mampu melibatkan organisasi ini dalam tugas-tugas kemasyarakatan, ujarnya.
Gubernur Sarundajang, menyambut baik pelantikan DPP-IKAPTK Sulut yang berlangsung hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Otda yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk boleh melantik dewan pengurus ini. Sarundajang mengatakan, pejabat pamong praja saat ini telah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negara ini, hal ini dapat terjadi karena para pejabat pamong praja yang merupakan alumni sekolah tinggi pamongpraja baik, APDN, IIP, STPDN,Maupun IPDN memang dipersiapkan untuk menjadi kader-kader penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di negara ini, yang mengembang tugas agar terjadi tata kelolah yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Govenment), tandasnya. Kesempatan itu Dirjen Otda telah menyematkan PIN DPP-IKAPTK kepada Pengurus inti. Turut hadir Direktur IPDN DR. H Suhajar Diantoro MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

              

Warga GMIBM Jangan Golput di Pemilu Lagislatif

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil mengajak warga Jemaat Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) dalam pelaksanaan Pemilu legislatif dan Anggota  DPD-RI pada 9 April 2014 mendatang jangan sampai melakukan tindakan golput, karena hanya akan merugikan daerah dan bangsa, sebaliknya mau datang ke TPS-TPS yang sudah tersediah di setiap desa dan kelurahan untuk memberikan hak suaranya.Pengasan Wagub itu disampaikan di hadapan ibadah syukur HUT ke-101 Jemaat Zaitun Dumoga Kabupaten Bolmong, Minggu pekan lalu. Pelaksanaan Pemilu legislatif dan Anggota DPD-RI harus kita sukseskan, karena kita akan memilih  para wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR-RI, DPRD Provinsi maupun DPRD yang ada di Kabupaten/Kota serta kita akan memilih juga Anggota DPD-RI yang akan duduk di senayan sebagai Anggota senator, ujar orang nomor dua di Sulut.
Karena itu saya sekali lagi mengajak seluruh warga GMIBM untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahun sekali ini, dengan memberikan hak suara kita secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) di TPS-TPS yang ada.
Bagian lain Kansil yang juga selaku Pelayan Khusus di Jemaat Pniel Tuna mengajak pula warga Dumoga untuk melakukan gerakan budaya sentuh tanah, sentuh air dan sentuh budaya, sebagaimana yang sudah di gulirkan oleh Pemprov Sulut. Dumoga memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, sebagai salah satu sentra penghasil beras terbesar di Provinsi Sulut, karena areal persawahan sangat luas. Karena itu gerakan ini  terus dibudayakan ditengah-tengah jemaat dan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga, harap Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna.
Sebelumnya Kansil telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan pastori jemaat Zaitun sekaligus memimpin Ibadah syukur HUT Jemaat, serta menyerahkan Pila Bergilir lomba Kesenian dan Olah raga memperebutkan trophy bergilir Wagub Sulut serta penanaman bibit pohon.
Hal yang sama juga telah di lakukan Ketua PKB Wilayah Mawakom  di Jemaat GMIBM Sinai Desa Dumoga Satu. Ikut hadir Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ir. Joi Korah MSi, Kaban Kesbang Gun Lapadengan, Kaban Pengelola Perbatasan Ir. Rudy Mokoginta, Sekwan Drs. Djhon Palandung, dan Karo Kesra Drs. Edwin Kindangen MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir Pemprov).

            

Wagub Tinjau Pos Pengamanan Terpadu di Dumoga

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd bersama Kaban Kesbang dan Politik Gun Lapadengan SH, didampingi Camat Dumoga Tengah Sumarni Bonde SE, Minggu pekan lalu melakukan peninjauan Pos Pengamanan Terpadu yang telah dibangun di Desa Ibolian I Kec, Dumoga Tengah Kabupaten Bolmong yang dalam waktu dekat ini akan segera di operasikan, hal itu disampaikan Wagub usai melakukan peninjauan bangunan seluas 372 M2 yang berdiri diatas lahan 1 hektar nantinya bisa menampung 100 orang personil. "hadirnya Pos Pengamanan Terpadu ini diharapkan kiranya akan dapat mengurangi kerawanan sosial yang sering terjadi di tengah-tengah warga, terutama masalah kerawanan kamtibmas seperti aksi tindak kriminal dan tawuran antar kampung di wilayah dumoga", Kata Kansil.
Lapadengan mengatakan, Pos pengamanan Terpadu tersebut bangunannya dibangun oleh Pemprov Sulut melalui DIPA Kesbang Politik selama dua tahun berturut-turut dari TA 2013 s/d TA 2014 sebesar hampir Rp.1 Milliar, sementara lahan untuk bangunan disiapkan oleh Pemkab Bolmong. Dalam pemanfaatannya nanti bangunan tersebut rencananya selain akan ditempati Brimob Polda Sulut juga ada dari unsur TNI untuk pengamanan di daerah tersebut, jelasnya.
Mantan Penjabat Bupati Bolmong ini menambahkan, langkah dan upaya pemprov menghadirkan Pos pengamanan terpadu di dumoga ini, diharapkan mampu menjaga kondisi dumoga untuk tetap kondusif, skaligus mengajak partisipasi dan empati warga untuk bersama-sama meningkatkan sistem pengamanan lingkungan (siskamling) di masing-masing kecamatan di dumoga. Camat Dumoga Tengah Sumarni Bonde dan mantan Sangadi Dumoga Ramli Manggopa mewakili masyarakat berharap pos pengamanan ini kiranya sudah dibuka sebelum pelaksanaan PemiluLegislatif dan DPD RI  9 April 2014 mendatang, mengingat tingkat kerawanan sosial saat pelaksanaan Pemilu sangat tinggi dan bisa berpotensi menimbulkan aksi tawuran ditengah-tengah masyarakat.  Dalam kunjungan tersebut ikut pula Wakil Ketua TP. PKK Sulut Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Kaban Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ir. Joy Korah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Ir. Rudy Mokoginta, dan Sekwan Drs. Jhon Palandung, dan Karo Perlengkapan Drs.Edwin Kindangen MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov)

        

Wagub Jual Kerukunan Sulut Kepada Bupati/Walikota

 Harmonisasi kehidupan masyarakat ditengah-tengah pluralitas, telah memposisikan Provisni Sulut sebagai salah satu daerah teraman di Indonesia. Hal itu di katakan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd ketika menerima kunker 12 peserta orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wawali Tahun 2014.
Tujuan kedatangan rombongan yang dipimpin Syamsul Arief dari Kemendagri RI, untuk mempelajari praktek kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterapkan oleh Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wawali yang telah dicapai pada bidang pemerintahan, pembangunan, politik dan kemasyarakatan serta keuangan daerah.
Meskipun kondisi Sulut sangat majemuk baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat. Realitas keberagaman ini disyukuri sebagai anugerah, sehingga masyarakat senantiasa hidup dalam suasana persaudaraan yang rukun, saling mengharggai dan menghormati perbedaan, ujar mantan Kadis Diknas Sulut, sembari memberi contoh implementasi kerukunan hidup beragama seperti Gubernur dan Saya beragama Kristen sementara Sekrpov beragama Muslim. Begitu pula dari sisi etnis jika Gubernur berasal dari Minahasa, Saya dari kepulauan nusa utara sedangkan Sekrpov berasal dari etnis bolaang Mongondow.  Demikian pula dengan para pendatang yang tinggal didaerah ini, mereka sangat betah dan nyaman jika ditanya, mereka akan menjawab saya orang Manado atau orang Sulut berasal dari Batak, Jawa atau daerah lainnya di Indonesia, begitupula di Minahasa ada kampun jawa tondano yang merupakan keturunan pangeran diponegoro serta ada makam Tuanku Imam Bonjol di Lota Pineleng.
Rasa kebersamaan dan persaudaraan menjadi perekat kemajemukan dan nilai-nilai kearifan lokal  menjadi garansi positif bagi berlangsungnya dinamika ekonomi dan pembangunan didaerah Sulut, tandas orang nomor dua di sulut. Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MSI, Kepala Bappeda Ir. Roy O Roring, Kari Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean serta sejumlah Pejabat Eselon II dan III lainnya. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

   

Seprov Minta SKPD Jangan Hambat Pemeriksaan BPK

Sekretaris provinsi (Sekprov) Sulut Ir. Siswa R Mokodongan minta,  SKPD Pemprov hendaknya dapat menyiapkan dokumen secara lengkap, terkait dengan pemeriksaan yang mulai dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sulut. Permintaan Mokodongan, itu disampaikan pada pelaksanaan apel korpri bulan maret 2014, Senin (17/3) kemarin di halaman kantor gubernur sulut.
Apel Korpri yang diikut para pejabat  Eselon II, III dan IV serta staf di SKPD yang berkantor di Jalan 17 Agustus ini,  perlu perhatian  serius dari seluruh jajaran pemerintah provinsi agar mampu melayani dengan baik, terutama semua dokumen yang diminta oleh pihak pemeriksa harus diberikan, jangan sebaliknya terkesan tidak peduli apalagi coba-coba mau menghambat lancarnya pemeriksaan ini, jika ketahuan SKPD tersebut akan mendapat peringatan keras dari pimpinan. "Jangan sampai ketidak pedulian kita menghambat komitmen pemerintah provinsi untuk mendapatkan predikat Opini WTP yang ke-Empat kalinya", Kata Mokodongan.
Sementara terkait dengan tunjangan kinerja daerah (TKD), jika sampai saat ini masih terdapat keterlambatan dalam pembayarannya, hal ini dikarenakan perlu penyesuaian terhadap aturan yang baru, disamping itu setiap SKPD terutama pengelola keuangan perlu lebih pro aktif untuk mempelajari aturan, terutama penjabaran terhadap indikator-indikator penilaian. Karena hal ini berkaitan dengan penilaian individu pegawai, maka setiap PNS harus menyusun rencana kinerja yang ditetapkan setiap bulan sebagai tolok ukur penilaian, hal ini juga untuk menghindari subyektifitas dan mengedepankan objeksifitas dalam penilaian kinerja setiap PNS, sembari meluruskan. Sebelumnya Inspektorat provinsi telah melakukan pemeriksaan terhadap APBD 2013 serta Inspektorat Kementerian telah melakukan pemeriksaan dana dekonsentrasi yang ada di hampir seluruh SKPD. Bertindak selaku Komandan apel Korpri Kasubag Perencanaan dan Keuangan BPMPD Sulut Akri Rawung, S.Sos. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).