KPK: Pemerintah Daerah Berani Melawan Tekanan DPRD

Ketua KPK Adnan Pandu Praja menegaskan dalam penyusunan APBD  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus berani melawan tekanan yang dilakukan DPRD masing-masing, karena apabila Pemda takut maka yang jadi bukan APBD pro rakyat tapi APBD kepentingan.Penegasan Ketua KPK tersebut disampaikan dihadapan para Bupati/Walikota se- Sulut yang mengikuti sosialisasi kajian penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan ekonomi kerakyatan di ruang Huyula Kantor Gubernur, Selasa (12/8) kemarin. kegiatan yang dihadiri Gubernur Sulut, Sekprov Sulut serta para kepala SKPD Provinsi  berlangsung dalam suasana lancar.
Adnan beralasan tekanan DPR tidak hanya berlaku di daerah saja tetapi hal itu juga terjadi di pusat. namun demikian perlawanan pemda harus memiliki alasan-alasan yang tepat sehingga anggota DRPD bisa memahaminya sembari memberi contoh harus dilawan dengan keberanian, penyusunan APBD harus transparan serta melibatkan kepentingan masyarakat. Jika ini mampu dilakukan, maka pasti DPRD akan mengerti, bahwa APBD yang disusun itu demi kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan.
Selain itu Adnan juga berharap kiranya Presiden terpilih nanti dapat menujuk aparat pengwasan pusat maupun daerah Inspektorat (perngawasan independen) yang merupakan kewenangan Gubernur dapat memilih orang-orang terbaik, karena selama ini pengawasan internal dianggap masih lemah dalam penegakan hukum (gakum), Karena itu KPK ada sebab Gakum masih lemah, urainya.
Ia juga menyebutkan, tren korupsi di Indonesia sudah berjemaah dan berkeluarga sebaba peran isteri didalamnya sangat dominan, seperti kasus-kasus yang sementara di tangan KPK saat ini. Ini menunjukan integritas penyelenggara negara semakin menurun, karena itu korupsi sudah menjadi bagian kejahatan dunia sama dengan teroris dan narkoba, tandas Adnan Pandu Praja. karena itu Ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan. karena lemahnya penyusunan APBD karena banyak kepentingan didalamnya.
Sementara dari hasil study KPK di Sulut tahun lalu terjadi komitmen antara pihak ketiga dengan panitia lelang secara umum ada peningkatan traennya sepeeti di Bitung, Minahasa dan Sangihe. Begitu juga dengan pemberian masyarakat kepada panitia lelang trennya juga meningkat, tapi tidak dengan calo secara umum Adnan menyebutkan semakin berkurang. Ini mengambarkan situasi yang memprihatinkan bagi kita semua, ujarnya. Sebelumnya Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mengatakan, siklus anggaran harus dikawal bukan  hanya eksekutif tapi juga APIP termasuk Inspektorat (pengawasan internal). APIP didorong untuk mengawal siklus anggaran di APBD baik belanja termasuk pendapatan sebelum BPKmasuk. Dadang juga menyebutkan empat aspek Governance, yaitu aspek komitmen, struktur, prosesing dan outcome. Sementara DR Hendri Saparini menyebutkan bagaimana mengelola APBD dengan benar   yaitu harus transparan dan akuntabel, serta lebih mengutamakan kepentingan dasar masyarakat seperti sandang pangan dan papan. Sebab tugas pemerintah setelah APBD selasai disusun dapat dilaksanakan dengan tidak ada kebocoran.
Saparini mengakui selama ini dalam penyusunan APBD setiap tahun terjadi peningkatan, tapi pengangguran masih tetap meningkat, itu berarti kebijakan penyusunan ada yang salah dan perlu dikoreksi. Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang berkeyakinan melalui sosialisasi ini para Bupati/Walikota dapat memahaminya sehingga dapat melakukannya didaerah masing-masing. Disamping itu Sarundajang juga telah menjelaskan konsep blue ekonomi bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Inspektur Provinsi Drs Mecky Onibala MSi melaporkan maksud dan tujuan rakor itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Acara diskhiri dengan tanyajawab para Buapti/Walikota. Turut hadir Deputy Pencegahan KPK Iswan Elmi, Direktur Litbang KPK Rony Dwi Susanto, Kepala BPKP Sulut Adil Hamonangan Simanjuntak dan Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Drs. Mecky M onibala MSi. Usai makan siang bersama dilanjutkan dengan konferensi pers Ketua KPK dengan para wartawan di pimpin Gubernur Sarundajang. (kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir Pemprov.    

Foto foto acara dengan KPK

Komisioner KPK Adnan Pandupraja sementara memberikan materi

Tendean Penerimaan CPNS Kabupaten/Kota Dilarang Punggut Biaya

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut DR. Noudy RP Tendean SIP MSi mewarning Kabupaten/Kota disaat melakukan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dilarang melakukan pemungutan biaya. Penegasan itu disampaikan Tendean atas nama Sekprov Sulut, saat membuka rapat koordinasi (Rakor) pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2014 dengan Kepala BKD Kabupaten/Kota se- Sulut di ruang rapat BKD Provinsi, Selasa (12/8) Kemarin.
Menurut Tendean, jajaran birokrat yang membidangi kepegawaian mengusung tugas mulai dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Walaupun tugas ini tidaklah ringan seiring dengan meningkatnya dinamika dan keberagaman tuntutan masyarakat. Namun demikian mantan Karo Pemerintahan dan Humas memintakan melalui momentum Rakor yang penting dan strategis ini kiranya penataan birokrasi secara internal dan eksternal harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, termasuk kepada Panitia Seleksi CPNS di Kabupaten/Kota jauh-jauh hari sudah diingatkan agar dalam penerimaan CPNS tidak melakukan pungutan baya kepada pelamar sehingga tidak akan berdampag hukum dikemudian hari.    
Rakor yang dihadiri Kepala Kantor Regional 11 BKN Manado Englis Nainggolan SH MH telah menyepakati beberapa hal terkait dengan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2014 antara lain, diingatkan agar panitia seleksi CPNS Kabupaten/Kota dimintakan jangan memperberat para pelamar dengan kelengkapan berkas yang telalu banyak, tapi hanya berupa lamaran, foto copy ijasah di legalisir terbaru, foto copy KTP serta pas foto. nanti setelah dinyatakan lulus seleksi baru dimintakan persyaratan lain seperti SKCK termasuk surat keterangan bebas narkoba, hal ini dimaksudkan agar para pelamar tidak terbebani biaya. Selain itu dalam pelaksanaan seleksi nanti untuk pelamar harus lebih jelas kalu sarjana ekonomi tapi ekonomi apa, sarjana komputer tapi komputer apa supaya lebih jelas dan pelamar tidak bingung. juga yang tak kala penting bagi pelamar yang mengikuti seleksi sudah  menggunakan sistem Computer Assesment Test (CAT), karena sistem ini lebih gampang begitu pula dari sisi pembiayaan dan tenaga lebih murah dibanding dengan lembar jawaban komputer (LJK), jelas Nainggolan. karena itu nainggolan berharap Kepala BKD Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena dengan sistem CAT lebih mengutamakan unsur transparansi. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).    

Gubernur terima kunjungan Dirut WP3WT BPN RI Monsel Hutagaol dan Kakanwil BPN Sulut HS. All Sabban

Gubernur Terima Kunjungan Dirut BPJS Ketenakerjaan Elvyn G Masassya dan Direktur Kepesertaan dan Hubungan antar lembaga Junaedi

Sarundajang dampingi Gubernur BI Letakkan Batu Pertama Pembangunan Perpustakaan L N Palar di Rurukan

Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang mendampingi Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meletakkan batu pertama pembangunan perpustakaan Lambertus Nikodemus Palar di Kelurahan Rurukan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). "Penghargaan ini diberikan kepada Pahlawan Nasional LN Palar yang telah memberikan jasanya yang sangat besar bagi Indonesia," kata Agus, di Rurukan, Selasa. Perpustakaan ini, kata Agus, diharapkan akan membantu siswa, guru dan masyarakat di Desa Rurukan maupun Sulut pada umumnya. Sekum Sinode GMIM Hendry Runtuwene dalam ibadah peletakkan batu pertama mengatakan bahwa bangunan yang kokoh harus berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pembangunan perpustakaan LN Palar harus diawali dengan doa, ucapan syukur pada Allah agar tempat itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena, berkaca dari pribadi LN Palar adalah seorang yang semangat dalam diplomatik maupun penginjilan. "Firman Tuhan berkata Hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian kita sebagai penerus harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang," katanya. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang mengatakan dengan dibangunnya perpustakaan LN Palar, kiranya bisa memberikan lebih banyak ilmu bagi pelajar maupun masyarakat. Saat ini, bisa akses melalui media internet tapi tidak akan mengalahkan buku yang mampu mencerdaskan anak bangsa. Anak LN Palar Maise Palar mengatakan ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia maupun pemerintah Kota Tomohon dan Provinsi Sulut telah mengabadikan nama ayahnya di tanah kelahiran LN Palar di Kelurahan Rurukan ini melalui gedung perpustakaan. Dengan hadirnya perpustakaan ini, katanya, maka akan memberikan nilai tambah dan semoga cita-cita dapat tercapai. (DR Jemmy Kumendong Kabag Humas Selaku Jubir Pemprov).

Gubernur Sarundajang Presentasikan Perkembangan Ekonomi Sulut Pada Rakor BI

Provinsi Sulawesi Utara patut berbangga sebab begitu banyak kegiatan-kegiatan berskala nasional yang dilakukan di Sulawesi Utara, termasuk kegiatan Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah di Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Senin 11 Agustus 2014. Dalam rapat yang dipimpim oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D Martowardoyo dan mengambil tema "Percepatan Pembangunan Ekonomi Regional Melalui Penciptaan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah".
Dalam pengantar yang disampailan oleh Gubernur BI, disampaikan tantangan jangka pendek dan tantangan jangka menengah ekonomi nasional yaitu bagaimana mengendalikan defisit dan inflasi nasional, bagaimana mencegah kemerosotan ekonomi, bagaimana memperkuat kehandalan dan daya saing sektor industri, bagaimana ketahanan pangan dan energi, bagaimana penguatan struktur mikro pasar dan bagaimana memperkuat basis sumber pembiayaan jangka panjang.Disamping itu dibahas juga bagaimana potensi SDA yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan untuk pengembamgan industri melalui hilirisasi, bagaimana mewujudkan hilirisasi industri berbasis SDA yang memerlukan investasi yang tidak sedikit dan bagaimana menarik investor pemerintah dalam membangun lingkungan pendukung yang berdaya saing tinggi.
Pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menekankan pada lanskap pembangunan ekonomi regional, arah kebijakan dan strategi percepatan ekonomi regional, arah kebijakan dan strategi percepatan pengembangan Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2019 yaitu mengenai pèngembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing Koridor Ekonomi dan percepatan Pembangunan Koneksivitas dan Sislogna antar wilayah pertumbuhan di koridor ekonomi, disamping itu juga dibahas arah kebijakan pembangunan kemaritiman yang ditekankan pada mendorong dan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua melalui percepatan pembangunan klaster-klaster industri dan perlu percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi dan air bersih.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang dalam pemaparannya menyatakan bahwa sejak 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sulut mengalami peningkatan pesat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 8% pertahun serta penurunan tingkat kemiskinam menjadi sekitar 7,8% pada tahun ini dari sekitar 18 % pada 10 tahun yang lalu. Sumber pertumbuhan sektoral  di Sulut melalu sektor jasa, pariwisata dimana sektor pariwisata tumbuh sangat pesat sejak 5 tahun terakhir ketika Sulut mulai melaksanakan even-even yang berskala internasional. Namun pembangunan-pembangunan yang menggeliat tersebut sekarang diperhadapkan dengan berbagai kendala terutama permasalahan pertanahan yang sulit dipecahkan sebagai akibat dari regulasi yang tumpaang tindih dan perlu diperbaiki. Disisi yang lain Sarundajang melanjutkan bahwa menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, daerah harus siap dengan sumber daya manusia dan harus siap dengan membanjirnya produk-produk dari negara ASEAN di pasar-pasar lokal, jika kita tidak siap maka kita akan menjadi tamu di daerah sendiri. Selanjutnya Sarundajang menekankan pada pentingnya perhatian terhadap sektor kelautan yang mempunyai potensi yang sangat besar dan memintakan agar adanya perhatian yang seimbang antara pembangunan di darat dan pembangunan di laut.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya, Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala BKPM Pusat, Wakil Menteri Keuangan dan perwakilan Apeksi dan Apkasi. (Kabag Humas Dr Jemmy Kumendong Msi, selaku jubir Pemprov)