Pemprov Sulut Gelar Dialog Penanggulangan Kemiskinan

Guna mengurangi dampak kemiskinan di setiap daerah yang ada di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulut melakukan kegiatan dialog bersama dengan utusan khusus Presiden RI untuk penanggulangan kemiskinan DR H.S Dillon.

 Dialog yang digelar Selasa (26/8) bertempat di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut di pimpin oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan Drs S Parengkuan, Map, di damping oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin SIlangen, SE,MS.

Dalam dialog tersebut dibahas bersama langkah yang harus diambil daerah dalam penuntasan kemiskinan dimana setiap daeah harus merubah paradigma mengenai kemiskinan.

“Kita ketahui bersama kemiskinan di Negara kita nilanya cukup tinggi, untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan perubahan paradigma, masyarakat harus diajar bagaimana membangun kehidupan yang lebih layak lagi,” ujar Dillon.

Lanjut dikatakannya, perubahan paradigma dilaksanakan dengan cara pendekatan langsung sehingga rantai kemiskinan dapat diputuskan. Negara Indonesia dikenal dengan Negara agraris besar dengan pertanian, utuk itu pemerintah berupaya melakukan pendekatan di bidang pertanian.

Khususnya di daerah Sulawesi Utara, Utusan Khusus Presiden ingin melihat sejauh mana penanggulangan kemiskinan yang ada di Sulut, langkah apa saja yang sudah diambil dalam menanggulangi kemiskinan.

Parengkuan dalam sambutanya menyatakan rasa terima kasih kepada utusan khusus Presiden yang mau mengunjungi Sulut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian presiden terhadap eksistensi Sulut dalam dinamika pembangunan. “Segala masukan berharga yang diberikan bagi Sulut untuk menanggulangi kemiskinan memberikan kontribusi yang positif, sehingga kedepan nanti pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk mengurangi nilai kemiskinan di tiap daerah,” Ujarnya.

Dialog tersebut turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Minahasa Utara Sompie Singal, Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Meidy Lensun, serta sejumlah perwakilan dari Kabupaten Kota yang ada di Sulut.

Wagub Tutup Pertemuan BKPRS di Makasar

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat mewakili Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang untuk menyampaikan pemaparan materi tentang “Harapan dan Kebijakan Provinsi Sulut” terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang pulau sulawesi pada pertemuan badan kerjasama pembangunan regional sulawesi (BKPRS) yang diikuti Enam Provinsi di Sulawesi yaitu Provinsi Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Gorontalo dan Provinsi Sulut, di hotel imperial aryaduta Makasar, Senin (25/8) kemarin, didaulat oleh peserta untuk menutup kegiatan tersebut. Wagub menegaskan, kerjasama pembangunan regional di kawasan sulawesi ini, kiranya terus di jaga bahkan ditingkatkan demi kemajuan pulau sulawesi di masa yang akan datang. Berbagai program kegiatan yang sudah kita laksanakan maupun sedang direncanakan bersama perlu ditindak lanjuti dimasing-masing daerah sehingga pulau sulawesi akan semakin maju, ujarnya sembari menambahkan pemerintah pusat terus mendukung BKPRS untuk terus maju, dikatehui pertemuan itu telah dibuka oleh Wamen PU. (kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).        

      

Vasung Jabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang selaku Kamabida Gerakan Pramuka Sulut, berharap Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Sulut dapat lebih memantapkan komitmen dalam membentuk watak, kepribadian dan pekerti kaum muda yang tangguh sebagai kader bangsa di masa depan. Harapan tersebut diungkapkan Gubernur Sarundajang,  saat melantik Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Sulut masa bhakti 2013-2018, di Aula Mapalus, Senin (25/8) kemarin.

Menurut Sarundajang, Disinilah warga kaum muda membentuk watak, kepribadian dan budi pekerti melalui latihan disiplin sejumlah keterampilan lewat kegiatan kepramukaan, sehingga bisa terbentuk kaum muda yang berkarakter seperti yang tercantum dalam tri satya dan dasa dharma pramuka, jelas Sarundajang.

Sementara Ketua Kwarda Geraka Pramuka Sulut Vanda Sarundajang (Vasung) mengatakan, kedepan jajaran kwarda gerakan pramuka sulut harus dapat mengembalikan minat generasi muda untuk dibina dalam organisasi ini. Hal tersebut tidak akan tercapai apabila tidak didukung dengan sistem dan program yang tidak jelas. Karena itu Anggota Komisi VI DPR-RI ini berkeyakinan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pembinaan, peningkatan penguasaan keterampilan serta ditunjang dengan tata kelola organisasi dan manajemen yang baik, bersih serta transparan dan akuntabel akan membawa gerakan pramuka mencapai tujuan mulia.

Selain itu Vasung menyebutkan, kwarda sulut akan meningkatkan intensitas komunikasi dan sosialisasi misi dan program gerakan pramuka termasuk integrasi pendidikan kepramukaan dalam kurikulum 2013 kepada masyarakat, serta meningkatkan peranan gerakan pramuka dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, pariwisata, dan kontribusi aktif untuk menyelesaikan berbagai masalah kaum muda.   

Senada dengan Gubernur, kakwarnas gerakan pramuka Dr. Adhyaksa Dault, MSi yang di sampaikan Sekjen Kakwarnas Yudi Sutoyo berharap pengurus baru akan memberikan yang terbaik untuk memajukan gerakan pramuka sulut, sembari membinta Pak gubernur selaku Kamabida kiranya dapat membangun bumi perkemahan pramuka di daerah ini.

Sebelumnya Sutoyo telah melantik Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Sulut masa bhakti 2013-2018 berdasarkan Keputusan Kwarnas No. 145 Tahun 2014 sebagai Ketua Gubernur Sulut, Wagub Dr Djouhari Kansil MPd bersama Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan menjabat sebagai Wakil Ketua Kamabida Sulut, Sekretaris Drs. Robby Mamuaya, serta di bantu para anggota.

Sementara Kwarda Gerakan Pramuka Sulut yang dilantik oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Kwarnas 146 Tahun 2014. sebagai Ketua Vanda Sarundajang,di bantu para Wakil Ketua diantaranya kadis Diknas AG Kawatu SE MSi, Wabup Minahasa Ivan Sarundajang dan Wabup Boltim Meydi Lensun, Sekretaris Drs. Mourits Berhandus SH MSi, Bendahara Rudy Wiaya. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).  

Hari ini Gubernur Sarundajang Dilantik Jadi Ketua Mabida Pramuka Sulut

Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang pada hari ini Senin 25 Agustus 2014 akan dilantik oleh Sekjen Kwartir Nasional Pramuka Yudi Sujoto sebagai Ketua Majlis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka Sulawesi Utara.
Setelah itu Sarundajang akan melantik Kepala Kwartir Daerah (Kwarda) Sulawesi Utara hasil Musyawarah Daerah  tahun 2013.
Adapun susunan pengurus Kwarda Pramuka Sulut yang akan dilantik antara lain adalah; Ketua Kwarda Vanda Sarundajang (Anggota DPR RI), Wakil Ketua Gammy Kawatu, SE, MSi, (Kadis Diknas Prov Sulut), Drs Marhaen Roy Tumiwa, MPd, (Kadispenda Prov Sulut), DR Arnold Poli (Sekot Tomohon), Medi Lensun ( Wakil Bupati Boltim), Sekretaris Drs Maurits Berhandus (Kadisnaker Prov Sulut), dan Bendahara Rudy Wijaya. Masa kerja kepengurusan Kwarda Pramuka Sulut ini selama 5 Tahun 2013-2018.
Dalam kesempatan terpisah Sarundajang mengharapkan bahwa Kwarda Pramuka di Sulawesi Utara akan mampu berperan lebih membina karakter anak-anak pramuka sebagai generasi penerus, karena dengan pembinaan karakter yang baik, para generasi muda akan menjadi generasi yang unggul dan mempunyai etos kerja tinggi, sehingga mampu menjadi pemimpin masa depan yang baik. (Kabag Humas Selaku Jubir Pemprov).

Hari ini Gubernur Sarundajang Dilantik Jadi Ketua Mabida Pramuka Sulut

Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang pada hari ini Senin 25 Agustus 2014 akan dilantik oleh Sekjen Kwartir Nasional Pramuka Yudi Sujoto sebagai Ketua Majlis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka Sulawesi Utara.
Setelah itu Sarundajang akan melantik Kepala Kwartir Daerah (Kwarda) Sulawesi Utara hasil Musyawarah Daerah  tahun 2013.
Adapun susunan pengurus Kwarda Pramuka Sulut yang akan dilantik antara lain adalah; Ketua Kwarda Vanda Sarundajang (Anggota DPR RI), Wakil Ketua Gammy Kawatu, SE, MSi, (Kadis Diknas Prov Sulut), Drs Marhaen Roy Tumiwa, MPd, (Kadispenda Prov Sulut), DR Arnold Poli (Sekot Tomohon), Medi Lensun ( Wakil Bupati Boltim), Sekretaris Drs Maurits Berhandus (Kadisnaker Prov Sulut), dan Bendahara Rudy Wijaya. Masa kerja kepengurusan Kwarda Pramuka Sulut ini selama 5 Tahun 2013-2018.
Dalam kesempatan terpisah Sarundajang mengharaplan bahwa Kwarda Pramuka di Sulawesi Utara akan mampu berperan lebih membina karakter anak-anak pramuka sebagai generasi penerus, karena dengan pembinaan karakter yang baik, para generasi muda akan menjadi generasi yang unggul dan mempunyai etos kerja tinggi, sehingga mampu menjadi pemimpin masa depan yang baik. (Kabag Humas Selaku Jubir Pemprov).

Gubernur Sulut Resmikan Gereja Katolik Santa Maria Di Angkat Ke Surga Pinabetengan

Gubernur Sulut DR. Sinyo Harry Sarundajang  Meresmikan Gereja Katolik Santa Maria Diangkat Ke Surga Pinabetengan Kecamatan Tompaso pada Minggu 24 Agustus 2004. Diawali dengan ibadah Perayaan Pemberkatan Gereja yang dipimpin oleh Uskup Manado Mgr.Yosef Suwatan yang menyatakan bahwa pembangunan gedung gereja ini sebagai sarana peribadatan untuk menimba kekuatan Allah lewat perayaan-perayaan sakramen yang dirayakan di gedung gereja ini.
Dalam sambutannya Gubernur Sarundajang menyampaikan selamat kepada seluruh umat Katolik di Sulawesi Utara atas diresmikannya Gedung Gereja Santa Maria diangkat ke Sorga ini, karena peresmian ini adalah momen yang di idam-idamkan oleh warga gereja di Pinabetengan.
Sarundajang memberikan apresiasi kepada Uskup Mgr Yosef Suwatan karena di bawah kepemimpinannya umat Katolik di Sulut semakin maju, Gubernur juga mengapresiasi peran umat Katolik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Utara, sambil berharap bahwa dengan diresmikannya Gedung Gereja yang cukup megah ini akan makin menumbuhkan iman percaya serta semangat baru bagi warga gereja untuk terus berkarya sehingga menjadi warga gereja yang sejahtera.
Pada bagian lain sambutannya Sarundajang menitipkan agar setiap warga gereja mewaspadai dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat atau terdapat tanda-tanda adanya gerakan ISIS di sekitar tempat tinggalnya, karena sebagai organisasi yang telah dinyatakan dilarang pemerintah ISIS telah memperlihatkan aktifitasnya di Indonesia, sehingga masyarakat di Sulawesi Utara juga perlu bwrsikap waspada jika ada gerakan organisasi tersebut. ( Kabag Hunas DR Jemmy Kumendong, Selaku Jubir Pemprov).

DPRD Sulut Bahas APBD Perubahan

Semangat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk berkarya bagi daerah seolah tidak pernah padam walau sebagian dari mereka akan mengakhiri tugas sampai dengan September 2014. Betapa tidak pada Sabtu 23 Agustus 2014, DPRD Prov Sulut kembali menggelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembahasana APBD Perubahan 2014. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut Pdt. Meiva Salindeho Lintang, STh, juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil, Anggota Forkompinda Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Para Pejabat Eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemprov Sulut dan para undangan lainnya.
Dalam penjelasannya Gubernur Sarundajang menyatakan bahwa secara umum meskipun penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun 2014 telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, namun karena diperhadapkan pada kondisi terkini yang menuntut adanya penyesuaian agenda dan program pembangunan, maka perlu perubahan APBD Tahun 2014 dimana hasil yang diharapkan akan dapat semakin menyentuh berbagai aspek pembangunan termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut Sarundajang mengungkapkan bahwa adanya asumsi perubahan ini karena adanya tambahan pendapatan pada APBD 2014 sebesar Rp.53.022.150.028,- yang secara langsung merobah kebijakan pendapatan dan juga kebijakan belanja. Selanjutnya kebijakan pembiayaan anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar rp.148.282.819.301,-, mengalami perubahan menjadi Rp.249.406.244.305.-, sedangkan pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.25.000.000.000.-, mengalami perubahan menjadi Rp.50.000.000.000.-.
Disamping itu terdapat pembayaran atas hutang pekerjaan tahun sebelumnya serta terdapat berbagai kegiatan pada masing-masing SKPD yang perlu mendapatkan tambahan anggaran untuk operasional pelaksanaan proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan , di mana berbagai upaya yang dilakukan ini adalah bentuk perhatian sekaligus komitmen pemerintah Provinsi Sulut untuk memacu gerak roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkman masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, pungkas Sarundajang.