Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Jumat, 04 September 2015
Menag: Sulut Jadi Simbol Kerukunan di Indonesia
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengakui, kerukunan antara umat beragama di Sulawesi Utara telah menjadi simbol kerukunan beragama di Indonesia. Pengakuan Menag tersebut disampaikan pada acara pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) di Hotel Peninsula Manado, Kamis (03/09).
"Indonesia mini ada di sini (maksudnya di Sulawesi Utara red). Sikap toleransi dan tenggang rasa yang dimiliki masyarakat Nyiur Melambai memberi kekaguman bagi bangsa Indonesia, terutama di sektor keagamaan," ujar Saifuddin.
Menurut Saifuddin terselenggaranya hajatan ini merupakan suatu yang luar biasa bagi daerah sulut, dimana penduduk terbesar beragama nasrani (kristen) namun mampu melaksanakan kegiatan ini. Hal itu menurut Saifuddin sejalan dengan semangat dari salah seorang Pahlawan Nasional asal Sulut DR Sam Ratulangi, lewat filosofinya "Manusia Hidup Untuk Memanusiakan Orang Lain".
"Sungguh luar biasa deaerah yang dihuni 75 persen beragama kristen namun bisa menjadi tuan rumah 15Th AICIS 2015, yang notabenenya adalah kegiatan dari umat Islam", ucapnya.
Sementara itu Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, diwakili Wagub Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan, Sulawesi Utara sudah terbiasa dengan even-even keagamaan. Dengan semboyan Torang Samua Basudara telah memberi motivasi dan inspirasi, sehingga even apapun yang di gelar di didaerah ini terus menuai sukses, karena masyarakat mendukung untuk memberi kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan daerah dan bangsa, sembari menyebutkan, harmonisasi kehidupan masyarakat Sulut begitu terasa ditengah-tengah pluralitas (kemajemukan), baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat. Realitas keberagaman ini disyukuri sebagai anugerah Tuhan sehingga masyarakat senantiasa hidup dalam persaudaraan yang rukun, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan.
Karena itu kegiatan AICIS merupakan momentum yang tepat dan strategis untuk mempresentasikan hasil-hasil kajian dan penelitian terbaru untuk mencermati perkembangan pemikiran dan pengkajian Islam di Indoensia dalam setiap tahunnya, sekaligus mewadahi kontribusi pengkajian islam terhadap problem kemnausiaan yang dihadapi masyarakat dewasa ini. Hal ini sesuai dengan Tema yang diangkat dalam forum ini, yaitu Harmony In Diversity "Promotion And Preventing Conflicts In Sosio-Religous Life", tandas orang nomor dua di Sulut (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).
Kamis, 03 September 2015
Menag Lepas Calon Jamaah Haji Sulut
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin, melepas keberangkatan 195 Calon Jamaah Haji kloter 11 asal Provinsi Sulut, di Asrama Haji Tuminting Manado, Kamis (03/09) yang akan menunaikan Ibadah Haji ke Makkatul Mukarrohma dan Madinatul Munawwarah pada Tahun 1436H/2015M melalui embarkasi Balikpapan.
Dalam sambutannya Menag berpesan dua hal yang harus menjadi perhatian dari seluruh calon jamaah haji sulut selama berada di Makkah dan Madina. Dua hal tersebut yaitu syukur dan sabar.
Syukur berhaji yang dimaksud Saifudin adalah sesuatu yang sangat istimewa, bukan karena semata menunaikan rukun islam ke lima, tapi kesempatannya sangat terbatas untuk mengantri untuk menunaikan ibadah haji. Kalau sekarang bisa berhaji itu sebuah karunia yang harus di syukuri. Karena itu Saifudin berharap, calon jamaah haji Indonesia selama melaksanakan ibadah haji bisa menjaga diri kita sendiri, terutama kesehatan, agar semua syarat sahnya ibadah haji bisa ditunaikan. Saifudin mengajak agar umroh hanya dilakukan sekali saja dan fokus di makkah karena banyaknya jamaah haji dari berbagai negara. Pesan lain yang di sampaikan Menag yaitu tentu harus banyak bersabar, karena kita berada di negeri orang yang tentunya bermacam ragam perbedaan tingkahlaku dan adat istiadat dengan orang Indonesia. Karena itu secara otomatis tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagaimana saat berada di kampung halaman kita sendiri, jelas Meang.
Sementara Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, tak lupa meyampaikan rasa berterima kasihnya kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, yang akan melepas calon jamaah haji asal sulut. Dan ini untuk yang pertama kali jamaah haji Sulut dilepas oleh Menteri Agama, Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi warga sulut sendiri. Untuk Kansil berharap calon jamaah haji sulut sekembalinya dari tanah suci bisa menjadi haji yang mabrur. Disamping selama berada di tanah suci diharapkan jaah haji sulut mempu mentaati aturan-aturan yang berlaku di makkah, karena jamaah haji indonesia bisa menjadi duta bangsa bagi negara lain.
Kakanwil Kemenag Sulut Drs H Soleman MPd mengatakan, jamaah haji sulut tahun 2015 berjumlah 548 jamaah, terbagi dalam dua kloter, kloter 10 dan kloter 11, gelombang 11 embarkasi balikpapan.
Kloter 10 berjumlah 355jamaah sudah berada di embarkasih balikpapan. kloter 11 akan berangkat malam ini sejumlah 195 jamaah. Kesempatan itu Menag dan Wagub secara simbolis telah menyerahkan bantuan biaya transportasi Manado Balikpapan, kepada calon jemaah haji tertua dan calon jamaah haji termuda masing-masing jamaah menerimah Rp.2.750.000. Turut hadir anggota Watim Pres KH Hasim Musadi. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).
Kansil-Mokodongan Siap Bantu Investor China
Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Djouhari Kansil MPd
dan Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan menyatakan kesiapannya
membantu investor dari China untuk membangun berbagai infrastruktur di Kota
Bitung.
Pernyataan dukungan Kansil-Mokodongan itu disampaikan saat
menerima Branch General Manajer Senior Enginering Wen Yuegeng dan Finance Asist Liu Juwen dari China Road and Bridge Corporation
Jakarta Office, di ruang kerjanya masing-masing, Kamis siang (03/09).
Wagub mengatakan, tujuan kedatangan ke daerah Nyiur Melambai
untuk meneruskan keberlanjutan hasil study mereka, khususnya rencana investasi di
kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung. Karena mereka berkeinginan untuk membangun
berbagai infastrutur, termasuk membangun pembangkit listrik di Kota Bitung.
Pada kesempatan tersebut, Wagub juga minta kiranya mereka
bersedia membangun jembatan dari bitung ke pulau lembe, alasannya bahwa
investor inilah yang telah membangun jembatan suramadu di Surabaya, serta
berbagai jembatan yang ada di kalimantan, solo dan sumatera
Untuk itu Wen Juegeng minta dukungan pemprov Sulut untuk
segera menindaklanjuti rencana investasi mereka di kawasan ekonomi khusus (KEK)
tersebut, sembari berharap kalau bisa bulan September ini sudah boleh menananamkan
investasinya di Sulut, mereka suka karena menganggap jarak antara China dengan
Sulut lebih dekat ketimbang dari Jakarta ke China, ujar Juegeng.
Wagub menambahkan, prospek Bitung buat mereka sangat besar. Dan
Bitung oleh mereka akan dijadikan titik central apa yang mereka buat di Indonesia,
semuanya harus lewat Bitung.
Senada dengan Wagub, Mokodongan juga menyatakan dukungan untuk
membantu investor ini agar bias berinvestasi di Bitung.
“Pokoknya saya memberi support kepada mereka, jika ada
masalah di lapangan segera melaporkan ke pemprov Sulut termasuk masalah
ijin-ijin nanti saya akan membantunya,” tegas Mokodongan. Turut hadir Kadis
Perindag Sulut Ir Yenny Karouw, serta Sekretaris Eksekutif BIMP-EAGA Dra Sally Sondakh. (Kabag
humas Roy Saoinsong SH selaku jubir pemporv).
Rabu, 02 September 2015
Sekprov Buka Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan Wilayah III
Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir. Siswa R. Mokodongan, di ruang mapaluse Kantor Gubernur, selasa (02/09) kemarin, membuka acara diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) pembiayaan perumahan wilayah III.
Sekprov mengatakan, pembangunan perumahan dan kawasan
pemukiman merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan manusia
seutuhnya, termasuk didalamnya yaitu pengembangan karakter, kualitas hidup,
sekaligus sebagai gambaran kesejahteraan masyarakat. “di dalam rumah terdapat
ukuran- ukuran kesejahteraan seperti luas, prasarana, ketersediaan air minum
dan lainya yang dapat dijadikan sebagai filosofi dalam membangun perumahan
untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Mokodongan.
Dikatakan, perlunya sinergitas oleh seluruh
stakeholder khususnya pemerintah untuk terus dibina agar seluruh program dan
kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat dan bermanfaat demi terciptanya
kesejahteraan yang lebih merata. Kontribusi nyata dari para pelaku pembangunan
sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri.
Kesempatan itu Mokodongan mengajak seluruh pelaku pembangunan untuk
memantapkan komitmen dan visi dalam melaksanakan program pembangunan perumahan
khususnya di era piemerintahan Kabinet kerja yang baru. Sekprov berharap agar
semua bersinergi dan bekerja sama dalam mewujudkan kebutuhan rumah bagi
masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Turut hadir Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kadis PU Sulut Ir Eddy Kenap MSi. (Kabag Humas Roy Saroinsong SH, Selaku Jubir Pemprov).
Wagub: ASN Teladan Teladani Ilmu Padi
Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil M.Pd menegaskan bagi
pegawai teladan hendaknya meneladani ilmu padi, semakin tua semakin merunduk. Penegasan
itu disampaikannya pada saat membuka seleksi pemilihan aparatur sipil Negara (ASN)
teladan tingkat provinsi Sulut tahun 2015 di ruang CJ Rantung, Rabu (02/09)
kemarin.
“ Jika mampu melaksanakan itu, maka merupakan suatu
kehormatan yang harus dijaga diiringi dengan besarnya tanggung jawab yang
dipukul untuk membuktikan arti keteladanan dalam pengabdian, arti totalitas
dalam berkarya dan arti loyalitas dalam dedikasi baik di lingkungan kerja
maupun di tengah kehiduoan sosial bermasyarakat,” ujar Wagub.
Wagub mengatakan Predikat teladan itu harus mampu dijaga dengan baik, tidak ada kesombongan, menganggap
diri lebih baik dari orang lain, tapi sebaliknya harus mampu merendahkan diri.
Wagub juga mengingatkan dalam sebuah kompetisi maka diantara
saudara-saudara peserta, ada yang akan menjadi pemenang, ada yang tidak
memperoleh gelar, namun sesungguhnya kalian semua adalah kader-kader daerah
yang memiliki mutu, potensi dan kualifikasi yang baik.
Untuk itu Wagub berharap sekembalinya ke tempat tugas
tampilah menjadi figure-figur pelopor yang layak diteladani baik dalam etika,
disiplin maupun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
“Tunjukanlah kemampuan dan sungguhan untuk mengukir karya
pengabdian tanpa dibatasi oleh sekat-sekat, ruang dan waktu, sehingga saudara
akan memperoleh kepuasan sendiri dalam menunaikan panggilan tugas mulia ini,”
tandas mantan Kadis Diknas Sulut.
Sementara Kaban BKD Dr. Femmy J. Suluh M.Si melalui Kabid JIK
dan Keswai Drs. Andra K. Mawuntu mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu
untuk menciptakan sosok ASN yang memiliki ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha
Esa serta setia pada Pancasila, UU 1945 Negara dan pemerintah serta
berpengatahuan, etika yang baik, cerdas, berkualitas, terampil, disiplin,
memiliki etos kerja dan bertanggungjawab sehingga dapat dijadikan
panutan/teladan bagi masyarakat secara umum dan pegawai lainya secara khusus.
Sedangkan pesertanya berjumlah 57 orang yang merupakan
pejabat struktural Eselon III dilingkungan pemprov dan Kab/Ko Se-Sulut sebanyak
27 orang, serta pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan pemprov berjumlah 30
orang.
Pelaksanaan seleksi dilaksanakan dua tahap mulai dari tanggal
2 s/d 10 September 2015 sedangkan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah
dilaksanakan pada upacara HUT Provinsi tanggal 23 September 2015, tambah
Mawunattu. Turut hadir Sekretaris BKD Drs Lucky Taju MSi serta pejabat Eselon III lainnya. (Kabag Humas Roy Saroinsong SH, Selaku Jubir Pemprov).
Selasa, 01 September 2015
Biro Hukum gelar Bimtek Tata Perjanjian Kerjasama
Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, selasa (01/09) kemarin, di ruang rapat CJ Rantung menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Perjanjian Kerjasama yang dihadiri instansi terkait Se- Provinsi Sulawesi Utara.
Assisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Jhon Palandung M.Si. saat membuka acara tersebut mengatakan, dalam upaya menyamakan persepsi serta tata cara pembuatan perjanjian kerjasama akan memberikan manfaat serta semakin mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik di Provinsi Sulawesi Utara.
Hal ini sejalan dengan tuntutan birokrasi publik yang akan memberi arah yang lebih jelas kepada lembaga pemerintah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai penanggung jawab, jelas Palandung.
Menurut Palandung sesuai dengan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan rule government menuju good governance yang memberi implikasi langsung terhadap perkembangan saat ini.
Dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berbeda dengan paradigma good governance yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah tetapi juga seluruh elemen atau multi stakeholders, baik dalam lingkungan internal birokrasi maupun diluar birokrasi, tandas Palandung.
Sementara itu Kepala Biro Hukum dan HAM Glady N.L. Kawatu SH, M.Si, menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu sebagai sarana transformasi pengetahuan dan pemahaman akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam hal perjanjian kerjasama, dan juga sebagai media untuk menyamakan persepsi tata penulisan serta bentuk dari naskah perjanjian, sehingga stakeholder terkait baik lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Instansi vertikal maupun LSM punya satu pemahaman yang sama untuk mengoptimalkan sinergitas guna terciptanya good governance dan clean government di Provinsi Sulawesi Utara, jelas Kawatu.
Sedangkan pesertanya berasal dari bagian hukum kabupaten kota, instansi vertikal dan LSM, tambah mantan Karo Organisasi. (Kabag Humas Roy Saroinsong SH selaku jubir Pemprov.)
Hal ini sejalan dengan tuntutan birokrasi publik yang akan memberi arah yang lebih jelas kepada lembaga pemerintah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai penanggung jawab, jelas Palandung.
Menurut Palandung sesuai dengan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan rule government menuju good governance yang memberi implikasi langsung terhadap perkembangan saat ini.
Dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berbeda dengan paradigma good governance yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah tetapi juga seluruh elemen atau multi stakeholders, baik dalam lingkungan internal birokrasi maupun diluar birokrasi, tandas Palandung.
Sementara itu Kepala Biro Hukum dan HAM Glady N.L. Kawatu SH, M.Si, menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu sebagai sarana transformasi pengetahuan dan pemahaman akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam hal perjanjian kerjasama, dan juga sebagai media untuk menyamakan persepsi tata penulisan serta bentuk dari naskah perjanjian, sehingga stakeholder terkait baik lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Instansi vertikal maupun LSM punya satu pemahaman yang sama untuk mengoptimalkan sinergitas guna terciptanya good governance dan clean government di Provinsi Sulawesi Utara, jelas Kawatu.
Sedangkan pesertanya berasal dari bagian hukum kabupaten kota, instansi vertikal dan LSM, tambah mantan Karo Organisasi. (Kabag Humas Roy Saroinsong SH selaku jubir Pemprov.)
Wagub: ASN Pelaku Proses Tumbuh Kembang bangsa
Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) merupakan sosok pelaku dan sumber daya utama dalam proses tumbuh kembang bangsa. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan Pelatihan Publikasi Jurnal Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik Kemenkes RI, di ruang Tarsius Bapelkes Dinkes Sulut, Selasa (01/09) kemarin.
Menurut Wagub ASN memegang peranan yang sangat menentukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari berbagai kondisi yang dimiliki bangsa, sehingga kapasitas dan profesionalitas kerja dari seorang ASN sangatlah menentukan keberlangsungan proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dijalankan.
Sementara dalam tataran implementasi, maka seorang ASN harus mampu memenuhi standar kompetensi sesusai dengan tupoksi serta jabatan yang diembannya. Disamping itu, harus mampu mengimbangi dinamika perubahan zaman yang terjadi. karena itu diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkankapasitas, kompetensi serta profesionalitas aparatur melalui jalur pendidikan seperti ini, ujar mantan Kadis Diknas Sulut
Terkait dengan pelaksanaan pelatihan publikasi jurnal ilmiah bagi tenaga pendidik, Kansil menyebutkan, sesuai amanat UU No. 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, maka baik penelitian maupun publikasi jurnal ilmiah sebagai hasil dari suatu penelitian, memegang substansi dan kontribusi yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang bangsa, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan dalam tataran implementasinya,
Untuk itu Kansil berharap, dengan terselengaranya pelatihan ini akan sangat sinergis dalam upaya kita untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, melalui pengembangan kapasitas aparatur tenaga pendidik dalam pemanfaatan serta optimalisasi penguasaan Iptek di bidang kesehatan.
Kepala UPTD Bapelkes Dinkes Sulut Dr Flora Krisen SH MH mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama Pusdiklat Aparatur BPPSDMK Kemenkes RI dengan UPTD Bapelkes Dinkes Sulut Tahun 2015. Tujuannya peserta pelatihan publikasi jurnal karya ilmiah, kiranya mampu menerbitkan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional atau internasional, sedangkan untuk peserta diklat prajabatan usai diklat kiranya mampu melaksanakan tugas dan perannya secara peofesional sebagai pelayan masyarakat yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS.
Sedangkan peserta pelatihan berjumlah 30 yang berasal dari Poltekses Kemenkes Makasar 10 orang, Poltekse Kemenkes Gorontalo 3 orang dan Polteks kemenkes Manado 17 orang. Psertadiklat prajabatan berjumlah 40 orang yang bersar dari BTKL dan PPM Kelas 1 Manado 3 orang, KKP Kelas II Manado dan KKP Kelas III Bitung, RSU Ratatotok Buyat masing-masing 6 orang, Poltekes Kemenkes Manado 2 orang dan RSUD Prof Dr RD Kandou Manado 17 orang. Sedangkan narasumber Dr Lukman M.Hum, Dr Dwi Tyastuti MPh dan Dr Marudut Sitompul MPS, tambah mantan Sekretaris Bandiklat Sulut. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprobv).
Langganan:
Postingan (Atom)