Biro Hukum Gelar Rakor Pembentukan Perda

Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Selasa (20/10) kemarin, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur menggelar rakor penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 239 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu dikatakan Karo Hukum Glady Kawatu SH MSi, saat membuka kegiatan tersebut yang diikuti seluruh SKPD di lingkup Pemprov Sulut.
Kawatu mengatakan, perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda, yang dimulai usulan rancangan Perda dari SKPD yang bersangkutan berupa nama ranperda, materi pokok, status baru atau dirubah, pelaksanaan, unit atau instansi terkait.
Sedangkan dasar hukum meliputi tiga hal yakni UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri No.1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Jelas Kawatu.
Kawatu menyebutkan, tujuan penyusunan program pembentukan Perda yaitu untuk memberi gambaran objektif tentang kondisi umum pembentukan Perda, menetapkan skala prioritas penyusunan Perda untuk jangka panjang, menengah dan pendek, serta menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Perda. Sementara mekanismenya, program pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis dan disusun setiap tahun, pimpinan SKPD menyiapkan rencana program pembentukan Perda sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tupoksi masing-masing SKPD yang langsung di bawah koordinasi Biro Hukum, hasilnya diajukan kepada Gubernur  yang ditetapkan melalui keputusan DPRD, ujar mantan Karo Organisasi Setda Provinsi Sulut.
Sementara untuk pengelolaan program pembentukan Perda di lingkup Pemprov Sulut, Kawatu menambahkan, ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulut adalah program mewujudkan Perda yang kosisten yang dijabarkan melalui kegiatan merevisi/merubahPerda yang masih berlaku untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan, termasuk menetapkan Perda baru dalam rangka pemantapan Otda.      
Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, Kawatu menyebutkan, Tahun 2016 perlu disusun program pembentukan Perda Provinsi Sulut sesuai usulan Dinas, Badan, Biro, kantor dilingkup Pemprov Sulut, tandasnya. (Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

Mokodongan: PPSP Merupakan Program Kemaslahatan Rakyat

Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) merupakan sebuah program nasional  yang dirancang untuk kemaslahatan masyarakat, hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir Siswa R Mokodongan saat membuka pelaksanaan pemetaan profil sanitasi Provinsi Sulut tahun 2015 di ruang CJ Rantung, Selasa (20/10) kemarin.

“karena itu PPSP harus dipandang sebagai sebuah alat, peluang atau momentum bagi daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) untuk mulai melakukan perencanaanpembangunan sanitasi secara lebih komprehensif  dan terintegrasi, serta meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan sanitasi yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Mokodongan.

Mokodongan menyebutkan, saat ini program PPSP sendiri telah memasuki tahun kelima pelaksanaan-nya, dan sudah 34 provinsi serta hampir seluruh kabupaten/kota telah turut melaksanakan program ini.

Khusus untuk Pemprov Sulut, agenda penting ini telah dilaksanakan  melalui penandatangan memorandum guna mendukung pencapaian target nasional Tahun 2019 yaitu Iniversal Acces (Sanitasi layak 100 persen).

Karena itu Mokodongan berharap, Pokja Sanitasi Provinsi aktif melakukan koordinasi , monitoring  dan evaluasi terhadap pelaksanaan memorandum program sanitasi (MPS) dan pencapaian target sanitasi kota (SSK) serta mengawal lembar kesepakatan yang sudah ditandatangi pada 18 Maret 2015 lalu, tentang pengalokasian dana dalam pelaksanaan dan perencanaan PPSP Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam MPS.

Karo Pembangunan Edwin Kindangen menyebutkan, tujuan kegiatan untuk menyamakan visi dan persepsi, meningkatkan koordinasi dan komitmen serta saling memotivasi sambil bertukar ide, gagasan dan informasi dalam kerangka tugas kedepan. Sedangkan pesertanya berasal dari kabupatan/Kota se- Sulut. (Karo Pemerintahan dan humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).       

Gubernur Dukung Aspirasi Tou Minahasa

Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM mendukung aspirasi Masyarakat Adat Tou Minahasa mengutuk peristiwa pembakaran rumah ibadah yang terjadi baru lalu., di Kabupaten Singkil Aceh Provinsi Nangro Aceh Darusalam (NAD).

Pernyataan dukungan Gubernur Sulut itu, disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi dan Kaban Kesbang Pol Edwin Silangen SE MS saat menerima kedatangan Masyarakat Adat Tou Minahsa yang menggelar aksi solidaritas di Loby Kantort Gubernur Sulut, Senin (19/10) kemarin, untuk meminta Pemprov Sulut mengimbau agar stop melakukan pembakaran gereja di tanah air.

Palandung mengatakan, sejak peristiwa ini terjadi Gubernur langsung mengambil langkah antisipatif agar peristiwa yang terjadi di bumi serambi mekah itu, tidak sampai merembes di daerah Bumi Yiur Melambai.

Masyarakat Sulut agar tidak terprofokasi dengan tindakan dan ulah yang tidak terpuji yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab di Singkil Aceh, tapi marilah kita jaga persatuan dan kesatuan yang  ada selama ini yaitu rukun dan damai, karena torang samua basudara, tegas Sumarsono seperti yang ditururkan Palandung.

“Sebagai seorang muslim dan juga Pj Gubernur Sulut, kami  menyesalkan hal itu terjadi, karena dengan peristiwa tersebut bisa menimbulkan intsabilitas  di NKRI, kiranya masyarakat Sulut tidak terprofokasi,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.

Karena itu jebolan Doktor Universitas Gajah Mada ini berharap, apa yang terjadi di aceh dan tolikara jangan sampai terjadi di Bumi Nyiur Melambai yang kita cintai ini.

Sebelumnya Gubernur Sulut bersama Presidium Badan Kerjasama Antar Umat Bergama (BKSAUA) Provinsi Sulut telah menyeruhkan kepada seluruh umat beragama di Sulut melalui  lima himbauan. Kelima himbauan itu telah di bacakan Kabag Agama Biro Kesra Olgha Saisab S.Sos sebagai berikut:

1.    Agar terus memantapkan stabilitas dengan membina dan memelihara tiga kerukunan hidup beragama, yaitu : kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.  

2.    Tingkatkan terus kewaspadaan terhadap isu-isu negative yang sengaja dilontarkan oleh oknum atau kelompok yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan umat beragama di Bumi Nyiur Melambai yang sama-sama kita cintai.

3.    Jalin kerjasama antar umat beragama untuk mengatasi setiap hal yang dapat memicu dis integrasi bangsa Indonesia di daerah ini.

4.    Tingkatkan jalinan kerjasama antara pimpinan umat beragama dengan pemerintah untuk mengantisipasi setiap gejolak social yang dapat melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia  dalam satu keterikatan Bhineka Tunggal Ika.

5.    Agar segenap umat beragama Sulut memanjatkan doa khusus di tempat Ibadah Masing-masing untuk keselamtan Bangsa dan Negara khususnya Sulut dari rembesan peristiwa yang telah terjadi di kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nangro Aceh Darusalam.

Kelima himbauan tersebut telah ditandatangani oleh Presidium BKSAUA Provinsi Sulut masing-masing Pdt DR RAD Siwu, KH Abdul Wahab Abdulgafur Lc, Ps Christian Santie MSc, Drs Ridwan Sofian, DR Drs I Dewa Ketut Anom MSi.  

Kesempatan itu, Kasubag Perjanjian Bagian HAM Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Budi Sugeha SH atas nama warga Muslim di Sulut ikut mengutuk peristiwa pembakaran Gereja di Singkil Aceh. Pembakaran gereja tersebut merupakan oknum-okunm yang tidak bertanggungjawab dan bukan mewakili umat Muslim di Provinsi Nangro Aceh Darusalam, kunci bung Budi sapaan akrabnya.  
(Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

  

Perintah Harian Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Terkait Penanganan Bencana Kebakaran

Dalam suasana duka sepeninggal ibunda Srini Karmun dan persiapan Rapat Kerja dengan Presiden RI, Joko Widodo di Jakarta, Pj.Gubernur Provinsi Sulawesi Utara senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap bencana kebakaran yang melanda sejumlah tempat di daerah ini.

Melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Ferry Rende, Pj.Gubernur Soni Sumarsono memberikan instruksi dengan mengeluarkan lima perintah harian sebagai berikut:

Pertama:
Atas koordinasi Pj.Gubernur  Sumarsono dengan Menteri Kehutanan Senin 13/10 pagi, maka segera dikirimkan pesawat khusus pengebom air (waterboom) ke Sulawesi Utara untuk memadamkan api di Gunung Klabat, Dua Saudara. Untuk itu memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Biro Sumber Daya Alam untuk segera memberikan dukungan terhadap bantuan menteri tersebut. Persiapkan landasan pesawat di bandara Sam Ratulangi, siapkan sumber air yang cukup. Langsung bergerak ke lapangan. Tidak perlu diskusi terlebih dahulu. Koordinasikan dengan setiap instansi terkait, termasuk TNI/Polri, LSM, relawan dan kabupaten/kota terkait.

Kedua:
Asisten I segera lakukan langkah koordinasi dengan Kepala BPBD, Kadisos, Kadiskes dan instansi terkait hari ini untuk segera memberikan dukungan fasilitas berupa makan-minum, tenda, obat-obatan, dll kepada anggota TNI/Polri, relawan, dan segenap masyarakat yang sedang melakukan upaya penanggulangan bencana kebakaran di setiap titik tanpa kecuali. Persiapkan langkah evakuasi penduduk jika kebakaran melanda pemukiman.

Ketiga:
Kepala BPBD secepatnya berkoordinasi dengan Sekprov Sulawesi Utara untuk mengeluarkan perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran di tingkat provinsi, mengingat kebakaran sudah melanda banyak daerah & antar kabupaten/kota di Sulawesi Utara

Keempat:
Mengajak segenap komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Utara untuk memberikan dukungan partisipatif, guna mencegah & menanggulangi sedini mungkin meluasnya kebakaran, dengan cara tidak membakar lahan, dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan.

Kelima:
Pj. Gubernur mengimbau kepada jajaran terkait di daerah Sulawesi Utara jika sewaktu-waktu diperlukan (seperti kalangan BUMN, BUMD, perbankan, perusahaan swasta dan lembaga lainnya), untuk memberikan dukungan partisipatif atas upaya penanggulangan bencana yang tengah diupayakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Hormati Almh Ibunda Penjabat Gubernur, Sekprov Gelar Hening Cipta

Dalam rangka menghormati Almarhumah Ibu Hajjah Srini Binti Karmun yang merupakan ibunda tercinta Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono,MDM yang wafat 17 oktober lalu, Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan melaksanakan hening cipta bersama para peserta diklat prajabatan CPNS k1/k2 golongan I,II,III yang digelar Senin (19/10).

Hening cipta dilakukan untuk mengenang dan menghormati arwa dari ibunda Penjabat Gubernur, Amal Ibadah dan Karya dari Almarhumah semasa hidupnya mendapat pahala dan ganjaran yang setimpal dari Allah Subbahanah Watta Allah, Tuhan Yang Esa, dan kepada Keluarga yang di tinggalkan, Kiranya mendapatkan Kekuatan lahir bathin, ihklas dan tawakal atasnya. Amin ya Rabbil Alamin. Diketahui, Almarhumah tutup usia 77 tahun, setelah mengalami sakit dan mendapatkan pewaratan medis beberapa waktu lalu, Tidak hanya itu sebelumnya Karo Hukum Glady Kawatu SH MSi saat memimpin apel pagi Pegawai di Ke-Asistenan Pemerintahan dan Kesra mengajak untuk mengheningkan cipta atas meninggalnya Bunda tercinta dari Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM. Trut hadir dalam apel pagi tersebut Karo pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi (Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong selaku jubir pemprov)

Sekprov Harap ASN Provinsi Sulut Loyal Pada Pimpinan

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ada di lingkup pemerintah provinsi sulut diharapkan loyal kepada pimpinan dengan tetap memperhatikan petunjuk dan arahan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulut ir Sisawa R Mokodongan saat memberikan arahan pada pembukaan diklat prajabatan CPNS kategori 2 golongan I,II, III angakatan I dan II Provinsi Sulut, yang digelar Senin (19/10) bertempat di Bandiklat Provinsi Sulut.

Diklat CPNS yang diselenggarakan pemrov sulut ini dilaksanakan demi menghadirkan budaya kerja positif, disiplin serta mengembangkan tanggungjawab dan loyalisme aparatur dalam melaksanakan tugas kerja nantinya di instansi masing-masing.

Melalui diklat prajabatan ini, Mokodongan mengharapkan para peserta yang merupakan Pegawai Honda yang telah diangkat pemerintah agar dapat menghadirkan budaya kerja positif, serta menghilangkan image lama yang mengatakan birokrasi lambat.

Para peserta diharapkan memahami dengan benar setiap materi yang didapat selama mengikuti diklat prajabatan selama 1 minggu kedepan, para pelatih dan waidaiswara juga dapat menghadirkan konsep aplikatif dalam rangka membentuk pola piker, sikap, dan pola tindak ASN dalam mengisi ruang pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kepala badan Diklat DR Noudy Tendean melalui Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Drs. Jahja Rondonuwu,Msi mengatakan diklat prajabatan ini dilaksanakann untuk membentuk CPNS memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarkat yang baik.  Peserta diklat prajabatan ini  diikuti saebanyak 184 orang dari 28 SKPD lingkup pemprov sulut, mereka akan mendapat jam pembelajaran sebangak 78 jam selama 7 hari kerja.(Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov)