Parengkuan :Tata Ruang Pegang Peranan Strategis

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Sanny Parengkuan MAP dalam pertemuan bersama Komisi II DPR-RI membahas mengenai Penataan ruang Provinsi Sulawesi Utara, di Ruang Mapaluse, Kantor Gubernur Rabu (24/02) kemarin.

dalam pertemuan ini, Ketua Tim Komisi II Arief Wibowo menjelaskan bahwa tujuan kunjungan kerja dewan adalah untuk membantu pembahasan konsep penataan ruang untuk kebaikan daerah, khusunya.

Gubernur melalui Asisten II mengatakan, pemerintah mengapresiasi perhatian dan kepedulian dari komisi II DPR-RI demi kepentingan rakyat secara nasional maupun daerah mengenai konsep penataan ruang di Sulawesi Utara.

Parengkuan menambahkan bahwa penataan ruang yang sangat berkaitan dengan perencanaan pembangunan, perimbangan keuangan dan administrasi, konservasi lingkungan serta pemanfaatan sumber daya, menjadikan tata ruang menjadi penting, dan perlu perhatian khusus pemerintah. 

"Penataan ruang memegang peranan penting dan strategis bagi perekonomian, ekologi, sosial dan budaya" Jelas Parengkuan.

Parengkuan juga mengharapkan bahwa melalui kunjungan kerja dan diskusi serta pembahasan ini, pemerintah serta Komisi II DPR-RI dapat menemukan Solusi alternatif, atau terobosan strategis bagi penataan ruang di daerah tercinta ini. tandas mantan Kadis Perindag Sulut ini.

(Humas Pemprov Sulut)

Sulut Optimis Tatap LPPD 2016

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulawesi Utara DR Jemmy S Kumendong MSi menyatakan Sulut Optimis tatap LPPD Tahun 2016. Hal ini disampaikan Kumendong saat membuka Rapat Pelaporan Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah di Swissbell Hotel Manado, Selasa (23/02), kemarin.
"Melihat antusiasme dan perhatian dari kabupaten/kota yang semuanya hadir pada kegiatan ini Pemprov optimis akan mendapat hasil yang baik pada evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Karena keberhasilan pemerintah provinsi perlu ditunjang oleh sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota" ujar jebolan S3 UGM Jogja ini.
Lebih lanjut Kumendong menjelaskan bahwa penyusunan LPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah sebagai Konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang di jalankan sehingga baik pelaksanaan maupun hasil pelaporannya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan, yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data atau keakuratan data, bahkan oleh kapasitas SDM penyusun yang perlu ditingkatkan.
untuk itu lanjut kumendong, melalui pelaksanaan kegiatan ini maka upaya peningkatan kapasitas aparatur yang membidangi urusan LPPD perlu diapresiasi dan disukseskan sembari berharap kegiatan ini akan memberikan nilai tambah dalam konteks pemahaman dan visi bersama guna menyempurnakan LPPD.
Kumendong juga meminta agar Kabupaten/Kota sudah dapat menyerahkan LPPD Tahun 2015 Kepada Pemprov paling lambat minggu kedua bulan Maret 2016.
Kegiatan yang digelar Ditjen Otda ini turut dihadiri Kasubdit Evaluasi Kinerja Wil. 1 Nurbowo E. Subagyo, Kabag Otonomi dan Hubal Dra Leilany Makalew, Kasubag Otda Danny Tamara SSTP MSi, Para Kabag Pemerintahan dan staf penyusun LPPD Kab/Kota. (Humas Pemprov Sulut).

Sambangi Kantor Gubernur Ketua BPK Evaluasi Penyusunan LKPD

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia DR H Harry Azhar Azis MA melakukan Evaluasi Permasalahan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Senin (02/22) kemarin.

Acara yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE ini turut dihadiri oleh Wagub Drs Steven Kandow, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw SE, Forkompinda Sulut, para Bupati/Walikota, Wabup/Wawali,  Sekda serta pejabat Eselon II dan III di lingkup Pemprov Sulut.

Dalam sambutannya Gubernur menegaskan bahwa keinginan untuk terus menyempurnakan pelaksanaan pengelolaan keuangan, telah membawa kita pada paradigma baru pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini , merupakan suatu basis akuntansi yang implementasinya sudah harus dilaksanakan paling lambat tahun anggaran 2015, sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP).

Lebih lanjut mantan Wakil Ketua Banggar DPR ini menjelaskan pentingnya penyusunan LKPD, karena sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. melalui SAP, juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

Gubernur juga berharap seiring dengan pelaksanaan basis akrual maka bersama-sama saat ini kita akan melaksanakan evaluasi terhadap permasalahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015, guna perbaikan dan penyempurnaan-nya serta dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah mampu diraih, sebagai konsekuensi pengelolaan anggaran daerah yang kita jalankan.

Sementara itu Ketua BPK RI dalam sambutan mengatakan kedepannya diharapkan seluruh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sulut bisa meraih Opini WTP. Ibarat nilai kelulusan secara keseluruhan Sulut sudah lulus, namun ada yang mendapat nilai A dengan WTP dan ada yang masih mendapat nilai B yang WTP, ujar mantan Ketua Banggar DPR RI ini.

Menutup sambutannya Ketua BPK RI juga meminta kepada Gubernur untuk mendorong SKPD terkait serta Pemda Kab/Kota untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan keuangan. Karena para penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dapat memeriksa Laporan Keuangan, kapanpun laporan itu dibuat  atau dengan kata lain LKPD ini sifatnya berlaku terus menerus.(Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Minta Palandung Kawal Pelantikan Walikota

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE memintakan agar Penjabat (Pj) Walikota Bitung Drs Jhon Heit Palandung MSi mampu mengawal tahapan proses administrasi hingga pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Periode 2016-2021.

Permintaan itu disampaikan Gubernur saat melantik Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut ini, menjadi Pj Walikota Bitung, di Graha gubernuran Bumi Beringin Manado, Senin (22/02) kemarin.

“Saya percaya sebagai sosok birokrat senior dan professional dilingkup Pemprov Sulut Palandung akan mampu mengawal tugas dan tanggungjawab serta kepercayaan yang diberikan ini,” tegas Dondokambey.

Selain itu,  Penjabat Walikota juga dituntut agar mampu membangun kekompakan dan sinergitas kerja dengan jajaran birokrasi yang dipimpin sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, serta senantiasa memotivasi mereka untuk mengedepankan kesedarhanaan, integritas, profesionalisme dan disiplin dalam pelaksanaan tugas. Membangun komunikasi yang intens dengan rakyat, terjun secara langsung kemasyarakat, melihat, mendengar mencermati, merasakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan rakyat dalam berbagai aspek pembangunan. Disamping itu harus mampu menjaga sinergitas kerja dengan seluruh stakeholders pembangunan, termasuk dengan Pemprov Sulut, ajak orang nomor satu di sulut ini.

Selanjutnya kepada Ibu Diana Palandung Kamu SE selaku Ketua TP.PKK yang baru Gubernur berharapuntuk segera melakukan konsolidasi saat ini. Sekaligus sesegera mungkin merumuskan program serta agenda kerja prioritas organisasi.

Sebelumnya Ketua TP. PKK Sulut Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan disela-sela pelantikan Pj. Walikota Bitung, telah melantik Diana palandung Kamu SE sebagai Ketua TP. PKK Bitung.

Turut hadir Wagub Sulut Drs Steven Kandouw, Wakil Ketua TP PKK Sulut dr Kartika Devi Kandouw Tanos, Unsur Forkopimda, mantan Wawali Bitung Max Lomban bersama Isteri, serta para pejabat teras Pemprov dan Pemkot Bitung. (Humas Pemprov Sulut). 

Andalangi Lantik Palandung Sebagai Pj. Walikota Bitung

Plh. Sekda Kota Bitung Malton Andalangi melantik Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs Jhon Heit Palandung MSi sebagai Penjabat (Pj) Walikota Bitung. Namun tungguh dulu, peristiwa ini hanya terjadi pada pelaksanaan Glady Bersih yang berlangsung di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Jumat (19/02) kemarin.

Sebab pelantikan secara resmi terhadap putra Sitaro ini, nantinya akan dilakukan langsung oleh  Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE pada Senin pekan depan, di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, mengingat Keputusan Mendagri terkait penetapan Palandung sebagai PJ Walikota Bitung menggantikan Walikota Hanny Sondakh sudah ada di Pemprov Sulut.  

Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi membenarkan hal itu. Keputusan Mendagri Nomor: 131.71-168 Tentang Pengangkatan Palandung sebagai Pj. Walikota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 29 Januari 2016 sudah turun dan telah di bacakan dalam pelaksanaan Glady Bersih tadi, tandas mantan Karo Sumber Daya Alam (SDA) Setda Provinsi Sulut ini. (Humas Pemprov Sulut).

Wagub Sidak Kantor Gubernur

Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw Jumat (29/2) pagi melakukan sidak disejumlah ruangan yang ada di kantor Gubernur Sulut. Sidak tersebut sontak membuat kaget sejumlah pegawai yang berada dalam ruang kerja.

Saat sidak wagub memeriksa beberapa ruangan seperti ruangan LPSE, ruang kerja Asisten II, Asisten I, ruang rapat mapaluse dan toilet. Wagub mendapati sejumlah kerusakan seperti plafon yang bocor diruang kerja asisten II dan ruang rapat mapaluse, serta toilet yang berbau menyengat serta tidak ada aliran air.

Melihat kondisi ruangan yang memprihatinkan tersebut, Wagub menginstruksikan kepada kepala Biro perlengkapan dan Biro Umum sebagai penanggungjawab perawatan fasilitas kantor Gubernur untuk segera menindaklanjuti memperbaiki beberapa kerusakan tersebut, demi kenyamanan para pegawai dalam melaksanakan kerja setiap hari, nantinya juga setiap ruangan kerja akan bebas asap rokok, Wagub menginstruksikan segera dibuatkan ruang khusus merokok bagi pegawai yg merokok.(humas pemprov sulut)

Gubernur Resmikan Kapal Pengamanan Laut di Bitung

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE bersama Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw melakukan kunjungan pertama di Kabupaten Kota yaitu meresmikan penggunaan Kapal KN Gajah Laut milik Bakamla RI di pelabuhan Samudra Bitung Kamis (18/02) kemarin. 

Peresmian Kapal pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia Tengah itu yang berpusat di manado, ditandai dengan pemecahan kendi di badan kapal, pelepasan balon, serta pengguntingan pita oleh Gubernur yang dilanjutkan dengan peninjauan diatas kapal bersama unsur Forkopimda Sulut dan Wawali Bitung Drs. Max Lomban. 

Dalam Sambutan Gubernur menyatakan semoga kapal tersebut bisa bermanfaat baik bagi wilayah maritim Indonesia khususnya di wilayah tengah negara Indonesia. Pengamanan laut harus dilaksanakan dengan baik karena Sulut merupakan daerah perbatasan negara.

Gubernur menyatakan Pemprov Sulut akan terus mensuport semua program Bakamla dalam mengamankan perairan Indonesia, semua program Bakamla bisa berjalan dengan baik, pengamanan laut merupakan tanggungjawab besar. "Amankan laut secara terpadu sehingga kerugian negara dari laut bisa berkurang, Bantu nelayan kita dalam bekerja agar peningkatan ekonomi dari sektor kelautan bisa lebih bagus lagi," ujar Gubernur. 

Gubernur sendiri mendukung sepenuhnya rencana Bakamla RI yang akan membangun pangkalan besar untuk wilayah zona maritim Indonesia tengah.

Kepala Bakamla dalam laporan mengatakan kapal ini memiliki spesifikasi panjang 48 meter, lebar 7 meter buatan dengan kecepatan 20 knot dengan 28 orang ABK, menggunakan konstruksi baja. Kapal ini akan mem-backup permasalahan laut di Sulut khususnya perbatasan negara asing dari lombok hingga Filipina

Bakamla sendiri mensinergikan seluruh patroli perairan di Indonesia, menjaga keamanan keselamatan pelayaran Indonesia karena masalah perairan harus bersinergi bersama.
(Humas Pemprov Sulut)