Wagub Kecewa 27 ASN Kena Sidak

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw kecewa dengan ulah para ASN lingkup Pemprov Sulut yang nongkrong berjam-jam di warung kopi (warkop) pada saat jam kerja.
Ungkapan ke-kecewaan orang nomor dua itu meninggi setelah mengetahui hasil sidak yang di lakukan BKD Provinsi Sulut dibantu Sat Pol PP dan Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, pada Jumat (01/04) kemarin, di sejumlah warkop seputaran Manado. Ada sekitar  13 ASN dan 14 tenaga harian lepas (THL) ikut terjaring dalam sidak kali ini.
Kandouw mengatakan Kepala SKPD harus tegas menjalankan fungsi kontrol terhadap bawahannya yang kerap melanggar aturan.
Untuk itu Wagub kembali mengingatkan, terkait dengan lemahnya tingkat kedisiplinan yang ada di lingkup Pemprov Sulut.
Orang nomor dua di Sulut ini merasa gerah dengan kelakuan dari ASN yang sering nongkrong di tempat-tempat umum seperti warkop pada jam-jam kerja. Bukankah sudah saya ingatkan sebelumnya silahkan ASN bisa ke warkop sebelum atau sesudah jam kantor selesai, itu tidak dilarang, namun kalau masih pada jam-jam kantor bagini, apa nantinya penilaian masyarakat terhadap kita sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, tegasnya.
Untuk itu seluruh jajaran pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulut agar bersikap tegas kepada para staf pegawai yang ada di intansi masing-masing, apalagi ini menyangkut disiplin yang nota bene merupakan tanggungjawab pimpinan SKPD tempat dimana ASN itu bertugas, sembur mantan Ketua Deprov Sulut ini.
Pada hal hasil sidak bulan Maret lalu, terjadi peningkatan disiplin karena hanya lima ASN terjaring sidak tiga dari Pemprov serta dua dari Pemkot, tapi saat ini terjadi penurunan tingkat disiplin, yang mana ada sejumlah oknum ASN terkesan cuek dengan aturan yang ada. Padahal Gubernur sudah melakukan berbagai terobosan soal kinerja dan disiplin pegawai. Seharusnya SKPD mengikutinya. Namun sampai saat ini belum melakukan hal yang sama berdasarkan keinginan pimpinan termasuk menopang program Olly-Steven untuk masyarakat Sulut, tegasnya.
Sementara Kepala BKD Sulut Dr Femmy M Suluh MSi melalui Kabid Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Drs James Kewas MSi menyebutkan, sidak yang dilakukan selama ini merupakan perintah langsung dari Gunernur dan Wagub untuk memastikan ASN menggunakan waktu kerja dengan sebaik mungkin. Dia berharap, pimpinan SKPD dapat memberikan tindakan konkrit agar ASN ini ada efek jerah, apakah dalam bentuk teguran lisan atau tertulis. Yang pasti ini mempengaruhi penilaian mereka kedepan, sesuai aturan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terangnya.
Dirinya juga menambahkan, mereka yang terjaring sidak akan dikenakan sangsi pemotongan TKD 15 persen bagi pejabat dan 10 persen untuk staf.

Dikatahui 27 ASN yang kena sidak berada di Empat lokasi yaitu Rumah Kopi (RK) Billy 17 Agustus, RK Jalan 17 Agustus samping RK Billy, RK K8 dan Rumah Makan belakang RS Advent Teling, (Humas Pemprov Sulut).

Bakamla Buka Penerimaan Calon Taruna AKKL

Dalam rangka memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI) yang profesional di bidang keamanan dan keselamatan laut, maka mulai Tahun 2016 Bakamla akan melakukan penerimaan calon taruna akademi keamanan dan keselamatan laut (AKKL). Hal itu disampaikan Kepala Kanreg XI BKN Provinsi Sulut melalui, Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Dr Jemmy Kumendong MSI di Kantor Gubernur baru-baru ini.
Menurut Kumendong, proses seleksi di jadwalkan  akan di mulai pada bulan Mei 2016 di Empat kota besar yaitu Jakarta, Batam, Manado dan Ambon.
Salah satu proses seleksi yang harus dilakukan oleh calon taruna AKKL, Kumendong menyebutkan, adalah melalui tes kompetensi dasar (TKD) dengan sistem computer asisted (CAT), sembari menambahkan bagi generasi muda Sulut yang ingin mengabdikan dirinya di Bakamlah, Kumendong mengajak silahkan menghubungi Kantor Bakamla Manado bilangan lampu merah Teling Manado atau melalui sdr Triwibawa Adisanjoyo dengan Nomor HP 08129400439 untuk koordinasi lebih lanjut. (Humas Pemprov Sulut).

Gubernur OD, Marathon Sambangi WNI Kawanua Korban Abu Sayaf

Komitmen dan  upaya Pemerintah Provinsi Sulut sebagai wujud simpati atas musibah yang menimpa 10 Warga Negara Indonesia yang di sandera oleh Kelompok Radikal Moro Filipina Selatan Abu Sayaf. Termasuk diantaranya 3 Warga Kawanua Asal Sulut, oleh Gubernur Olly Dondokambey SE, secara marathon melakukan pertemuan dengan pihak Keluarga Korban, semisal di Bilangan Jakarta Utara, Kamis pagi, (31/03), setelah sehari sebelumnya, Olly dan Steven bersama unsur Forkopimda Sulut menyambangi salah satu rumah Keluarga Korban di Kelurahan Sasaran Tondano-Minahasa.
Gubernu, dalam pertemuan dan silaturahmi dengan Keluarga Korban Penyanderaan Kapal Laut di Perairan Filipina oleh Kelompok Ekstrim Abu Sayaf, yakni Alvian Elvis Repi,  di kediaman Keluarga Kawasan Tanjung Priuk, diterima kerabat Korban yakni Syane Repi yang didampingi Isteri Youla Lasut (28 Thn), dan dua Anaknya masing-masing Viola Repi (2 thn), Zefanya Repi (3 Thn), secara spontan Gubernur Olly Dondokambey memberikan support dan ber empati atas kejadian dimaksud untuk kiranya keluarga tetap tabah dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas musibah ini sembari menunggu langkah dan upaya Pemerintah RI dan Pemprov Sulut dalam mengsikapinya.
   Di sela-aela kunjungan Gubernur, menyempatkan diri memberikan Donasi dan Bantuan kepada Pihak Keluarga Repi, sebagai ungkapan tali kasih, setelah sebelumnya Gubernur, di dampingi Kejati Sulut Muh Teuku Syahrizal, SH, berkesempatan ber tatap muka dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi, di Kantor Kemenlu di Jakarta, dalam mendiskusikan isu-isu strategi serta upaya sinergitas antara Pemprov Sulut dengan Kementerian.Turut serta dalam pertemuan dan tatap muka diantaranya Kaban Penghubung Dr F Rotinsulu, Karo Umum Pemprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, AP,Msi, Karo Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut, Dr Jemmy Kumendong,Msi, Kabag Humas dan Protokol Pemprov Sulut, Drs Roy RL Saroinsong,SH,
   Demikian Humas Pemprov Sulut Memberitakan.

   

OD-SK Kunjungi Keluarga Julian Philip

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur  Steven Kandouw didampingi unsur Forkopimda Sulut mengunjungi keluarga Julian Philip korban penyanderaan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di perairan Filipina, Rabu (30/3) Sasaran Tondano Utara Kabupaten Minahasa.

Dalam Pertemuan Gubernur memberikan dukungan secara moril, Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyerahkan bantuan sejumlah uang kepada keluarga korban Julian Philip.

Gubernur mengatakan dirinya akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ke 10 WNI yang disandera oleh kelompok garis keras Abu Sayyaf segera dibebaskan.

"Besok saya akan ke Jakarta menemui Menteri luar Negeri untuk mengetahui perkembangannya. Pihak kami akan berupaya yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, karena salah satu korban warga Sulawesi Utara,'' kata Dondokambey.

Lanjut Gubernur
untuk menangani kasus ini, Gubernur terus berkoordinasi dengan menteri luar negeri Republik Indonesia serta berbagai pihak terkait di Indonesia dan Filipina, termasuk di antaranya langsung berkomunikasi dengan Menlu Filipina.

Gubernur  juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus bekerja keras dan berkoordinasi untuk menyelamatkan 10 WNI yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf tersebut.

Diketahui 10 ABK WNI disandera kelompok tersebut diketahui saat seseorang yang mengaku anggota kelompok ekstremis Abu Sayyaf menelepon pihak perusahaan pemilik kapal dan meminta uang tebusan.

Gubernur : Jangan Salahkan Provinsi Jika Kab/Kota Tidak Mau Kerjasama

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE mewarning para Bupati/Walikota yang tidak mau bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi terutama dalam mensinkronkan Program Pembangunan Daerah. Penegasan ini disampaikan Gubernur saat melantik Maxmillian Lomban dan Maurits Mantiri (Mama) selaku Walikota dan Wakil Walikota Bitung periode 2016-2021 di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (30/03).

“Jika tidak mau kerjasama jangan salahkan Provinsi. Selaraskan prioritas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian sasaran serta agenda prioritas Daerah,” tegas orang nomor satu di Sulut ini.

Hal ini penting karena setelah dilantik menjadi Kepala Daerah harus segera menuangkan Visi, Misi serta jani-janji politik yang  diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tentunya harus mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah.

Gubernur juga minta agar Mama melanjutkan dan terus mengupayakan realisasi berbagai program konstruktif yang sedang dilaksanakan di Kota Bitung  khususnya KEK Bitung, Jalan Tol Manado-Bitung serta mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor perikanan termasuk mensolusikan dampak ditetapkannya kebijakan moratorium oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sembari berpesan segara melakukan konsolidasi internal dalam tubuh jajaran pemerintahan, sekaligus menggalang sinergitas kerja dengan stakeholders pembangunan lainnya. Hubungsn harmonis antara Walikota dan Wakil Walikota terus dijaga, agar tidak terjadi Pecah Kongsi. Pembagian Tugas, Wewenang, kewajiban dan hak jelas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah jelas diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditengah suasana pelantikan terhadap Mama tersebut, Ketua TP. PKK Sulut yang juga selaku Ketua Dekranasda Sulut Ir Rita M Dondokambey Tamuntuan telah menlantik Dra Ny.Refien Khouni Silva Lomban Rawung MSi sebagai Ketua TP PKK Bitung dan Ketua Dekranasda Bitung masa bahkati 2016-2021.  

Turut hadir Wagub Drs Steven kandouw bersama Wakil Ketua TP PKK dr Kartika Devi Kandouw Tanos, SekprovIr Siswa R Mokodongan, Unsur Forkopimda serta tamu undangan lainnya. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Miliki Kepres Bandara Samrat Bebas Visa Kunjungan

Visi Misi Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE untuk memajukan sektor Pawirisata di Bumi Nyiur Melambai dengan mendatangkan turis dari luar negeri kini mulai membuahkan hasil. Hal itu terbukti dengan  diterbitkannya Keputusan Presiden RI terkait dengan bandara Internasional Sam Ratulangi bebas visa kunjungan. Hal itu dikatakan Kapal kantor imigrasi Manado Montano Rengkung usai di terima Gubernur di ruang kerja Gubernur, Selasa (29/03) kepada awak media liputan Pemprov Sulut.
"Kepres Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani langsung Presiden Joko Widodo telah ditandatangani pada 2 Maret 2016 lalu," ujarnya.
Sambil menunggu Peraturan Menkumham, maka Dirjen Imigrasi Ronny Sompie pada tanggal 19 Maret 2016 telah menerbitkan surat sebagai petunjuk pelaksanaannya.
Untuk itu secara efektif mulai 22 Maret 2016 lalu mulai diberlakukannya bebas visa kunjungan melalui Bandara kebanggaan warga Nyiur melambai ini, terang Rengkung, sembari menambahkan semua ini, berkat kerja keras dari orang nomor satu di Sulut ini. (Humas Pemprov Sulut).   

Calon Investor Australia Lirik Pariwisata Sulut

Sedikitnya 15 calon Investor dari Australia melirik sektor pariwisata di Provinsi Sulut, hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw bersama 15 calon investor Australia di pimpin Mr Debnath Guharoy dari Australia Indonesia Business Cuncil (AIBC), di ruker Gubernur, Selasa sore (29/03) kemarin.

Kegiatan yang di fasilitasi BKPM Pusat dan Kementerian Pariwisata itu, berlangsung dalam suasana kekeluarggaan.

Guharoy mengatakan, tujuan kedatang untuk melihat langsung keseluruhan potensi yang ada di Sulut terutama sektor pariwisata yang sangat potensial seperti taman laut.

Untuk maksud tersebut mereka telah membuat perencanaan apakah bisa sesuai dengan ke-inginan pemerintah daerah, agar banyak turis yang datang kesini, bahkan melebihi dari bali, jelas Guharoy.

Guharoy menyebutkan, kalau berbicara taman laut, kami akan menyelematkan agar tidak ada pembuangan sampah, dan untuk pekerjaan itu ada pekerjaan tersendiri, Kami melihat dari sektor pariwisata jika dibangun dengan perencanaan yang baik akan mendapat banyak uang.

Ia juga mengajak pengusaha Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia, sebab didalam group kami ada banyak pengusaha yang bisa membangun infrastruktur pariwisata dan penanganan sampah. Untuk itu kami minta dukungan dari Bapak Gubernur Sulut. Ini semua bisa berjalan ketika sesuai dengan visi misi dari Gubernur sendiri, ujarnya sembari menyebutkan di Sulut ada 200 H lahan milik dari bapak Suryo dan ini bisa dibangun sampai empat hotel serta infrastrutkur penunjang pariwisata lainnya seperti dermaga dll.

Menanggapi hal itu Gubernur menyatakan, saat ini Pemprov Sulut lagi mencanangkan pariwisata sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini. Serta pembuatan dua Perda yakni Perda sonasi  terkait dengan pesisir pantai, untuk tahap awal di mulai dari pesisir pantai Manado hingga Kema, serta Perda BUMB tujuannya untuk mempermuda investor berusaha disini. Selain itu Pemprov sedang mengajukan kepusat agar taman nasional bunaken untuk ditetapkan jadi otorita.

Sementara Managing Director Capital Projects and Infrastrukture Keit Marthin menjelaskan perusahaannya sudah 28 tahun membangun infrastruktur pariwisata di Asia termasuk di Indonesia.

Yang paling penting disini daerah mampu menyiapkan infrastruktur dasar seperti air, pengolahan limba dan listrik kemudian infrastruktur social seperti kesehatan dan peendidikan.

Dia melihat infastruktur dasar yang belum maksimal di Sulut yaitu listrik, karena  masih banyak pertokoan dan tempat-tempat umum masih menggunakan genset untuk penerangan.

Gubernur menyebutkan, menyangkut kesiapan air, Tahun ini pemerintah akan membangun bendungan kuwil untuk mensuplai air baku di kota bitung, Minut dan Manado karena tiga kawasan itu menjadi wilayah pengembangan infrastruktur kedepan. Terkait dengan penyediaan listrik Gubernur katakana, untuk lima tahun kedepam Sulut akan surplus listrik, jadi siap mendukung investor yang ingin menanamkan modalnya didaerah Sulut, ujar putra terbaik Minut ini.

Gubernur juga mengungkapkan, saat ini Bandara Sam Ratulangi sudah bebas visa, serta tahun depan akan dilakukan perpanjangan Run Wai agar pesawat berbadan lebar bisa mendarat di bandara Sam Ratulangi manado, sembari menambahkan untuk pengembangan Kota Manado, kedepan  Kantor Gubernur, Kantor DPRD Sulut serta Kantor Walikota Manado akan dipindahkan di wilayah utara manado, kunci mantan Ketua Banggar DPR-RI ini. Turut hadir Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Walikota Manado Ir Roy O Roring MSi, Kadis Budpar Ir HTR Korah MSi dan Kaban PMD Sulut Dra Lynda Watania MSi. (Humas Pemprov Sulut)