Mokoginta : Kebersihan Merupakan Salah Satu Modal Penting Bagi Kesehatan dan Pengembangan Pariwisata.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili oleh Asisten 2  Asisten Perekonomian dan Pembangunan  Provinsi Sulut M Rudy Mokoginta pada kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ( HPSN ) Tahun 2017 di kawasan Mantos jalan Piere Tendean Manado Jumat ( 24/02) kemarin.

Dalam sambutan  Mokoginta mengatakan pertambahan penduduk dan perubahan pola komsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis dan karakteristik  sampah yang semakin beragam bahkan pegelolaan  sampah ini belum sesuai metode dan teknik yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak bagi negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan serta menjadi masalah nasional sehingga pegeloaanya perlu dilakukan secara komfrehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat , dan aman bagi lingkungan , serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Dari hasil penelitian  Jena R. Jambeck yang di muat dalam Science Magazine  12 februari 2015 menyatakan potensi sampah plastik  yang  ada di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton / tahun dan menempatkan indonesia sebagai negara kedua terbesar di dunia yang menyumbang sampah ke laut setelah Cina. Selain itu data yang dirilis Sekretariat  Adipura , KLHK tahun 2016 menyatakan bahwa sampah plastik dan sampah yang sulit terurai lainnya telah mencapai 1,2   juta m3 di tahun 2015, Jelas Mokoginta.

Realita ini memberikan memberikan dampak yang kurang baik terhadap pembangunan keseluruhan tidak hanya nasionl, tapi juga terkait dengan pembangunan di Provinsi Sulut yang memprioritaskan industri Pariwisata khususnya pengembangan wisata pantai Manado, Minahasa , Bitung pantai utara dan peningkatan MICE serta pelestarian budaya lokal, kata mokoginta.

Terkait dengan itu kita dituntut untuk konsisten dan bekerja keras mengigat kebersihan salah satu modal penting untuk pengembangan pariwisata, buanglah sampah pada tempatnya  dan ini bukan menjadi agenda rutin yang dilaksanakan tiap tahun tetapi bagaimana agar melalui aksi nyata ini kita bersama -sama mampu meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat mulai dari pribadi, komunitas seluruh masyarakat  dalam mengelola sampah dari gunung, sungai, kota, pantai hingga ke laut untuk mewujudkan Indonesia dan Sulawesi Utara bersih dari sampah ,  lanjut Mokoginta

Mari kita Implementasikan gerakan 3R  yakni Reduce, Reuse dan Recycle sebagai upaya pelestarian  lingkungan hidup secara nyata dalam kehidupan sehari - hari, tutup mokoginta.

Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut Marly Gumalang dalam laporannya mengatakan pada puncak Hari Peduli Sampah Nasional  dilaksanakan pada tanggal 21 februari untuk Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan hari jumat 24 februari 2017 , dasar pelaksanaan  UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah  , Peraturan Pemerintah Nomot 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis , sampah rumah tangga, surat Edarn Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/Men.LHK -Setjen/Rokum/PLB3/1/2017 tanggal 20 januari 2017 tentang pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional ( HPSN ) Tahun 2017. Kegiatan yang dilaksanakan bersih - bersih pantai, laut dan sungai.  Dengan lokasi  5 ( lima ) Sungai yang bermuara di Teluk Manado yakni Sungai Malalayang, Sungai dan pantai Bahu , Sungai Sario, Sungai Tondano , Sungai Tumumpa serta sepanjang Teluk Manado  dengan peserta unsur SKPD, Provinsi Sulut, TNI, Polri, SKPD Kota Manado , Camat, Lurah , LSM pemerhati Lingkungan, dan pelaku usaha/ perusahaan serta  siswa SMU dan Pramuka Kota Manado.
( Humas Pemprov Sulut ).

 

Perawat Sulut Dituntut Lebih Profesional

Profesionalisme perawat di Sulawesi Utara harus ditingkatkan. Hal ini disebabkan semakin ketatnya persaingan tenaga perawat.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dr Debbie Kalalo, MSc di sela Seminar nasional keperawatan yang bertema Membangun Karakter Perawat Profesional Menuju Sulut Sehat di Ruang Mapalus, Kamis (23/2/2017) siang.

“Perawat dituntut lebih profesional menghadapi masyarakat yang sudah mengetahui aturan di bidang keperawatan. Untuk itu perawat harus meningkatkan kompetensi,” ujarnya.

Tambah Kalalo, tenaga perawat merupakan sebuah profesi mulia. Karena itu, lanjutnya, sikap profesionalisme perawat tidak bisa ditawar lagi. Perawat dapat mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kualitas sumber daya dirinya. “Ini pekerjaan mulia, jadi harus lebih terlatih lagi,’’ pesannya.

Debbie menjelaskan pemerintah selalu mendukung segala upaya yang berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan penunjang kesehatan.

Sebab, sambungnya, upaya tersebut untuk mewujudkan masyarakat Sulut Sehat. “Termasuk, peningkatan kualitas tenaga keperawatan," bebernya.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pusat Harif Fadillah, S.Kp, SH mengatakan PPNI selalu berupaya meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, martabat, dan etika profesi perawat.

Termasuk dalam mempersatukan dan memberdayakan tenaga perawat serta menunjang pembangunan kesehatan nasional sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Diketahui jumlah tenaga perawat di Sulut yang terdaftar di PPNI saat ini sekitar 2000 orang. Namun, masih ada perawat yang belum bergabung didalamnya. (Humas Pemprov Sulut)

PT PAP 1 dan Otoritas Bandara Sam Ratulangi Manado sepakat jajaki SOP

      Optimalisasi pelayanan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado, sempat mendapat kritikan dan kecaman termasuk pelayanan tamu VVIP di VIP Room Pemda. Hal ini mengemuka saat Pemerintah Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi bersama PT Angkasa Pura 1 dan Otoritas Bandara Sam Ratulangi Manado, Kamis kemarin, 23 Februari, berlangsung di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setda Prov Sulut.

     Oleh Asisten Ir Roy O Roring, MSi; di saat memimpin Rakor ini, secara gamblang membeberkan perlakuan yang kurang mengenakan dari pihak/Oknum Aviation Security (AvSec) Bandara yang kadang kala bertindak kaku dan sering terjadi mis komunikasi terutama dalam hal kelancaran pelayanan tamu maupun Pejabat  Negara, baik di Terminal Keberangkatan/Kedatangan maupun di area VIP Room Bandara Pemprov Sulut.Untuk itu oleh pihak PAP 1 dan Otoritas Bandara, Selaku Operator dan Regulator Pengelolaan Bandara SRI, akan mengevaluasi dan menjadi bahan kajian untuk ke depan nanti, dapat lebih Optimal dalam pelayanan maupun aspek koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulut, guna mengeliminir kejadian atau perlakuan yang kurang mengenakan tersebut.

   Untuk itu lewat forum rapat ini yang turut dihadiri Karo Umum Setda Prov Sulut Clay June Dondokambey SSTP, MAP, para Kabag di Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Prov Sulut, Unsur Satuan Pol PP, Dinas Perhubungan Sulut, mengambil kesepakatan untuk menjajaki diterbitkannya Standard Operation Prosedure (SOP), Menyangkut tata kelola cara pelayanan Tamu Pemprov dan Pejabat Negara. Termasuk penggunaan Area Parkir di Terminal Umum Bandara, Penerbitan ID CARD, maupun Pemanfaatan Gedung VIP Room Pemprov Bandara SRI.

     Demikian Humas Pemprov Memberitakan (Er2LS)

Seriusi Turunkan Angka Kemiskinan, Kandouw : Government Expenditure harus dipercepat !

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw mengatakan Belanja pemerintah atau Government Expenditure harus dipercepat, selain lebih menggairahkan perputaran ekonomi, ini juga adalah salah satu Cara untuk menekan Angka Kemiskinan. Hal ini dijelaskan Kandouw dalam Rapat Kordinasi dan Evaluasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Di Ruang Rapat BAPPEDA Sulut, Kamis (23/02) kemarin.

Lebih lanjut menurutnya, Kordinasi menjadi sangat Penting, baik kordinasi antar SKPD, Kabupaten Kota, maupun  pusat, agar supaya program yang untuk pengentasan kemiskinan tepat sasaran, Jelas Kandouw.
Kandouw juga mengatakan, Berbagai Bantuan untuk pengentasan kemiskinan pun akan mulai diberikan Pemprov Sulut, mulai dari bedah Rumah, beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta bantuan Dana desa yang diberikan untuk program yang sustainable Dan tepat sasaran, serta sesuai dengan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan(ODSK) Tegas Kandouw.

Senada dengan Itu, Kaban BAPPEDA Sulut Ricky Toemanduk mengatakan, pengentasan kemiskinan harus sinkron antar SKPD, yang baiknya direncanakan dengan baik Dan antar instansi terkait sebelum nantinya menjadi program yang akan diberikan langsung pada masyarakat, Jelas Toemanduk.

Dalam kesempatan ini, Wagub juga menegaskan, Kesejahteraan Rakyat yang menjadi prioritas harus bebas dari oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan uang Rakyat, termasuk didalamnya oknum yang ingin  meminta-minta proyek. "Kalau ada oknum yang seperti ini, laporkan kepada Kami!" Tegas Kandouw.

Dalam rapat ini, Turut diundang Kepala SKPD terkait, para Pejabat eselon III Dan eselon IV.
(Humas Pemprov Sulut)

Silangen Audiensi bersama Kanwil Direktorat Jenderal Kekayan Negara

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen,SE, M.S mengadakan audience dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Suluttenggo dan Maluku Utara bertempat di ruang kerja Sekda pada Kamis (24/2) kemarin. 

Dalam kesempatan audience dengan Sekda Prov. Sulut, Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Suluttenggo dan Maluku Utara Ferdinan Lengkong, SH, memaparkan kontribusi Kanwil DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara antara lain membantu Pemprov dalam melakukan penilaian terkait aset Barang Milik Daerah sehingga pada tahun 2016 berhasil memungut dana hasil lelang barang tetap dengan penerimaan sebesar Rp. 1,2 M sebagai Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Karena itu, pada kesempatan ini. Sekda memberikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kanwil DJKN Suluttenggo dan Malut yang telah bekerja sama dengan Pemprov Sulut terutama  dalam menunjang efektivitas pengelolaan aset derah sehingga pada tahun 2016 berhasil melaksanakan pelelangan barang milik daerah melalui KPKNL Manado sebesar 3,5 M.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian Barang Milik Daerah maka dilaksanakan penyerahan Berita Acara Serah Terima Laporan Penilaian Barang Milik Daerah dari Kakanwil DJKN kepada Pemprov Sulut yang diterima oleh Sekda disaksikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Praseno Hadi.(Humas Pemprov Sulut)

Steven Liow : Stabilitas Keamanan Sulut Tetap Terjaga

Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dengan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw berharap tradisi untuk menjaga keamanan, ketertiban yang ada di bumi nyiur melambai harus di jaga dan pelihara.

Ini dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik ( Kesbangpol )  Provinsi Sulut Steven Liow S.Sos MM di ruang kerjanya   rabu ( 22/02) kemarin

Sampai saat ini daerah Sulut masih dalam tradisi yang kuat dan bergandengan tangan untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban daerah masing-masing di wilayah Sulawesi Utara.

"Saya berharap keamanan di Sulut dapat terjaga meskipun Pilkada sudah usai. Dan saya juga berharap pemerintah tingkat bawah dapat memperhatikan masyarakat yang saat ini  mendapat dampak dari efek ahok," ujarnya.

Tak lupa juga, ia berterima kasih kepada pihak aparat TNI/Polri dan pihak pihak yang terkait yang betul-betul konsisten dalam menjaga dan mendukung stabilitas keamanan daerah.

" Karena itu apa yang diharapkan oleh OD-SK, kita terus memelihara dengan tradisi budaya kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban   daerah ini. Siapapun yang datang di daerah ini, silahkan datang dan orang yang mau ingin tinggal di sulut, marilah memberi penghormatan kepada tradisi dan budaya orang sulut. Karena torang samua baku baku bae dan baku baku sayang, karena torang samua ciptaan Tuhan," tegas Evans Liow.

Dr Devi Dukung Lomba LSS Tingkat Nasional.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat di kantor Gubernur pada Rabu (22/02) Kemarin, dr  Kartika Devi Kandouw-Tanos  MARS  memimpin langsung dua agenda rapat diantaranya rapat evaluasi persiapan penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional 2017 dan pemantapan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta melakukan pertemuan bersama pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Provinsi Sulut.

Untuk penilaian LSS Tingkat Nasional tahun 2017 nantinya dilakukan pada bulan Mei oleh Kementerian Kesehatan, Mendikbud, Kemenag dan Kemendagri bagi sekolah pemenang lomba pada tahun 2016 lalu. Dimana ada tiga sekolah yang mewakili Provinsi Sulut diantaranya, SD GMIM 2 Madidir (untuk tingkat SD), MTS Negeri 1 Kotamobagu (tingkat SMP) dan SMAN 1 Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Sementara itu untuk penilaian LSS di tingkat Provinsi Sulut nantinya akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang, sehingga dalam rapat kali ini (siang tadi) juga membicarakan persiapan yang akan disiapkan para panitia dan tim di Kabupaten Kota.

" Tahun 2016, Pemprov hanya mendapatkan peringkat 7 pada lomba sekolah sehat, namun tahun ini ditargetkan masuk 3 besar tingkat Nasional. Makanya, Pemprov Sulut benar-benar memantapkan persiapan ini," tegas istri tercinta Wakil Gubernur Sulut ini.

Dimana dalam rapat tersebut juga oleh dr Devi mengungkapkan bagi para sekolah yang menang dalam LLS untuk menyiapkan segala bentuk administrasi sekolah, mulai dari profil sekolah foto lingkungan sehat pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan. Dan diharapkan jangan hanya fokus pada satu aspek dimana harus memperhatikan lingkungan yang pada intinya semua ada sinergitas.

Diketahui sebagai Ketua tim pembina UKS tingkat Provinsi Sulut adalah Wakil Gubernur, Steven Kandouw dan Sekertaris adalah Kepala Biro Kesra Setda Prov Sulut.

Adapun dalam rapat lanjutan kedua yakni pertemuan bersama BKSAUA Sulut, dr Devi menyatakan rasa terima kasih kepada pengurus/keanggotaan BKSAUA yang baru dimana pertemuan ini merupakan perdana semenjak dirinya (dr Devi) dipercayakan menahkodai Biro Kesra.

"Nantinya juga para pengurus yang baru akan di SK-kan, dan oleh karena itu dalam pertemuan ini silahkan memberi masukan baik itu seputar perencanaan program kerja BKSAUA nanti," tutup dr Devi yang juga merupakan Wakil ketua TP PKK Provinsi Sulut.
( Humas Pemprov Sulut)