Tambah modal, Olly Optimis Kinerja Bank SulutGo Semakin Mengkilap

Bank SulutGo tetap menunjukkan pertumbuhan dan performa kinerja keuangan yang bagus. Bahkan untuk memperkuat permodalan, para pemegang saham PT. Bank SulutGo berkomitmen menargetkan penambahan modal disetor hingga tahun 2019 sebesar Rp 150 miliar.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE selaku Pemegang Saham Pengendali Bank SulutGo usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank SulutGo yang dilaksanakan di Manado, Jumat (9/2/2017) siang.

"Semakin besar modal Bank SulutGo, maka aktivitas bank bisa berjalan lebih baik. Bank bisa melakukan ekspansi bisnis lebih besar, jika modal juga tinggi," tandas Olly.

Disamping itu, Olly juga optimis Bank SulutGo mampu mengurangi rasio kredit bermasalah alias macet. Upaya itu dapat dilakukan dengan menggiatkan upaya penagihan, restrukturisasi kredit bermasalah, intensif monitoring perkembangan penurunan kualitas kredit di unit terkait, klaim atas asuransi kredit dan melakukan pembenahan di bidang perkreditan.

"Bank SulutGo akan mengecilkan jumlah kredit macet," tandasnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly juga berjanji bakal menata pola rekrutmen karyawan Bank SulutGo sehingga bisa mengakomodir seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ikut menanamkan saham di bank plat merah itu.

"Rekrutmen karyawan akan diperbaiki sehingga ada keterwakilan dari seluruh daerah. Meskipun begitu nantinya karyawan yang diterima termasuk yang melalui jalur profesional dan jalur umum tetap harus melalui tes," katanya.

Diketahui, mayoritas saham saat ini dikuasai Pemprov Sulut dengan presentase 36.46 persen. Kemudian menyusul Mega Corpora 24.90 persen.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Bank SulutGo Jeffry Dendeng menerangkan penambahan modal dari 25 pemegang saham Bank SulutGo ini akan berdampak positif untuk pengembangan bisnis Bank SulutGo sekaligus mencapai target tahun 2018.

"Kami akan berusaha memberikan yang terbaik kepada pemegang saham," kata Jeffry.

RUPS Bank SulutGo turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen SE, MS dan para bupati dan walikota se Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Rekapitulasi Calon BPMS GMIM Selesai, Olly : Selanjutnya Verifikasi Daftar Nominasi

Proses rekapitulasi calon Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM, Ketua Kategorial BIPRA Sinode GMIM, Majelis Pertimbangan Sinode (MPS) dan Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode (BPPS) tahun 2018-2021 telah selesai.

Hal itu terungkap dalam rapat panitia pemilihan aras sinode yang dipimpin ketua panitia pemilihan yang juga Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE di Manado, Jumat (9/2/2018) siang.

"Tahap Proses rekapitulasi calon BPMS, MPS, BPPS dan Bipra sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah verifikasi daftar calon nominasi," kata Olly.

Lanjut Olly, setelah proses verifikasi berakhir, daftar calon bakal diumumkan pekan depan.

"Setelah verifikasi, daftar calon rencananya akan diumumkan 14 februari di Kantor Sinode GMIM di Tomohon," ujarnya.

Usai pengumuman daftar calon, Olly menerangkan tahapan akan dilanjutkan dengan sosialisasi pemilihan sistem e voting.

"Sosialisasi e voting akan dimulai tanggal 15 hingga 22 Februari di kabupaten dan kota di Sulut," tandas orang nomor satu di Sulut itu.

Diketahui, pada tanggal 15 Februari sosialisasi akan dilaksanakan di Minahasa. Berikutnya, tanggal 16 Februari di Manado, 17 Februari di Minahasa Utara, 19 Februari Kantor Sinode GMIM (Tomohon), 20 Februari di aula bupati Minahasa Selatan, 21 Februari di Kantor walikota Bitung dan 22 Februari di Kantor Bupati Minahasa Tenggara.

Dengan menerapkan aplikasi e voting, nantinya, id card setiap pemilih pada pemilihan tingkat sinode (19-21 Maret) dan pemilihan tingkat Bipra (3 Maret) akan discan terlebih dahulu.

Setelah itu, peserta akan masuk ke bilik suara untuk memilih para calon. Sebanyak 20 bilik suara akan disiapkan termasuk handphone tablet yang telah diunduh aplikasi. Aplikasi ini bakal mempermudah dan mempersingkat waktu panitia maupun para pemilih.

Olly menjamin dengan diterapkannya sistem e voting mampu mencegah kesalahan pada proses pemilihan.

"Saya harap semua proses pemilihan berjalan lancar. Dengan menerapkan sistem e voting dan data yang lengkap tentunya tidak bisa di manipulasi," beber Olly.

Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris panitia pemilihan Pdt. Janny Lompoliu dan anggota panitia lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

OD-SK Lakukan Roling Pejabat SKPD

Kembali lagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas.  Pengukuhan dan Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Jumat (9/2/2018) bertempat di Aula CJ. Rantung Kantor Gubernur Sulut.

Jumlah pejabat yang dilantik dan dikukuhkan berjumlah:

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama : 13 orang Jabatan Administrator : 18 orang, Jabatan Pengawas : 4 orang

Penyerahan SK Staf Khusus Gubemur Tahun 2018. SK Staf Khusus Gubernur diberikan kepada 12 (dua beias orang), dan Penyerahan SK PT Bank SuiutGo. tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominai PT. Bank SuiutGo serta Staf Ahil Direksi, atas nama :

~ Adrianus Nixon Watung, SH. (Komite Audit)

~ Ir. Noidy Liow (Komite Pemantau Resiko)

~ Drs. S. J. M. Lucas. (Staf Ahii Direksi)

Berikut nama - nama dan Jabatan baru :

1. Edison Humiang Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Christian Talumepa Staff Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Pemerintahan

3. Roy Tumiwa Staf Ahli  Bidang Kemasyarakatan SDM

4. Gammy Kawatu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

5. Praseno Hadi Inspektur Sulut

6. H.T.R Korah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM

7. Grace Punuh Kepala Dinas Pendidikan Nasional

8. Lynda Wantania Kepala Dinas Perhubungan

9. Marcel Sendoh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

10. Joy Oroh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

11. Steven Liouw Kepala Sat Pol PP

12. Yani Lukas Kepala Dinas Perpustakaan

13. Glady Kawatu Kepala Biro Orpeg

Pejabat Eselon III :

1. Jeti Punuh Kabid Komunikasi dan Informasi
2. Rinny Tamuntuan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Fery Sangian Kabid Kesenian
4. Meki Onibal Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan
5. Djemi Gagola Kabag Pengelola Infrastruktur Hukum Perbatasan
6. Grubert Ughude Kabag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
7. Judhistira Siwu Kabag Administrasi Pembangunan
8. Lexi Tombokan Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum
9. Grace Bukara Sekdis Nakertrans
10. Grace Sekoh Kepala UPTD Balai Pengawasan Disnakertrans
11. Johny Londoh Sekdis PU-PR
12. Randy Rompas Inspektur Pembantu Wilayah III
13. Aldrin Anis Sekban Perencanaan Pembangunan
14. Danny Kaurow Kabid Monitoring dan Evaluasi
15. Feibe Rondonuwu Kabid Pemerintahan Sosial, dan Budaya
16. Hendrik Rondonuwu Kabag Pengelolaan Batas Negara dan Biro Perbatasan Sekdaprov Sulut.
17. Herman Kussoy Kabid Tata Ruang Dinas PU-PR
18. Feby Karambut Kabid Keluarga Kesejahteraan

Pejabat Eselon IV :

1. Janny Diawang Kepala Seksi Fasilitas Keuangan dan Aset Desa/Kelurahan.
2. Heidy Iroth Kepala Seksi Akuisisi, Inventarisasi, Pengelolaan Arsip dan Dokumen
3. Yani Pontonuwu Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan
4. Marthin Pandelaki Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan

Nama Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) :

1. Fery Sangian Pelaksana Tugas Kadia Dinas Kebudayaan Daerah Sulut
2. Henry Kaitjily Pelaksana Tugas Kepala Dinas PM-PTSP
3. Rinny Tamuntuan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Daerah Sulut.
4. Jeti Pulu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulut
5. Meiki Onibala Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulut
6. Grubert Ughede Pelaksana Tugas Karo Hukum Setdaprov Sulut
7. Djemi Gagola Pelaksana Tugas Karo Perbatasan Setdaprov Sulut.
Dan Keputusan Gubernur Sulut  Nomor 29 tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Staff Khusus Gubernur Tahun 2018.
Nama-nama Staf Khusus Gubernur Sulut 2018  ;
1.Pdt Lucky Rumopa Staf Khusus Bidang Pembinaan Mental dan Spritual.
2. Joseph Osdar Staf Khusus Bidang komunikasi Publik.
3. John A Suak SE MSi Staf Khusus Bidang Kajian Strategis.
4. DR Samuel Ratag M.P Staf Khusus Bidang Lingkungan Hidup.

5.DR John Tasirin MSc.f  Staf Khusus Bidang Kehutanan.

6. Olden Kansil Staf Khusus Bidang Kemasyarakatan.

7. Meidy Lensun Staf Khusus Bidang Pembangunan Potensi Generasi Muda.

8. DR Hendrik Manosoh SE.MSi Ak Staf Khusus Bidang Ekonomi.

9. dr Charles S Rumambi M.Kes Staf Khusus Bidang Kesehatan.

10. Fabian Pascoal Staf Khusus Bidang Investasi dan Penanaman Modal.

11. Edi Pontoh Staf Khusus Bidang Sosial.

12. Trully Wungouw MPd Staf Khusus Bidang Kebudayaan.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wagub Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan, semua jabatan adalah penting untuk kemajuan ASN Sulut.

"Tidak ada yang tidak penting di pemprov. Tunjukkan loyalitas, dedikasi dan prestasi. Siapa yang berprestasi dia yang dipromosi," pungkasnya.

Dubes Prancis Sambangi Olly, Bahas Potensi Investasi

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean-Charles Berthonnet menyambangi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE di Kolongan, Minahasa Utara, Kamis (8/2/2018) malam.

Dalam sambangannya tersebut, setidaknya terungkap ada empat topik yang dibahas dalam pertemuan kedua belah pihak ini antara lain sektor energi, perhubungan, pariwisata dan pendidikan.

Di bidang energi, Prancis akan mengolah sampah di Sulut menjadi energi listrik dengan menerapkan teknologi canggih dari Prancis.

Sementara itu, terkait konektivitas antar wilayah, Prancis berminat untuk membangun Bandara di Pulau Lembeh Bitung dan mengembangkan Bandara Sam Ratulangi Manado sehingga bisa menampung pesawat berkapasitas besar.

Adapun di bidang pariwisata, Prancis akan mendatangkan Grup Tauzia/Daffam untuk membangun hotel berbintang di bumi nyiur melambai.

Sedangkan di bidang pendidikan, rencananya Prancis akan memberikan fasilitas beasiswa untuk mahasiswa Sulut yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan lainnya di Prancis.

Diketahui, Prancis merupakan investor asal Eropa terbesar ketiga di Indonesia setelah Inggris dan Swiss. Realisasi investasi Prancis di Indonesia sepanjang 2014-2016 mencapai US$352 juta  dengan jumlah 671 proyek.

Menariknya, setelah pertemuan Gubernur Olly dan Dubes Berthonnet saling bertukar cindera mata. Pada kesempatan itu juga Dubes Berthonnet mengundang Gubernur Olly untuk mengunjungi Prancis.

Pertemuan itu turut dihadiri Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Konselor Ekonomi Kedubes Prancis Mr Jean Alexandre Egea, Sekretaris Pertama Mr Eric Chevreul, Direktur Komersial Business Development Waste to Energy Asia dari CNIM Mr Jean Marc Erignoux dan para pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Olly Hadiri Rakor Gubernur se-Indonesia di Bidakara

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018) pagi.

Olly yang tampil mengunakan kemeja batik coklat lengan panjang terlihat serius menyimak informasi yang dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dalam sambutannya itu Mendagri Tjahjo menyatakan telah mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokasi. Pencabutan permendagri tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk memutus rantai birokrasi yang cukup panjang, baik itu di pemerintahan, kepegawaian, bidang penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi.

Termasuk juga bidang pelatihan dan pendidikan, bidang usaha kecil mikro dan menengah, bidang wawasan kebangsaan, bidang kepamongprajaan, dan tata ruang, serta bidang perizinan dan penelitian riset.

“Sebagaimana arahan Pak Presiden, bahwa kepada seluruh gubernur dan ketua DPRD se-Indonesia, hari ini saya mengumumkan mencabut 51 permendagri,” ucap Tjahjo.

Selain Permendagri, Tjahjo juga berencana mencabut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) desa. Hal ini agar kepala desa lebih fokus terhadap program bantuan desanya dan melakukan tugas-tugas yang menjadi program bupati dan gubernur.

Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi kewenangan Kemendagri untuk membatalkan perda, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada para gubernur dan para bupati/walikota, kemungkinan masih ada perda-perda yang menghambat investasi, perizinan dan lainnya, bagaimana cara memotong alur birokrasi ini akan bisa berjalan dengan baik,” terang Tjahjo.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, ada sejumlah ancaman yang harus diantisipasi oleh para kepala daerah, khususnya para gubernur.

Salah satunya yakni ancaman terorisme dan kelompok radikal. Wiranto mengatakan, terorisme merupakan ancaman global yang tak mengenal batas negara mana pun.

"Peran serta pemda harus terlibat di dalamnya. Harus ikut serta, kita menanggulangi total," ujar Wiranto.

Tindakan yang bisa dilakukan mulai dari pemulihan pelaku teroris, penangnan korban terorisme, dan pendeteksian sel terorisme di wilayah masing-masing.

Wiranto mengatakan, tidak mungkin penanganan ancaman tersebut hanya diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Polri semata.

"Jadi Mendagri mengumpulkan Gubernur untuk kita semua memahami betul ancaman di negeri ini," kata Wiranto.

Ancaman berikutnya yang patut diantisipasi yakni kerawanan jelang pilkada. Situasi diperkirakan akan memanas karena konflik antar-pendukung pasangan calon.

Wiranto mengatakan, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang rawan saat pemilu.

"Oleh karena itu, daerah yamg indeks kerawanan masih tinggi, kita mohon para pejabat derah memahaminya bersama kepolisian, TNI dan Kemendagri untuk menurunkan indeks itu," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, ada pula ancaman tak terduga yang kemungkinan dihadapi di semua wilayah, yakni bencana alam. Pemerintah daerah sudah mengantisipasi sebisa mungkin daerahnya tidak banjir, namun masih saja terjadi.

Ini termasuk daerah yang banyak hutan, rawan longsor dan kebakaran. Tugas kepala daerah, kata Wiranto, adalah mengeliminasi ancaman tersebut agar tidak terjadi.

"Kalau terjadi segera cepat tanggap untuk membantu korban. Itu sesuatu yang harus kita lakukan," kata Wiranto. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw : Dedikasi, Loyalitas Prestasi dan Pengorbanan Harus Ditanamkan

Menjaga dan menegakan Perda adalah porsi utama Pol PP.
Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw di saat memberikan arahan kepada Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat Pol PP )  untuk menunjang program kerja OD -SK di Aula Kantor Bappeda Sulut selasa ( 06/02/2018 ) kemarin.
Dalam menjaga perda ini SatPol PP harus disiplin .
" Karena masalah disiplin sangat penting kalau melangar harus diberhentikan tidak ada pengecualian" Kata Wagub Kamdouw.

Bapak Gubernur dalam setuap kesempatan selalu katakan agar semua aset -aset pemprov harus di jaga seperti tempat Pameran  Lembangunan   Bukit Kasih, Fesbudaton dan yang lainya .

Untuk itu kemampuan   kualitas dan teknik  harus ditingkatkan untuk menunjang dari pekerjaan .

"Kondisi fisik Pol PP harus mumpuni  dan peralatan harus ditingkatkan untuk menunjang pekerjaan dan buat road map yang jelas " kata Kandouw.

Disamping itu unit pemadam harus lebih sigap dan cepat dalam menyikapi kejadian-kejadian yang ada.
"Kalau terjadi kebakaran harus segera dan cepat teratasi" ujar Kandouw

Diharapkan agar betul- betul memahami situasi dan lingkungan kita,  karena Pol PP tugasnya luas  semua aspek bisa masuk.
" Pak Gubernur mau  semua pekerjaan  harus merit sistem, jadi siapa  yang kerja harus dihargai karena itu dedikasi  loyalitas prestasi dan  pengorbanan harus kita tanamkan,  untuk menuju Sulut Hebat, tutup Kandouw

Wagub Kandouw Resmikan SPPBE PT Gemilang Anugerah Sejahtera

Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw  i meresmikan Stasiun Pengisian dan  Pengangkutan Bulk Elpiji ( SPPBE )  PT Gemilang Anugerah Sejahtera   di Matani Satu Kota Tomohon Selasa (06/02).2018 ) kemarin


Dalam.sambutan Wagub Kandouw mengatakan , salut proficiat banyak selamat kepada keluarga besar Sampakang -Limen atas  usaha ini.
"Selaku pemerintah provinsi banyak berterima kasih karena sudah mampu memback up pasokan gas  yang 90 persen dipakai  untuk golongan menegah ke bawah " kata Wagub Kandouw.

Harapan  saya sebagai pemerintah  untuk jaga terus quality control dan kesehatan keselamatan kerja K3.

" Karena unit seperti ini sangat riskan akan  kecelakaan kerja dan utamakan keselamatan dalam pekerjaan" harap Kandouw.

Dan Ingat terus tentang lokal content Pak Gubernur mau kemiskinan harus diberantas utamakan  tenaga kerja lokal.
"Dengan adanya  perusahaan ini Tomohon semakin berkembang dan akan menambah PAD serta menguntungkan masyarakat sekitar untuk kesejahteraan rakyat", tutup.Wagub Kandouw.

Ibadah pentahbisan peresmian SPPBE dipimpin oleh Pdt JohnAwuy dan dihadiri oleh  Sekretaris Kota Tomohon Harold Lolowang, Kadis Diserindag Sulut .Jenny Karouw, Camat Tomohon Timur Sherly Bororing.dan Lurah Matani 1 Wisye Lomboan.