SULUT Menuju E-Government, SEKPROV Warning SKPD tak melek SIMDA Perencanaan

Pemerintah Sulawesi Utara melalui Sekprov Sulut Edwin H Silangen, MS kembali menegaskan keinginan Sulawesi Utara untuk menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, salah satunya dalam mewujudkan E-Government. Menurut Silangen, salah satu poin penting menuju E - Government, adalah E - Planning, Perencanaan berbasis IT yang akan memudahkan pemerintah dalam memantau proses demi proses perencanaan, mulai dari Visi Misi, hingga sampai pada program dan kegiatan, terstruktur dan terekam dalam 1 aplikasi SIMDA Perencanaan.

Menurut Silangen, dengan adanya E Planning nantinya akan tersinkronisasi dengan  e - budgeting yang memudahkan perencanaan dan pengelolaan keuangan dan terpantau lewat aplikasi, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi program dan kegiatan yang masuk tidak sesuai prosedur yang ada dalam sistem, Jelas Silangen saat membuka Sosialisasi dan Bimtek  Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan dan Keuangan, di Swisbel Hotel Maleosan Manado.  (3/4) kemarin.

Lebih lanjut menurut Silangen, SKPD yang ada di Pemprov Sulut harus betul-betul memahami, agar nantinya dapat turut mengoperasikan aplikasi ini, ungkap Silangen. "Dari 39 OPD yang ada dan terkait, belum semua hadir dalam bimtek simda Perencanaan ini, seharusnya seluruh SKPD mengetahui pengoperasian simda perencanaan ini," tegas Silangen.

Hal Senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Asiano Gammy Kawatu SE, M.Si menambahkan bahwa E budgeting yang sudah ada bersama dengan e planning akan meningkatkan kualitas kinerja pemprov sulut, yang transparan dan akuntabel.

Menutup sambutanya, Sekprov menghimbau seluruh OPD agar memberi perhatian untuk aplikasi Simda ini, yang direncanakan per 1 januari 2019, seluruh Perencanaan Pemprov Sulut sudah berada dalam aplikasi Simda Perencanaan.

Turut Hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan BPKP RI dan Prov Sulut Sebagai Narasumber, Pejabat Eselon III dan IV serta pengelola keuangan dan Perencanaan provinsi dan kab kota.(humas provinsi sulut)

Penduduk Sulut Tiga Besar Paling Bahagia di Indonesia, Wagub Kandouw : Ini Peranan Ibu-Ibu PKK

Penduduk di Sulawesi Utara masuk dalam tiga besar paling bahagia di Indonesia dengan indeks kebahagiaan sebesar 73,69 persen setelah Maluku Utara (75,68) dan Maluku (73,77). Selain itu, Sulut juga meraih peringkat teratas daerah paling toleran dengan tingkat toleransi mencapai 5,90 persen.

Pencapaian positif itu tak terlepas dari peranan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulut untuk mewujudkan kerukunan dalam keluarga dan lingkungan sekitar.

"Provinsi Sulawesi Utara meraih nomor tiga daerah paling bahagia. Ini adalah peranan dari ibu-ibu PKK nya," kata Wakil Gubernur Drs Steven O.E. Kandouw pada Peringatan Hari kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi dan Konsultasi TP PKK Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi yang digelar di Manado, Rabu (4/4/2018) siang.

Lanjut Kandouw, terciptanya kerukunan dan kebahagiaan masyarakat Sulut itu sejalan dengan peringatan HKG PKK kali ini yang memilih tema Kerukunan Dalam Keluarga dan Lingkungan untuk Mewujudkan Indonesia Damai.

"Saya sangat mengapresiasi tema peringatan HKG PKK tahun 2018 tentang pentingnya kerukunan dalam keluarga dan lingkungan. Ini sangat penting," tandasnya.

Disamping itu, Kandouw juga mengajak Tim Penggerak PKK menjadi penggerak dalam upaya pelestarian lingkungan untuk mencegah kerusakan alam. Satu diantaranya melalui pencanangan Hari Anti Plastik untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

"Saat ini banjir bisa terjadi di semua wilayah. Ini menyadarkan kita untuk selalu memelihara lingkungan. Rencananya Bapak Gubernur pada bulan April ini akan mencanangkan Hari Anti Plastik di Sulawesi Utara," bebernya.

Lebih jauh, Kandouw mengingatkan pentingnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan TP PKK Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.

"Koordinasi itu sangat penting. Tanpa adanya koordinasi maka pembangunan tidak akan berjalan optimal," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan saat membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan, keluarga dan lingkungan menjadi benteng utama untuk terciptanya keamanan dan kedamaian di masyarakat sehingga membutuhkan peran Tim Penggerak PKK dan kader PKK dalam menjembatani peran setiap orangtua untuk membangun ketahanan dalam keluarga.

Hal tersebut menjadi penting, karena ketahanan dalam keluarga itu kunci keharmonisan dan kerukunan dalam setiap rumah tangga.

"Saya ingin mendorong agar seluruh tim penggerak dan kader PKK senantiasa memberikan contoh nyata dan keteladanan dalam ikut serta menciptakan kerukunan keluarga dan lingkungan sehingga bisa terwujudnya Indonesia yang aman nyaman tenteram dan damai," tuturnya.

Disamping itu, menurut Ibu Rita, tema peringatan HKG PKK yang menyebutkan bahwa keluarga dan lingkungan jadi benteng utama terwujudnya masyarakat aman tentram dan damai adalah tepat karena tahun 2018 sampai tahun 2019 disebut sebagai tahun politik, seiring diadakannya Pilkada serentak di 171 daerah dan Pilpres pada tahun berikutnya.

"Yang penyelenggaranya diharapkan berlangsung damai. Saya juga ingin mengajak jajaran TP PKK untuk memberi bimbingan dan pembinaan pada kader-kader PKK termasuk kader Dasawisma. Karena pada mereka terletak fungsi kerja termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan yang damai tersebut," tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua TP PKK Sulut dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos menjelaskan sejarah singkat TP PKK di Indonesia.

Ibu Kartika menerangkan Gerakan PKK di masyarakat berawal dari kepedulian istri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967, yaitu Ibu Isriati Moedani, setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.

Lanjut Ibu Kartika, pada awalnya program PKK adalah 10 segi pokok PKK. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melaui 10 Segi Pokok Keluarga dengan bentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"TP PKK merupakan motor penggerak bagi masyarakat yang tumbuh dari bawah melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera," ungkapnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (DPMDD) Royke H. Mewoh serta pengurus TP PKK kabupaten dan kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Waspada Penipuan Mengatasnamakan BKD Sulut

Terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut terkait dana pensiun yang megatasnamakan BKD, Pemerintah Provinsi Sulut memberikan himbauan kepada para ASN maupun
masyarakat agar berhati-hati menerima informasi yang berkaitan dengan BKD Sulut.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Sulut DR. Femmy Suluh melalui humas pemprov Sulut, Rabu (4/4).

Saat ini telah terjadi penipuan mengatasnamakan BKD Pemprov Sulut oleh oknum bernama Fajar yang mengaku sebagai Kabid Informasi BKD menggunakan nomoh Handphone 081242984283  mencoba menipu guru yang akan pensiun.

Oknum ini meminta dana untuk pengurusan pensiun, jikamendapat telepon dari oknum yang mengatasnamakan BKD, diharapkan ASN maupun masyarakat langsung berkoordinasi  BKD Sulut yang ada di Kantor Gubernur.

Sebagai informasi juga, pihak BKD Sulut dalam melakukan segala pengurusan administrasi bagi ASN tidak dipungut biaya apapun dan tidak melakukan pengundian berhadiah bagi para ASN.(humas provinsi sulut)

Peserta Paskah Asia Mulai Berdatangan

Perayaan Asia Easter Celebration dan Asian Ecumenical Youth Assembly, sudah semakin dekat. Persiapan demi persiapan terus dilakukan pihak panitia yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut Wakil Ketua Umum dr Kartika Devi Kandouw Tanos mengatakan, besok (hari ini, red) sekira 18 peserta yang berasal dari luar dan dalam negeri sudah mulai berdatangan di Manado. Namun menurutnya, yang paling banyak akan datang pada enam April mendatang.

"Saya harap semua panitia baik akomodasi dan panitia lain sudah bisa mempersiapkan untuk penjemputan. Saya berharap juga pihak kepolisian yang dalam hal ini Polda bisa melakukan pengamanan mulai besok," sebutnya.

Dirinya mengatakan, pada tanggal delapan April para peserta yang berasal dari luar negeri, akan masuk gereja di tempat mereka tinggal. Kartika juga mengatakan, tamu VIP nantinya sebelum menuju ke Stadion Maesa akan singgah ke rumah dinas bupati Minahasa untuk jamuan makan siang dari pemerintah daerah.

"Kita semua berharap pemerintah Minahasa dapat mempersiapkan semua yang diperlukan disana. Apalagi untuk toilet. Kan 400 orang itu akan datang secara bersamaan, jadi semua persiapan baik toilet maupun akses masuk lokasi harus memang diperhatikan pemerintah setempat. Jadi saya sangat berharap mulai besok semua persiapan sudah bisa selesai kurang masalah finishing," ucapnya.

Dalam acara, pihak Polda Sulut Karo Ops mengatakan target pengamanan yang akan dilakukan ada untuk peserta, tempat acara dan barang yang digunakan. Dirinya juga mengatakan, besok para petugas keamanan sudah akan masuk ke lokasi acara.

"Jadi semua tahapan dalam rangka pengamanan sudah kita siapkan. Berbagai acara sterilisasi sebelum acara juga akan kita lakukan jika memang itu diperluka oleh panitia," sebutnya.

Ketua Panitia Harian Edison Humiang mengatakan, pihaknya akan menyediakan ahli bahasa untuk bisa menghubungkan komunikasi antara peserta dan panitia. Dirinya juga mengatakan, persiapan mulai dari pihak bandara, panitia dari Pemprov dan pemerintah Minahasa serta panitia AEYA sudah sangat matang.

"Sekarang kita sudah siap untuk menjemput tamu. Beberapa persiapan finishing serta alat transportasi dan publikasi semua sudah disiapkan. Namun saya berharap semua bidang harus mampu melakukan koordinasi. Apalagi dalam satu bidang ini terdapat beberapa SKPD. Jadi saya terhadap dapat terjalin komunikasi yang baik antara semua SKPD yang menjadi panitia," kuncinya.(humas provinsi sulut)

Lapesia se-Sulut Resmi digelar

Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang membuka Liga Pekerja Indonesia (Lapesia) tahun 2018 di Stadion Klabat, Selasa (3/4)

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Humiang, Lapesia diharapkan mampu bersaing dan memiliki karakter pekerja keras dalam setiap tugas, karya serta kerja yang diemban.

Pemprov memberikan dukungan aktif , karena secara manfaat kegiatan ini dapat menjaga kebugaran fisik para pekerja dalam menunjang efektivitas dan rutinitas semata,sekaligus mampu mempererat sinergitas, kebersamaa dan keharmonsian antara pekerja dengan pimpinan perusahaan, pemerintah bahkan antara sesama pekerja.

Dikatakan bahwa untuk segenap pihak yang terlibat agar se-profesional mungkin, dan peserta agar mempunyai semangat yang tinggi, tampilkan yang terbaik, serta menjunjung tinggi asas sprotivitas yangs enantiasa mampu meningkatkan kemampuan dan prestasi pribadi dibidang olahraga, serta kegiatan ini agar berkontinyu dan berjenjang, sebagai sumbangsih positif bagi percepatan pembangunan daerah, demi pencapaian visi terwujudnya sulut berdikari dalam ekonomi, berdauluat dalam politik dan berkripadian dalam budaya.

Sementara itu, Sesditjen PHI dan Jaminan Sosial Kemenaker RI Ending Kaerudin menyatakan

terima kasih kepada Gubernur dan jajaran yang telah melaksanakan kegiatan ini, dimana Sulut merupakan kegiatan ke-29 , dimana ini merupakan rangkaian dalam menyambut mayday atau hari buruh, sehingga kegiatan positif ini merupakan momen penting dalam membangkitkan dunia olahraga sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang handal serta melahirkan atlit potensial bagi Indonesia dan Sulut khususnya.

KAdisnakertrans SUlut Erny Tumundo menyatakan rasa syukur atas kegiatan yang boleh terlaksana, serta kegiatan ini akan berkelanjutan.(humas provinsi sulut)

Terkait Pelebaran Jalan Bandara Likupang, Pemerintah siap ganti untung

Pemerintah siap melaksanakan ganti untung terhadap pembebasan lahan milik masyarakat untuk pelebaran jalan bandara sam ratulangi menuju likupang yang rencananya akan dibangus sepanjang 32 kilometer.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey Dalam dialog Terkait pembebasan lahan jalan bersama masyarakat desa Tatelu Minahasa Utara Selasa (3/4)

Agar proyek ini berjalan sukses, Gubernur mengajak masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah  agar pembangunan berjalan dengan baik. Pemerintah akan memberikan ganti untung untuk masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Dikatakan Gubernur Untuk jalan wasian mariso yang panjangnya kurang lebih 20 Km akan dibangun oleh Pemerintah Pusat.

Terkait itu juga Salah satu keuntungan bagi masyarakat dalam rangka pelebaran jalan ini yaitu harga jual tanah akan meningkat.

Apabila nanti dalam Pembangunan jalan ini di temui kendala, Pemerintah Provinsi sangat terbuka untuk berdialog untuk menyelesaikan masalah. Karena tidak ada masalah yang akan selesai tanpa berdialog.

Gubernur berharap tahapan awal pelaksanaan pembebasan lahan ini akan cepat terealisasi agar pembangunan segera dilakukan.

Diketahui Rencana pelebaran jalan dengan panjang kurang lebih 32 Km ini dimulai dengan tahapan sosialisasi manfaat dari pelebaran jalan dan tentunya sosialisasi terkait pembebasan lahan.

Pelebaran Jalan dari Bandara ke Likupang Minahasa Utara ini di buat dalam rangka menunjang pariwisata karena saat ini baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal banyak yang berkunjung ke daerah likupang. Disamping itu dengan adanya jalan ini secara otomatis transportasi menjadi lancar dan ekonomi masyarakat akan meningkat.(humas provinsi sulut)

Gubernur Ajak Masyarakat Dukung Tempat Pengelolaan Industri Sampah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengajak masyarakat lio-lio Wori untuk mendukung pembuatan tempat pengelolaan industri sampah yang akan di bangun di kawasan Wori. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan tatap muka bersama warga masyarakat Wori dalam rangka pembangunan lokasi sekolah polisi dan tempat pembuangan sampah industri di desa Wori Minahasa Utara Selasa (3/4).

Gubernur mengatakan Provinsi Sulut bersyukur karena dari 34 provinsi di I dan 540 kabupaten di Indonesia hanya 10 daerah yang mendapat bantuan pengelolaan sampah terintegrasi, Salah satunya adalah Sulut.

Gubernur menegaskan lokasi tersebut bukan tempat pembuangan sampah terakhir melainkan tempat pengelolahan industri sampah.

Gubernur mengajak warga untuk cerdas dalam menerima informasi terkait tempat pengelolaan industri sampah ini, Jangan ada lagi isue pemerintah tidak mensejahterakan masyarakat, proyek ini semata untuk Kepentingan rakyat. 

Gubernur menyampaikan Manfaat dari pengelolaan industri sampah ini untuk mensuplai listrik kira 10 MW bagi masyarakat. Para investor telah siap untuk membangun lokasi ini, rencananya proyek ini akan rampung pada tahun 2021. pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.(humas provinsi sulut)