Pemprov Bersama Tim KKP dan KPK Tinjau Tambang Liar Minut

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE., MS bersama tim Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI Melaksanakan Peninjauan lapangan ke Pulau Bangka Likupang Minut, Kamis (26/4)

Peninjauan itu dilaksanakan terkait pengercekan izin usaha pertambangan di wilayah pesisir yang ada di Sulut serta meninjau langsung lokasi tersebut.

Kegiatan ini sendiri adalah inisiasi dari KPK serta sebagai tindak panjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegritas, serta bertujuan untuk memastikan bahwa pulau-pulau yang dikeluhkan oleh masyarakat tidak dijadikan untuk pertambangan.

Kunjungan tersebut dikoordinatori oleh  Brahmantyo Satyamurti dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI dan turut dihadiri tim KPK RI, SDM pusat dan perwakilan dari Polda Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur OD, Presentasi soal WPR dan PETI dalam FGD

  Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE,  menjadi salah satu Narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) menyoal tentang Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR),  dan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yg di prakarsai  oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI (KEIN) sebagai salah satu Lembaga yang memberikan rekomendasi kepada Presiden RI dalam hal sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertujuan mencari jalan keluar sesuai hukum yang berlaku dgn menata kembali pertambangan rakyat serta penertiban PETI dalam rangka kesejahteraan rakyat. Bertempat di Hotel Bidakara Pancoran-Jakarta, Kamis 26/04/2018.
   Memperhatikan kondisi existing WPR dan PETI di Sulawesi Utara maka Gubernur Olly Dondokambey memberikan beberapa Rekomendasi  untuk kesejahteraan rakyat Sulut, diantaranya: ~Mendorong Pemerintah Pusat Utk memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang mempermudah kriteria WPR sehingga PETI dapat menjadi Legal; ~memberikan bagian dan ruang kepada masyarakat setempat disekitar Wilayah Tambang Utk mengusahakan Tambang, hal ini mengambil contoh dari Permen KLHK ttg Perhutanan Sosial; pengendalian bahan kimia Utk pengolahan hasil tambang diberikan kepada Pemerintah Daerah; Memaksimalkan PTSP dalam Perijinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
   Diskusi dan dialog dalam forum ini begitu menarik, selain bagaimana upaya  menegakkan Law Enforcement,  juga problematika lainnya semisal isue bagaimana memutuskan mata rantai mafia tambang, dan juga fungsi kontrol Pemerintah Daerah dalam hal penerbitan izin dan aspek legalitas suatu usaha di sektor pertambangan.
   FGD ini turut dihadiri Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto, Dirut PT Aneka Tambang Tbk, Arie P Ariotedjo, Pimpinan PT Timah (Persero) Tbk, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Polhukam RI. (Humas Pemprov Sulut)

Sukseskan Gerakan Labelisasi Pangan Siap Saji, Gubernur Olly Ingatkan Pentingnya Sinergitas BBPOM & Pemda

Keberhasilan program pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Utara dalam menjamin keamanan Pangan Siap Saji (PSS) dari Bahan Berbahaya serta pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) ditentukan oleh sinergitas antara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Manado bersama pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kadisperindag Sulut Jenny Karouw pada workshop Gerakan Labelisasi Pangan Siap Saji (PSS) Bebas Bahan Berbahaya dan Sosialisasi Labelisasi Halal di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado, Kamis (26/4/2018) pagi.

"Hal ini penting, mengingat dalam pelaksanaan Gerakan Labelisasi PSS Bebas Bahan Berbahaya, Balai Besar POM di Manado melibatkan unit kerja pemerintah daerah, antara lain seperti : Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kesehatan," katanya.

Menurut Gubernur Olly, sinergitas tersebut menjadikan BBPOM, Pemprov Sulut dan semua pihak terkait sebagai ujung tombak dalam pengawasan terhadap obat dan makanan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir.

"Termasuk menerapkan sistem yang dapat mendeteksi kualitas produk dan mengarah pada pengamanan jika terjadi degradasi mutu, produk sub-standar, kontaminasi dan hal lainnya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat," tandasnya.

Terkait pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan kuliner di Sulut, Gubernur Olly juga mengapresiasi peran Balai Besar POM di Manado yang senantiasa mampu menjalankan peran optimalisasi fungsi pengawasan bahkan telah turut mendukung kebijakan Pemprov Sulut di sektor pariwisata dan kuliner.

"Balai Besar POM di Manado terus mendorong implementasi Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang telah ada untuk melakukan penjaminan keamanan Pangan Siap Saji (PSS) seperti restoran dan rumah makan," ujarnya.

Diketahui, ada tiga Peraturan Kepala Badan POM RI yang mengatur Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yakni : 1. Mengenai Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT); 2. Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP); dan 3. Pedoman Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Oleh karena itu, jalinan mitra kerja yang kondusif semakin diharapkan, terlebih implementasi persyaratan IRTP yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan diarahkan untuk 15 Kabupaten/Kota di daerah ini, sampai saat ini baru mencapai 20 persen atau baru 3 Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan aplikasi SPP-IRT.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengajak seluruh peserta kegiatan selalu menggalang kerjasama untuk mengawasi obat dan makanan, menjamin keamanan pangan dan kesehatan di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara.

Usai sambutan, agenda dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan implementasi aktif dinas kesehatan kabupaten/kota pelaksanaan aplikasi SPP-IRT kepada Dinkes Manado, Dinkes Kab. Kep. Sangihe dan Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Balai Besar POM Manado, Rustyawati, Kepala Sub Direktorat Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Badan POM RI Nyoman Merta Negara dan para pejabat dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota. (Humas Pemprov Sulut)

Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut Rakor Bersama Matangkan HARGANAS XXV

Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXV, Tingkat Nasional tahun 2018, yang sedianya akan di gelar di Ibukota Provinsi Sulut, Manado. Oleh Pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (BKKBN), menggelar Rapat Koordinasi Panitia bersama dengan Panitia Daerah, yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut, Nyonya Ir  Rita M Dondokambey-Tamuntuan, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut, dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS, yang dilangsungkan di Aula Gedung BKKBN RI, di Bilangan Halim Perdanakusuma-Jakarta, Kamis Pagi, 26/04/2018.
   Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Plt Kepala BKKBN Pusat, Sigit Priohutomo, mengulas tentang persiapan pelaksanaan hajatan tahunan ini, dimana Kota Manado dipercayakan menjadi tuan rumah,yang nantinya Puncak Perayaan HARGANAS XXV, tanggal 7 Juli 2018 ini, akan di buka Presiden RI, Ir Joko Widodo, yang juga akan  diwarnai  beberapa ivent dalam menyemarakkannya.
   Ir Rita M Dondokambey-Tamuntuan yang juga adalah Istri Tercinta Gubernur Sulut ini, selaku Ketua Panitia Lokal/Daerah, menyatakan bahwa Provinsi Bumi Nyiur Melambai Sulut, siap menjadi Tuan Rumah dalam melaksanakan Ivent Akbar ini yang akan di hadiri seluruh Provinsi se Indonesia, juga mitra kerja BKKBN lainnya, semisal PKK dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.  Hal ini turut di iyakan  Sekretaris Panitia Daerah, dr Devi Kartika Kandouw-Tanos MARS, menyangkut kesiapan  Panitia  Daerah semisal Run Down acara, Pameran dan gelar dagang, maupun lokasi tempat pelaksanaan yang direncanakan di Kawasan Mega Manado, serta aspek teknis lainnya dalam mengsukseskan agenda Nasional di maksud. (Humas Pemprov Sulut) 

Gubernur Olly Dondokambey Hadiri Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda

   Perayaan Hari HUT Otonomi Daerah XXII tahun 2018 bertemakan ," Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis"  dimana Otonomi daerah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Juga kebijakan Otda dituntut untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Daerah yang Aspiratif, Transparan dan Akuntabel.
   Untuk itu Kementerian Dalam Negeri RI, menggelar Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang di hadiri segenap Para Gubernur se Indonesia dan Para Bupati/Walikota yang dilangsungkan di salah satu hotel di bilangan  Senayan- Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Rabu Malam, 25/04/2018.  Juga turut serta dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE, yang duduk bersebelahan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo SH, Dirjen Otda Soni Sumarsono, Gubernur Jatim Sukarwo, dan Gubernur Jabar Ahmad Heriawan.
   Direktur Jenderal Otda, Dr Soni Sumarsono dalam sambutannya mengatakan diantaranya bahwa Otda yang ideal adalah otonomi yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan ketenangan bagi masyarakat. Juga yang terutama lanjut Mantan Pj Gubernur Sulut ini sebagaimana dikutip Kaban Penghubung Daerah Pemprov Sulut di Jakarta  Roy RL Saroinsong SH di sela sela acara tersebut,menegaskan bahwa peringatan Hari Otda ini adalah merupakan salah satu cara untuk Pemerintah Pusat bisa memonitor sekaligus mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
    Pada Malam Apreasiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut, telah diserahkan penghargaan kepada 23 Pemerintah Daerah yakni 13 Provinsi, 10 Pemkab, 10 Pemkot, dimana penghargaan ini berdasarkan sistem Evaluasi Penilaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), terhadap Laporan Penyelengaraan Pemda tahun 2016 yang melibatkan 20 Instansi/Lembaga termasuk Lembaga Independen dengan sejumlah 700 item penilaian baik Urusan Wajib dan Pilihan secara Konperehensif. (Humas Pemprov Sulut)

Resmikan SPBU, Wagub Harap Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven.O.E Kandouw meresmikan SPBU Tatelu di Kecamatan Dimembe Minahasa Utara rabu ( 25/04/2018 ) kemarin.

Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan diresmikannya Stasiun Pengisian Bahan Bakar ini menjadi sukacita tersendiri bagi kita semua terutama   PT Tiga Putri Matuari karena melalui penyertaan Tuhan  SPBU ini dapat dirampungkan dan dioperasikan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan banyak selamat, salut , proficiat pada Direksi Tiga Putri Matuari, karena ini sesuai dengan Road Map  pemerintah Sulut," Kata Kandouw.
Karena sesuai dengan Road Map Bapak Gubernur supaya menciptakan daerah -daerah  spot-spot pariwisata yang baru.

"Sebab peningkatan jumlah  kunjungan turis sehingga mengakibatkan bunaken sudah cukup padat sehingga oleh bapak Gubernur dicari daerah alternatif baru dan disepakati adalah daerah Likupang," ujar Kandouw.
Sehingga pemerintah provinsi menciptakan akses dari bandara ke  Likupang.

"Untuk itu dengan kehadiran SPBU ini sangat menunjang program dari Pemerintah  menjawab permasalahan yang ada di masyarakat  utamanya menambah lapangan pekerjaan,"jelas Kandouw.

Dengan beroprasinya SPBU Tatelu ini hendaknya diikuti komitmen pelayanan yang paripurna kepada masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan keuntungan semata tetapi senantiasa teguh dalam komitmen memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,"Wagub Kandouw.

Sebelum diresmikan oleh Wagub Kandouw diawali dengam ibadah yang dipimpin oleh Pdt Nova Makahanap.-Yakob, Sth. Dan dihadiri oleh  Ketua TP PKK Sulut Ir Rita Maya Dondokambey -Tamuntuan , Netty Keles Direktur  Utama PT Tiga Putri  Matuari, Branch Manager Marketing Pdrtamina Daniel Alhapsi, Kepala Biro Umum Clay Dondokambey.(humas provinsi sulut)

Ketua TP PKK Sulut Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan

Ketua Tim Penggerak-PKK Provinsi Sulawesi Utara Ibu Rita Maya Dondokambey Tamuntuan mengajak masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) agar gemar mengkonsumsi ikan, karena selain merupakan makanan pokok juga ikan mengandung sejumlah vitamin dngan gizi yang baik untuk kecerdasan otak dan pertumbuhan fisik.

Hal tersebut disampaikan ibu Rita Dondokambey - Tamuntuan saat menghadiri Lomba Menu Serba Ikan dan Bazar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan, sekaligus menjadi Juri Lomba Masak Ikan se Kabupaten Minahasa yang digelar di Langowan  Rabu (25/4).

"Haruslah dimulai dari keluarga dimana ikan merupakan satu sumber makanan hewani yang mengandung mineral dan protein serta Omega3," ujar ibu Rita yang juga merupakan ketua Forikan Sulut.

Dikatakannya, potensi perikanan di daerah Sulut menjadi ciri khas tersendiri, ikan sangat mudah didapatkan di wilayah Sulut untuk itu masyarakat harus memanfaatkan dengan baik potensi tersebut dengan gemar mengkonsumsi ikan.(humas provinsi sulut)