Hadiri Bakohumas BKKBN, Sekprov Nyatakan Sulut Siap Gelar Harganas ke XXV

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) siap melaksanakan gelaran acara Hari Keluarga Nasional (harganas) ke XXV, yang akan diselenggarakan mulai tanggal 2-7 Juli 2018 mendatang dan diadakan di kota Manado.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, SE, MS saat menghadiri acara forum tematik Bakohumas dan Forum Jurnalis yang dihadiri oleh 75 Kementerian dan Lembaga serta berbagai awak media di Kantor Pusat BKKBN Jakarta, Kamis (07/06/2018).

Perayaan puncak Harganas tahun ini akan diadakan di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 7 Juli tepatnya di Kota Manado pada awal Juli mendatang dengan mengusung tema “Cinta keluarga, Cinta terencana” . Hal ini mendapat sambutan baik dari pihak pemerintah Sulawesi Utara.

“Kami masyarakat Sulut, sangat bangga dipercaya sebagai tuan rumah pada acara Harganas dan kami sangat siap untuk turut serta mensukseskan kegiatan nasional ini," Ungkap Sekprov.

Secara teknis, menurut Sekprov acara Harganas akan dipusatkan di kawasan Megamas. “Ada 3 titik yang dipersiapkan yaitu acara puncak, Taman Keluarga, dan Pameran yang akan ditampilkan kepada delegasi dari seluruh Indonesia,” ujar Sekprov.

Mengenai kesiapan akomodasi, Sekprov menyampaikan hotel berbintang telah dipersiapkan yakni 38 hotel berbintang dan non bintang 323 hotel.

“Harapannya acara ini akan menarik wisatawan domestik apalagi dengan sarapan bubur Manado atau Tinutuan,” pungkas Sekprov seraya memperkirakan acara ini akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Sulut mencapai 300 persen.

Sementara Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, M. Yani menambahkan, bahwa acara yang dipersiapkan sejak Pre-Event tanggal 2 Juli 2018 hingga puncak acara di tanggal 7 Juli 2018 memiliki target kepada remaja agar mau berinteraksi dan bertoleransi.

Turut hadir dalam acara Bakohumas  Sestama BKKBN, Staf Ahli Menkominfo, Deputi KSPK BKKBN, Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan BKKBN dan perwakilan pejabat/pegawai humas kementerian/lembaga serta TNI/Polri.(humas provinsi sulut)

Wagub Buka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/kota Se-Sulut

Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah pemerintah daerah dalam penyusunan , pembahasan dan penetapan APBD.

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur  Sulut Steven O.E Kandouw membuka  rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota se- provinsi sulut yang dirangkaikan sosialisasi permendagri no 38  tahun 2018  tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2019 di ruang C J Rantung  Kantor Gubernur kamis ( 7/6/)  kemarin.

Disamping itu , tahap perencanaan  sangat menentukan  kelancaran  dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
" Tahap perencanaan harus difokuskan pada  pada program pokok prioritas kubutuhan pembangunan dan isu yang berkembang dalam masyarakat seperti infrastruktur  ekonomi dan sosial, kata Kandouw.

Lanjut Kandouw , Khusus bagi daerah perbatasan  oleh pemerintah pusat diberi perhatian khusus terhadap anggaran pembangunan,  ujar Kandouw.

Untuk itu setiap daerah  harus mampu merencanakan secara paripurna setiap program kegiatan  yang dianggarkan agar tidak jadi keterlambatan karena banyak melakukan pergeseran anggaran saat dilaksanakan, harap Kandouw.

Kandouw juga menekankan  agar penyusunan  APBD tahun angggarann 2019 harus tepat waktu dan disusun secara paripurna.

" Proses  pengambilan  persetujuan  bersama Kepala Daerah dan DPRD  harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan serta perda harus ditetapkan paling lambat 31 desember" jelas Kandouw.

Oleh karena itu saya ingatkan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan juga fungsinya sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah agar benar benar melaksanakan fungsinya agar target capaian opini WTP dapat diwujudkan, tutup Kandouw.

Diketahui  rapat koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri  DR Samule  Tumbo MM dan  Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik  Daerah Sulut Asiano  Gemmy Kawatu (humas provinsi sulut)

Wagub: Keluarga di Sulut Paling Sejahtera

Bertempat di gedung pertemuan Wale Ne Tou ribuan warga lanjut usia (lansia) se Provinsi Sulut, Kamis (07/06/2018) untuk memperingati hari Lansia Provinsi Sulut ke-22.dan dihadiri oleh Ketua TP PKK  Sulut Ir Rita Maya Dondokambey -Tamuntuan Wakil Ketua TP PKK Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS, Ketua Dharma Wanita Sulut Ivonne Silangen-Lombok, Pj Bupati Minahasa Royke Mewoh , Ketua TP PKK Minahasa pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut dan Minahasa dan Sekretaris Sinode GMIM Pdt Evert Tangel .

Peringatan hari Lansia ini mengangkat tema lanjut usia sejahtera, sementara untuk sub tema mengangkat tentang perlindungan lanjut usia sejahtera dan bermanfaat.

Wakil Gubernur Suawesi Utara, Drs Steven OE Kandouw, yang juga Ketua Komda Lansia Sulut  dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan peringatan hari lansia merupakan bentuk peringatan akan kehidupan orang Minahasa sendiri.

Bagi dia, keluarga di Sulut adalah keluarga yang paling sejahtera dan saling menghormati satu dengan yang lain. “Keluarga di Sulut adalah keluarga yang paling sejahtera, aman, baku bae, baku sayang, anak hormat orang tua dan suami istri baku sayang. Termasuk hormat terhadap orang lain. Provinsi yang paling toleran, tahun ini akan mendapat penghargaan harmony award,” kata Kandouw.

Lebih lanjut, Kandow mengatakan tingkat harapan hidup masyarakat Sulut tergolong tinggi dan itu patut disyukuri. Ia juga berharap agar Provinsi Sulut mengalahkan Jepang dalam rentang harapan hidup beberapa tahun ke depan. “Tingkat harapan hidup kita 71,80 persen. Pengurangan kemiskinan kita harus jalan, wanita dan kesejahteraan harus jalan. Dan tingkat harapan hidup harus lebih lama, dan ke depannya diharapkan bisa mengalahkan Jepang. Untuk mencapai itu, harus sesuai dengan tema. Lansia harus sejahtera,” katanya lagi.

Untuk itu, Wakil gubernur kelahiran Tondano sekaligus pembina lansia Sulut berharap peran serta lansia dalam menjaga keutuhan Negara. Sebab, baginya, lansia salah satu pembentuk arah negara Indonesia.  “Infrastruktur kesehatan, BPJS belum 100 persen, di Minahasa baru 70 persen. Dalam konteks kesejahteraan Sulut, tahun depan seluruh warga Sulut akan dapat BPJS. Untuk itu, kami pemerintah sangat mengharapkan peran Lansia,” papar dia.

Selanjutnya, kata Kandouw, lansia ibarat pohon semakin tua semakin kuat semakin susah dipotong. Tapi hikmah orang lebih muda, lebih bijak. “Karena Lansia termasuk salah satu yang menentukan arah negara Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa,” ujar dia.

Acara ini selain untuk memperingati juga ada bakti sosial (baksos), pemberian kaca mata gratis, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian doorprize.

Dalam kegiatan itu juga dibagikan kartu PKH kepada 13 ribu  lebih keluarga, bantuan kepada Panti Werda berupa beras dan minyak goreng senilai Rp 45 juta. Sekaligus pembagian alat bantu dengar serta kursi roda bagi lansia yang tidak layak jalan serta pembagian ribuan kaos dan betbagai hadiah lainnya.(humas provinsi sulut)

Wakili Gubernur, Karo pemerintahan dan humas hadiri acara buka puasa bersama 1000 anak yatim dan dhuafa dengan lippo group manado.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang di wakili Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov Sulut DR Jemmy Kumendong,Msi menghadiri acara buka puasa bersama 1000 anak yatim dan dhuafa dengan lippo group, di lippo plaza mall manado, (07/06/2018) kamis.

Sambutan Gubernur yang dibacakan Kumendong mengatakan bahwa pelaksanaan buka puasa bersama bukan hanya sebagai tradisi silaturahmi antar sesama elemen masyarakat, tetapi lebih dari itu merupakan momentum yang tepat bagi umat islam bersama semua komponen masyarakat untuk saling solider, saling menopang,  serta saling memotivasi dalam melaksanakan ritual keagamaan.

"Momentum ibadah puasa ini merupakan saat yang tepat bagi umat untuk menaburkan benih-benih kebaikkan dan lebih meningkatkan kualitas iman dan kesalehan individual, serta kesalehan sosial dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dengan semakin mempererat keharmonisan antar umat beragama dan dengan pemerintah,"ujarnya.

Lanjut kumendong melalui kebersamaan yang tercipta saat ini, kitapun patut bersyukur karena boleh berbagi dan berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim dan dhuafa, semoga silaturahim dan doa-doa dari seluruh anak yatim dan dhuafa dapat membawa daerah sulawesi utara dalam lindungan yang maha Kuasa.

Acara buka puasa ini dihadiri oleh Direktur Lippo group Danang Kemayan Jati, ketua PWNU Sulut Syaban Maulana, perwakilan TNI/POLRI, anak-anak yatim dan dhuafa. (humas pemprov sulut)

Wagub Kandouw Buka Puasa Bersama Forkopimda dan TNI Polri

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw menghadiri buka puasa bersama  Forkopimda dan TNI Polri bertempat di Aula Grhadika"Jaya Sakti" Kodam XIII Merdeka Teling Atas Manado rabu (06/06/2018 ) kemarin.
Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan  ibadah puasa memiliki berjuta makna dan berkah bagi siapa yang sunggu-sungguh dan ikhlas menjalankan.
"Ibadah puasa adalah satu perjuangan iman melawan segala perkara duniawi dengan tujuan utama untuk menciptakan manusia yang bertaqwa yang mendekatkan diri dengan Allah tanda adanya sekat pemisah terutama dosa yang menjadi jurang pemisah antara manusia dan Tuhan, kata Kandouw.
Lanjut Kandouw, ibadah puasa hendaknya  jangan jadi rutinitas tahunan untuk menahan lapar dan dahaga atau nafsu duniawi.
" Ibadah puasa  hendaknya jadi media bagi umat untuk berlomba -lomba mengalahkan sifat duniawi dan menaburkan benih-benih kebaikan bagi sesama manusia"ujar Kandouw.

Lebih lanjut Kandouw mengatakan momentum ibadah puasa hendaknya dijadikan sebagai wahana untuk memberbanyak taubat,meningkatkan dan memperkokoh keimanan, mempertebal cinta kepada Allah dan sesama serta semakin meningkatkan kebajikan dan silahturahmi, harap Kandouw.
Lebih jauh Kandouw mengatakan, agenda buka puasa bersama saat ini sebagai wujud kebersamaan kita sebagai satu  kesatuan masyarakat  sulawesi utara.
" Ini untuk meningkatkan silahturahmi , merajut rasa kekeluargaan dan membudayakan semangat toleransi  yamg muaranya peningkata kerukunan dan kedamaiandi bumi nyiur melambai" ingat Kandouw.
Kandouw menambahkan,  dengan momentum ini semakin memperkuat tekat dan komitmen segenap anggota TNI dan Polri untuk memperkuat dan mewujudkan ketahanan wilayah nasional di sulut, mensolusikan berbagai permasalahan yang terjadi dewasa ini
" Seperti ancaman menurunnya semangat kebangsaan  dan kecintaan akan NKRI seperti isu Sara gerakan radikalisme , terorisme , kriminalitas , narkoba , miras dan berbagai ekses negatif lainya , semua itu demi tegak dan terjaganya kedaulatan  negara kesatuan  republik indonesia" tegas Kandouw.
Melalui agenda yang positif ini  hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai wahana saling komunikasi , bersilahturahmi , memupuk kebersamaan serta menabur kebaikan pada sesama. Selamat menjalankan ibadah puasa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati ibadah puasa yang dijalankan umat Islam, tutup Wagub Kandouw.

Sebelumnya Pangdam XIII Merdeka  Mayjen TNI Madsuni mengatakan puji syukur karena bisa buka puasa bersama.pemerintah Provinsi Sulut dan Forkopimda semoga bulan suci ramadhan ini bisa beri keberkahan bagi kita semua.
"Terima kasih kepada bapak Gubernur  karena bisa terlaksana kegiatan ini",  kata Madsuni
Bulan suci adalah bulan mulia mari kita tingkatkan ketaqwaan kepada Allâh Subhanahu wa Ta'ala.
" Kerukunan hidup di sulut sangat membanggakan kiranya ini menjadi contoh bagi daerah di indonesia sesuai moto Torang Samua Basudara Torang Samua Ciptaan Tuhan" puji Madsuni.
Turut hadir Forkopimda Sulut, Ketua TP PKK Sulut Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan , Wakil Ketua TP PKK dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS , Ketua Dharma Wanita Sulut Ivonne Silangen-.Lombok.

Wagub Hadiri Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Di Langowan

Bertempat di  Lapangan Schwarz Kota Langowan Kabupaten Minahasa Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan dan Wakil Ketua TP- PKK dr Kartika Devi Kandouw-Tanos menghadiri Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2018, Rabu (6/6/2018).

Pencanangan BBGRM ini dirangkaikan dengan lomba poco-poco antar Dharma Wanita dan TP-PKK se-Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutan Wagub mengatakan  bulan bhakti gotong royong oleh pemerintah pusat harus kita peringati tiap tahun karena negara yang kita cintai republik Indonesia   dari sabang spai marauke , dari miangas sampai pulau rote semua  dibentuk , dibangun dijaga karena gotong royong.

"pentingnya gotong royong harus kita pupuk, jaga dan dilestarikan" kata Wagub Kandouw.
Khusus di Sulut gotong royong ini menjadi  nilai kepribadian  yang paling dalam di sulut.
"Dibagian selatan nyiur melambai ini gotong roying  disebut moposat, bagian utara mapaluse dan  di minahasa raya disebut mapalus semua itu tidak lain gotong royong,"ujar Kandouw.

Lanjut kandouw, jadi acara ini bukan acara seremonial semata melainkan adalah momentum untuk mengingatkan kepada kita bedanya kerja sendiri dan kerja gotong royong dalam segala aspek kehidupan dalam masyarakat.

" Tiga tahun lalu sulut jadi tuan rumah Presiden Jokowi sempat hadir kebetulan dilaksanakan di tempat kediaman bapak Gubernur di Kolongan waktu itu pak Gubernur belum jadi Gubernur," ujar Kandouw.

Lebih lanjut Kandouw mengatakan  untuk itu bagaimana pentingya  nilai -nilai gotong royong harus kita.pupuk, jaga dan lestarikan dalam segala aspek religi, sosial , budaya , stabilitas keamanan dan lain harus jaga.
" implementasi gotong royong  mutlak kita mentransformasikan ejawantakan dalam kehidupan sehari-hari" tagas Kandouw.

Untuk itu bapak Gubernur memberikan macam macam bantuan kepada kelompok tani dan kelompok nelayan, gelar pangan murah, bazar sembako, bakti sosial periksa gula darah, kolesterol dan asam urat gratis, penyerahan bansos untuk panti asuhan, kerja bakti, doorprize dan lain sebagainya.

"Tidak ada kata  selain ikut bertanggung jawab sepenanggungan kepada rakyat ini wujud  kebersamaan bersama  berat sama dipikul ringan sama dijinjing  semua itu demi kesejahteraan masyarakat, harap Kandouw
Lebih jauh Kandouw mengatakan mari kita pakai gotong royong ini untuk melawan radikalisme dan fundalmentalisme  karena sudah menusuk sampai kesendi sendi kehidupan  tanpa kita sadari mulai lembaga agama sampai lembaga pendidikan.

" Paham radikalisme dan fundalmentalisme ini sudah menjadi momok jagan sampai di sulut ini di susupi oleh benih-benih seperti itu," tutup Wagub Kandouw.

Diketahui penyelenggaraan BBGRM dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

Sedangkan tujuan dari kegiatan BBGRM sendiri adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan – kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil – hasil pembangunan.

Turut hadir Ketua Dharma.Wanita Sulut Ny Ivone Lombok-Silangen , Kepala OJK Sulut, Pj Bupati Minahasa Roy Mewoh dan Ketua Tim Penggerak PKK Minahasa , Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemerintah Provinsi Sulut dan Minahasa.(humas provinsi sulut)

Kemendagri Dorong Pemprov Sulut Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo, mengatakan, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 di seluruh daerah termasuk Sulawesi Utara harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional karena keberhasilan pencapaian prioritas itu sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dia juga mengingatkan Pemprov Sulut untuk selalu memperhatikan pelaksanaan zona integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah daerah harus dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya lebih baik dari tahun ke tahun,” kata Sumule pada sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2019 di Auditorium Mapalus, Rabu (6/6/2018) pagi.

Diungkapkan, terdapat tiga kewajiban yang harus dilaksanakan pemda. Pertama, mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kedua, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat. Ketiga, melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Sumule menuturkan, Permendagri Nomor 38 tahun 2018 memuat hal pokok. Misalnya, fokus anggaran yang memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik. “Hindari kongkalikong dengan menaati proses penyusunan, pembahasan dan penetapan sesuai regulasi tersebut,” tandasnya.

Ditambahkan, regulasi juga mengatur mengenai dukungan APBD dalam mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, alokasi APBD untuk pemberian hibah.

“Ada juga fleksibilitas dalam pemberian bansos dan hibah, dan yang terakhir adalah menetapkan secara bertahap transaksi non tunai,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS mengapresiasi pihak Kemendagri atas penyampaian materi sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

"Ini adalah kesempatan yang berharga. Semua Informasi yang disampaikan Kemendagri sangat penting karena dapat mencegah kesalahan dalam penganggaran," katanya.

Lanjut Silangen, setiap anggaran yang digunakan bagi pembangunan di Sulut selalu disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga mampu mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional. Hal itu terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sulut.

"Perkembangan Sulawesi Utara terus menunjukkan progres baik. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulut hingga Mei 2018 mencapai 6,68 persen atau lebih tinggi dari tahun 2017 yang sebesar 6,32 persen. Kemiskinan juga turun dari 8,10 persen menjadi 7,90 persen. Adapun Inflasi mencapai 0,55. Semua pencapaian ini lebih tinggi dari indikator nasional. Ini harus kita pertahankan," imbuhnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri oleh Kepala BPKAD Sulut Asiano Gamy Kawatu dan perwakilan seluruh Perangkat Daerah Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)