OD-SK Dukung Kampanye Kilau Generasi Bebas HIV AIDS dan Napza

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw mendukung penuh kampanye kilau generasi bebas HIV AIDS dan Napza (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) di Lapangan Kantor Gubernur, Selasa (26/03/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Wagub Kandouw mengatakan bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menderita HIV AIDS dan Napza.

Berdasarkan data, hingga kini tercatat sudah ada sekitar 2400 orang yang mengidap HIV AIDS

"Sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengikhtiarkan, menggemakan upaya dan semangat usaha praktek- praktek untuk mencegah penyebaran HIV AIDS dan Napza ini," ujar Kandouw.

Lanjut Kandouw, data tersebut sebagai tanda waspada bagi semua pihak untuk menanggulanginya.

"Persentase ini kecil tapi kita tidak boleh pandang bulu karena ada fenomena gunung es kelihatan sedikit tapi di bawah besar sekali ini menjadi tanda awas bagi kita," ujar Kandouw.

"Dengan harapan segala usaha upaya semangat dan ikhtiar kita untuk menanggulangi penyakit ini terus dilakukan," sambung Kandouw.

Sementara itu Deputi Perlindungan Anak RI Nahar SH MSi menyatakan pencegahan negatif dari penyakit lewat masuknya virus ke tubuh manusia secara medis mengancam generasi harapan bangsa.

"Diperlukan kampanye dan sosialisasi agar ada pencegahan bagi generasi muda," beber Nahar.

Agenda tersebut turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan Kadis DP3AD Mieke Pangkong. (Humas Pemprov Sulut)

Pra Musrenbang RKPD 2020, Wagub Kandouw Ingatkan 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya.

Hal itu pula yang mendasari Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw untuk mengingatkan 7 prioritas pembangunan Sulut kepada seluruh peserta kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di Manado, Selasa (26/3/2019) siang.

"Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemantapan Sumber Daya Manusia, Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif, Pemerataan infrastruktur, Trantibmas dan sukses Pemilu Kepala Daerah, Reformasi birokrasi dan Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup," kata Kandouw.

Diketahui, 7 prioritas pembangunan daerah tersebut sejalan dengan RKPD Tahun 2020 yang berfokus pada tema : memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan pemerataan infrastruktur.

Kandouw menuturkan, 7 prioritas pembangunan daerah ini dapat diwujudkan dengan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan.

"Harus ada sinkronisasi kebijakan perencanaan mulai dari pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional," ungkap Kandouw.

Lebih jauh, Kandouw menerangkan tentang berubahnya paradigma perencanaan pembangunan sejak tahun 2017 bahwa mainset money follow function diubah menjadi money follow program yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Program yang disusun lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan baik nasional maupun daerah.

"Tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan dinamika yang terjadi memerlukan akselerasi dalam hal pemangkasan terhadap program yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat  bagi rakyat," imbuh Kandouw.

Usai menyampaikan sambutan, di tempat yang sama, Wagub Kandouw meninjau simulasi perencanaan dan penganggaran menggunakan e-planning dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020

Untuk diketahui, Pemprov Sulut menerapkan e-planning untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel.

Pra Musrenbang RKPD turut dihadiri Ketua Sulut DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS RI Sumedi Andono Mulyo, jajaran Bappeda serta perwakilan Kabupaten/Kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly : Mari Jadi Tuan Rumah KGM Yang Baik

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengajak masyarakat ikut menyukseskan dan mendoakan perhelatan Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang akan digelar di Kabupaten Minahasa Utara pada 27-31 Maret 2019.

"Mari kita jadi tuan rumah yang baik dan sambut kegiatan ini dengan antusias," kata Olly, Selasa (26/3/2019) pagi.

Lanjut Olly, pada KGM kali ini mengangkat tema Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir berdasarkan Kitab Wahyu 22:12-13 dengan sub tema bersama seluruh warga bangsa, gereja memperkokoh NKRI yang demokratis, adil dan sejahtera bagi semua ciptaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan KGM untuk mengevaluasi persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya yang dihadapi umat Kristiani sebagai upaya membangun bangsa sekaligus memberi sumbangsih berharga bagi kemajuan, kemaslahatan umat Kristen dan warga masyarakat.

KGM akan dihadiri Ketua Umum PGI Henriette T. Hutabarat-Lebang, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, Sekjen Sinode Am Gereja-Gereja di Sulawesi Bagian Utara dan Tengah Pdt. Zakarias Widodo dan seluruh perwakilan gereja di Indonesia. (Humas Pemprov Sulut)

Buka Rakor Bansos Pangan, Sekprov Harap Bansos Pangan Tahun 2019 Lebih Tepat Sasaran

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan bantuan sosial pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tahun 2019, diruang WOC kantor Gubernur Senin, (25/03/2019).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS, membuka acara tersebut, Sekprov berharap Rakor ini bisa menjadi sarana koordinasi antar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial pangan disulawesi utara.

"Untuk itulah Rakor Bantuan Sosial Pangan yang diselenggarakan pada saat ini memiliki nilai penting serta sangat strategis oleh karena pokok pembicaraan pada rapat ini akan terfokus pada persoalan dan kebijakan pangan sebagai kebutuhan dasar yang setiap hari dikonsumsi masyarakat terutama keluarga miskin," ujar Silangen.

Lanjut Silangen, melalui pertemuan ini juga sebagai sarana evaluasi penyaluran bantuan sosial pangan ditahun 2018 yang lalu, agar  berbagai permasalahan yang terjadi dapat dicarikan solusi, terutama mengenai pentingnya validasi dan verifikasi data Basis Data Terpadu (BDT) dari pemerintah kabupaten/kota agar supaya dapat menyampaikan data yang valid dan akurat kepada pemerintah provinsi

sehingga proses pengawasan dan penyaluran bantuan sosial pangan ditahun 2019 ini bisa lebih tepat sasaran.

Program Bantuan Sosial Pangan adalah kebijakan pemerintah yang mencakup bantuan sosial beras sejahtera (RASTRA), yaitu yang diterima setiap bulan oleh keluarga miskin sebanyak 10 kg beras tanpa uang tebus, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan kebijakan transformasi secara bertahap atas bantuan sosial RASTRA menjadi bantuan pangan Non tunai yaitu bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin dengan sistem Kartu Elektronik yang hanya dapat ditukar oleh keluarga penerima manfaat dengan beras atau telur pada E-Warong/Warung elektronik yang menjadi mitra Bank Pelaksana(Bank Himbara).

Dalam Laporan kegiatan oleh Kadis Sosial dr Rinny Tamuntuan menerangkan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyatukan kesepahaman dan keterpaduan lintas sektor agar bantuan sosial pangan disulawesi utara ini dapat berjalan lancar dan sukses.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala perwakilan BI Sulut Arbonas Sirait, Asisten Perekonomian dan pembangunan M Ruddi Mokoginta, Perwakilan Bulog Divisi Regional Sulut dan Perwakilan dari Kabupaten/Kota Se-Sulut. (humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw Buka UNBK SMK Via Video Conference

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw membuka secara resmi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK melalui Video Conference Online se-Sulawesi Utara, di SMK N 1 Manado, Senin (25/3/2019) pagi.

Pembukaan ujian secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Wagub Kandouw tanda dimulainya UNBK.

Adapun UNBK kali ini dibagi menjadi 3 sesi, sesuai mata pelajaran. Ujian berlangsung selama empat hari. Diketahui, jumlah sekolah yang mengikuti ada 183 sekolah negeri dan swasta dengan kuota sekira 14.764 siswa se-Sulut.

Kandouw pun turut memberi dukungan kepada para siswa agar percaya diri dalam mengerjakan soal ujian.

"Tidak ada joki dan tolong-tolongan. Semua soal harus dijawab dengan kemampuan sendiri. Jangan lupa berdoa supaya hasilnya bagus," kata Kandouw.

Pada kesempatan itu, Kandouw mengecek pelaksanaan UNBK di kabupaten dan kota di Sulut, dengan melakukan video conference dengan para Bupati dan Walikota.

Kandouw meminta para kepala daerah serta serta dinas pendidikan di kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan ujian, supaya berjalan lancar.

“Pelaksanaan UNBK tingkat SMK ini harus berjalan baik, lancar dan sukses,” beber Kandouw.

Turut hadir dalam pembukaan UNBK tersebut, ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan Kadisdikda Grace Punuh. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Hadiri Ibadah Syukur HUT Ke-36 Jemaat GPdi Victory Tountimomor

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw menghadiri Ibadah Syukur HUT Ke-36 Jemaat GPdI Victory Tountimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sabtu (23/3/2019 ) siang.

Dalam sambutannya, Wagub Kandouw yang mewakili Gubernur Olly Dondokambey, SE mengatakan pertambahan usia pelayanan tersebut menjadi rangkaian sukacita jemaat yang harus diyakini sebagai salah satu dari sekian banyak peristiwa yang menyatakan keterlibatan Tuhan dalam pelayanan.

"Ini menandakan bahwa hidup kita berada dalam genggaman tangan Tuhan dan tidak ada satu perkara yang terlewati dari campur tangan Tuhan," kata Kandouw.

Untuk diketahui, ibadah Ibadah Syukur HUT Ke-36 Jemaat GPdI Victory turut dirangkaikan dengan HUT ke-8 Pengembalaan, HUT Gembala Pdt Harly Wuysang S.Th yang Ke-51 Tahun, Pentahbisan dan Peresmian Panti Asuhan dan rumah singgah "ELIANA serta Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja Baru di Desa Tountimomor.

Lanjut Kandouw, saat ini nilai pembangunan gereja ibarat uang ada nilai nominal dan nilai intrinsip, Misalnya, uang 100 ribu rupiah nilai nominalnya 100 ribu rupiah, uang logam 500 rupiah nilai nominalnya 500. Namun nominal 100 ribu lebih banyak dari 500 rupiah tapi nilai intrinsiknya untuk membuatnya 500 rupiah logam lebih mahal.

"Analogi ini untuk memberikan gambaran dalam berjemaat dan bergereja nominalnya besar tetapi jadi pertanyaan nilai intrinsiknya bagaimana nilai kita dimata Tuhan apakah gereja dan panti asuhan dan rumah singgah betul-betul menjadi sumber kedamaian, cinta kasih , sukacita dan harapan kita harus menjadi auto kritik," beber Kandouw.

Lebih jauh, Kandouw juga mengungkapkan harapan Gubernur Olly agar gereja menjadi nilai plus yaitu memberi inspirasi kepada jemaat untuk baku baku bae, toleransi yang tinggi dan menginspirasi semua orang untuk kerja keras karena Alkitab mengajarkan kerja keras akan memberi manfaat untuk sesama.

Adapun Ibadah yang dipimpin oleh Pdt Hanny Awuy juga dihadiri Sekdakab Minahasa Jefry Korengkeng, Kepala Dinas Prasarana Pemukiman Sulut JE Jenap dan Camat Kakas Barat Jefry Tangkulung. (Humas Pemprov Sulut)

Agar Pelayanan Publik Lebih Optimal, Sekprov Tegaskan ASN Harus Paham Konsep Tata Naskah Dinas

Kegiatan bimbingan teknis penyusunan sambutan/materi pimpinan dan tata naskah dinas yang dilaksanakan oleh Biro Protokol dan Humas Setda Prov. Sulut dipusatkan di Hotel Grand Luley, Manado Jumat (22/3).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen membuka langsung kegiatan tersebut. Saat memberikan Sambutan Arahan, Sekprov mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang tepat untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

Disamping itu juga penyusunan sambutan/materi pimpinan dan Tata Naskah Dinas ini merupakan hal yang rutin dilakukan di instansi pemerintahan.

Lebih dalam lagi, Sekprov menuturkan bahwa Tata Naskah Dinas yang dikelola dengan baik, benar dan seragam, akan menjadi salah satu indikator kelancaran birokrasi organisasi dan keberhasilan dalam perwujudan pelayanan publik yang optimal. 

"Tentunya hal itu dapat terwujud, jika dibarengi dengan kinerja dan sistem manajemen aparatur yang bersinergi," terangnya.

Ditempat yang sama pula, Kepala Biro Protokol dan Humas Dantje Lantang menjelaskan bahwa maksud pelaksanaan Bimbingan Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman serta menyamakan persepsi terkait penyusunan sambutan dan materi pimpinan, serta penyeragaman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Disamping itu juga untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas serta keterampilan menyusun sambutan dan materi pimpinan, serta meningkatkan pemahaman tentang Tata Naskah Dinas bagi segenap ASN   dan THL di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Diketahui, kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh utusan dari masing-masing SKPD yang ada di lingkup Pemprov Sulut. (humas provinsi sulut)