Hormati Minggu Sengsara, Jokowi Jadi Datang Ke Sulut Tapi Tak Berkampanye

Presiden RI Joko Widodo dipastikan akan datang di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (31/3/2019). Jokowi diperkirakan akan tiba di Manado pada malam hari.

Namun untuk menghormati minggu sengsara Umat Kristiani dalam menyambut Paskah, Jokowi yang juga Calon Presiden pada Pemilu 2019 ini memilih tidak berkampanye sesuai jadwal yang ditetapkan KPU.

Kendati demikian, Presiden Jokowi akan melakukan tugas kenegaraan menghadiri Konferensi Gereja dan Masyarakat X Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (KGM-X PGI) di Minahasa Utara dan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur di Sulut, diantaranya kawasan KEK Bitung, Asrama Ukit Tomohon dan Asrama IAIN Manado.

Sulut memang istimewa bagi Presiden Jokowi. Betapa tidak, kedatangan Jokowi ke Sulut pada Minggu besok akan menjadi kunjungan kelima kalinya kepala negara di Bumi Nyiur Melambai.

Khusus di era Gubernur Olly Dondokambey, Jokowi akan mencetak quatrick (4 kali berkunjung) pada kunjungannya esok hari.

Menurut catatan, Kunjungan pertama Jokowi ke Sulut pada tanggal 26 Desember 2016. Saat itu Jokowi meresmikan sejumlah proyek PLTP Geotermal dan menghadiri Natal Nasional di Tondano.

Kemudian Jokowi mengunjungi Sulut pada tanggal 19 Oktober 2016 untuk meresmikan bandara di Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Adapun kunjungan ketiga dilakukan Jokowi pada tanggal 15 November 2017 untuk menghadiri acara GMNI di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado. (Humas Pemprov Sulut)

Serahkan LKPD 2018, Gubernur Olly Harap BPK Terus Beri Masukan

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Utara, Tangga Muliaman Purba di Kantor BPK Manado, Jumat (29/3/2019) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemprov Sulut bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota se Sulut sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut Olly, BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah juga menjadi lembaga konsultansi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

"Saya sangat mengharapkan BPK dapat memberikan pencerahan kepada seluruh aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Semoga apa yang sudah dikerjakan ini mendapatkan restu dan berkat dari Tuhan sehingga hasilnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Olly.

Terkait pengelolaan keuangan daerah di Sulut, Olly menegaskan bahwa telah menjadi tekad dan komitmen seluruh jajaran Pemprov Sulut untuk tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah demi kemajuan bersama.

"Kami sangat mengharapkan agar melalui hasil audit ini masyarakat bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pemprov Sulut dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sulut," imbuh Olly.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba menerangkan bahwa penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang Undong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun penyampaian LKPD Unaudited TA 2018 turut dihadiri bupati dan walikota serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Serahkan Bantuan Motor Operasional Untuk Kodam/XIII Merdeka

Untuk menunjang kinerja Kodam XIII/Merdeka dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE memberikan bantuan 10 unit sepeda motor bagi Batalyon Infanteri Raider 712/Wiratama yang berada di bawah komando Kodam XIII/Merdeka. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis berupa dummy kunci sepeda motor oleh Gubernur Olly kepada Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Tiopan Aritonang di Lapangan Makodam XIII/Merdeka Manado, Jumat (29/3/2019) siang.

Olly berharap bantuan sepeda motor tersebut dapat menjadi sarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Prajurit TNI di lingkup Kodam XIII/Merdeka.

"Bantuan ini akan benar-benar dapat dimanfaatkan secara tepat, sebagaimana peruntukannya untuk menunjang operasional Kodam XIII Merdeka," kata Olly.

Lanjut Olly, dalam penyelenggaraan negara, kedudukan TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara telah menjadi garda terdepan bangsa Indonesia, utamanya dalam menangkal setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan bangsa.

Karenanya, menurut Olly, keseragaman visi, kesatuan tekad dan komitmen, serta harmonisasi langkah antara TNI dan segenap komponen pembangunan merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Tiopan Aritonang mengapresiasi bantuan sepeda motor tersebut. Pangdam XIII/Merdeka meminta semua prajurit TNI yang menggunakan motor operasional dapat merawatnya dengan baik.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulut atas bantuan sepeda motor ini. Kendaraan operasional ini akan dirawat sebaik-baiknya agar bisa digunakan maksimal," imbuh Aritonang. (Humas Pemprov Sulut)

Pakai Kaos Nomor 3, Gubernur OD Pimpin Jalan Sehat Pemilu Rukun Tanpa Golput

Tampil sporty mengenakan kaos putih bertuliskan angka tiga di bagian lengan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE membuka kegiatan Jalan Sehat Pemilu Rukun Tanpa Golput yang dimulai di Bundaran Patung Soekarno, Jalan Soekarno, Minahasa Utara, Jumat (29/3/2019) pagi.

"Ayo sama-sama jalan sehat agar badan kita sehat. Merdeka!," ucap Olly dalam sambutan singkatnya dan langsung disambut gemuruh ribuan peserta dengan kata 'Merdeka'.

Pria yang gemar jogging pagi di kediamannya Desa Kolongan sebelum memulai aktivitasnya ini menyatakan bahwa olahraga termasuk kegiatan yang harus rutin untuk dilakukan untuk menjaga pola hidup sehat.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Pemprov Sulut ini kemudian dibuka oleh Olly dengan mengangkat lalu mengibarkan bendera start.

Jarak yang ditempuh dalam jalan sehat ini sendiri sekitar enam kilometer.

Usai membuka kegiatan, peristiwa menarik terjadi karena beberapa kali langkah Olly terhenti untuk memenuhi permintaan selfie dari masyarakat termasuk peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat X Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (KGM X-PGI) yang mengikuti jalan sehat.

"Ayo lanjut jalan," ajak Olly kepada para peserta jalan sehat.

Akhirnya, mantan anggota DPR RI kemudian membelah lautan manusia yang memadati kawasan tenda acara.

Olly kemudian memimpin kegiatan tersebut dan berbaur bersama warga untuk menggalakan gaya hidup sehat melalui olahraga.

Di tengah perjalanan, Olly bersama jajaran Forkopimda dan para peserta lainnya kemudian berhenti sejenak untuk menggelar deklarasi Pemilu Rukun Tanpa Golput dengan menandatangani spanduk yang telah disiapkan panitia.

Olly pun membubuhkan tanda tangan di spanduk dukungan Pemilu Rukun Tanpa Golput. Tak ketinggalan, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang dan Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa juga ikut menandatangani spanduk.

Setelah deklarasi, Olly bersama rombongan melanjutkan jalan sehat hingga di garis finish di Kawasan Cempaka yang juga tempat tinggal Olly. Kemudian seluruh peserta istirahat sejenak menikmati sarapan bubur kacang, mie cakalang dan berbagai kudapan lokal lainnya yang tersaji di meja di halaman kediaman orang nomor satu di Sulut ini. (Humas Pemprov Sulut)

Sekprov Buka Rakor Kefarmasian dan Alkes Wilayah Timur

Sekretaris Proovinsi Sulut Edwin Silangen SE MS, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional 

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Wilayah Indonesia Timur Tahun 2019, yang diselenggarakan di hotel Four Points Manado, Kamis, (27/03/2019).

Pertemuan yang dihadiri kurang lebih 500 peserta dari 18 Provinsi ini mengusung tema kolaborasi pusat dan daerah dalam rangka peningkatan program kefarmasian dan alat kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC).

Dalam Sambutannya Sekprov Silangen, bersyukur dan berterima kasih kepada Kementrian Kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan yang penting dan strategis ini di Provinsi Sulut, Hal ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat untuk sektor kesehatan didaerah ini.

"Program dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan penting untuk disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga melalui Rakornas ini bisa menghasilkan kebijakan strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan," ujar Silangen

Lanjut Silangen, dalam rangka menunjang pembangunan disektor kesehatan terlebih dibidang kefarmasian, di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 35 pedagang besar farmasi, 15 penyalur alat kesehatan, 47 Rumah Sakit, Puskesmas 193, Apotik 267, Toko obat 92, Toko obat tradisional 10 dan 3 Toko peralatan kesehatan. Tentunya kesemuanya ini harus bersinergi dengan program Kementrian Kesehatan.

Lebih jauh Silangen, mengajak kepada seluruh peserta Rakornas untuk menikmati keindahan alam pariwisata dan jajanan kuliner khas sulawesi utara, ada 3 tempat yang harus dikunjungi oleh para peserta Rakornas, yaitu: Danau Tondano, Taman Laut Bunaken dan hidangan kuliner dijalanan Kunya-kunya yang berlokasi di pusat kota manado.

Sementara itu Kepala Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Dra Engko Sosialine M,Apt, menuturkan pencapaian Universal Health Coverage(UHC) memerlukan upaya lebih untuk menjamin meratanya ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan serta meningkatkan pengawasan alat kesehatan.

Selain itu dengan adanya UHC diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian persediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau. (humas provinsi sulut)

Disaksikan Pdt Henriette, Gubernur Olly Pukul Tetengkoren Buka KGM-X PGI

Bunyi tetengkoren bergema di Sutan Raja Convention Centre, Minahasa Utara, Kamis (28/3/2019) pagi ketika dipukul berulangkali oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE sambil disaksikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI) Pdt. Henriette T. Hutabarat-Lebang sebagai tanda dibukanya secara resmi Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X-PGI.

"Selamat melaksanakan dan mengikuti Konferensi Gereja dan Masyarakat X PGI," kata Olly kepada seluruh peserta konferensi.

Olly menuturkan, gereja-gereja di Indonesia harus menyatukan visi, misi, serta persepsi pelayanan seluruh komponen demi terciptanya pola pelayanan efektif yang mencerminkan karakter Kristus dengan berbagai buah-buah roh.

"Sehingga dalam eksistensinya gereja mampu merumuskan dan menghasilkan jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bergereja dan bernegara serta selalu solid dengan seluruh komponen bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, guna menanggulangi kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan," ungkap Olly.

Lanjut Olly, gereja juga harus memainkan peranannya dalam membangun karakter bangsa dengan memberikan pencerahan-pencerahan etik, moral dan spiritual kebangsaan, baik dari nilai-nilai agama, maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

"Ini sebagai upaya mencari titik kesamaan dan pandangan yang sama tentang kehidupan berbangsa yang berkeadilan," beber Olly.

Lebih jauh, Olly berharap kepada seluruh peserta KGM X-PGI agar dapat membawa Gereja-Gereja di Indonesia pada peran dan sumbangsih yang semakin strategis, proaktif, dan sinergis, sejalan dengan arah kebijakan dan program kerja Pemerintah.

Sementara itu, Ketum PGI Pdt. Henriette T. Hutabarat-Lebang mengapresiasi dukungan pemerintah daerah atas terlaksananya KGM X-PGI. 

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulut yang telah mendukung penuh penyelenggaraan konferensi ini," kata Pdt. Henriette.

Disamping itu, Ketum PGI juga mengajak seluruh peserta konferensi untuk ikut bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan, ketidakadilan dan radikalisme di tengah masyarakat.

"Gereja bersama-sama dengan berbagai kelompok masyarakat maupun kerjasama dengan pemerintah harus terus mengupayakan kesejahteraan bagi segenap warga masyarakat Indonesia," kata Pdt. Henriette.

Menurut Ketum PGI, semua upaya tersebut harus didukung komitmen untuk selalu menjaga keutuhan bangsa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda.

"Ketika kita semua mempunyai komitmen yang sama untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan demikian kita bisa bergandengan tangan sebagai masyarakat Bhineka Tunggal Ika yang saling menghargai saling menghormati perbedaan perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan sebagai kekayaan yang dapat disumbangkan untuk kemaslahatan semua masyarakat," ujar Ketum PGI.

Untuk diketahui, KGM X-PGI mengangkat tema Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir berdasarkan Kitab Wahyu 22:12-13 dengan sub tema bersama seluruh warga bangsa, gereja memperkokoh NKRI yang demokratis, adil dan sejahtera bagi semua ciptaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan pelaksanaan KGM X-PGI untuk mengevaluasi persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya yang dihadapi umat Kristiani sebagai upaya membangun bangsa sekaligus memberi sumbangsih berharga bagi kemajuan, kemaslahatan umat Kristen dan warga masyarakat. Nantinya, setiap usulan sari konferensi ini akan dibahas pada Sidang Raya PGI XVII pada November 2019 di Nusa Tenggara Timur.

Pembukaan KGM X-PGI turut dihadiri Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Majelis Pekerja Harian PGI (MPH-PGI), Sekjen Sinode Am Gereja-Gereja di Sulawesi Bagian Utara dan Tengah Pdt. Zakarias Widodo, Ketua BPMS GMIM, Pdt. Dr. Hein Arina, Ketua Umum Panitia Pelaksana KGM X-PGI Pnt. Royke Roring dan perwakilan Christian Conference of Asia (CCA) Rev. Grace Moon. (Humas Pemprov Sulut)

Kolaborasi Pemprov-Swasta Sukses, Menpar Arief : KEK Tanjung Pulisan Gol Juni 2019

Kementerian Pariwisata memberikan dukungan penuh terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan-Likupang di Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan kolaborasi Kemenpar, Pemprov Sulut dan pihak swasta.

Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat menghadiri Kick Off Meeting Pengusulan KEK Pariwisata Tanjung Pulisan-Likupang yang digagas Kemenpar dan Pemprov Sulut di Manado, Rabu (27/3/2019) pagi.

"Dokumen pengusulan KEK Pariwisata Tanjung Pulisan sudah rampung dan diserahkan langsung tadi oleh Pak Wagub. Nantinya akan diproses lagi. Tapi saya yakin Juni 2019 Sulut sudah memiliki KEK Pariwisata," ujar Arief.

Lanjut Menpar, Sulut memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Pasalnya, meskipun KEK Pariwisata Tanjung Pulisan belum dibangun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulut melonjak hingga 300 persen, jauh melampaui pertumbuhan wisatawan lokal yang hanya 22 persen.

Karena itu, Menpar Arief mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi dokumen pengusulan KEK dengan konsep 3A yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas sebelum mengembangkan destinasi wisata di suatu daerah.

Atraksi adalah produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut.

Sementara accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Sedangkan amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi.

"Jangan lupa selalu pakai 3A, atraksinya harus level dunia, dan jangan khawatir bahwa kita sudah punya Taman Nasional Bunaken dan Pulau Lembeh. Berikut aksesnya. Nah aksesnya itu harus dibuat sebaik mungkin," ungkap dia.

Menpar Arief juga meminta, landasan pacu Bandara Sam Ratulangi dapat diperpanjang hingga 3.000 meter untuk bisa menampung pesawat berbadan besar.

Selain itu, Menpar juga menerangkan keunggulan lokasi KEK Pariwisata Tanjung Pulisan yang dapat dijadikan pelabuhan untuk kapal pesiar.

"Saya juga ingin KEK Tanjung Pulisan ini bisa jadi hub untuk kapal pesiar. Nantinya acara-acara sail internasional akan kita selenggarakan di sini," imbuh Menpar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw mengatakan bahwa berkembangnya pariwisata di Sulut adalah ide dari Gubernur Olly Dondokambey.

"Sektor pariwisata yang menjadi pendongkrak perekonomian daerah," kata Kandouw.

Usai kick off meeting, Menpar Arief, Gubernur Olly, Wagub Kandouw beserta rombongan meninjau lokasi KEK Tanjung Pulisan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menegaskan kesiapan pemerintah daerah terhadap berdirinya KEK Pariwisata Tanjung Pulisan seluas hampir 3000 hektar.

"Pemerintah daerah sudah menyiapkan semua syarat administrasi supaya Tanjung Pulisan bisa ditetapkan sebagai KEK Pariwisata," ujar Olly.

Lanjut Olly, penetapan Tanjung Pulisan-Likupang sebagai kawasan pariwisata telah direncanakan sejak lama.

"Pemerintah pusat sudah menetapkan Tanjung Pulisan-Likuoang sebagai kawasan pariwisata dalam PP 50 Tahun 2001," kata Olly.

Menurut Olly, pemerintah pusat sangat mendukung pembangunan KEK Pariwisata Tanjung Likupang.

"Presiden Jokowi juga telah membantu dengan menggunakan sebagian dana APBN dalam pelebaran jalan dari Bandara ke Likupang," terang Olly.

Di tempat yang sama, Head Project PT Minahasa Permai Resort Development Paquita Widjaja Rustandi sebagai pengelola KEK menjelaskan, pengusulan KEK Pariwisata Tanjung Pulisan-Likupang, akan dibangun di atas lahan seluas 374 hektare dengan nilai investasi sebesar Rp11 triliun.

“Untuk lahan semua sudah clean and clear 374 hektare tidak ada masalah. Semoga dengan tidak adanya masalah di lahan, penetapan KEK juga akan dilakukan dengan segera,” kata Widjaja.

Mengingat lokasi KEK Tanjung Pulisan berdekatan dengan hutan lindung, ke depannya PT MPRD akan membangun Wallace International Conservation Resort and Marine Park, sebagai salah satu atraksi utama di kawasan tersebut.

“Kami yakin, hadirnya KEK Tanjung Pulisan yang menyuguhkan keindahan topografi seperti sabana hijau, perbukitan, dan lautan yang masih pristine ini akan menjadi daya jual bagi wisatawan sekaligus menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan dari Kemenpar,” tutup Widjaja. 

Agenda tersebut turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, para pejabat Pemprov Sulut dan Pemkab Minut. (Humas Pemprov Sulut)