Hadiri Rakersda Sulut, Wagub Ingatkan Dinkes Terus Tingkatkan Pelayanan Bagi Msyarakat

Wakil Gubernur Steven Kandouw membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sulut tahun 2019 yang dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek, di GKCC Manado, Selasa (9/4/2019 ).

Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan  selama tiga tahun kepemimpinan Bapak Gubernur Olly Dondokambey selalu berusaha agar pelayanan kesehatan di sulut bisa ditingkatkan, Salah satunya saat ini di Kota Kotambobagu akan diresmikan rumah sakit rujukan agar pelayanan kesehatan di Bolmong raya bisa ditingkatkan.

Lanjut Wagub, masih ada tugas juga untuk daerah kepulauan. "Kedepan apabila Tuhan berkenan kita akan membuat rumah sakit, dengan  harapan kami pemerintah pusat melalui ibu menteri Kesehatan membantu melengkapi rumah sakit ini," ungkap Wagub. 

Disisi lain, menurut Wagub pelayanan BPJS Kesehatan selama ini yang nilainya belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah bumi nyiur melambai Sulawesi Utara, masih banyak tagihan rumah sakit ke BPJS ada yang sudah empat hingga lima bulan belum berproses.

"Di PMI saja sudah lima bulan, ratusan juta bayangkan saja sampai ratusan juta, saya tidak mengerti ini. Ditambah lagi sekarang ini cakupan BJPS dikurang-kurangi ada obat-obat tertentu yang dulu bisa ditanggung tapi sekarang tidak ditanggung. Jadi ini kritik untuk BPJS Kesehatan pusat karena mereka menurut hemat saya tidak punya passion dengan kesehatan, tegas Wagub Kandouw.

Wagub juga menyampaikan permintaan Gubernur Olly kepada Menteri Kesehatan untuk mempercepat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan.

"Saya berharap kepada ibu Menter Kesehatan agar Dana DAK kesehatan ini dipercepat sesuai harapan pak Gubernur Olly untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan menuju Sulut Hebat semakin baik di sektor kesehatan," tutup Kandouw

Turut hadir  Ketua TP PKK Provinsi Sulut Ir.Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan ,Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sulut Dr. Kartika Devi Kandouw - Tanos, MARS, Ketua Dharma Wanita Sulut Ivonne Silangen, serta para jajaran dinas kesehatan Provinsi Sulut.(humas provinsi sulut)

Ibu Rita Rayakan Hut Ke 47 HKG PKK 2019 Di Bolsel

Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan dirangkaikan dengan beragam kegiatan dan perlombaan. 

Dihadiri langsung oleh Ketua Umum TP-PKK Prov. Sulawesi Utara Ir. Rita Dondokambey-Tamuntuan, kegiatan yang juga dirangkaikan dengan Pelaksanaan PKK KB Kesehatan tersebut nampak berlangsung meriah.

Diselah-selah kegiatan tersebut, ibu Rita dalam sambutannya menuturkan bahwa program-program PKK selalu terintegrasi dengan program-program lain terutama yang dikelola pemerintah maupun swasta baik di pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

"dilingkungan Provinsi Sulut, kegiatan PKK juga disuport oleh atau didukung oleh instansi terkait, mitra terkait baik dukungan dana maupun dalam bentuk kegiatan langsung," terang ibu Rita.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ibu Rita mengajak kepada semua lapisan anggota PKK agar selalu mengedepankan visi dan misi PKK guna memajukan bangsa dan daerah.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilombakan pada kesempatan tersebut yakni;

1. Lomba Adm di desa Salongo didampingi Sek dan Ben desa, kec, kab

2. Lomba UP2K di desa Salongo didampingi pokja II desa, kec, kab

3. Lomba HATINYA di desa Soguo didampingi pokja III desa, kec, kab

4. Lomba Posyandu di desa Salongo didampingi pokja IV desa, kec, kab

5. Lomba LBS di desa Salongo didampingi pokja IV desa, kec, kab

Wakili Wagub, Mokoginta Buka Rakor UKPBJ

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O. E Kandouw yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Mokoginta menghadiri Rapat Koordinasi Unit Kerja Penggunaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sulawesi Utara, di Ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Provinsi Sulut. Kemarin (08/04)

Dalam sambutannya Mokoginta menyampaikan bahwa salah satu spirit mendasar dilaksanakannya otonomi daerah ialah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang juga harus seiring sejalan dengan upaya-upaya meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri.

Menurut Mokoginta, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peranan yang sanagat vital dalam pembangunan nasional untuk peningkatan publik, dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara optimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Keunggulan Proses pengadaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah daerah sangat bergantung padaa kapasitas pemahaman para Aparatur pengadaan barang dan jasa terhadap aturan serta berbagai aturan turunan dan hal-hal terkait lainnya," kata Mokoginta.

Karenanya, Rudy mengharapkan rapat Koordinasi UKPBJ ini dapat diikuti sebaik-baiknya oleh para peserta, dan kepada narasumber agar supaya dapat menjelaskan secara spesifik dan mendalam, sehingga lewat kegiatan ini benar-benar kapasitas Aparatur Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Sulut dapat di transformasi ke arah yang semakin baik.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Tatang Rustandar Wiraatmaja, M. T menyampaikan tujuan rapat tersebut.

"Kegiatan ini untuk mencari regulasi atau kebijakan baru dan mendiskusikan kendala yang ada dilapangan," kata Tatang.

Lanjut Tatang, dinamika pengadaan barang dan jasa kedepan mendorong profesionalitas dan kompetensi orang yang menangani barang dan jasa

 "Karena UKPBJ  sebagai centre exelent untuk itu orang -orangnya harus  profesional dan kompeten agar bisa melayani masyarakat di wilayah masing masing" ujar Tatang.

Wagub: Dana Desa Harus Berikan Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menegaskan kepada aparat desa agar menggunakan dana desa dengan baik agar memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat melakukan tatap muka bersama para perangkat desa, camat serta ASN lingkup Pemkab MiNahasa Tenggara dalam kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa kerja sama antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pemkab Mitra, Senin (8/4/2019) bertempat di gedung serbaguna Kantor Bupati Mitra.

"Dana desa harus memberikan manfaat ke pertumbuhan ekonomi masyarakat, dana desa jangan sebatas sambilalu, prosesual, teatrikal sebatas menghabiskan dana saja,ada output tapi tidak ada outcome, peruntukannya harus jelas," tegas Wagub.

Para hukum tua harus pahami substansi diadakanya dana desa dimana untuk memotong alur birokrasi, agar dana tersebut dapat cepat sampai ke masyarakat, sesuaikan dengan program pembangunan Presiden RI dimana dana harus digunakan untuk kemakmuran desa.

Disisi lain Wagub mengakui efektifitas dana desa di Sulut hanya 55 persen. Idealnya adalah dana desa harus bergulir sustainable, harus jelas peruntukan dan dirasakan efeknya berjangka panjang bagi masyarakat. 

Untuk itu agar pemerintahan berjalan sukses dan penggunaan dana desa tepat sasaran para perangkat desa harus terus membenah diri untuk bersaing, Seluruh penyelenggara pemerintahan harus memberikan diri bergerak maju demi pembangunan daerah yang baik dan bersih. Para penyelenggara pemerintahan harus memiliki integritas, loyalitas dan prestasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Mitra James Sumendap, Wakil Bupati  Jesaja Legi serta para ASN lingkup Pemkab Mitra.(humas provinsi sulut)

Didampingi Gubernur Olly, Menko Luhut Luncurkan Program Satu Juta Nelayan Berdaulat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meluncurkan program Satu Juta Nelayan Berdaulat dan produk aplikasi FishOn di Telkom Landmark Tower, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019) siang.

Pada launching yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional Nelayan Indonesia Berdaulat melalui dukungan Teknologi 4.0 ini, Menko Luhut berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

Menko Luhut menuturkan, program satu Juta Nelayan Berdaulat dilatarbelakangi oleh fakta kekayaan laut Indonesia menurut data UNDP pada 2017 sebesar USD 2,5 triliun per tahun. Namun, baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena minimnya penggunaan teknologi. 

"Kita ingin membuat supaya nelayan-nelayan kita di daerah-daerah terpencil bisa hidupnya tambah baik. Karena tidak perlu melalui tangan kedua, ketiga dan keempat untuk menjual barangnya. Jadi ada akses langsung," ucap Luhut.

Menurut data KKP, lanjut dia, pada 2017 jumlah nelayan Indonesia mencapai 2,7 juta. Akan tetapi, jumlahnya semakin berkurang karena minat menjadi nelayan yang rendah.

Nelayan dengan jumlah hampir 3 juta ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional. ‎

"Masalah utama nelayan Indonesia adalah belum adanya dukungan teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat, real time dan murah. Ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk, dan harga jual ikan yang murah di kalangan tengkulak," kata Luhut.

Untuk diketahui, Kemenko Kemaritiman bermitra dengan penyedia platform digital nelayan binaan Telkom Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan laut nusantara berbasis data digital. Mereka membantu mengembangkan produk dari program tersebut, yaitu FishOn. Fitur-fiturnya adalah tempat jual-beli ikan, mencari ikan, katalog produk perikanan, layanan pesan singkat dan lain sebagainya yang dimanfaatkan seluruh nelayan Indonesia.

Peluncuran program Satu Juta Nelayan Berdaulat turut dihadiri Direktur Utama PT. Telkom Indonesia Alex J Sinaga serta pembicara CEO fishOn Fajar Widisasono dan Guru Besar IPB di Bidang Pakar Sistem dan Permodelan Perikanan Domu Simbolon. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Bawa Materi Wawasan Kebangsaan Pada Pembekalan Pelsus GMIM

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memberikan pembekalan materi tentang wawasan kebangsaan dilihat dari sudut pandang gereja kepada para Pelayan khusus GMIM Wilayah Tumpaan, Tatapaan dan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan, Kamis (4/4/2019) sore.

Dalam pemaparannya, Gubernur Olly menerangkan posisi gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Olly, gereja merupakan bagian dari masyarakat, dapat dilihat dari dua aspek, yakni sebagai pribadi atau komunitas orang beriman, dan sebagai institusi keagamaan.

"Sedangkan negara merupakan entitas yang secara institusional mempunyai wewenang dan legitimasi hukum untuk menerapkan berbagai kebijakan yang secara kolektif mengikat seluruh anggota masyarakat (termasuk warga gereja dan institusi gereja) demi kepentingan bersama," ujar Olly.

Karenanya, Olly menegaskan dengan tunduk dan taat kepada pemerintahan, orang beriman sama saja tunduk dan taat kepada Allah sesuai dengan Kitab Roma 13:1 yakni Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.

Dalam konteks itulah, tambah Olly, gereja baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah institusi harus mampu mengambil peranan aktif dalam pembangunan Negara dan bangsa.

"Dimana dalam tatanan Negara Kesatuan Republik lndonesia, peranan yang diambil oleh warga gereja harus berlandaskan pada Wawasan Kebangsaan. Karena sejatinya memiliki tujuan yang sama," imbuh Olly.

Pembekalan kepada Pelsus GMIM Wilayah Tumpaan, Tatapaan dan Amurang turut dihadiri Ketua BPMS GMIM Pdt Hein Arina. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Ajak Pemuda GPdI Sambut Paskah Dengan Sukacita

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri Festival Paskah Nasional Pemuda Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Tahun 2019 yang digelar di Lapangan Mega Mas Manado, Kamis (4/3/2019) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengatakan menjadi suatu kesukacitaan dan kebanggaan tersendiri ketika seluruh pemuda GPdI dapat terus bersatu dalam menaikkan ungkapan syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan melalui pelaksanaan Festival Paskah Nasional Pemuda GPdI tahun 2019.

Paskah menandakan bahwa Kristus telah bangkit dari maut dan menyelamatkan umat manusia. Sehingga umat Kristen merayakan kemenangan ini dengan sukacita iman, karena telah dimenangkan dari dosa.

"Mari jadikan momentum Perayaan Festival Paskah Nasional Pemuda GPdI saat ini sebagai wahana untuk saling mempererat ikatan tali kasih dan persaudaraan yang rukun dari segenap komponen Pemuda GPdI maupun dengan masyarakat sekitar," kata Olly kepada ribuan pemuda GPdI yang memadati lokasi acara.

"Hal ini sekaligus menjadi cerminan keteladanan bagi generasi penerus, akan arti penting dan indahnya sebuah persatuan dalam kehidupan yang rukun dan damai," sambung Olly.

Disamping itu, Olly juga mengimbau seluruh Pemuda GPdI untuk terus menjadi generasi yang takut akan Tuhan, serta generasi cerdas yang jauh dari Narkoba, Miras, Pornografi, sekaligus senantiasa tampil sebagai generasi pemersatu bangsa, yang menyadari bahwa keberagaman bangsa ini adalah karunia Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan serta dimanfaatkan sebagai potensi pembangunan bangsa.

Lebih jauh, Olly mengajak segenap komponen Pemuda GPdI untuk senantiasa bersinergi dengan Pemerintah dalam mengupayakan tercapainya berbagai tujuan pembangunan daerah di tahun 2019 yang telah terbentang di depan. Terlebih pada tahun 2019, Sulut akan menghadapi pesta demokrasi bangsa, yakni pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif, baik di tingkat Pusat hingga Kabupaten/Kota.

"Mari kita persiapkan diri, sambil terus memperkuat sinergitas, kerukunan dan persatuan, sebagai pemuda gereja yang senantiasa diberkati Tuhan, dan siap untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia," imbuh Olly.

Festival Paskah Nasional Pemuda GPdI 2019 yang mengangkat tema Bangkit ini turut dihadiri Ketua Majelis Daerah GPdI Sulut, Pdt. Yvonne I. Awuy-Lantu, Ketua Komisi Daerah Pelayanan Pemuda GPdI, Pdt. Vera Patita Siwi, Ketua Panitia Pelaksana, Pdt. Ronny Luwuk dan seluruh pemuda GPdI. (Humas Pemprov Sulut)