Selama lima tahun terakhir ini, kinerja pembangunan di
Provinsi Sulut menunjukan perkembangan yang menggembirakan, indikatornya antara lain, penurunan tingkat kemiskinan
sebesar 7,64 % dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8 % di tahun 2012. Namun demikian,
disamping keberhasilan itu, masih terdapat beberapa indikator pembangunan
lainnya yang perlu ditingkatkan diantaranya, pembangunan sanitasi. Hal ini disampaikan
Sekprov Ir. SR. Mokodongan selaku Ketua Pokja Sanitasi Sulut, saat membuka Sosialisasi Program Hibah Sanitasi
SAIIG-AUSAID Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi
Sulut, Rabu (12/6) kemarin, di ruang
Mapaluse.
Dikatakan, hasil capaian triwulan pertama Tahun 2013, tingkat
penyerapan dana hibah ini masih relatif rendah, yakni dibawah 50 %. Hal ini
disebabkan oleh minimnya pemahaman kab/ko mengenai keberadaan dan persyaratan
untuk memanfaatkan. Karena itu, guna meningkatkan daya serapnya, maka Pemprov bekerjasama
dengan Pokja Sanitasi Provinsi, berinisiatif untuk menggelar kegiatan
sosialisasi dan advikasi kepada para pengambil keputusan di tingkat kab/ko,
khususnya bagi daerah yang sudah memiliki strategi sanitasi.
Program ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Autralia dan
Pemerintah Indonesia dalam bentuk hibah (Grand) sebesar 40 Juta Dolar
Australia. Dana ini diperuntukan untuk membiayai sektor air limbah dan
persampahan yang ada di kab/ko se-sulut dan sampai akhir tahun 2012 persentasi
akses sanitasi baru mencapai 45,60 % dari target 55,59 % dalam RPJMD. Oleh karena itu, melalui keikutsertaan Provinsi Sulut dalam PPSP ini, kita harus kejar
ketertinggalan tersebut. sembari menginformasikan, saat ini telah ada10 kab/ko
yang menjadi peserta program PPSP (7 kab/ko sebagai peserta program sejak tahun
2012 dan 3 kab/ko sebagai peserta program 2013), sedangkan 4 kab/ko, yaitu Bitung,
Minsel, Bolmong, Boltim diharapkan menjadi peserta program PPSP Tahun 2014
mendatang, jelas mantan Sekda Bolmong.
“PPSP adalah Road Map
Pembangunan Sanitasi di Indonesia yang dimaksudkan untuk mendukung upaya
Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yakni
mengurangi hingga setengah jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan
pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015”, kata
Mantan Penjabat Walikota Kotamobagu ini.
Mokodongan
menambahkan, guna memenuhi target ini setidaknya
ada tiga sasaran yang harus kita lakukan yakni, menghentikan perilaku buang air
besar sembarangan (BABS) pada Tahun 2014 diperkotaan dan pedesaan, penguranan
timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan
serta pengurangan genangan di 100 kab/ko seluas 22.500 hektar, kunci putra
terbaik bumi totabuan. Hadir dalam sosialisasi ini, para Sekda Kabupaten/kota
serta instansi terkait Provinsi dan Kab/Ko. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku
jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar