Pembangunan daerah akan dapat terlaksana dengan ter-arah dan
sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional.
Apalagi dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan
yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya. Penegasan itu
disampaikan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd saat membuka Rakor Evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paruh waktu, penajaman KUA-PPAS 2014
dan Perubahan APBD 2013 di Bappeda Sulut, Rabu ( 17/7) kemarin.
Kegiatan yang di ikuti para kepala SKPD dan pejabat pengelola
KUA-PPAS dilingkungan Pemprov Sulut ini, menurut mantan Kadis Diknas Provinsi
Sulut bahwa RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2010-2015
menetapkan tujuan pembangunan daerah guna mempersiapkan sulut menjadi provinsi
yang maju, yang berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Asia Timur
dan Pasifik, karena kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan
nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) yang telah dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2014 sebagai
acuan bagi daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2014, ujarnya.
Kesempatan itu Kansil telah minta seluruh SKPD mendukung, delapan prioritas pembangunan
sulut Tahun 2014 yang antara lain antara lain, meliputi pembangunan dan
pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, pencapaian MDG’s
khusus dunia pendidikan kitaharus memiliki data lengkap berapa angka
partisipasi sekolah, jumlah kelulusan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi di
tahun 2013 ini, termasuk angka kematian ibu dan anak serta penanganan terhadap
rakyat miskin, jangan kita hanya Cuma meraba-raba angka kemiskinan di sulut.
Sebab dari data yang ada angka kemiskinan di sulut kini tinggal 7 persen dan
intansi terkait harus lebih bekerja keras mengatasi hal itu tegasnya, sembari
menyebutkan agar seluiruh SKPD harus melaporkan hasil capaian yang ada di SKPD masing-masing, contohnya Dipenda Sulut dapat
menyesuaikan dana bagi hasil ke kab/ko, jangan hanya seperti tahun lalu, karena
tahun 2013 ini relaisasi penerimaan daerah telah mengalami peningkatan, jadi
harus di sesuaikan. Menjawab permintaan Wagub, Sekretaris Dipenda Sulut Jeane
Mendur menyebutkan dalam usulan KUA PPAS 2014 dan perubahan APBD 2013 sudah
dimasukan karena memang ada peningkatan penerimaan khusus dana bagi hasil dari
70 M menjadi 77 M. Begitu pula dalam hal ketahanan pangan yang menjadi salah satu
prioritas pembangunan sulut, Kadis
Pertanian dan Peternakan Ir J Panelewen, melaporkan khusus produksi padi dari
sasaran 653 ribu ton Tahun 2013 ini, paruh waktu ini telah mencapai 621 ribu
ton gabah kering giling, namun ini masih perlu kerja keras lagi, tambah
Panelewen. Lain halnya dengan Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi mengusulkan terkait
dengan kenaikan harga BBM kiranya Bappeda dapat mengalokasikan dana KUBE dalam perubahan APBD 2013 sesuai usulan kami, khusus dari anggaran daerah, alasannya karena pemerintah pusat
telah memberikan bantuan langsung sementara (Balsem) bagi rakyat kurang mampu
di sulut. Ketua Bappeda Ir Roy O Roring MSi menyebutkan, Rakor kali ini
meliputi tiga hal yaitu Evaluasi paruh waktu RPJMD 2010-2015, penajaman KUA
PPAS Tahun 2014serta penajaman RKPD perubahan 2013. (Kabag humas Yudy Siwu
selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar